<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/WhatsApp-Image-2024-08-15-at-090253-1684307397.jpg" alt="Pemerintah menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia INA DIGITAL. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia INA DIGITAL. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lebih dari dua dekade Pemerintah Indonesia telah menjalankan komitmen melakukan transformasi digital sistem pemerintahan dalam kerangka SPBE untuk membangun kembali kualitas, akuntabilitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik. Hal tersebut diimplementasikan dan dimulai melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Namun, seiring dengan berjalannya upaya besar tersebut, menimbulkan tantangan baru yaitu layanan publik digital yang tidak terstandar dan terfragmentasi di banyak portal maupun aplikasi pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut menjadikan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik tidak sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Melalui kedua peraturan tersebut, diharapkan dapat menciptakan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Tidak cukup sampai di situ, untuk mengakselerasi upaya keterpaduan tersebut diterbitkan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Pemerintah menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia INA DIGITAL sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah di Indonesia. Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menjelaskan, saat ini INA DIGITAL sedang mengejar pengembangan tiga inovasi digital yang akan saling terintegrasi. Inovasi tersebut penggunaannya akan berbentuk portal dan aplikasi yang penggunaannya menyasar kepada dua segmen yang berbeda. &rdquo;Portal dan aplikasi yang akan dikembangkan menyasar dua segmen, yaitu yang pertama untuk masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Kedua, untuk instansi pemerintah yang berfungsi untuk mengakses berbagai layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah,&rdquo; jelas Dwina. INA DIGITAL menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung pertukaran data antar seluruh sistem dan aplikasi tersebut. Untuk menyediakan kemudahan serta keamanan saat mengakses layanan, INA DIGITAL mengembangkan inovasi ketiga yang berfungsi sebagai kunci akses tunggal otentikasi melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). &rdquo;Sehingga, pengguna tidak perlu melakukan pembuatan akun atau menginput data berulang saat mengakses layanan yang berbeda atau single sign-on. Untuk memperkuat keamanan, proses enkripsi data yang berlapis juga diterapkan, dimulai dari in-transit hingga at-rest,&rdquo; jelas Dwina Septiani Wijaya. Lanjut Dwina, penerapan multi-factor authentication (MFA) juga memungkinkan verifikasi data dan identitas dapat berjalan secara aman, serta pengguna memiliki otoritas penuh dalam menggunakan data pribadinya saat mengakses layanan publik secara elektronik.&nbsp; Tiga inovasi ini juga dikembangkan melalui tahap audit keamanan yang berlapis dan dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan Peruri dan Pemerintah Indonesia melalui peraturan dan perundang-undangan. Proses pengembangan juga melibatkan pengawasan dan pendampingan secara aktif oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). &rdquo;Sampai saat ini, koordinasi intens masih terus dilakukan bersama 15 kementerian/lembaga untuk menyukseskan upaya keterpaduan ini. Adapun ketiga inovasi tersebut ditargetkan mulai diuji coba secara bertahap pada triwulan III tahun ini,&rdquo; ujar Dwina Septiani Wijaya. Dwina mengaku, pengembangan teknologi dan digitalisasi pada layanan pemerintah bukan hal baru bagi Peruri. Sejak 2019, Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security dengan berbagai portofolio dan capaian yang telah diraih. &rdquo;Kami menyambut baik atas penugasan dan kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Peruri untuk menjalankan misi besar pemerintah dalam memadukan seluruh layanan dan sistem pemerintahan di Indonesia secara digital,&rdquo; ucap Dwina.

Pemerintah menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia INA DIGITAL sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah

Akselerasi SPBE Pembentukan INA DIGITAL dan Upaya Cepat Integrasi Layanan Publik Digital

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/08/Untitled1-906995742.jpg" alt="Menpan RB Abdullah Azwar Anas mendampingi Menko Marves Luhut B. Pandjaitam pada INA Digital Town Hall Meeting." width="100%">
<figcaption>Menpan RB Abdullah Azwar Anas mendampingi Menko Marves Luhut B. Pandjaitam pada INA Digital Town Hall Meeting.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital oleh Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi upaya Indonesia yang tengah melakukan transformasi digital. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kehadiran INA Digital sebagai game changer pada upaya transformasi digital yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait pelayanan publik. &rdquo;Saya percaya anak pintar di mana-mana. Indonesia on the right track. Anda yang tergabung dalam INA Digital adalah bagian dari success story ini. INA Digital ini adalah game changer,&rdquo; ujar Luhut pada INA Digital Town Hall Meeting di Kota Peruri, Jakarta, Jumat (7/6). INA Digital adalah nama GovTech yang telah diresmikan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5). INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju. Sehingga, rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Luhut mengungkapkan, para talenta muda yang tergabung dalam INA Digital adalah para penggerak perubahan yang dapat membawa Indonesia lebih maju. Perjalanan INA Digital masih amat panjang namun dengan kolaborasi yang kuat berbagai target akan dapat tercapai. &rdquo;Seiring berjalan waktu kita bangun ini bersama, perbaiki terus agar makin mumpuni. Berbanggalah kalian sudah jadi bagian untuk membangun negara ini,&rdquo; ungkap Luhut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut kerja INA Digital perlu terus dipacu. Ekspektasi publik terhadap INA Digital sangat tinggi, karena akan menjadikan Indonesia untuk pertama kali memiliki keterpaduan layanan digital, sebagaimana arahan Presiden Jokowi. &rdquo;Perjalanan GovTech ini sangat panjang dan telah melewati jalan berliku. Jadi jangan kecewakan harapan bangsa. Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan pentingnya interoperabilitas layanan. Jadi ke depan tidak boleh lagi rakyat butuh layanan A, dia harus download dan isi data di aplikasi A. Perlu layanan B, download dan isi data di aplikasi B. Padahal ada ribuan layanan, yang jika tidak ada integrasi akan menyusahkan rakyat,&rdquo; ujar Anas. Menteri Anas kembali menekankan pasca peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. &rdquo;Jalan tol pelayanan publik yang kita semua harapkan insya Allah dapat segera dirasakan publik,&rdquo; ujar Anas. Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya menjelaskan, saat ini INA Digital punya 413 talenta digital dari berbagai lembaga dan instansi. Seperti Peruri, Kementerian Kesehatan, Telkom, Mandiri, BNI, BRI, maupun hasil rekrutmen terbaru. Dwina menyebut penugasan itu adalah peluang besar untuk membangun masa depan bangsa. Pihaknya berterima kasih atas dukungan semua kepada Peruri untuk menjalankan INA Digital. &rdquo;Kami berharap bisa men-deliver apa yang diharapkan masyarakat. Masyarakat bisa melihat lompatan besar dalam bidang pelayanan publik,&rdquo; tandas Dwina.

Peluncuran GovTech Indonesia, INA Digital membawa angin segar bagi upaya Indonesia yang tengah melakukan transformasi digital

Menko Marves Sebut INA Digital sebagai Game Changer Transformasi Digital Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/KKPD2-1603067866.jpg" alt="Pemda diminta menggunakan KKPD agar penggunaan anggaran belanja lebih efektif dan efisien." width="100%">
<figcaption>Pemda diminta menggunakan KKPD agar penggunaan anggaran belanja lebih efektif dan efisien.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen)&nbsp;Bina Keuangan Daerah (Keuda),&nbsp;Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan menyampaikan, penting untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik melalui percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Pemerintah Daerah (Pemda). Atas dasar itu, pihaknya menggelar&nbsp;Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-48 dalam rangka percepatan implementasi penggunaan KKPD dan Pemda, Kamis (30/5). Terselenggaranya kegiatan ini merupakan dukungan&nbsp;percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional melalui percepatan dan perluasan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Hal ini sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5). "Sesuai dengan arahan Presiden pada acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran Govtech Indonesia, ada beberapa poin yang disampaikan untuk transformasi digital sesuai Perpres 82 Tahun 2023 antara lain memperkuat tata kelola Transformasi Digital Pemerintahan, memfasilitasi fokus pada sistem prioritas dan pembentukan Govtech sebagai kunci percepatan dan keberlanjutan. Target Transformasi Digital, berupa Layanan Publik Terintegrasi dan Pembangunan Infrastruktur Publik Digital (DPI), yang salah satunya telah terbangun adalah sistem pembayaran digital antara lain penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah," jelas Maurits, dalam keterangannya, Kamis (6/6). Oleh karena itu, Maurits menekankan agar Pemda menggunakan&nbsp;KKPD agar penggunaan anggaran belanja lebih efektif dan efisien. Hal ini penting diimplementasikan guna mengakomodasi dinamika kebijakan dan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Dia menjelaskan, penggunaan KKPD tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi biaya administrasi. Kedua, fleksibilitas, kemudahan dan jangkauan pemakaian secara luas termasuk untuk belanja secara elektronik. Ketiga, meningkatkan keamanan bertransaksi. Keempat, mengurangi Cost of Fund/idle cash. Kelima, mengurangi potensi fraud dari transaksi tunai. Keenam, memudahkan pejabat pelaksana APBD untuk belanja barang/jasa melalui e-payment dalam mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri. Lebih lanjut Maurits menyampaikan agar pemda menggunakan produk dalam negeri. Sebab upaya ini merupakan salah satu strategi dalam mengendalikan laju inflasi dan membangkitkan pengusaha dalam negeri, utamanya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karenanya, diharapkan pemda mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan melakukan percepatan. "Caranya dengan mewajibkan pemda menetapkan target penggunaan produk dalam negeri paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa dalam APBD, mengutamakan produk UMK dan Koperasi dari hasil produk dalam negeri," tuturnya. Kemudian, lanjut Mauris, mengalihkan proses pengadaan secara manual menjadi transaksi melalui katalog elektronik lokal dan toko daring. Sesuai dengan arahan Presiden bahwa dibutuhkan adanya percepatan digitalisasi untuk peningkatan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil, dan koperasi. "Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar pembelian produk-produk tersebut dapat tayang dalam katalog elektronik maupun pada toko daring,"&nbsp;imbuh Maurits. Selain itu, Maurits juga meminta pemda untuk melibatkan UMKM dalam mengisi rantai pasok produksi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) misalnya di sektor industri otomotif dan telekomunikasi. Hal ini dikarenakan produk-produk UMKM tidak kalah dengan produk negara lain dari sisi harga dan kualitas. "Prioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri. Pastikan semua program bansos disalurkan tepat waktu dan sasarannya juga tepat, hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini," pungkas Maurits.

Beberapa diantaranya, meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi Cost of Fund/idle cash,  mengurangi potensi fraud dari transaksi tunai.

Ditjen Bina Keuda Kemendagri Jelaskan Tujuan dan Benefit dari Implementasi KKPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Presiden-Kolaka-Utara-308036097.jpeg" alt="Presiden Jokowi memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan pangan di Lapangan Tenis Alun-Alun Kirambu, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (14/5)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan pangan di Lapangan Tenis Alun-Alun Kirambu, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (14/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan Goverment Technology (GovTech) Indonesia akan segera diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin, 27 Mei 2024, besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui peresmian itu, nantinya GovTech Indonesia akan mengintegrasikan ribuan aplikasi Pemerintah menjadi satu platform bernama Portal Nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi (Jokowi) untuk mendorong birokrasi berdampak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, kata Anas, Presiden Jokowi menilai banyak sekali kesibukan birokrasi selama ini, tapi dampaknya kecil bagi masyarakat, bahkan sebagian tidak berdampak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014693069/10-manfaat-kayu-manis-untuk-kesehatan-tubuh-bisa-tingkatkan-fungsi-otak-hingga-cegah-kanker">10 Manfaat Kayu Manis untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Tingkatkan Fungsi Otak Hingga Cegah Kanker</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu, bapak presiden meminta kita untuk memangkas tumpukan kertas atau proses bisnis atau yang kedua mendorong pemerintah ini lebih lincah. Guna mendorong pemerintah yang lincah dibutuhkan instrumen digital, sayangnya digitalisasi yang selama ini muncul dibenak masyarakat adalah aplikasi,&rdquo; kata Anas dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Maka dari itu Bapak Presiden telah mengarahkan kepada kami sekarang dilarang untuk membuat aplikasi-aplikasi baru dan tidak boleh satu inovasi satu aplikasi,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Anas menjelaskan, semangat keterpaduan harus menjadi cara-cara baru yang meninggalkan budaya satu inovasi satu aplikasi, yang mengakibatkan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Banyaknya aplikasi ini pada akhirnya menjadi sulit diinteroperabilitaskan untuk menjadi lebih sederhana dan berguna dalam melayani masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014693062/digadang-gadang-maju-pilkada-sumatera-utara-ahok-saya-juga-nggak-begitu-paham-sumut-he-he-he">Digadang-gadang Maju Pilkada Sumatera Utara, Ahok: Saya Juga Nggak Begitu Paham Sumut, He-he-he</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga GovTech yang akan diluncurkan Bapak Presiden besok ini bukan aplikasi atau platform, tetapi penyelenggara keterpaduan layanan karena selama ini instansi pemerintah memiliki layanan sendiri-sendiri yang membuat masyarakat harus mengunduh banyak aplikasi,&rdquo; jelas Anas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun peresmian itu, akan dilakukan pada SPBE Summit yang merupakan momentum dalam mendorong perkembangan layanan digital pemerintah berbasis pada kebutuhan masyarakat atau citizen centric.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, acara ini juga akan menjadi ukiran sejarah baru karena pemerintah akan meluncurkan Govtech sebagai penyedia solusi keterpaduan layanan digital pemerintah. Mulai dari infrastruktur, portal nasional, hingga layanan digital publik prioritas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun rangkaian acara pada SPBE Summit 2024 yakni Peluncuran jenama (brand) penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia serta memperkenalkan rencana integrasi portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya akan dilakukan Penandatanganan komitmen pimpinan instansi Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas sembilan layanan SPBE prioritas. Kemudian, sesi penghargaan anugerah &ldquo;Digital Government Award&rdquo; kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Peningkatan Penerapan SPBE.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semoga dengan digelarnya SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia nantinya kita memasuki tahapan baru Indonesia yang lebih mudah, cepat, transparan, bebas dari korupsi dan tentunya fokus pada kebutuhan masyarakat,&rdquo; pungkas Anas.</div>

Goverment Technology (GovTech) Indonesia akan segera diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin, 27 Mei 2024, besok.

GovTech Indonesia Segera Diresmikan Jokowi, Ribuan Aplikasi Pemerintah Bakal Diintegrasikan Jadi Satu Portal

GovTech Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#GovTech Indonesia

Berita Terkini

Akselerasi SPBE Pembentukan INA DIGITAL dan Upaya Cepat Integrasi Layanan Publik Digital

Menko Marves Sebut INA Digital sebagai Game Changer Transformasi Digital Bangsa

Ditjen Bina Keuda Kemendagri Jelaskan Tujuan dan Benefit dari Implementasi KKPD

GovTech Indonesia Segera Diresmikan Jokowi, Ribuan Aplikasi Pemerintah Bakal Diintegrasikan Jadi Satu Portal

Download Aplikasi JawaPos.com