<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/AC-2664511055.jpg" alt="ILUSTRASI Air conditioner/AC." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Air conditioner/AC.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sri Wahyuni mengatakan, hasil survei YLKI&nbsp;menunjukkan 48 persen pengguna mesin pendingin udara (Air Conditioner/AC) rata-rata menggunakan pendingin ruangan tersebut selama 8 jam hingga 12 jam sehari. "Kondisi tersebut menjadi 'warning' dari segi efisiensi energi, termasuk dampak ekonomis yang ditimbulkan pada skala rumah tangga," kata Sri Wahyuni, Senin (10/6). Dia menilai, perilaku penggunaan AC dengan lama penggunaan 8 jam-12 jam serta menggunakan temperatur di bawah 18 derajat Celcius, tidak ramah lingkungan dan menjadi salah satu penyumbang gas emisi karbon. Sementara dampak ekonomi yang ditimbulkan, tagihan pemakaian listrik akan lebih mahal dibanding jika dapat menghemat energi, misalnya tidak menggunakan temperatur atau suhu di bawah 18 derajat Celcius dan lama penggunaan di bawah 8 jam. Dari hasil survei tersebut, lanjut dia, dua indikator itu terjadi di kalangan rumah tangga, karena ketidaktahuan cara menghemat energi listrik, baik dari segi hitungan efisiensi energi maupun pengenalan alat-alat elektronik rumah tangga yang sudah menggunakan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Tanda Hemat Energi (LTHE). Sebagai gambaran, lanjut Sri Wahyuni, saat membeli AC hanya mengejar harga yang murah, tidak memilih produk yang sudah ada SKEM dan LTHE dengan tanda bintang 2 hingga 4. "Padahal hal itu penting sebagai upaya melindungi konsumen dan juga untuk keberlanjutan penggunaan energi yang digunakan akan berdampak pada pembayaran tagihan listrik mereka per bulan," katanya. Semua hal itu, kata dia, harus disosialisasikan bersama di lapangan, sehingga konsumen dapat mengetahui dan memahami pentingnya budaya hemat energi untuk mendukung program konservasi energi yang ditargetkan oleh pemerintah untuk mencapai net zero emission (NZE) 2060.

Durasi penggunaan AC 8-12 jam dengan suhu di bawah 18 derajat Celcius sangat tidak ramah lingkungan dan menyumbang peningkatan emisi karbon.

Survei YLKI: 48 Persen Pengguna Pendingin Udara di Indonesia Gunakan AC Rata-rata 8-12 Jam per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/terumbu-karang-3327113983.jpg" alt="Para Perwira muda Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) PT Pertamina International Shipping (PIS) melakukan penanaman mangrove dan terumbu karang." width="100%">
<figcaption>Para Perwira muda Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) PT Pertamina International Shipping (PIS) melakukan penanaman mangrove dan terumbu karang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para Perwira muda Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) PT Pertamina International Shipping (PIS) menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian laut dan lingkungan hidup, dengan aksi nyata berupa penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang (coral plantation) di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kegiatan penanaman mangrove dan tranplantasi terumbu karang ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan AOCEAN Summit 2023, yang digelar oleh komunitas Agent of Change (AoC) SH IML PIS dengan tajuk 'Make Waves, Make Changes', yang berlangsung pada 3-4 Agustus 2023. "Aktivasi ini merupakan bentuk dukungan SH IML dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), utamanya pada aspek Penanganan Perubahan Iklim dan Ekosistem Lautan. Kegiatan ini juga sejalan dengan penerapan prinsip prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh lini bisnis SH IML yang merupakan bagian dari keluarga besar Pertamina Group," ujar Corporate Secretary PIS Muh. Aryomekka Firdaus, Jumat (11/8). Penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang ini dilakukan dengan menggandeng Yayasan Penyelam Lestari Indonesia atau Divers Clean Action (DCA). Selain penanaman 1000 mangrove dan coral transplantation, terdapat juga edukasi mengenai mikroplastik yang ada di sekitar kita. Harapannya kegiatan 'Sehari Menjadi Ranger' ini, bisa meningkatkan semangat volunterisme untuk memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan di wilayah kerja SH IML. Adapun rangkaian kegiatan AOC Summit 2023 merupakan agenda tahunan sebagai ajang menyatukan pemikiran untuk mendukung transformasi di lingkungan Subholding IML. Kegiatan ini sekaligus ajang bersilaturahmi dan wadah untuk menyampaikan ide-ide untuk perubahan yang lebih baik di SH IML, dan juga memperkuat kembali implementasi tata nilai AKHLAK kepada para AoC.

"Ini merupakan bentuk dukungan SH IML dalam pencapaian tujuan SDGs, utamanya pada aspek Penanganan Perubahan Iklim dan Ekosistem Lautan".

Tanam 1.000 Mangrove dan Transplantasi Terumbu Karang, PIS Bantu Tangani Perubahan Iklim, Jaga Ekosistem Laut

<div class="gmail_default"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/venesia-washington-post-2629650771.png" alt="Basilika Santo Markus saat air pasang di Venesia tahun 2022 lalu." width="100%">
<figcaption>Basilika Santo Markus saat air pasang di Venesia tahun 2022 lalu.</figcaption>
</figure> </div> <div class="gmail_default">JawaPos.com -&nbsp;UNESCO, berencana untuk merekomendasikan untuk Venesia ditambahkan ke daftar situs Warisan Dunia dalam Bahaya, karena kota di Italia itu menghadapi ancaman simultan dari perubahan iklim, pariwisata massal, dan pembangunan perkotaan yang pesat.</div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">Usulan yang dimaksudkan untuk mendorong tindakan perbaikan dan dukungan internasional untuk situs Warisan Dunia, direkomendasikan dalam laporan UNESCO yang diterbitkan Senin (31/7)&nbsp;menjelang pertemuan Komite Warisan Dunia yang akan di adakan&nbsp;pada 10-25 September 2023 di Riyadh, Arab Saudi. </div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">Aktivis iklim mengatakan bahwa Venesia dan Italia tidak boleh melewatkan kesempatan untuk melindungi kota ini.&nbsp;Daftar Warisan Dunia dalam bahaya mengidentifikasi lusinan situs yang terancam oleh bahaya serius dan spesifik&nbsp;seperti konflik bersenjata atau bencana alam.&nbsp;Termasuk Kota Odessa di Ukraina, yang ditambahkan pada Januari lalu&nbsp;karena ancaman terkait perang, dan daerah rawa Everglades di Florida, Amerika Serikat&nbsp;yang&nbsp;menghadapi degradasi lingkungan.</div> <div> Proposal&nbsp;UNESCO adalah peringatan terbaru tentang masa depan Venesia,&nbsp;salah satu kota paling rapuh dan populer di dunia. Serta&nbsp;bagaimana&nbsp;upaya pemerintah Italia untuk melindunginya.&nbsp;Venesia sendiri&nbsp;berdiri&nbsp;melintasi&nbsp;118 pulau kecil,&nbsp;kota&nbsp;ini pertama kali ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia pada 1987 karena kemegahan arsitekturnya dan karya seniman ulung&nbsp;antara lain Pelukis&nbsp;Giorgione dan Titian. </div> <div class="gmail_default"> <div> Seorang pejabat setempat mengatakan&nbsp;bahwa keputusan yang diusulkan UNESCO akan dipertimbangkan dan didiskusikan dengan pemerintah.&nbsp;"Sungguh tragis bahwa status konservasi salah satu situs budaya paling berharga di dunia menjadi sangat memprihatinkan hingga para ahli mempertimbangkan Venesia untuk daftar dalam bahaya," ujar Helene Marsh, seorang profesor ilmu lingkungan di Universitas&nbsp;James Cook&nbsp;Australia yang telahmeneliti&nbsp;perubahan iklim dan situs Warisan Dunia dalam sebuah&nbsp;email&nbsp;yang dikutip dari&nbsp;The Washington Post. </div> </div> <div class="gmail_default">Venesia telah berjuang melawan masuknya turis selama bertahun-tahun (tercatat setidaknya 25 juta pengunjung tahunan sebelum pandemi), ancaman yang lebih baru dan mendesak dari perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan laut dan peristiwa cuaca ekstrem. Hal itu telah membuat banyak ahli menuntut tindakan tegas.&nbsp;UNESCO telah lama memperingatkan bahwa perubahan iklim&nbsp;merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap pelestarian situs warisan budaya.</div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">Ilmuwan iklim juga telah memperingatkan bahwa keseluruhan wilayah Venesia dapat terendam air pada tahun 2100.&nbsp;Rekor banjir dilaporkan melonjak di kota pada 2019, hingga merusak Basilika Santo Markus dan menutup situs budaya itu untuk sementara.&nbsp;Italia diketahui telah melarang&nbsp;kapal pesiar mendekati Venesia pada 2021 dan mengatakan pihaknya berencana untuk menerapkan biaya wisata sehari, meskipun kebijakan tersebut telah berulang kali diundur.</div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">Venesia juga mengenakan denda&nbsp;yang ketat untuk orang-orang yang membuang sampah sembarangan dan melarang daftar panjang kegiatan yang dapat mengancam lanskap budaya, seperti berpiknik di&nbsp;tempat bersejarah, berdiri di atas jembatan,&nbsp;berkemah, dan bersepeda.&nbsp;Namun menurut UNESCO dalam laporan terbaru, langkah-langkah yang dilakukan oleh Italia&nbsp;masih belum cukup dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Mereka juga menyerukan negara tersebut untuk mengatasi masalah lama ini secara berkelanjutan.</div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">Menurut UNESCO, dengan menambahkan situs ke kategori terancam punah, dapat membantu menemukan solusi sebelum keadaan menjadi lebih buruk.&nbsp;Di antara kisah sukses, badan tersebut mengutip contoh terumbu karang penghalang di Belize, Amerika Tengah yang ditambahkan ke dalam daftar pada 2009. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah setempat bekerja sama dengan UNESCO mengembangkan rencana dengan menghentikan eksplorasi minyak dan pengeboran untuk menghilangkan salah satu dari ancaman terbesar ke situs.</div>

Ilmuwan iklim juga telah memperingatkan bahwa keseluruhan wilayah Venesia dapat terendam air pada tahun 2100.

Perubahan Iklim Merusak, Venesia Diusulkan Masuk Daftar Situs Warisan Dunia yang Terancam Punah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/oojjkk-3625312897.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya Pemerintah dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyelenggaraan&nbsp;serta pengawasan bursa karbon sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan hal tersebut seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan karbon di dunia dan besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun saat ini OJK sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang akan menjadi aturan pendukung dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Sebelumnya, RPOJK tersebut telah dikonsultasikan bersama Komisi XI DPR-RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;"Hal ini tentunya menjadi penyemangat dan meningkatkan rasa optimis untuk dapat menyelenggarakan perdagangan perdana unit karbon di bursa karbon pada bulan September mendatang sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden RI," kata&nbsp;Inarno dalam keterangan resmi, Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pemerintah memiliki target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 43,2 persen dengan bantuan partisipasi internasional pada 2030 sesuai dokumen Enhanced NDC 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, diperlukannya dukungan berbagai sektor dalam rangka upaya menurunkan GRK termasuk sektor Industri Jasa Keuangan. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam perdagangan karbon, salah satunya adalah pada subsektor pembangkit tenaga listrik yang Indonesia mempunyai 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara untuk dapat mengikuti perdagangan karbon tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia. Adapun PLTU yang ikut dalam perdagangan karbon adalah PLTU di atas 100 Megawatt, dan 2024 di atas 50 Megawatt dan pada 2025 diharapkan seluruh PLTU serta PLTG akan masuk pasar karbon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dari subsektor pembangkit, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang akan bertransaksi di bursa karbon seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Migas, Industri Umum, dan lain sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendukung peluang itu, OJK juga akan terus memastikan perangkat infrastruktur tidak hanya fit tetapi juga lengkap mulai dari infrastruktur primer,&nbsp;sekunder, dan pasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga dapat menopang beroperasinya bursa karbon, serta mekanisme pengawasan yang sesuai untuk pasar karbon agar selaras dengan target&nbsp;nasional yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC)," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah memiliki target menurunkan emisi GRK sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 43,2 persen dengan bantuan partisipasi

Dukung Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, OJK Siapkan RPOJK soal Penyelenggaraan Bursa Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/JKT-1-PANEN-PADI-JAKARTA-FED-3.jpg" alt="Ilustrasi panen padi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi panen padi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi tantangan bersama di tengah perubahan iklim. Tak hanya ancaman virus atau bakteri, krisis pangan di dunia juga membutuhkan solusi penanganan di masa depan.  Laporan Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan pada 2015 hampir 800 juta orang kekurangan gizi kronis. Sebuah perkiraan 161 juta anak balita mengalami stunting.  Pada saat yang sama, 500 juta orang mengalami obesitas. Dua miliar orang kekurangan mikronutrien esensial yang mereka butuhkan untuk menjalani hidup sehat.  FAO memperkirakan bahwa, untuk memenuhi pertumbuhan permintaan yang didorong oleh pertumbuhan populasi dan pola makan perubahan, produksi pangan harus meningkat sebesar 60 persen pada tahun 2050.  Menurut PBB, pada tahun 2015, masih ada 836 juta orang di dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem (kurang dari USD1,25/hari). Perubahan iklim mengancam untuk membatasi kemajuan yang telah dicapai sejauh ini dalam memerangi kelaparan dan malnutrisi.  Seperti yang disoroti oleh laporan penilaian terbaru dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan iklim (IPCC), perubahan iklim menambah dan mengintensifkan risiko terhadap ketahanan pangan bagi negara dan populasi yang paling rentan.  Empat dari delapan risiko utama yang disebabkan oleh iklim perubahan yang diidentifikasi oleh IPCC AR5 memiliki konsekuensi langsung bagi ketahanan pangan. Yakni hilangnya mata pencaharian dan pendapatan pedesaan. Hilangnya ekosistem laut dan pesisir, dan mata pencaharian.  Hilangnya ekosistem perairan darat dan air pedalaman, serta mata pencaharian. Serta, kerawanan pangan dan kerusakan sistem pangan  Terlebih dengan populasi dunia yang terus meningkat dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan sehingga diperlukan solusi dan terobosan yang berkelanjutan untuk keamanan pangan nasional. Tantangan dalam penelitian dibutuhkan.  "Saat ini dunia menghadapi tantangan berat dan nyaris tiada henti. Berbagai krisis seperti perubahan iklim, tensi geopolitik dan juga Covid-19 yang memasuki tahun ke-3 mempengaruhi cadangan pangan dunia dan mendisrupsi rantai pasok global, sehingga menyebabkan terjadi kenaikan harga pangan yang dipengaruhi langsung oleh kenaikan harga energi dan pupuk," kata Direktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan Ketua Program Indofood Riset Nugraha (IRN) Suaimi Suriady dalam webinar baru-baru ini.  Dalam menjawab tantangan tersebut, kata dia, telah terjadi perubahan besar terhadap pendekatan produksi pangan dengan munculnya teknologi baru untuk produksi pangan. Selain itu meningkatnya upaya eksplorasi sumber pangan baru yang berasal dari laut dan darat, baik sumber daya nabati maupun hewani.  "Hal ini menjadi tantangan untuk segera mencari alternatif sumber pangan baru baik secara individual ataupun kolektif. IRN periode 2022-2023 mengundang para ahli menyampaikan ide-ide baru dan gagasan segarnya dalam menghasilkan penelitian-penelitian terkait upaya penganeka ragaman pangan," jelasnya.  Lewat penelitian, maka akan dikembangkan menjadi sumber pangan, dan berpotensi dikembangkan sebagai sumber pangan fungsional. Selain itu, pangan fungsional diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat.

Cukupi Kebutuhan Dunia, FAO Sebut Produksi Pangan Harus Naik 60 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Screen-Shot-2022-01-24-at-10.52.50.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Indra Arief/Antaraa" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Indra Arief/Antaraa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, perubahan iklim dunia ke depan akan semakin mengerikan. Karena itu, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meningkatkan infrastruktur pengurangan risiko bencana.  "Kita tahu perubahan iklim dunia arahnya akan semakin mengerikan. Semua negara juga sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada karena perubahan iklim," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2022, Selasa (22/2).  Jokowi mengutarakan, peningkatan infrastruktur tersebut harus dilakukan BNPB bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah. Seperti membuat vegetasi penghambat ombak tsunami atau angin topan.  "Menanam mangrove atau tanaman asosiasi seperti nipah, cemara pantai, kasuarina dengan waru laut, ketapang, nyamplung maupun kelapa. Sudah saatnya pohon-pohon itu ditanam lebih banyak di pesisir pantai di daerah yang banyak mengalami bencana tsunami atau badai topan," ucap Jokowi.  Selain itu, Jokowi juga meminta jalur evakuasi bencana harus terus disiagakan. Dia meminta, instrumen-instrumen peringatan dini harus terus diperbarui dan dicek secara rutin.  "Cek secara rutin, saya tahu tidak semua pengadan alat ini dilakukan BNPB tapi saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian terkait untuk menjalankan tugas karena ini sekali lagi menyangkut keselamatan rakyat," pinta Jokowi.  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengimbau, BNPB bisa aktif mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah agar semua program pembangunan berorientasi pada tangguh bencana. Hal ini dilakukan dengan perencanaan pengurangan risiko bencana.  "Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi bencana,” ujar Jokowi.

Jokowi Ingatkan BNPB Tingkatkan Pengurangan Risiko Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/POHON-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-  Setiap 21 November diperingati sebagai World Tree Day atau Hari Pohon Sedunia. Beragam aktivitas dilakukan untuk memperingati momen tersebut. Mulai diskusi hingga menanam pohon di sejumlah tempat. Tujuannya sama. Mengingatkan betapa pentingnya pohon untuk menjaga ekosistem lingkungan.  Berbeda dengan apa yang dilakukan pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma’arif, Sidomukti, Gresik. Pada peringatan Hari Pohon Sedunia tahun ini, Minggu (21/11) mereka turun ke jalan. Dengan membawa peralatan, para pelajar sekolah itu mencabuti paku di pohon-pohon di kawasan sekitar. Tepatnya, di Jalan Sunan Giri.  ‘’Hanya dalam waktu tidak sampai satu jam, kami mendapatkan sebanyak 3 kilogram paku yang menancap di pohon-pohon,’’ kata Imam Fanani, salah seorang guru MTs Ma’arif Sidomukti, Gresik.  Aksi itu sebagai satu wujud kecintaan para pelajarnya terhadap pohon. Yang memberikan banyak manfaat. Di antaranya menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan manusia dan hewan untuk pernafasan. Selain itu, mengurangi karbondioksida yang berdampak pemanasan global. Apalagi Gresik sebagai kawasan industri dengan begitu banyak pabriknya.  Perilaku memaku pohon jelas merupakan perbuatan tidak terpuji. Sebab, dampaknya membuat kambium di dalamnya rusak. Rentan kena penyakit kemudian mati. Pohon menjadi cepat keropos. Bukan hanya mengurangi produksi oksigen, tetapi pohon juga itu berpotensi roboh kemudian membahayakan orang atau pengguna jalan.  ‘’Apalagi kalau musim cuaca buruk, hujan disertai angin kencang, tentu berbahaya kalau pohon itu sampai ambruk,’’ ujarnya.  Bagi sebagian pihak, aksi cabut paku di pohon tersebut mungkin dianggap sepele. Namun, dampaknya besar untuk kelangsungan ekosistem lingkungan. Selain itu, pihaknya ingin terus mengampanyekan cinta pada pohon. Dia berharap, kegiatan itu menjadi refleksi agar tidak ada lagi perilaku memaku pepohonan untuk memasang reklame dan sejenisnya. Apalagi, terkadang yang melakukan itu orang yang berpendidikan.  ‘’Di sekolah kan juga ada ekstra pecinta lingkungan, kami juga sering aksi menanam pohon, membersihkan sampah, dan aktivitas peduli lingkungan lainnya,’’ kata Imam.  Sebagai kota industri, seharusnya semakin banyak pohon ditanam atau terus menambah ruang terbuka hijau (RTH). Tidak malah merusak pohon dengan memaku atau menebang sembarangan. Tujuannya, menjadi penyeimbang pencemaran udara dampak aktivitas industri. ‘’Semoga kegiatan anak-anak ini bermanfaat dan menjadi refleksi bersama untuk terus menjaga kelestarian alam demi masa depan anak cucu kita,’’ ungkapnya.  Sebuah penelitian yang pernah dilakukan tim mahasiswa dari Unesa, dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas RTH di Kabupaten Gresik dalam rentang 5 tahun. Pada 2021, luas RTH hanya sebesar 160,15 kilometer persegi atau 13 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gresik.  Padahal, sesuai ketentuan idealnya luasan minimal 30 persen. Karena itu, untuk memenuhi ketetapan minimal proporsi tersebut, Kabupaten Gresik masih membutuhkan penambahan luas sebesar 17 persen atau 202,93 kilometer persegi lagi. Dampak karena kekurangan RTH itu tentu cukup banyak.

Cabut Paku, Aksi Kecil tapi Berdampak Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/global-warming.jpg" alt="SINDIRAN: Seorang aktivis Greenpeace memegang spanduk" width="100%">
<figcaption>SINDIRAN: Seorang aktivis Greenpeace memegang spanduk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia menuju tahun emas pada 2045. Pada era tersebut bangsa ini berada di tangan generasi milenial.  Menuju tahun emas tersebut, bangsa ini menghadapi banyak pekerjaan rumah. Di antaranya fenomena pemanasan global (global warming). Bhineka Tunggal Ika menyoroti ancaman yang dihadapi bangsa di tengah isu global warming.  Sekjen Fornas Bhineka Tunggal Ika Taufan Hunneman menyebut bahwa 2020 dikenal sebagai tahun terpanas kedua sepanjang sejarah. Situasi sebelumnya terjadi pada 2016. Dampak dari tahun terpanas itu pada gletser di Puncak Jaya, Papua.  "Salju abadi itu telah meleleh. Proses penyusutan luasan dan ketebalan es berjalan dengan cepat. Setidaknya sejak 2002 dan diperkirakan pada 2026 akan lenyap sama sekali," kata Ika Taufan Hunneman dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (25/10).  "Sungguh tak terbayangkan, salah satu keajaiban dunia yang ada di negeri kita, sebentar lagi akan hilang dalam peta bumi," imbuh Taufan Hunneman.  Dengan fenomena pemanasan global ini, Taufan mengingatkan generasi milenial untuk menjadikan isu itu sebagai perhatian besar.  Menurut dia, salah satu cara untuk menghadapi risiko dari pemanasan global adalah dengan mengoptimalkan gaya hidup yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Contoh penerapan EBT dalam gaya hidup yakni dengan memanfaatkan energi surya dalam pasokan listrik. Perubahan lifestyle ini mulai diterapkan oleh Coca-cola dan Unilever dalam kawasan pabriknya.  Sementara di Indonesia pemanfaatan EBT masih jauh dari harapan. Diketahui target EBT dalam bauran energi nasional pada 2025 yakni 23 persen. Sementara pencapaian hingga 2020 belum sampai 10 persen.  "Bila ada gerakan masif, dan EBT dijadikan sebagai gaya hidup generasi milenial, rasanya kita cukup optimistis target itu akan tercapai pada saatnya nanti," pungkasnya.

Sudah Saatnya Generasi Milenial Memikirkan Fenomena Pemanasan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/owen-jenkins.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERUBAHAN iklim menjadi ancaman dan tantangan terbesar pada zaman kita. Masyarakat seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sudah merasakan dampak buruk perubahan iklim akibat kenaikan suhu 1,2 derajat.  Kita hampir kehabisan waktu untuk menghentikan bahaya dari bencana perubahan iklim. Nyawa dan kehidupan manusia dipertaruhkan. Saatnya ”kode merah” bahaya kemanusiaan dinyalakan seperti yang diutarakan Sekjen PBB. Kebakaran hutan, gelombang panas, kemarau panjang, dan kenaikan permukaan laut akan kian parah, terutama jika kita melampaui kenaikan suhu global rata-rata 1,5 derajat. Gesekan setiap derajat membuat perbedaan.  Kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Kita perlu komitmen dan aksi nyata untuk meninggalkan batu bara, mempercepat transisi ke kendaraan tanpa emisi, menghentikan deforestasi, dan mengatasi emisi metana. Kita juga perlu dukungan dana. Negara-negara maju perlu memenuhi target anggaran USD 100 miliar untuk membuka lebih banyak kegiatan pengurangan emisi dan aksi iklim di seluruh dunia berkembang.  Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah bergabung dengan perwakilan lintas agama dan ilmuwan di Vatikan, Roma, untuk bersama-sama menyerukan hal itu.  Menanggapi tantangan tersebut, pemimpin dunia akan bertemu di Glasgow, Inggris, pada 1-2 November sebagai bagian dari konferensi global besar untuk mengatasi perubahan iklim, COP26. Ini adalah kesempatan terakhir kami yang terbaik untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat. Dalam waktu kurang dari satu bulan pada 12 November, semua akan selesai. Saatnya memberi dorongan terakhir.  Saya ingin mengapresiasi kerja positif yang telah dilakukan di Indonesia. Khususnya komitmen Indonesia terhadap Net Zero (emisi nol bersih) untuk berhenti menambah lebih banyak emisi yang menyebabkan perubahan iklim pada 2060 atau lebih cepat. Bersama Inggris, Indonesia juga memimpin dialog FACT (Forest, Agriculture and Commodity Trade) yang membahas langkah mempromosikan perdagangan komoditas berkelanjutan dan melindungi hutan.  Indonesia telah membuat kemajuan yang menakjubkan dalam mengurangi laju deforestasi, termasuk melalui moratorium dan komitmen untuk menjadikan sektor hutan dan tata guna lahan sebagai penyerap karbon bersih pada 2030. Indonesia juga mengembangkan potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, termasuk oleh Kementerian Energi yang memimpin dialog Friends of Indonesia Renewable Energy dan bekerja sama dengan Mentari, program Kemitraan Energi Rendah Karbon Inggris-Indonesia.  Indonesia tidak sendiri. Dunia telah bangkit akibat tantangan darurat ini. Sekitar 70 persen dari ekonomi dunia, mewakili 54 persen emisi CO2 global, kini berkomitmen pada emisi nol bersih pada pertengahan abad ini. Energi terbarukan yang bersih, aman, dan hijau diterapkan dengan cepat di banyak negara karena pembangkit listrik tenaga batu bara yang kotor dan tidak efisien ditutup dan lebih banyak mobil yang bertenaga listrik. Lebih dari 85 negara telah mengajukan janji iklim nasional yang diperbarui untuk 2030.  Tenaga surya sekarang menjadi sumber listrik termurah di hampir setiap negara di dunia. Lebih dari 90 persen kapasitas pembangkit listrik yang ditambahkan di seluruh dunia tahun lalu menggunakan energi baru terbarukan. Negara G7, Jepang, Korea Selatan, dan sekarang China juga telah sepakat untuk menghentikan pendanaan proyek batu bara di luar negeri. Kenaikan harga gas alam dan batu bara baru-baru ini telah menunjukkan bahaya ketergantungan yang berkelanjutan pada bahan bakar fosil.  Ada peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi negara adidaya di bidang iklim dan rendah karbon. Indonesia memiliki salah satu potensi energi baru terbarukan terbesar di dunia, sekitar enam kali lebih besar dari total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Terdapat beberapa deposit terbesar seperti nikel dan mineral lainnya yang dibutuhkan untuk membuat teknologi energi baru terbarukan dapat bekerja.  Jakarta sudah menguji coba bus listrik yang dengan bangga didukung oleh pemerintah Inggris. Bisnis di Indonesia mulai memimpin era kendaraan listrik: Bluebird, Gojek, Viar, dan Selis. Pindah ke jalur pembangunan rendah karbon akan membuat Indonesia mendapat manfaat dari energi yang lebih murah, sebuah keuntungan besar bagi manufaktur dan bisnis, serta bagi konsumen. Langkah ini bahkan belum termasuk manfaat yang lebih luas dari ekonomi rendah karbon, seperti lebih banyak pekerja terampil dengan kualitas lebih tinggi; makin sedikit polusi udara dan air, dan kesehatan yang lebih baik.  Tentu saja gambaran positif ini baru satu sisi dari sebuah cerita. Dunia belum berbuat banyak untuk mengatasi perubahan iklim. Janji 2030 kami masih kurang ambisius untuk menjaga dunia kita, bahkan hanya untuk tetap pada 1,5 atau 2 derajat pemanasan. Jika kita melebihi batas pemanasan itu, konsekuensinya akan menjadi ekstrem dan menghancurkan. Secara global kita perlu bergerak hingga 4–6 kali lebih cepat daripada saat ini untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim.  Negara perlu mengambil tindakan cepat. Saya bangga dengan rekor Inggris dalam memangkas setengah emisi kita sejak 1990. Tapi, itu saja tidak akan cukup. Semua negara harus mengambil peran dan berkomitmen pada tindakan yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi, terutama untuk mengurangi separo emisi pada 2030 dan mempertahankan jangkauan 1,5 derajat.  Pemerintah perlu mendukung dan mempercepat tren yang sudah terjadi. Kita membutuhkan ekonomi terbesar, khususnya negara-negara G20, untuk meletakkan rencana baru dan ambisius di atas meja. Karena itu saja bisa membuat kita tiga perempat jalan untuk menjaga 1,5 derajat dalam jangkauan. Kami ingin bekerja sama dengan Indonesia sebagai presiden G20 tahun depan untuk membantu memastikan G20 tetap fokus pada darurat iklim dan membangun momentum dari COP26.  Kami berada di sini untuk mendukung Indonesia. Kita semua tahu tentang potensi besar dari negara yang hebat ini. Oleh karena itu, saya yakin masa depan bangsa akan lebih baik jika kita mengambil tindakan yang berani, sekarang. (*)  *) Duta Besar Inggris untuk Indonesia &amp; Timor Leste

Mari Selamatkan Dunia Kita!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/said-abdullah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>INISIATIF global untuk mengantisipasi perubahan iklim terjadi sejak 1980-an. Pada Juni 1992 dilaksanakan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, yang menguatkan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Sebelumnya, UNFCCC dihasilkan dari Intergovernmental Negotiating Committee pada Mei 1992 di New York dan telah diratifikasi oleh 196 negara.  Dalam perkembangannya, tugas UNFCCC adalah pembentukan inventaris gas rumah kaca (GRK) nasional yang berisi emisi dan pengurangan GRK oleh setiap negara penanda tangan. Inventaris itu untuk menentukan tingkat suhu yang diperlukan agar negara-negara Aneks I Protokol Kyoto bisa berkomitmen mengurangi emisi GRK. Inventaris harus rutin dimutakhirkan. Protokol Kyoto adalah amandemen terhadap UNFCCC pada 1997 yang berisi mekanisme penurunan emisi GRK oleh negara maju, yakni: (1) implementasi bersama, (2) perdagangan emisi, dan (3) mekanisme pembangunan bersih.  Protokol Kyoto berlaku hingga 2012 dan pada pertemuan di Doha, Qatar, 2012, komitmen pada Protokol Kyoto diperpanjang hingga 2020. Sayangnya, tidak semua negara maju berkomitmen terhadap Protokol Kyoto, termasuk AS. Itu terungkap pada UNFCCC di Bonn, Jerman, Juni 2014, di mana hanya 11 negara yang meratifikasi. Di Eropa sendiri hanya Norwegia yang meratifikasi.  Komitmen Indonesia  Pada April 2016, menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) mewakili RI menandatangani Paris Agreement. Poin utama kesepakatan tersebut, pertama, menjaga ambang batas suhu di bawah 2 derajat Celsius dan menekan hingga 1,49 derajat Celsius di atas suhu bumi pada masa praindustri. Kedua, meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi GRK tanpa mengancam produksi pangan. Ketiga, membuat aliran finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan rendah emisi GRK.  Ratifikasi RI terhadap Paris Agreement dituangkan melalui UU No 16 Tahun 2016. Itu menjadi upaya mencegah kenaikan suhu rata-rata 0,5–3,92˚C pada 2100, kenaikan air laut 35–40 cm pada 2050 mengacu baseline tahun 2000, dan kenaikan air laut diperkirakan mencapai 175 cm pada 2100.  Atas komitmen Paris Agreement dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN 2019–2024), pemerintah menargetkan penurunan GRK 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2020 serta 29 persen pada 2030.  Untuk mencapai target ini, banyak yang harus dikerjakan. Setidaknya, pemerintah dan pelaku bisnis serta masyarakat (1) harus mempertahankan tutupan hutan primer seluas 43 juta ha serta total tutupan hutan nasional seluas 94 juta ha; (2) terlaksananya reforestasi seluas 2 juta ha dan restorasi ekosistem gambut seluas 1,5 juta ha; (3) timbulan sampah domestik berkurang 30 persen dan tingkat kebocoran sampah ke laut berkurang hingga 70 persen; (4) pemulihan lahan pascatambang; (5) kepatuhan terhadap aturan RTRW, moratorium gambut, hutan lindung, dan hutan primer semakin meningkat; (6) proporsi penggunaan sumber energi baru terbarukan mencapai 20 persen dari bauran energi nasional; (7) berkurangnya rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya perubahan iklim menjadi sebesar 0,3 persen terhadap PDB.  Instrumen Fiskal  Untuk mencapai target RPJMN tersebut, pemerintah memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan anggaran. Saya berpandangan, pemerintah, terutama Kemenkeu, segera memberlakukan kebijakan cukai terhadap penggunaan plastik dan Kementerian Perindustrian mendorong kebijakan produk industri yang rendah plastik serta teknologi pengolahan limbah plastik. Tujuannya, mengurangi sampah plastik.  Hampir sepertiga belanja negara masuk belanja transfer ke daerah. Saya kira Kemenkeu perlu memberikan addressing khusus untuk climate budget spending di daerah. Pada rapat kerja tahun sidang Agustus ini, Badan Anggaran DPR juga akan meminta laporan atas penggunaan anggaran pada Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Kita akan mengevaluasi realisasi dan dampak penggunaan anggaran dari berbagai hibah internasional dan APBN untuk program aksi perubahan iklim, khususnya dalam menjaga kawasan tutupan hutan 94 juta ha dan konservasi laut 28,1 juta ha pada 2024.  Menkeu selaku ketua KKSK diharapkan menginisiasi skema green financing bersama OJK dan Bank Indonesia. Green financing akan mendorong transformasi industri ekstraktif seperti tambang untuk mematuhi aturan lingkungan hidup sehingga tidak ada ratusan lubang tambang sebagaimana di Kalimantan. Green financing juga dapat menyasar perusahaan perkebunan yang membuka lahan hutan menjadi monokultur dan merusak keanekaragaman hayati.  Kemenkeu dan Kemen ESDM juga dapat memberikan insentif fiskal berupa keringanan tarif pajak, termasuk pembebasan bea masuk terhadap seluruh penopang energi baru terbarukan (EBT) yang menargetkan komposisi 23 persen total penggunaan energi pada 2025. Saya kira pengurangan PPh 5 persen per tahun dan 30 persen dari total investasi untuk EBT perlu dinaikkan menjadi 10 persen per tahun dan 45 persen dari total investasi. Perlu ada insentif pembebasan PPh dan PPN bagi investasi EBT di atas Rp 500 miliar selama 10 tahun sejak dimulainya investasi. Langkah ini akan mendorong percepatan industri dan BUMN masuk ke EBT.  Saya berharap Kementerian LHK seiring dengan pemberlakuan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lebih serius, khususnya di bidang lingkungan hidup. UU Cipta Kerja yang menggeser pendekatan pidana kurungan menjadi denda dapat menjadi langkah hukum baru yang diharapkan mendorong kepatuhan hukum lingkungan.  Terakhir, perlu dorongan kebijakan anggaran pada APBN yang prokomitmen dalam Traktat Paris. Sebab, perubahan iklim adalah ancaman nyata. Munculnya penyakit menular seperti Covid-19 merupakan konsekuensi kita dalam memperlakukan bumi. Kita tidak tahu ke depan muncul berbagai virus apa lagi jika kita tidak ramah terhadap bumi. (*)  <hr />  *) M.H. SAID ABDULLAH, Ketua Badan Anggaran DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#global warming

Berita Terkini