<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/26s95ydgijPfwfR5fALqGxDgKjCzqmfWJA2X2K9m-1288726182.jpg" alt="Ilustrasi mata uang Rupiah. Kemenkeu menyiapkan RUU tentang redenominasi uang Rupiah yang ditargetkan rampung pada 2027. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata uang Rupiah. Kemenkeu menyiapkan RUU tentang redenominasi uang Rupiah yang ditargetkan rampung pada 2027. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan penyederhanaan nominal Rupiah atau redenominasi. Hal tersebut sejalan dengan tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).&nbsp; Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.&nbsp; "Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas Kemenkeu yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi)," bunyi informasi dalam PMK tersebut, dikutip Senin (10/11).&nbsp; Dalam rencana strategis itu, RUU terkait dengan Redenominasi ditargetkan bisa selesai pada tahun 2027.&nbsp; Urgensi pembentukan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) itu meliputi efisiensi perekonomian, yang diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.&nbsp; Kemudian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Serta, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat.&nbsp; Bahkan RUU Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi diklaim akan meningkatkan kredibilitas mata uang Rupiah.&nbsp; Dalam hal ini, RUU tersebut akan dimandatkan langsung kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dipimpin oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti.&nbsp; Untuk diketahui, redenominasi merupakan kebijakan strategis untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah dalam pengadministrasian. Ini menjadi salah satu upaya menyetarakan harga Rupiah dengan mata uang asing.&nbsp; Penyederhanaan pecahan mata uang akan dilakukan dengan mengurangi tiga digit angka 0 tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misalnya, Rp 1.000 menjadi Rp 1, Rp 20.000 menjadi Rp 20, hingga Rp 100.000 menjadi Rp 100.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan redenominasi rupiah untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi.

Menkeu Purbaya Godok RUU Redenominasi Rupiah, Uang Nominal Rp 1.000 Akan Jadi Rp 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/pZ1ajCqCir5pTkPlXAFgaYJhHaYzkdTHRca8Z7CL-3501303351.jpg" alt="Mewujudkan kedaulatan siber diperlukan upaya serius banyak pihak. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mewujudkan kedaulatan siber diperlukan upaya serius banyak pihak. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan, RUU KKS saat ini telah masuk tahap harmonisasi di tingkat antar kementerian. &ldquo;Sejauh yang saya berproses selama ini itu sudah harmonisasi di tingkat antar kementerian. Sudah selesai harmonisasi di antar kementerian untuk undang-undang KKS,&rdquo; kata Sabar di Kantor Komdigi, Jumat (9/5). Dia pun membantah bahwa UU ini akan digunakan untuk memata-matai masyarakat, seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Alex menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tidak menerapkan sensor pada ruang digital. &rdquo;Isu Undang-Undang KKS yang dikatakan akan memata-matai masyarakat, sepertinya tidak seperti itu. Bahkan yang kita lakukan sekarang ini, di pengawasan ruang digital saja kita tidak menerapkan sensor,&rdquo; tegas Sabar.&nbsp; &ldquo;Jadi tidak ada niat negara kemudian merampas privasi. Lebih kepada bagaimana menjaga keamanan ruang digital kita dan menjaga kedaulatan kita di ruang digital,&rdquo; imbuhnya. Sebagai informasi, RUU KKS ini diproyeksikan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.&nbsp; RUU ini mengatur peran dan tanggung jawab sejumlah entitas untuk menjaga keamanan siber, serta menetapkan sanksi bagi pelanggar dari peringatan tertulis hingga hukuman pidana. Jika memang nanti jadi disahkan, Indonesia akan mengikuti jejak negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang telah memiliki dasar hukum mengenai tata kelola keamanan siber nasional. &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan RUU KKS tidak untuk memata-matai masyarakat, fokus pada keamanan digital.

Godok RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, Komdigi Bantah Dipakai Untuk Memata-matai Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/WhatsApp-Image-2025-02-15-at-23727-PM-3157381839.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jabar. (Salman Toyibi/JawaPos)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jabar. (Salman Toyibi/JawaPos).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres).&nbsp; Penyusunan RUU tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran strategis Wantimpres sebagai lembaga yang memberikan masukan serta pertimbangan kepada Presiden. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai layak menduduki posisi Ketua Wantimpres. Penilaian itu disampaikan setelah pihaknya melakukan survei bertajuk 'Pandangan Publik Terhadap Peran Wantimpres Dalam Kinerja Pemerintah'. "Berdasarkan temuan survei rekan-rekan di LPI, ternyata 80 persen responden meyakini Pak Jokowi sangat tepat memimpin Wantimpres, sebagai dewan strategis yang berpengaruh signifikan terhadap gagasan dan kebijakan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Boni di Jakarta, Senin (10/3). "Menurut saya, penilaian itu dikarenakan Pak Jokowi sukses dalam menjalankan pemerintahan selama dua periode dari 2014 sampai 2024. Publik meyakini Pak Jokowi memliki pengalaman yang kaya dan teruji handal dalam mengelola pemerintahan," sambungnya. Ia menjelaskan, kedekatan Jokowi dengan&nbsp; Presiden Prabowo tidak hanya terkait Pilpres 2024, namun terutama karena adanya kesamaan visi dan misi dalam membangun Indonesia menuju momen Emas 2045. "Tentu saja Presiden Prabowo membutuhkan konsistensi laju pembangunan, trayektori kemajuan multisektoral, dan penguatan fondasi ekonomi dalam rangka meraih target pertumbuhan 8 persen. Pak Jokowi adalah sosok yang tepat dan andal untuk menjadi semacam penasihat agung bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Boni.&nbsp; Boni menambahkan, dalam temuan survei LPI pada Februari 2025 lalu, masyarakat meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran solid. "Dengan menjadi penasihat agung, potensi Pak Jokowi bisa dibergunakan untuk membantu akselerasi dan penguatan kinerja pemerintah saat ini," tegasnya.&nbsp; Survei ini dlakukan pada 1&ndash;7 Maret 2025 di 25 provinsi di Indonesia. Metode survei yang digunakan adalah face to face interview dan online interview.&nbsp; Sedangkan, jumlah responden sebanyak 1200 responden dengan pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling (kombinasi dari simple random sampling dan cluster sampling). Error sampling dalam survei ini kurang lebih 2,83 persen pada tingkar kepercayaan 95 persen.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) layak menduduki posisi Ketua Wantimpres.

DPR Godok RUU Wantimpres, Jokowi Dinilai Tepat Pimpin Dewan Penasihat untuk Presiden Prabowo

Godok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Godok

Berita Terkini

Menkeu Purbaya Godok RUU Redenominasi Rupiah, Uang Nominal Rp 1.000 Akan Jadi Rp 1

Godok RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, Komdigi Bantah Dipakai Untuk Memata-matai Masyarakat

DPR Godok RUU Wantimpres, Jokowi Dinilai Tepat Pimpin Dewan Penasihat untuk Presiden Prabowo

Download Aplikasi JawaPos.com