<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WAMENAG3.jpg" alt="Caption : Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa" width="100%">
<figcaption>Caption : Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin akhirnya diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 9 April 2023. Rumah ibadah tersebut selama ini kerap menjadi polemik warga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi pun menyambut baik peresmian rumah ibadah yang proses pembangunannya sangat berliku tersebut. Menurutnya, peresmian ini membuktikan kehadiran negara dalam menjamin hak beribadah umat beragama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peresmian GKI Yasmin menunjukkan negara hadir dalam menjamin hak konstitusional umat, yakni kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya," kata Zainut di Jakarta, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hak konstitusional ini diatur dan dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Pada ayat (1) disebutkan, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Semantara pada ayat (2) diatur bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peresmian GKI Yasmin ini menyudahi polemik berkepanjangan yang selama ini terjadi. Apresiasi untuk Wali Kota Bogor Bima Arya beserta jajarannya serta masyarakat Bogor yang telah mengambil langkah tepat dalam menyelesaikan persoalan ini," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semangat musyawarah untuk mencari solusi dengan tetap mengedepankan semangat persaudaraan menjadi kata kunci penyelesaian GKI Yasmin.&nbsp;"Mari hidup bersama dalam keberagamaan yang ada, saling menghormati dan menghargai, merawat kerukunan untuk kehidupan masyarakat Bogor khususnya dan Indonesia umumnya yang lebih baik lagi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peresmian GKI Yasmin ini mengingatkan Wamenag pada terobosan Bima Arya selaku Walikota Bogor yang telah memberikan hibah lahan kepada pihak GKI Yasmin pada 13 Juni 2021. Menurutnya, terobosan itu menjadi langkah penting dari adanya solusi persoalan GKI Yasmin ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hibah lahan dari Pemkot Bogor untuk GKI Yasmin sebagai solusi dan sekaligus menandai selesainya persoalan pendirian rumah ibadah (GKI) Yasmin yang sudah berlangsung lebih 15 tahun terakhir. Semoga hal tersebut bisa menjadi contoh bagi daerah lain, jika terjadi perselisihan dalam pendirian rumah ibadah," tandasnya.</div>

"Peresmian GKI Yasmin menunjukkan negara hadir dalam menjamin hak konstitusional umat," kata Zainut.

Jadi Polemik Bertahun-tahun, GKI Yasmin Akhirnya Diresmikan, Wamenag: Tunjukkan Negara Hadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG_20230409_15101480-3925185421.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Mendagri Tito Karnavian (kiri), dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) usai peresmian GKI Yasmin, di Kota Bogor, Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Mendagri Tito Karnavian (kiri), dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) usai peresmian GKI Yasmin, di Kota Bogor, Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku perasaannya campur aduk dalam peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Pos Bogor Barat kemarin (9/4). Di satu sisi, dia mengaku bahagia, di sisi lain dia menyesal. Penyesalan yang dimaksud Bima adalah menyesal karena tidak mampu menyelesaikan konflik berkaitan dengan pembangunan gereja itu dengan cepat. "Izinkan saya sekali lagi memohon maaf karena terlambat 15 tahun. Bahagia karena sudah 15 tahun, ujungnya adalah happy ending untuk semua,&rdquo; ucapnya dalam peresmian gereja yang semula berlokasi di bilangan Yasmin, Kota Bogor, dan karenanya dikenal sebagai GKI Yasmin seperti dilansir Radar Bogor. Peresmian gereja yang bertepatan dengan perayaan Paskah tersebut ditandai dengan pemukulan gong. Juga, penandatanganan prasasti oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Wali Kota Bogor Bima Arya. Kasus GKI Yasmin Bogor telah berlangsung sejak 2008. Yakni, ketika jemaat GKI mulai membangun gereja setelah memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) resmi. Tapi, pembangunan itu mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Menko Polhukam Mahfud MD menekankan, Indonesia merupakan negara yang berdasar konstitusi dan negara kebangsaan yang berketuhanan. &rsquo;&rsquo;Sehingga semua agama harus dilindungi dan dijamin haknya untuk hidup,&rsquo;&rsquo; tegasnya. (ded/c17/ttg)

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku perasaannya campur aduk dalam peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Pos Bogor Barat kemarin.

Resmikan GKI Yasmin, Bima Arya: Saya Mohon Maaf Terlambat 15 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG_20230409_15433930-3407199353.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian (tengah) saat peresmian GKI Pengadilan di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian (tengah) saat peresmian GKI Pengadilan di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Dalam Negeri (Mendagri)&nbsp;Tito Karnavian&nbsp;mengatakan penyelesaian konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan, yang sebelumnya dikenal GKI Yasmin, merupakan buah dari koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pusat dan para tokoh agama setempat. &rdquo;Nah, ini saya kira bisa menjadi pelajaran bagi kita. Masalah pembangunan atau pendirian tempat ibadah, bisa terselesaikan dengan cara-cara yang baik, tanpa konflik. Dengan kepemimpinan yang baik, manajemen yang baik, koordinasi yang baik, dan merangkul semua pihak. Sehingga, ditemukan titik temu yang baik juga,&rdquo; kata Tito&nbsp;seperti dilansir dari Antara usai peresmian GKI Pengadilan di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/4). Dalam peresmian GKI&nbsp;yang bertepatan dengan perayaan Paskah tersebut, Tito&nbsp;bersyukur karena konflik cukup lama terjadi terkait pembangunan rumah ibadah umat Kristen itu. &rdquo;Saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena permasalahannya cukup panjang ya, selama lebih kurang 16 tahun. Hari ini (9/4) secara resmi, secara official ya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh cara-cara yang baik juga,&rdquo; tutur Tito. Tito, yang pernah mengawal demonstrasi jemaat GKI Pengadilan saat dia menjabat sebagai kepala Polda Metro Jaya, mengaku pusing karena konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bogor itu sempat mengalami kebuntuan. Namun, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Bogor dengan pemerintah pusat, Tito&nbsp;bersyukur ada solusi terhadap konflik tersebut. &rdquo;Hormat saya kepada Bapak Menkopolhukam&nbsp;(Mahfud&nbsp;MD) yang telah memberikan dorongan dan terus menerus untuk negara hadir. Ini kata-kata yang selalu kami catat,&rdquo; ucap Tito. Pembangunan&nbsp;GKI Pengadilan dengan kapasitas 300 jemaat itu telah menjalani pembangunan selama dua tahun. Konflik terkait pendirian rumah ibadah itu pun sempat menjadi sorotan nasional, sehingga pemerintah pusat turut mendorong penyelesaiannya. GKI Pengadilan kini diresmikan di Jalan KH&nbsp;Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Tito&nbsp;menilai, usaha pemerintah daerah untuk turun ke lapangan dalam menyelesaikan masalah dan tidak lelah berkomunikasi bersama pemerintah pusat dan masyarakat itu patut dicontoh. &nbsp;

Mendagri Tito Karnavian menyatakan, penyelesaian konflik GKI Pengadilan (GKI Yasmin) hasil koordinasi pemerintah dengan tokoh agama

Mendagri Apresiasi Pendirian GKI Pengadilan Kota Bogor Selesai dengan Cara Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG_20230409_15101480-3925185421.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Mendagri Tito Karnavian (kiri), dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) usai peresmian GKI Yasmin, di Kota Bogor, Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Mendagri Tito Karnavian (kiri), dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) usai peresmian GKI Yasmin, di Kota Bogor, Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan&nbsp;Mahfud MD mengatakan, peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Pos Bogor Barat, yang dikenal GKI Yasmin merupakan bentuk kehadiran negara dalam penyelesaian konflik pembangunan tempat ibadah dan penegakan konstitusi. &rdquo;Pernyataan saya mewakili pemerintah, sudah jelas bahwa negara ini adalah negara yang berdasar konstitusi, negara religion nation state, negara kebangsaan berketuhanan,&rdquo; kata Mahfud MD seperti dilansir dari Antara saat jumpa pers usai peresmian gereja tersebut yang bertepatan dengan peringatan Paskah 2023, di Kota Bogor, Minggu (9/4). Menurut Mahfud, atas dasar perlindungan konstitusi, semua agama harus dilindungi dan dijamin haknya untuk hidup, terutama para pemeluknya tidak berdasar jumlah pengikut. Tapi semua yang memeluk agama harus dilindungi sesuai dengan jaminan atau perintah konstitusi. Oleh sebab itu, kata dia, negara harus hadir dengan cara-cara yang paling mungkin dilakukan agar jaminan kebebasan melaksanakan ajaran agama atau beribadah itu bisa diberikan dengan baik oleh negara. &rdquo;Nah salah satu cara yang dilakukan Pak Bima (Wali Kota Bogor Bima Arya) bersama teman-teman masyarakat di Kota Bogor ini adalah dialog, kemudian memetakan masalah sesuai dengan arahan Pak Tito&nbsp;(Mendagri Tito&nbsp;Karnavian) tadi dan kemudian selesai juga. Tetapi, segala bisa ditempuh agar negara selalu hadir dalam kebebasan warga negara, memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing,&rdquo; ucap Mahfud MD. Peresmian rumah ibadah GKI Pengadilan Pos Bogor Barat dengan kapasitas 300 jemaat saat beribadah itu telah menjalani pembangunan selama dua tahun, setelah 15 tahun berkonflik dengan warga sekitar. Isu konflik itu sempat menjadi sorotan nasional bahkan internasional, sehingga pemerintah pusat turut mendorong penyelesaian konflik. Lokasi gereja tersebut yang saat ini diresmikan merupakan tanah aset Pemerintah Kota Bogor dengan luas lebih kurang 1.600 meter persegi. Dalam proses perizinan, pihak Gereja dibantu Pemerintah Kota Bogor hingga melobi pemerintah pusat agar konflik mencair dengan komunikasi yang baik. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah wilayah setempat serta tokoh agama di sekitar lokasi itu.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, peresmian GKI Pengadilan Pos Bogor Barat (GKI Yasmin) merupakan bentuk kehadiran negara

Mahfud Bilang Peresmian GKI Pengadilan Bentuk Negara Hadir Sesuai Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG20230409112846-307117854.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meresmikan GKI Yasmin yang bernama resmi GKI Pengadilan Pos Bogor Barat pada Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meresmikan GKI Yasmin yang bernama resmi GKI Pengadilan Pos Bogor Barat pada Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Bogor Bima&nbsp;Arya menyebut, peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Pos Bogor Barat bukan hasil akhir dari konflik panjang belasan tahun. Sebab, masih ada tugas merawat kebersamaan dalam keberagaman ke depannya. &rdquo;Hari ini (9/4), kami mensyukuri atas ujung dari perjalanan panjang, sehingga hari ini resmi gereja yang dinantikan teman-teman jemaat GKI Pengadilan, bisa resmi dan langsung diresmikan oleh dua tokoh kita. Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Menko Polhukam Mahfud&nbsp;MD dan Pak Mendagri&nbsp;Tito Karnavian,&rdquo; Kata Bima Arya seperti dilansir dari Antara di Bogor, Minggu (9/4). GKI Pengadilan yang dikenal sebagai GKI Yasmin diresmikan setelah 15 tahun berkonflik dengan warga sekitar.&nbsp; Berlokasi di Jalan KH&nbsp;Abdullah bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, rumah ibadah itu mampu menampung&nbsp;300 jemaat. Isu konflik itu sempat menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Sehingga, pemerintah pusat turut mendorong penyelesaian konflik tersebut. Lokasi gereja yang saat ini diresmikan merupakan tanah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan luas sekitar 1.600 meter persegi. Dalam proses perizinan, pihak gereja dibantu Pemkot Bogor melobi pemerintah pusat agar konflik mencair.&nbsp;Pemkot Bogor juga menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah wilayah setempat, serta tokoh agama di sekitar lokasi. &rdquo;Bagi Pemkot Bogor ini bukan hasil akhir, ini tentu suatu proses panjang bagaimana kita harus merawat kebersamaan dalam keberagaman ini,&rdquo; ungkap Bima Arya. Bima berpesan kepada pihak gereja yang kini berhasil mendapatkan tempat ibadah yang kokoh dan bagus untuk membaur dengan masyarakat demi membangun kebersamaan. &rdquo;Kami mencatat arahan yang disampaikan Pak Tito dan Pak Mahfud&nbsp;bahwa gereja harus terbuka, tidak boleh eksklusif, membaur bersama warga, dan Insya Allah ini akan menjadi sumber hikmah pembelajaran untuk menguatkan kebersamaan dalam keberagaman ke depan,&rdquo; ucap Bima. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, diresmikan pada perayaan Paskah, Minggu (9/4). Juru Bicara Tim 7 GKI Arif Zuwana menyatakan, peresmian gereja itu menandai selesainya masalah pemenuhan kebutuhan rumah ibadah di Bogor Barat. &rdquo;Kami sudah difasilitasi pemerintah untuk beribadah di Bogor Barat, dan ini sudah terwujud. Berarti bisa dikatakan case closed&nbsp;(kasus selesai). Kami akan menyampaikan secara institusi GKI secara nasional, di kami namanya Sinode, ini akan mengumumkan kepada semua bahwa ini sudah selesai,&rdquo; terang Arif Zuwana. Menurut dia, pejabat Pemerintah Kota Bogor, ulama Bogor Barat, serta perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia, organisasi Islam, dan lembaga swadaya masyarakat, diundang menghadiri peresmian gereja. Sementara itu, jemaat sudah mulai melaksanakan ibadah di lantai dua GKI Yasmin pada Minggu (9/4) pagi, sebelum tempat ibadah itu diresmikan.

Wali Kota Bogor Bima Arya sebut setelah peresmian GKI Pengadilan Pos Bogor Barat masih ada tugas merawat kebersamaan

Wali Kota Bogor Sebut Peresmian GKI Pengadilan Bukan Hasil Akhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ANT.jpg" alt="Dirjen-HAM Kemenkumham RI, Mualimin Abdi saat pembukaan Puncak Pekan HAM Kota Bogor dengan tema besar Kontekstualisasi Kearifan Lokal Dalam Pemajuan HAM dan Kota Inklusif dilaksanakan di Gedung Bakorwil, Jalan Ir H. Juanda, Kota Bogor, Sabtu (10/12/2022)." width="100%">
<figcaption>Dirjen-HAM Kemenkumham RI, Mualimin Abdi saat pembukaan Puncak Pekan HAM Kota Bogor dengan tema besar Kontekstualisasi Kearifan Lokal Dalam Pemajuan HAM dan Kota Inklusif dilaksanakan di Gedung Bakorwil, Jalan Ir H. Juanda, Kota Bogor, Sabtu (10/12/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengapresiasi penyelesaian masalah menahun polemik pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat sebagai keberhasilan penegakan hak asasi manusia (HAM), dikutip dari ANTARA.  Dirjen-HAM Kemenkumham RI, Mualimin Abdi saat pembukaan Puncak Pekan HAM Kota Bogor dengan tema besar Kontekstualisasi Kearifan Lokal Dalam Pemajuan HAM dan Kota Inklusif dilaksanakan di Gedung Bakorwil, Jalan Ir H. Juanda, Kota Bogor, Sabtu (10/12), mengatakan pemenuhan HAM menjadi tugas bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.  Di Kota Bogor, kata Mualimin, penyelesaian Gereja Yasmin menjadi contoh bagaimana penyelesaian permasalahan yang ada mampu diselesaikan dengan baik oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya.  "Seperti yang diimplementasikan di Bogor ini, saya kira kalau seluruh Kabupaten dan Kota melaksanakan ini, Insya Allah tidak ada lagi permasalahan yang sama, seperti yang disampaikan pak wali terkait Gereja Yasmin. Di Bawah kepemimpinan pak wali ini selesai," ujarnya.  Mualimin pun mengaku, telah memberikan tugas kepada direktur di Ditjen HAM untuk menghadap wali kota Bogor menyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih dari Menteri Hukum dan HAM atas penyelesaian Gereja Yasmin.  Hal itu karena, HAM merupakan tugas bersama dan penyelesaian Gereja Yasmin yang sangat mendunia ini bisa diselesaikan bersama pemerintah pusat melalui Kemenkumham, pemerintah daerah, Forkompinda dan unsur masyarakat di lingkungan Kota Bogor.  Pekan HAM Kota Bogor yang dilaksanakan selama sepekan penuh ini, lanjutnya, merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Bogor yang bertepatan dengan peringatan HAM Internasional.  "Maka dari itu, apabila ini terus digelorakan, HAM tidak hanya menjadi di hak saya, kemudian di sebelah sana itu juga ada hak saya, tapi kalau ini digelorakan semua maka selain hak ada kewajiban asasi yang juga harus dijalani penerima hak," katanya.  Diketahui, pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor mulai dilakukan pada akhir tahun 2021 yakni Minggu (5/12), setelah sempat tertunda selama 15 tahun akibat konflik  Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang berlokasi di Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat.  Bima pun menerapkan bahwa pro kontra selama 15 tahun merupakan kebersamaan semua unsur masyarakat yang komunikatif dan edukatif.  Penyelesaian GKI Yasmin pun telah dilaporkan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi agar mengurangi beban diplomasi kepada duta besar Indonesia di seluruh dunia mengenai HAM umat beragama di Kota Bogor.

Kemenkumham Apresiasi Penyelesaian GKI Yasmin Sebagai Penegakan HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20200824-WA0005_copy_3840x2559.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/ANTARA" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yang telah berhasil menyelesaikan persoalan pembangunan rumah ibadah bagi Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Pasalnya, persoalan ini sudah berlangsung hampir 15 tahun.  Penyelesaian persoalan ini ditunjukkan dengan penyerahan lahan hibah untuk pendirian tempat ibadah dari Pemkot Bogor kepada pengurus dari GKI Yasmin, yakni GKI Pengadilan. Penyerahan diberikan langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya kepada pengurus GKI Pengadilan, Minggu (13/6) kemarin.  “Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Wali Kota Bogor beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam menyelesaikan persoalan pendirian rumah ibadah bagi jemaat GKI Yasmin. Hal ini merupakan momen yang berharga, tidak hanya bagi bagi warga Bogor, tetapi juga bagi bangsa Indonesia, yang dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menyesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan baik," kata Tito dalam keterangannya, Senin (14/6).  Mantan Kapolri ini menilai, langkah dan upaya penyelesaian yang dilakukan Pemkot Bogor adalah pembuktian atas komitmen yang tinggi dalam penyelesaian masalah.  "Dengan pemetaan masalah yang tajam dan strategi penanganan yang sistematis dan terukur, melalui pendekatan persuasif, membangun komunikasi secara baik, door to door kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, upaya mediasi yang terus menerus kepada kelompok-kelompok masyarakat. Serta dengan dukungan dan kerja bersama yang melibatkan Forkopimda, MUI, FKUB dan pihak terkait lainnya, akhirnya mampu menemukan solusi atas persoalan yang sudah 15 tahun menanti penyelesaian", ulas Tito.  Tito berharap, cara yang dilakukan Pemkot Bogor tersebut menjadi pembelajaran dan contoh bagi daerah lain, terutama dalam menyelesaikan masalah yang serupa.  “Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya dalam menghadapi persoalan serupa, khususnya terkait permasalahan sensitif yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa. Lakukanlah model atau cara-cara yang mengedepankan pendekatan persuasif, sehingga mampu menemukan solusi yang tepat,” harap Mendagri.  Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, banyak proses yang dilalui untuk menemukan jalan keluar atas persoalan pendirian rumah ibadah bagi jemaat GKI Yasmin. Pihaknya mencatat, paling tidak ada 30 pertemuan resmi dalam skala besar dan 100 lebih pertemuan informal yang digelar.  Upaya itu melibatkan banyak pihak terkait, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD Kota Bogor, Aparatur Pemkot Bogor, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim 7, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pihak terkait lainnya.  “(Setelah)15 tahun akhirnya kita bisa membuktikan dengan bangga bahwa tidak ada persoalan yang tidak selesai ketika ruang dialog dibuka dengan semua pihak, hambatan dibicarakan dan persaudaraan di kedepankan,” ujar Bima Arya.  Bima menegaskan, momen penyerahan lahan hibah tersebut merupakan bukti komitmen dan janji Pemkot Bogor untuk memastikan hak beribadah bagi seluruh warga tanpa terkecuali.  “Hari ini adalah bukti bahwa negara hadir menjamin hak yang harus didapatkan oleh saudara-saudara kita Jemaat GKI Pengadilan,” tambah Bima.  Bima mengatakan, sejak berkas pemberian lahan hibah ditandatangani, maka lahan tersebut resmi menjadi milik GKI. Pemkot Bogor, lanjutnya, menunggu kelengkapan berkas dari pihak GKI sebagai syarat menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gereja, yang berlokasi di Jalan Abdullah bin Nuh Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tersebut.  “Ketika berkas itu disampaikan, maka Pemerintah Kota akan langsung memastikan penerbitan IMB,” pungkas Bima.

Mendagri Tito Apresiasi Pemkot Bogor Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1927_18847_revolusi-mental.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akhirnya buka suara tentang anggaran untuk pembuatan portal <a href="https://www.revolusimental.go.id">www.revolusimental.go.id</a> yang&nbsp; diluncurkan Senin (24/8) lalu.&nbsp;Sekretaris Kemenko PMK Sugihartatmo menyatakan bahwa anggaran khusus untuk situs itu jauh dari angka Rp 140 miliar seperti diberitakan. &ldquo;Itu tidak benar,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Kamis (27/8). Sugihartatmo mengakui bahwa di kementerian yang dipimpin Puan Maharani itu memang ada anggaran Rp 149 miliar untuk membiayai gerakan revolusi mental. Namun, keseluruhan dana itu bukan sekadar untuk membiayai website <a href="https://www.revolusimental.go.id">revolusimental.go.id</a>. Sugi lantas menyebut angka untuk pembuatan laman revolusi mental. &quot;Anggaran persiapan website dialokasikan maksimal Rp 200 juta,&rdquo; sebutnya. Namun karena portal revolusi mental untuk sementara belum bisa diakses, Sugi pun meminta maaf. Kini, Kemenko PMK masih terus berupaya memperbaiki portal untuk menyuarakan gerakan revolusi mental itu. &quot;Kami bertanggung jawab atas ketidaknyamanan ini dan sedang berupaya untuk memperbaikinya,&quot; katanya.&nbsp; Lebih lanjut pejabat eselon I di Kemenko PMK itu menjelaskan, website hanya salah satu instrumen untuk mendukung program gerakan nasional revolusi mental. Sebab, ada pula instrumen lain seperti&nbsp; sosialisasi dan komunikasi publik, koordinasi di lingkup pemeirntah pusat dengan daerah, kesekretariatan dan operasional. Sugi menegaskan,&nbsp; revolusi mental adalah gerakan nasional mengandung aspek integritas, etos kerja dan semangat gotong royong.&nbsp;Bahkan Kemenko PMK juga menyusun&nbsp; buku tentang Landasan Filosofis dan Buku Panduan Umum Revolusi Mental sebagai panduan bagi masyarakay. &ldquo;Kemenko PMK meyakini Gerakan Nasional Revolusi Mental hanya dapat berjalan secara optimal dan efektif dengan keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,&rdquo; pungkasnya.(ara/jpnn/JPG)

Mau Tahu Anggaran untuk Portal Revolusi Mental? Ini Angkanya

gki yasmin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gki yasmin

Berita Terkini