<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/WhatsApp-Image-2024-06-22-at-091251-2773336515.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memimpin rapat bersama tim INA Digital di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (21/6). Pertemuan membahas upaya percepatan target-target pasca peluncuran INA Digital. Menteri Anas menekankan bahwa percepatan kinerja dan juga pelaporan progres dibutuhkan untuk mencapai target-target tersebut. &rdquo;Kita perlu percepatan, sehingga untuk orkestrasi tersebut kita perlu updating data,&rdquo; tegas Abdullah Azwar Anas. Laporan yang ada diharapkan mampu mencerminkan persentase progres dan kendala dari tiap kementerian. Dengan demikian, lanjut dia, dapat ditentukan solusi yang sesuai untuk lintas sektor. Terkait pengembangan integrasi layanan, Menteri Anas menyoroti isu keamanan data pengguna. Pihaknya menegaskan tim INA Digital perlu melakukan kajian mendalam terhadap keamanan digital di setiap kementerian/lembaga yang menangani layanan prioritas. &rdquo;Berapa lapis keamanan data yang disiapkan. Kita lihat proses bisnis dan mitigasi dari masing-masing lembaga,&rdquo; jelas Abdullah Azwar Anas. Menteri Anas kemudian menyebutkan pentingnya narasi yang baik tentang GovTech untuk mengomunikasikan ke publik. Khususnya narasi tentang progres integrasi layanan. &rdquo;Kita perlu kolaborasi memperkenalkan GovTech ke user-user penting,&rdquo; ucap Abdullah Azwar Anas. Layanan prioritas akan dipadukan bertahap melalui beberapa fase. Layanan tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. Selama ini, Anas menambahkan, ketika warga butuh layanan A, harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga. &rdquo;Sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi proses berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,&rdquo; ujar Abdullah Azwar Anas. &rdquo;Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi,&rdquo; imbuh Anas. INA Digital adalah nama GovTech yang telah diresmikan Presiden Jokowi. INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pimpin rapat bersama tim INA Digital di Kantor Kemenpan RB, Jumat (21/6), bahas upaya percepatan target

Pimpin Rapat Progres Kerja INA Digital, Menteri Anas Tekankan Percepatan Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/PR-17-2024_Foto1-2528767728.jpg" alt="PERURI mendapatkan peringkat Triple A (AAA) sangat sehat." width="100%">
<figcaption>PERURI mendapatkan peringkat Triple A (AAA) sangat sehat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bertujuan untuk mendapatkan gambaran atas kondisi kesehatan perusahaan, pada 2024 PERURI pertama kali mengikuti penilaian dari lembaga pemeringkatan independen yaitu Pefindo. Hasil yang PERURI raih mendapatkan peringkat Triple A (AAA) yang artinya PERURI adalah perusahaan dengan kondisi sangat sehat. Pemeringkatan itu didapatkan berdasar data dan informasi perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2023. Hasil AAA yang diraih PERURI merupakan penilaian stand-alone rating dan final rating, yang artinya PERURI mampu menjalankan bisnisnya secara mandiri, walaupun tanpa adanya support finansial maupun non finansial dari pemilik modal. Hasil itu merupakan gambaran nyata bahwa PERURI merupakan perusahaan yang sangat sehat dan mampu memberikan keuntungan yang berkelanjutan serta patut mendapatkan kepercayaan yang baik dari pelanggan, masyarakat dan stakeholders lain. Direktur Utama PERURI Dwina Septiani Wijaya menyatakan bahagia atas prestasi itu. Dia menyebutnya sebagai hasil yang membanggakan. &rdquo;Alhamdulillah ini adalah hasil yang sangat membanggakan, karena pertama kali PERURI mengikuti pemeringkatan dari Pefindo langsung mendapatkan hasil AAA. Hasil Triple A ini juga yang pertama kali didapatkan PERURI, menunjukkan kinerja perusahaan terus membaik,&rdquo; kata Dwina. Hasil pemeringkatan yang dilakukan Pefindo menunjukkan bahwa PERURI merupakan perusahaan yang stabil, kualitas yang sangat baik dengan kondisi keuangan yang sangat sehat. PERURI siap menjalankan bisnis serta penugasan yang diberikan pemerintah. Terutama pada layanan digital dan penugasan sebagai GovTech Indonesia. Sebagai perusahaan yang terus menargetkan pada pertumbuhan berkelanjutan, PERURI telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security. Sejak 22 Mei, perjalanan transformasi PERURI membawa perubahan pada identitas perusahaan melalui peluncuran logo baru. Logo baru menjadi sebuah deklarasi kesiapan PERURI memasuki babak baru sebagai GovTech Indonesia, untuk menjadi yang terdepan dalam kemajuan teknologi. PERURI yang kini mendapat amanah sebagai GovTech Indonesia sebagai penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, mengemban sebuah tanggung jawab besar. Hal itu melengkapi pilar layanan teknologi PERURI menjadi Banknote Printing Technology, Security Printing Technologi, Digital Security Technology, dan Government Technology.

PERURI pertama kali mengikuti penilaian dari lembaga pemeringkatan independen yaitu Pefindo mendapat peringkat Triple A (AAA) sangat sehat

Pertama Kali Dirating Pefindo, PERURI Raih Peringkat AAA dan Dinyatakan Sangat Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/WhatsApp-Image-2024-05-27-at-141153-4070912953.jpg" alt="Presiden Joko Widodo luncurkan INA Digital Istana Negara." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo luncurkan INA Digital Istana Negara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5). GovTech adalah lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi. Presiden Jokowi mengatakan, pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Presiden juga menyinggung adanya 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan. &rdquo;Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,&rdquo; ujar Presiden Jokowi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi resmi meluncurkan GovTech Indonesia yang diberi nama INA Digital selaku penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa lahirnya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia. &rdquo;Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama,&rdquo; lanjut Jokowi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan, pasca peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga. &rdquo;Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sini pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,&rdquo; ujar Abdullah Azwar Anas. &rdquo;Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi,&rdquo; imbuh Anas. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir memaparkan, pemilihan PERURI untuk menjalankan INA Digital berdasar pada portfolio digital yang kuat, terbukti dengan berbagai layanan pemerintahan digital yang sebelumnya sudah menjadi produk unggulan mereka. Karena itu penugasan tersebut adalah pilihan yang tepat, karena nanti dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital. INA Digital memastikan untuk mengedepankan kemudahan bagi masyarakat tanpa komplikasi yang rumit. Hal ini juga menjadi perbaikan atas proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur agar semua layanan bagi masyarakat bisa tepat sasaran. &rdquo;Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami harus terus bekerja keras lagi untuk beberapa bulan ke depan untuk bisa memimpikan dan melakukan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata. Jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuatu yang bisa diimplikasikan,&rdquo; lanjut Menteri Erick. Pada tahap awal, INA Digital berkolaborasi dengan sembilan kementerian/lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian. Sembilan sektor prioritas tersebut dipilih Presiden Joko Widodo untuk diakselerasi keterpaduannya berdasar kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya. Keterpaduan layanan digital yang efektif dapat menjadi terobosan penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah bertekad menghadirkan satu portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan yang menjadi rujukan masyarakat untuk menjawab kebutuhan pada perjalanan hidup setiap masyarakat, mulai dari pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, pergantian alamat, akses dan informasi bantuan sosial, dan masih banyak lagi. INA Digital adalah bagian dari PERURI, adalah penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. INA Digital diresmikan presiden pada 27 Mei, sesuai amanat Pemerintah kepada PERURI sebagai GovTech Indonesia yang tertuang pada Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. INA Digital berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien.

Presiden Joko Widodo luncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital dalam rangkaian acara SPBE Summit 2024

Presiden Joko Widodo Luncurkan ‘INA Digital’ Jadi GovTech, Percepat Integrasikan Beragam Layanan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/WhatsApp-Image-2024-04-30-at-090651-1353193165.jpg" alt="Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Banyuwangi." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Banyuwangi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024. Presiden juga akan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia pada 27 Mei di Istana Negara. Acara tersebut dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan instansi pusat, dan kepala daerah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE. Akan berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, BRIN, BPKP, Perum Peruri, dan berbagai kementerian/lembaga lain termasuk BUMN dalam pelaksanaan SPBE Summit dan penyiapan GovTech. SPBE Summit 2024 merupakan agenda Kementerian PANRB yang bertujuan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah. Terdapat pula pemberian apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, kegiatan itu menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah. Rangkaian acara pada SPBE Summit 2024 yakni : - Peluncuran jenama (brand) penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia serta memperkenalkan rencana integrasi portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan. - Penandatanganan komitmen pimpinan instansi Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas sembilan layanan SPBE prioritas. - Sesi penghargaan anugerah Digital Government Award kepada instansi pusat dan pemerintah daerah dengan pencapaian SPBE terbaik pada enam kategori penerapan SPBE, yaitu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Peningkatan Penerapan SPBE. Menteri Anas mengatakan, peluncuran GovTech Indonesia menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi. &rdquo;Tugas GovTech Indonesia melakukan standardisasi data dan integrasi sistem antar aplikasi SPBE Prioritas kementerian/lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital. Tim lintas kementerian/lembaga mewujudkan sejarah baru, di mana untuk pertama kali Indonesia akan punya layanan digital terpadu, salah satunya dengan interoperabilitas berbagai aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah,&rdquo; ujar Anas. Pada tahap pertama, GovTech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital&nbsp; utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas. Yakni layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online, dan izin keramaian. Melalui integrasi ini, lanjut dia, publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah berbasis digital. Diharapkan hal tersebut dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. &rdquo;Selama ini, bila ingin mengakses layanan A, warga harus mengunduh aplikasi A dan mengisi-mengunggah berbagai dokumen. Mau mengakses layanan B, harus unduh aplikasi B dan unggah lagi berbagai dokumen. Semua proses berulang dan membuat warga kesulitan, padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Arahan Presiden, semua harus ringkas. GovTech akan mengintegrasikan itu semua,&rdquo; papar Anas. Lebih lanjut dia menjelaskan, di sejumlah negara maju, layanan digital terpadu sudah dijalankan dengan baik. Dari yang sebelumnya ribuan aplikasi menjadi satu sistem terintegrasi. Dengan sistem single sign-on, warga tidak harus mengunggah beragam dokumen berulang-ulang serta tidak harus mengunduh ribuan aplikasi.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024

Presiden Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/wakil-menteri-bumn-73557575.jpg" alt="Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo (ANTARA)</figcaption>
</figure> Jawapos.com - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo memberikan pengarahan secara langsung terkait penugasan baru Peruri sebagai GovTech Indonesia. Hal itu disampaikan Tiko, sapaannya, dalam rapat pimpinan pertama tahun 2024 dengan tema &ldquo;Strategic Horizons 2024: Corporate Transformation, National Impact&rdquo; di M Bloc Live House.&nbsp; Wamen BUMN mengatakan, untuk mendukung keberhasilan GovTech Indonesia, Peruri diminta untuk memperkuat struktur organisasi dan pelayanan yang lebih optimal yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi bangsa. Tiko juga berpesan agar Peruri harus fokus pada dua elemen dalam kerangka kerja adaptif, yakni transformasi organisasi dan orang-orang yang terus dikembangkan secara berkelanjutan. "Untuk menjadi perusahaan yang unggul, Peruri juga harus mampu menyusun rencana transformasi jangka panjang dan strategic adjustments untuk mengoptimalkan short-term opportunities," kata Tiko dalam keterangan tertulis, Selasa (13/2). Lebih lanjut, Tiko menjelaskan sebagai Govtech Indonesia atau yang diberinama INA Digital, nantinya Peruri akan tetap menjalankan tugasnya dalam mencetak uang rupiah dan dokumen sekuriti lainnya. Sehingga, Peruri harus berfokus juga pada penyelenggaraan SPBE sebagai GovTech Indonesia. Dalam kesempatan ini, Tiko juga mengapresiasi Peruri, dimana status Peruri sebagai Perum yang sangat bergantung pada regulasi pemerintah. "Namun Peruri mampu menjaga profitabilitasnya dengan bertransformasi dari sisi teknologi untuk menciptakan produk yang berkualitas serta mampu kompetitif di bisnis internasional," lanjutnya. Sebagai informasi, INA Digital akan mengintegrasikan layanan digital pemerintahan ke dalam satu portal nasional, sehingga publik dapat mengakses beberapa layanan pemerintahan menjadi lebih efisien, cepat dan efektif melalui adanya single sign-on berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric. Saat ini beberapa Aplikasi SPBE Prioritas yang akan diintegrasikan adalah Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan Sosial, Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Transaksi Keuangan Negara, Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Portal Layanan Publik, Layanan Satu Data Indonesia, dan Layanan Kepolisian. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya mengatakan pada tahun 2024, Peruri akan fokus untuk menyukseskan proyek SPBE demi mendukung transformasi Peruri sebagai GovTech Indonesia. Dalam rangka menjaga kondisi perusahaan agar tetap sehat, Peruri akan tetap mengoptimalkan bisnis eksisting di bidang security printing. &ldquo;Walaupun tren volume pesanan di bidang security printing tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan, namun Peruri terus meningkatkan dari sisi value, misalnya dengan penguatan teknologi, meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi serta mengoptimalisasikan penggunaan material lokal,&rdquo; jelas Dwina. &ldquo;Peruri saat ini yang sudah memiliki kapabilitas di bidang security digital juga akan membuat produk-produk hybrid dari produk konvensionalnya untuk terus memberikan nilai tambah guna menghasilkan produk yang lebih aman,&rdquo; tambah Dwina. Untuk mendukung suksesnya SPBE, saat ini Peruri sedang menyiapkan pembentukan Tim GovTech Indonesia yang berasal dari talenta-talenta yang profesional dan berpengalaman melalui proses rekrutmen yang telah dibuka ke publik.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo memberikan pengarahan secara langsung terkait penugasan baru Peruri sebagai GovTech Indonesia.

Peruri Jadi GovTech Indonesia, Begini Arahan Wakil Menteri BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/image-2-1565871369-2155490733.jpg" alt="Presiden Jokowi saat memberikan pidato kepada publik." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat memberikan pidato kepada publik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Yaitu, dengan membentuk government tech (govtech) Indonesia yang diberi nama Ina Digital. Kemarin (9/1) Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna terkait peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui keterpaduan layanan digital pemerintah. Presiden memerintah jajarannya untuk menyederhanakan layanan berbasis digital. Di masa pemerintahannya yang tersisa sekitar sembilan bulan, Jokowi ingin mempercepat transformasi tersebut. &rdquo;Kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi. Karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan,&rdquo; katanya. Pemerintah memiliki ribuan platform. Hal itu dinilai menyulitkan bagi pelayanan kepada masyarakat. Jokowi memerintahkan platform di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah harus disederhanakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas diinstruksikan untuk mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital. Tujuannya, dapat mengonsolidasikan portal yang ada menjadi satu portal nasional. &rdquo;Saya minta menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang menjadi govtech nasional kita. Mendagri dan Menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID, paling lambat bulan enam harus sudah selesai,&rdquo; ujarnya. Menteri PAN-RB Azwar Anas membeberkan pentingnya govtech. Sudah 20 negara yang memilikinya. Di Indonesia, dia menyebut contoh Kementerian Kesehatan. Kementerian itu memiliki satu website besar untuk pelayanan. &rdquo;Di berbagai negara ada banyak nama govtech. Di Korea ada NIA, The National Information Society Agency. Di Singapura ada Government Technology Agency. Indonesia ada tujuh nama untuk dipilih. Bapak Presiden memutuskan nama govtech adalah Ina Digital atau Indonesia Digital,&rdquo; katanya. Menurut Anas, pembangunan govtech itu akan mendorong percepatan pembangunan nasional. Anas menyatakan, transformasi digital di sektor pemerintahan akan meringkas alur pelayanan sehingga tidak berbelit. &rdquo;Ibarat kata, bila sebelumnya presiden telah meresmikan banyak jalan tol secara fisik, kali ini pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital,&rdquo; ujar Anas. Pada bagian lain, pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023 telah memasuki tahapan pengumuman hasil kelulusan. Pengumuman kelulusan hasil akhir itu merupakan hasil integrasi nilai seleksi kemampuan dasar (SKD) dan seleksi kemampuan bidang (SKB) yang diumumkan tiap-tiap instansi mulai 5 Januari 2024. Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nanang Subandi mengungkapkan, hasil kelulusan dapat dicek peserta dengan login pada portal SSCASN BKN. Hingga kemarin (9/1) pukul 09.33 WIB, BKN mencatat sudah lima instansi yang mengumumkan hasil kelulusan CPNS. Yakni, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Mahkamah Agung. &rdquo;Bagi pelamar yang telah memperoleh pengumuman hasil kelulusan juga masih diberikan kesempatan untuk melakukan masa sanggah selama tiga hari sejak pengumuman diterima,&rdquo; ujarnya.(mia/lyn/c19/fal)

Pemerintah mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Yaitu, dengan membentuk government tech (govtech) Indonesia diberi nama Ina Digital.

Ina Digital sebagai Govtech, Jokowi Minta Percepat ”Jalan Tol” Pelayanan Publik

GovTech

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#GovTech