<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/19/WhatsApp-Image-2025-01-18-at-162510-3578200028.jpg" alt="Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld optimistis penerapan pajak global minimum atau global minimum tax (GMT) di Indonesia tidak akan menurunkan investasi. Khususnya dari perusahaan global ke Tanah Air. &rdquo;Saya yakin tidak turun,&rdquo; kata Vaudy. Dalam Rakor tahunan itu, mereka juga terus memperkuat sinergi antara pengurus pusat, pengurus daerah, dan pengurus cabang, dalam memajukan organisasi dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. &rdquo;Kegiatan Rakor ini merupakan agenda penting yang tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan langkah kerja di seluruh tingkat kepengurusan, tetapi juga menjadi wujud komitmen kami dalam membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak,&rdquo; ujar Vaudy Starworld. Menurut dia, kerja sama yang erat antara IKPI dan pemerintah sangat penting, terutama di tengah tantangan ekonomi global. Dengan kontribusi nyata dari IKPI, pemerintah dapat lebih mudah mencapai target penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional. &rdquo;Sebagai mitra strategis pemerintah, kami juga berkomitmen membantu menyosialisasikan kebijakan perpajakan baru kepada wajib pajak,&rdquo; imbuh Vaudy Starworld. Ketua Departemen Bidang Hukum IKPI Ratna Febriani menyebut, Indonesia justru harus menerapkan GMT. Sebab, negara-negara lain sudah berkomitmen untuk menerapkan GMT tahun ini. &rdquo;Terlebih banyak perusahaan multinasional yang beroperasi dan memiliki kantor di Indonesia,&rdquo; ungkap Ratna Febriani. Menurut Ratna, implementasi GMT bisa meningkatkan pendapatan pajak Indonesia. Jika tidak diimplementasikan, justru akan mencegah perusahaan multinasional melarikan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan yang terkena penerapan GMT adalah perusahaan dengan pendapatan lebih dari 750 juta euro per tahun. &rdquo;Kalau tidak diterapkan GMT, justru nanti pendapatan mereka lari ke negara lain yang lebih rendah,&rdquo; tutur Ratna Febriani. Sebelumnya, Indonesia resmi menerapkan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) yang merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan). Pemerintah menyebutkan, dengan adanya ketentuan itu makapraktik penghindaran pajak seperti melalui tax haven dapat dicegah. Saat ini, ada lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada 2025. Indonesia turut menerapkan kesepakatan pajak minimum global pada tahun pajak 2025, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 31 Desember 2024.

IKPI optimistis penerapan pajak global minimum atau global minimum tax (GMT) tidak akan menurunkan investasi perusahaan global ke Indonesia

IKPI Dukung Pemerintah dengan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/IMG-20250115-WA0013-1481588515.jpg" alt="Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah tengah menggodok insentif alternatif untuk mengimbangi pengaruh penerapan pajak minimum global atau&nbsp;global minimum tax&nbsp;(GMT). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, implementasi pajak minimum global 15 persen tak dimungkiri berdampak pada kebijakan pembebasan pajak (tax holiday) di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan insentif alternatif, di mana Pemerintah berencana untuk mengutamakan insentif nonfiskal. &ldquo;Ini sedang dalam kajian, terkait apa yang akan kita lakukan, insentif yang sifatnya nonfiskal yang bisa kita berikan kepada investor,&rdquo; kata Rosan, dikutip Kamis (16/1). Dalam merumuskan insentif alternatif itu, BKPM bakal berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan. &ldquo;Kami sedang berbicara bagaimana dengan adanya GMT ini, joint kita itu implikasinya seperti apa. Dan tentunya kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain, tidak hanya dalam bentuk&nbsp;tax holiday&nbsp;yang memang sudah menjadi kebijakan Kemenkeu dan dilaksanakan oleh Kementerian Investasi,&rdquo; tutur Rosan. Pajak minimum global 15 persen merupakan hasil kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE), dengan negara-negara sepakat menerapkan tarif minimum pajak untuk perusahaan multinasional. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik perusahaan yang memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak rendah. Perusahaan multinasional yang terkena kebijakan ini, yaitu yang pendapatan global di atas 750 juta euro. Jika perusahaan membayar pajak di bawah 15 persen di suatu yurisdiksi, negara asal perusahaan dapat menambahkan pajak tambahan (top-up tax) hingga mencapai minimum 15 persen. Misalnya, jika suatu perusahaan hanya dikenai pajak 5 persen di suatu negara, negara asal bisa menambahkan 10 persen pajak tambahan. Untuk Indonesia, mengingat Pajak Penghasilan (PPh) Badan saat ini ditetapkan sebesar 22 persen, maka pembebasan pajak yang bisa diberikan pemerintah yaitu sebesar 7 persen. Angka itu diperoleh dari pengurangan PPh Badan 22 persen dan pajak minimum global 15 persen. Adapun terkait&nbsp;tax holiday, Pemerintah memperpanjang insentif tersebut hingga 31 Desember 2025. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024, di mana korporasi di industri pionir bisa mengajukan pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100 persen, sehingga tarif efektif bisa mencapai 0 persen. Namun, ada ketentuan yang berbeda bagi perusahaan multinasional seiring dengan aturan pajak minimum global sebesar 15 persen. Bila fasilitas pengurangan PPh badan menyebabkan tingkat pajak efektif yang dibayarkan di bawah 15 persen, maka perusahaan akan dikenai pungutan pajak tambahan minimum domestik.

Dalam merumuskan insentif alternatif itu, BKPM bakal berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan.

Imbangi Pengaruh Pajak Minimum Global 'GMT' 15 Persen, BKPM Godok Alternatif Insentif Nonfiskal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/20/BAHLIL-20-1768994677.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15 persen dikaji ulang karena berpotensi menghambat masuknya investasi di Indonesia. GMT 15 persen&nbsp;bagi Menteri Bahlil berpotensi mengganggu proyek hilirisasi yang sedang gencar digalakkan oleh pemerintah dan dapat menghilangkan insentif investasi, termasuk tax holiday. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mendukung Menteri Bahlil untuk meninjau ulang kebijakan GMT 15 persen yang ditengarai dapat menghambat Indonesia untuk bersaing di pasar global. Menurut Fithra, pajak minimal 15 persen itu akan mengurangi minat investor untuk berinvestasi, padahal salah satu penarik investasi adalah keringanan atau insentif pajak. "Nah ketika ini kemudian threshold tertentu 15 persen minimal ya maka salah satu keunggulan kita akan berkurang meskipun kita tentunya masih punya cara lain untuk menarik investasi, tapi bagaimanapun pajak adalah salah satu cara untuk bisa menarik hal tersebut," ujar Fithra, Minggu (27/8). Fithra menambahkan, Indonesia masih membutuhkan insentif pajak guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.&nbsp;"Jadi dalam hal ini kekhawatiran Pak Bahlil juga bisa relevan kenapa karena kan kita masih membutuhkan peluru dari sektor insentif pajak, nah ini yang membuat pada akhirnya negara berkembang menjadi kehilangan salah satu potensi penarik investasi," paparnya. Lanjut Fithra menuturkan, GMT 15&nbsp;persen merupakan kebijakan supaya negara-negara maju tidak tersaingi oleh negara berkembang yang memangkas pajaknya secara signifikan untuk mengundang investasi ke masuk ke negara lain. "Target pajak minimum 15 persen itu untuk mencegah terjadinya race to the bottom, jadi supaya negara tidak berlomba-lomba memotong pajaknya guna untuk menarik investasi ini kan sebenarnya kekhawatirannya ketika ini ada race to the bottom maka akan kemudian menyebabkan ongkos ongkos ekonomi yang meningkat," paparnya. Lebih lanjut Fithra mengatakan seharusnya ada perbedaan yang diterapkan terkait GMT. Tidak disama ratakan antara negara maju dan negara berkembang. Sebab, negara berkembang memiliki karakter ekonomi yang berbeda serta masih membutuhkan investasi yang cukup besar. "Tetapi kalau untuk konteks jangka menengah, panjang saya lebih sepakat seharusnya ada pembedaan antara negara maju dengan negara berkembang, tidak semuanya bisa meratakan kenapa karena kita masih butuh investasi, investasi itu masuk salah satunya juga karena adanya insentif, insentif juga yang paling banyak berasal dari insentif fiskal, insentif perpajakan," jelasnya. &nbsp; Untuk mengantisipasi merosotnya investasi akibat dari GMT 15 persen, Fithra mendorong agar Menteri Bahlil menyiapkan insentif-insentif lain agar tetap dapat menarik minat investasi ke Indonesia. Sebelumnya, Bahlil memprotes kebijakan GMT 15&nbsp;persen akan membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia akan kehilangan pemanis untuk menarik masuk investor. GMT 15 persen, menurut Bahlil, hanya akan menguntungkan negara maju. Hingga Oktober 2021, 136 negara telah bergabung dalam agenda reformasi perpajakan internasional untuk menetapkan tarif pajak perusahaan minimum global sebesar 15 persen yang penerapannya dimulai pada 2023. Tujuan dari pajak minimum global adalah untuk mencegah perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan dan pendapatan pajak ke negara dengan tingkat pajak yang rendah.

Tujuan pajak minimum global, mencegah perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan dan pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah.

Dukung Sikap Bahlil, Pengamat Sebut GMT 15 Persen Berpotensi Bikin Indonesia Sulit Tarik Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/20/BAHLIL-20-1768994677.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut implementasi kebijakan pajak global atau Global Minimum Tax (GMT) hanya akal-akalan negara maju. Bahlil menilai pajak global 15 persen itu akan membuat negara berkembang yang lagi mendorong hilirisasi akan mengalami hambatan besar. Sebab, kata Bahlil, pemilik modal yang punya teknologi dan menanamkan modal akan berinvestasi di negara maju. Menurut Bahlil, kebijakan GMT akan memaksa negara-negara berkembang untuk kirim bahan baku ke negara-negara maju. Sehingga GMT ini tidak lebih dari akal-akalan negara-negara maju. &ldquo;Ilmu ini (akal-akalan negara maju) kita sudah paham. Jangan lagi anggap kita tak paham," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (20/8). Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa untuk menarik investasi, negara berkembang saat ini masih membutuhkan pemanis. Sehingga kebijakan perpajakan negara maju tak bisa dipukul rata dengan negara berkembang. &ldquo;Kita sekarang lagi kajian, harus ada pemanis (sweetener) lain. Jujur bahwa tidak apple to apple dong negara maju mau jadikan baseline yang sama dengan negara berkembang," lanjut Bahlil. Bahkan, Bahlil menilai bila GMT diterapkan terlalu dini maka akan mengganggu program hilirisasi yang sedang digalakkan pemerintah. Oleh sebab itu, dirinya meminta implementasi pajak global agar dikaji kembali. Dalam hal ini, kata Bahlil, negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat. Dengan adanya ketentuan tax minimum global juga akan mempengaruhi insentif investasi. Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN Investment Area (AIA) Council menjelaskan, penerapan GMT saat ini belum apple to apple antara negara maju dan berkembang. Menurutnya, negara maju harus membuka ruang bagi negara berkembang untuk menarik investasi untuk mencapai kemajuan. "Kita ingin agar negara maju juga harus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk mempercepat penyesuaian dirinya sehingga ketika penerapan tax income global, sudah apple to apple," jelas Bahlil. Adapun sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut berbagai negara kini tengah bersiap menerapkan kesepakatan pajak minimum global (global minimum tax). Sri Mulyani mengatakan Indonesia sejauh ini masih menggunakan insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing investasi. Menurutnya, berbagai skema insentif fiskal tersebut juga terus diasah agar efektif menarik investasi. &ldquo;Ini yang akan menjadi salah satu fokus karena dunia sekarang juga mulai bertahap melaksanakan global taxation yang bertujuan untuk mengurangi berbagai insentif fiskal untuk mencegah race to the bottom,&rdquo; katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Selasa (6/6). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kebijakan  Global Minimum Tax (GMT)  akan memaksa negara-negara berkembang untuk kirim bahan baku ke negara-negara maju.

Bahlil Sebut Kebijakan Pajak Global 15 Persen Hanya Akal-akalan Negara Maju