<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/JKT_-BI-Tahan-Suku-Bunga-Aucan_MIFTAHUL-HAYAT-04-3178258716.jpeg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) berbincang dengan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kedua kanan), Deputi Gubernur Doni P. Joewono (kiri) dan Deputi Gubernur Juda Agung (kanan) di sela-sela konferensi pers hasil Rapat Dewan Guber" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) berbincang dengan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kedua kanan), Deputi Gubernur Doni P. Joewono (kiri) dan Deputi Gubernur Juda Agung (kanan) di sela-sela konferensi pers hasil Rapat Dewan Guber</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) menanggapi keberatan Amerika Serikat (AS) terhadap quick response code Indonesian standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kedua sistem transaksi dan pembayaran nasional itu dinilai menghambat dalam perdagangan. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, QRIS dan fast payment lainnya dirancang inklusif dan terbuka bagi semua negara. Selama ada kesiapan teknis dan komitmen kerja sama yang seimbang. "Jadi, kita tidak membeda-bedakan," ujarnya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (21/4). Saat ini, Indonesia telah menjalin konektivitas pembayaran lintas negara dengan sejumlah negara. Khususnya di kawasan Asia Tenggara. Seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos. Sedangkan di Asia, yakni, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan. Destry menegaskan, pendekatan Indonesia untuk bekerja sama QRIS lintas negara (cross border) bersifat terbuka. Tidak menutup peluang bagi negara mana saja, termasuk AS. "Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa nggak (kerja sama)?" terangnya. Menurut dia, sistem pembayaran internasional tetap berjalan normal di Indonesia. Penggunaan kartu kredit global seperti Visa dan Mastercard juga masih mendominasi transaksi. "Jadi, itu nggak ada masalah sebenarnya," jelas Destry. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 menilai, kebijakan pembayaran digital Indonesia seperti QRIS dan GPN membatasi akses perusahaan penyedia pembayaran dari AS. Padahal, kebijakan sistem pembayaran yang selama ini dirancang justru untuk memperkuat efisiensi, keamanan, dan kedaulatan ekonomi digital nasional sembari bank sentral tetap terbuka untuk kolaborasi internasional yang setara. Negara Mitra Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS): -Malaysia -Filipina -Singapura -Thailand -Vietnam -Brunei Darussalam -Laos -Uni Emirat Arab -Jepang -Korea Selatan Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia menanggapi kritik AS terhadap QRIS dan GPN, menegaskan komitmen untuk kolaborasi internasional.

AS Menilai QRIS justru Membatasi Transaksi, BI: Kalau Amerika Siap, Kenapa Nggak Kerja Sama?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/JKT_AS-Soroti-Kebijakan-QRIS-dan-GPN_SALMAN-TOYIBI-2JPG-177700110.jpg" alt="Pembeli melakukan pembayaran menggunkan QRIS di Depok, Jawa Barat, Senin (21/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pembeli melakukan pembayaran menggunkan QRIS di Depok, Jawa Barat, Senin (21/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sistem quick response code Indonesian standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan program Bank Indonesia (BI) dalam mereformasi transaksi pembayaran sejalan dengan penggunaan teknologi, khususnya smartphone&nbsp;yang masif di masyarakat. Tak perlu lagi repot membawa uang tunai. Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro menilai, sistem QRIS dan GPN sangat membantu transaksi pembayaran, sehingga menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal, sejalan dengan teknologi yang lebih maju.&nbsp;"Sangat penting dan sangat membantu transaksi pembayaran yang lebih maju di Indonesia," ungkap pria yang akrab disapa Asmo itu kepada Jawa Pos, Senin (21/4). Dengan begitu, transaksi akan lebih efisien. Yang mana akan berdampak positif ke perekonomian Tanah Air. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menyoroti QRIS dan GPN. Kedua sistem transaksi dan pembayaran nasional itu dinilai menghambat dalam perdagangan. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, QRIS dan fast payment lainnya dirancang inklusif dan terbuka bagi semua negara. Selama ada kesiapan teknis dan komitmen kerja sama yang seimbang. "Jadi, kita tidak membeda-bedakan," ujarnya. Saat ini, Indonesia telah menjalin konektivitas pembayaran lintas negara dengan sejumlah negara. Khususnya di kawasan Asia Tenggara. Seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos. Sedangkan di Asia, yakni, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan. Destry menegaskan, pendekatan Indonesia untuk bekerja sama QRIS lintas negara (cross border) bersifat terbuka. Tidak menutup peluang bagi negara mana saja, termasuk AS. "Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa nggak (kerja sama)?" terangnya. Menurut dia, sistem pembayaran internasional tetap berjalan normal di Indonesia. Penggunaan kartu kredit global seperti Visa dan Mastercard juga masih mendominasi transaksi. "Jadi, itu nggak ada masalah sebenarnya," jelas Destry. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 menilai, kebijakan pembayaran digital Indonesia seperti QRIS dan GPN membatasi akses perusahaan penyedia pembayaran dari AS. Padahal, kebijakan sistem pembayaran yang selama ini dirancang justru untuk memperkuat efisiensi, keamanan, dan kedaulatan ekonomi digital nasional, sembari bank sentral tetap terbuka untuk kolaborasi internasional yang setara.

QRIS dan GPN menjadi kunci dalam reformasi transaksi pembayaran di Indonesia, mendorong efisiensi dan inklusivitas.

Ekonom Bank Mandiri: QRIS dan GPN Bikin Transaksi Lebih Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/QRIS-26-2077244743.jpg" alt="Ilustrasi penggunaan QRIS untuk transaksi. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penggunaan QRIS untuk transaksi. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - QRIS dan GPN, sistem pembayaran nasional yang saat ini sedang dimaksimalkan oleh pemerintah untuk akses digital payment masyarakat Indonesia menjadi sorotan. Bukan karena sistemnya yang buruk, melainkan Amerika Serikat (AS) yang terusik dengan kedua nama sistem pembayaran tersebut. Baru-baru ini, AS mempermasalahkan, rese terhadap sistem pembayaran nasional itu. Quick Response Indonesian Standard atau QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN mendapat sorotan dalam negosiasi tarif resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS).&nbsp; Kebijakan ini dinilai membatasi ruang gerak perusahaan asing dalam hal ini Amerika. Pemerintah Indonesia sendiri diketahui tengah menegosiasi AS terkait kebijakan tarif resiprokalnya.&nbsp; Dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang dirilis baru-baru ini, menyinggung soal Peraturan BI No. 19/8/2017 tentang GPN. Dalam aturannya, semua transaksi debit dan kredit ritel domestik wajib diproses melalui lembaga switching GPN yang berbasis dan berizin di Indonesia.&nbsp; Tidak hanya itu, kepemilikan asing dalam perusahaan switching dibatasi maksimal 20 persen. Kebijakan tersebut dinilai membatasi peran perusahaan asing dalam memproses transaksi ritel domestik, termasuk melarang layanan pembayaran lintas batas untuk kartu debit dan kredit. Namun ternyata, bukan hanya QRIS dan GPN yang dianggap mengganggu kebijakan AS. Negara yang kini dipimpin oleh Donald Trump itu ternyata juga rese terhadap sistem pembayaran nasional di negara lainnya. Misalnya saja India. India melalui Reserve Bank of India juga kena sentil AS. Dalam laporan yang sama, pada tahun 2018, Bank Sentral India (RBI) menerapkan persyaratan agar semua penyedia layanan pembayaran menyimpan semua informasi terkait pembayaran elektronik oleh warga negara India di server yang berlokasi di India.&nbsp; "RBI mengumumkan aturan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya atau masukan dari para pemangku kepentingan. Pada tahun 2019, RBI menyatakan persyaratan untuk menyimpan data pembayaran secara lokal juga berlaku untuk bank-bank yang beroperasi di India. Perusahaan-perusahaan asing menyatakan bahwa persyaratan penyimpanan data menghambat kemampuan penyedia layanan untuk mendeteksi penipuan dan memastikan keamanan jaringan global mereka," keluh pihak AS dalam laporan USTR-nya. Mexico juga demikian. Negara tetangga AS itu juga ikut kena masalah karena sistem pembayarannya yang mandiri. Bahkan, Amerika Serikat terus memantau dengan saksama perkembangan terkait kerangka kebijakan Meksiko yang terus berkembang untuk pemasok layanan pembayaran elektronik.&nbsp; Aspek kerangka kebijakan yang ada lagi-lagi dinilai membatasi kemampuan pemasok layanan pembayaran elektronik AS untuk memasok rangkaian lengkap layanan bernilai tambah mereka secara lintas batas, termasuk perlindungan penipuan, dan membedakan diri mereka di pasar.&nbsp; Pada tanggal 14 September 2023, Komisi Persaingan Ekonomi Federal Meksiko mengidentifikasi hambatan persaingan di pasar pemrosesan pembayaran kartu dan mengeluarkan rekomendasi kepada Bank Sentral Meksiko Banxico dan Komisi Nasional untuk Perbankan dan Sekuritas untuk memulihkan kondisi persaingan.&nbsp; Saat Meksiko mempertimbangkan untuk memperbarui peraturannya, Amerika Serikat terus mendesak Meksiko untuk memfasilitasi pasar yang kompetitif dan lapangan bermain yang setara bagi pemasok layanan pembayaran elektronik AS, yang sejalan dengan kewajiban USMCA Meksiko.&nbsp; Meksiko mengeluarkan peraturan pada tahun 2021 yang berkaitan dengan penggunaan pemasok layanan cloud oleh lembaga dana pembayaran elektronik. Amerika Serikat terus merasa khawatir dengan panjangnya, kompleksitas, dan ketidakpastian proses persetujuan bagi lembaga dana pembayaran elektronik yang berupaya menggunakan layanan komputasi awan aman berbasis AS, sehingga muncul pertanyaan tentang sejauh mana persetujuan tersebut secara diam-diam dikondisikan pada penggunaan fasilitas komputasi lokal. Belum usai? Masih ada lagi. Negara Vietnam dan Thailand juga diganggu oleh AS yang resah saat banyak negara mulai mapan dan mandiri terhadap sistem pembayaran nasionalnya. Sejak 2013, Thailand telah mewajibkan pemrosesan di dalam negeri untuk semua transaksi pembayaran elektronik ritel domestik untuk kartu debit yang diterbitkan di Thailand. Akibatnya, pemasok layanan pembayaran elektronik asing dilarang memasok layanan ini lintas batas dan harus membangun kantor cabang lokal dan fasilitas pemrosesan di Thailand dan hal tersebut membuat AS geram. Vietnam di sisi lain, melalui laporan USTR, AS menyebut, pada tahun 2016, dua jaringan pemrosesan pembayaran Vietnam dikonsolidasikan menjadi monopoli de facto, yaitu National Payments Corporation of Vietnam (NAPAS), yang sebagian dimiliki oleh Bank Negara Vietnam.&nbsp; "Sejak Januari 2021, Surat Edaran 28 mengharuskan transaksi pembayaran elektronik ritel domestik diproses melalui NAPAS saat kartu pembayaran, termasuk kartu pembayaran bermerek internasional, ditunjukkan di tempat penjualan pedagang. Persyaratan ini tidak berlaku untuk transaksi daring," kata laporan USTR terhadap Vietnam.

AS mengkritik sistem pembayaran QRIS dan GPN Indonesia, dampaknya terhadap digital payment dan negosiasi tarif.

Bukan Cuma QRIS dan GPN, Amerika Juga Tantrum Terhadap Sistem Keuangan di Negara Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/MNC-bank.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) meluncurkan dua jenis kartu debit, yakni Kartu Debit GPN MNC dan Kartu Debit Mastercard MNC untuk kemudahan transaksi para nasabah. Presiden Direktur MNC Bank, Mahdan menjelaskan, kartu debit tersebut menggunakan teknologi chip yang ditanam dalam kartu ATM.  Selain lebih aman dibandingkan dengan teknologi pita magnetik, kartu tersebut juga dapat digunakan pada jaringan Debit GPN dan Debit Mastercard. "Kartu Debit GPN MNC dapat dipakai diseluruh jaringan ATM dan EDC GPN di Indonesia. Sedangkan Kartu Debit Mastercard MNC selain telah tergabung dalam jaringan GPN juga dapat dimanfaatkan di luar negeri," ujarnya di gedung MNC Jakarta, Kamis (27/2).  Mahdan melanjutkan, kartu tersebut mampu berkontribusi pada pemenuhan target sesuai surat edaran Bank Indonesia no. 17/52/DKSP per tanggal 30 Desember 2015. Edaran tersebut menetapkan target paling kurang 80 persen dari total Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan telah menggunakan standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 digit sebelum 1 Januari 2021.  Dengan penambahan fasilitas debit ini, Mahdan pihaknya optimistis mampu mencapai target tersebut. "Dengan kerja sama ini, dan berbagai keunggulan yang ditawarkan teknologi chip pada Kartu Debit GPN MNC dan Kartu Debit Mastercard MNC, kami yakin dapat mencapai target penggunaan kartu chip dari Bank Indonesia," tuturnya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Mastercard Indonesia Tommy Singgih mengatakan, kerja sama tersbeut merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat nontunai, serta berkontribusi bagi ekonomi digital dan keuangan yang inklusif. "Dengan teknologi dan jaringan merchant global Mastercard yang luas, kartu debit Mastercard MNC akan memberikan para pemegang kartu pengalaman berbelanja dan perjalanan wisata yang lebih baik, baik domestik maupun di luar negeri," pungkasnya.

Gandeng Mastercard dan GPN, MNC Bank Luncurkan Kartu Debit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-gerbang-pembayaran-nasional-lpem-ui-bilang-begini_m_224342.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menyebutkan bahwa para pelaku industri pembayaran diharapkan mengintegrasikan sistem pembayaran ritel di Indonesia. Setiap nasabah atau pemegang kartu ATM/debit diwajibkan untuk memiliki minimal satu kartu berlogo GPN per tanggal 1 Januari 2022. Namun, ternyata tidak semua bank dan masyarakat tahu terkait beleid baru BI tersebut. "Sejak tahun 1995 Visa dan Mastercard masuk ke Indonesia sebagai jaringan sistem pembayaran maka kita membayar fee kepada mereka. Kalau kita hitung, kerja sama dengan pihak switching sekitar Rp322,29 triliun selama 2011 hingga 2017," ujar AVP Pengembangan Bisnis Kartu Debit BNI, Dedy Hidmat dalam keterangan resmi, Senin (2/7). Melihat hal tersebut, BI kemudian membuat roadmap tahapan-tahapan yang bisa direkomendasikan untuk kedaulatan dan efisiensi sistem pembayaran. GPN nantinya diharap dapat memantau transaksi dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan pajak. "Dengan adanya GPN, pemerintah bisa mengetahui perputaran uang dengan kartu di dalam negeri. Artinya, pajak akan diketahui berapa besarannya," jelasnya. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Chaikal Nuryakin menyebut bahwa tim menemukan fakta kalau GPN akan menurunkan biaya merchant discount rate atau MDR hingga 47 persen sehingga akan memicu lebih banyak transaksi non tunai, tetapi penurunan tersebut dapat menurunkan penerimaan bank hingga 77 persen (untuk bank issuer) dan 20 persen (untuk bank acquirer). "Sebagai akibatnya, dapat terjadi penurunan terhadap dorongan bagi bank issuer untuk berinovasi pada produk kartu debit dan bank acquirer untuk mengakuisisi lebih banyak merchant," jelas Chaikal. Selain itu, ada potensi inefisiensi biaya muncul dalam penyelenggaraan GPN dengan pencetakan kartu baru bank issuer yang diperkirakan mencapai Rp585 miliar dalam empat tahun ke depan. Di sisi lain, kewajiban setiap nasabah untuk memiliki minimal satu kartu GPN akan mengakibatkan banyak kartu yang tidak digunakan atau dormant, dikarenakan dianggap tidak kompatibel, terutama untuk kebutuhan transaksi di luar negeri dan transaksi daring (e-commerce). Dari sisi nasabah, mereka akan dibebani oleh kemunculan biaya administrasi untuk kepemilikan kartu tambahan tersebut. Dari segi keamanan, pemrosesan dilakukan melalui lembaga switching domestik, padahal kebanyakan lembaga switching tersebut sebelumnya hanya merupakan penyelenggara jasa switching untuk jaringan ATM. &ldquo;Kami menilai perlu adanya peninjauan ulang terhadap kewajiban pemrosesan seluruh transaksi domestik melalui GPN. Penerapan GPN akan membawa berbagai dampak positif bagi sistem pembayaran di Indonesia namun belum optimal dari segi efisiensi, perlindungan konsumen, dan kompetisi, serta tidak sejalan dengan praktik internasional,&rdquo; jelasnya.

Soal Gerbang Pembayaran Nasional, LPEM UI Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3461_20499_darminsssokskalijo.jpg" alt="Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Thomas Lembong, Sudirman Said, Ignatius Jonan (tak kelihatan), Hanif Dhakiri, dan Teten Masduki, saat jumpa pers di VVIP Room Halimperdana Kusuma Jakarta, Jumat (11/9)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Thomas Lembong, Sudirman Said, Ignatius Jonan (tak kelihatan), Hanif Dhakiri, dan Teten Masduki, saat jumpa pers di VVIP Room Halimperdana Kusuma Jakarta, Jumat (11/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Paket deregulasi ekonomi mulai dari peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres) sampai peraturan menteri (Permen) dipastikan akan tuntas pekan kedua September. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution menjamin sejumlah PP, Perpres sampai Permen akan rampung prosesnya pada pertengahan September 2015. &ldquo;Langkah penyelesaian peraturannya, PP-nya, kami akan selesaikan pada minggu kedua September,&rdquo; kata Darmin dalam jumpa pers di VVIP Room Bandara Halimperdana Kusuma, Jakarta Timur, (11/9). Menurut Darmin, ada 134 peraturan yang akan dideregulasi yang tersebar di 17 kementerian/lembaga. Terdiri dari 17 PP, 11 Perpres dan 2 Instruksi Presiden (Inpres). Selain itu juga ada 96 Peraturan Menteri dan 8 peraturan lainnya. &ldquo;Dari seluruhnya itu kalau mau sederhanakan seperti yang disampaikan sebelumnya menyangkut perluasan dan pembukaan peluang investasi,&rdquo; imbuh Darmin. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu akan memantau proses penyederhanaan 134 peraturan di kementerian terkait. Masing-masing ditargetkan sudah selesai di pekan kedua. Supaya &nbsp;menurut Darmin, akan dimulai pada pekan ketiga September 2015 termasuk di dalamnya langkah monitoring dan pelaksanaan. Ia mencontohkan, peraturan yang akan dideregulasi di antaranya soal percepatan pembangunan 14 kawasan industri. Mendampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam jumpa pers itu antara lain Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (flo/jpnn/jpg).

Darmin Janji, Deregulasi Paket September Tuntas Pekan Depan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gpn