<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/WhatsApp-Image-2025-02-14-at-220935-127746665.jpg" alt="Proyek SULE-WM gandeng 5 perusahaan pengelolaan sampah lokal di Medan, Jogjakarta dan Jateng, Bali, Surabaya, dan Jakarta, kembangkan skala usaha pengelolaan sampah lokal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Proyek SULE-WM gandeng 5 perusahaan pengelolaan sampah lokal di Medan, Jogjakarta dan Jateng, Bali, Surabaya, dan Jakarta, kembangkan skala usaha pengelolaan sampah lokal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, GIZ Indonesia dan Unilever Indonesia, berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan proyek Scaling Up Local Enterprise on Waste Management in Indonesia (SULE-WM), bekerja sama dengan mitra implementasi Ecoxyztem dan Greeneration Foundation. Dengan menggandeng 5 perusahaan pengelolaan sampah lokal di Medan, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Tengah, Bali, Surabaya, dan Jakarta. Proyek SULE-WM bertujuan mengembangkan skala usaha pengelolaan sampah lokal untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja ramah lingkungan melalui inovasi, peningkatan kapasitas, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain mendukung pertumbuhan perusahaan pengelolaan sampah, proyek ini akan memberikan edukasi kepada lebih dari 20.000 orang agar mereka dapat terlibat aktif sebagai talenta masa depan dan ekosistem pendukung dalam membangun sistem pengelolaan sampah lokal yang komprehensif. Plt Koordinator Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Wistinoviani Adnin menyatakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan sampah. Itu membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari sisi hulu ke hilir melalui kerja sama dan kolaborasi sehingga dampak yang dihasilkan akan lebih besar. &rdquo;Kami mengapresiasi inisiasi yang dilakukan GIZ Indonesia dan Unilever Indonesia yang berkontribusi dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Dengan adanya proyek SULE-WM, menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sampah membutuhkan peran multisektor karena merupakan proses sirkular dalam membangun tatanan sosial ekonomi yang berkelanjutan,&rdquo; ujar Wistinoviani Adnin. Dengan target pengumpulan sebanyak 3.000 ton sampah plastik yang berhasil dikelola dengan menghasilkan penghematan sebesar 5.070 ton CO2 ekuivalen, proyek ini juga akan melibatkan 200 pekerja informal untuk mendapatkan pelatihan mengenai keamanan kerja, literasi keuangan, dan akses layanan kesehatan. &rdquo;Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah adalah bagaimana mengubah paradigma masyarakat dan pelaku usaha untuk melihat sampah sebagai sumber daya. Melalui proyek SULE-WM, GIZ Indonesia mendukung pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di Indonesia melalui pengembangan model bisnis yang berkelanjutan bagi UMKM, serta menciptakan solusi berbasis inovasi yang dapat diterapkan secara luas,&rdquo; ungkap Private Sector Development Advisor &amp; Project Coordinator for Public-Private Partnership (develoPPP) GIZ Indonesia, ASEAN &amp; Timor-Leste Roy Andy Panjaitan. Proyek SULE-WM akan diimplementasikan dalam beberapa fase program, dimulai dengan need assessment kepada 5 perusahaan pengelola sampah lokal. Yakni Perkumpulan Arta Jaya (Medan), Persada Langgeng Makmur (DI Jogjakarta &amp; Jawa Tengah), Bali Recycle Center (Bali), Lohjinawi Logistic (Surabaya), dan Azzahra Multi Solusindo (Jakarta Selatan). Dilanjutkan dengan fase mentoring dan pitching untuk memilih 3 perusahaan terbaik untuk dapat lanjut ke fase implementasi hingga impact exhibition dan business matchmaking di akhir program. Head of Division Environment &amp; Sustainability, Unilever Indonesia Maya Tamimi menyatakan, Unilever berfokus pada empat isu keberlanjutan yakni iklim, alam, plastik, dan mata pencaharian. Pada pilar plastik, Unilever memiliki fokus yang kuat bahwa paling lambat pada 2025, perusahaan akan mengurangi penggunaan plastik baru, mempercepat penggunaan plastik daur ulang, meningkatkan keterdaurulangan/recylability pada kemasan, serta mengumpulkan dan memproses kemasan plastik lebih banyak daripada yang digunakan untuk menjual produk.&nbsp; &rdquo;Kami percaya bahwa kolaborasi berbagai pihak, termasuk sektor UMKM memiliki peran penting terhadap pengelolaan sampah termasuk plastik. Proyek SULE-WM menjadi bagian dari upaya kami dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih inklusif, di mana inovasi lokal dapat berkembang dan memberikan dampak yang nyata bagi Masyarakat,&rdquo; ucap Maya. &rdquo;Kami optimis bahwa dengan kolaborasi yang erat, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam skala yang lebih luas untuk lingkungan yang lebih hijau dan lestari,&rdquo; tambah Maya.&nbsp; Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UMKM dalam menciptakan solusi pengelolaan sampah yang berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, proyek ini juga membuka peluang kerja sama antara UMKM dengan perusahaan dan pemerintah dalam membangun rantai nilai pengelolaan sampah yang lebih efisien dan efektif. Dengan adanya inovasi teknologi dan model bisnis yang tepat, UMKM dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan hijau.

GIZ dan Unilever Indonesia berkolaborasi dengan KLH luncurkan proyek SULE-WM, bekerja sama dengan mitra

GIZ dan Unilever Indonesia Dukung Pengembangan Bisnis Pengelolaan Sampah melalui Proyek Scaling Up Local Enterprise on Waste Management in Indonesia

<div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/Forum-Diseminasi-Kajian-Kajian-Jamsos-copy-3658995996.jpeg" alt="Pemerintah Indonesia dan Jerman berkolaborasi dalam Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial: Membawa Penelitian ke dalam Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Indonesia dan Jerman berkolaborasi dalam Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial: Membawa Penelitian ke dalam Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&nbsp;&ndash;&nbsp;Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan&nbsp;Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menggelar Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial. Mengangkat tema Membawa Penelitian ke dalam Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia, forum yang digelar pada 17 Desember ini bertujuan mendukung penyempurnaan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Reformasi Jaminan Sosial. Forum ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan di penghujung proyek Social Protection Programme (SPP) yang akan berakhir pada Desember 2024. Muhammad Cholifihani selaku Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas dalam keterangannya menyampaikan, reformasi jaminan sosial merupakan salah satu agenda strategis nasional dan menjadi langkah krusial dalam meningkatkan cakupan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari perubahan struktur demografi hingga keberlanjutan pendanaan program. Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian PPN/Bappenas bersama GIZ Indonesia di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Jerman melalui proyek Social Protection Programme," katanya. Ia melanjutkan, pihaknya dan GIZ telah menyusun sembilan kajian strategis berbasis data. "Kajian-kajian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah reformasi jaminan sosial yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Kami berterima kasih utamanya kepada dukungan Pemerintah Jerman, serta para mitra pembangunan, tim peneliti dan para ahli yang turut berkontribusi dalam upaya ini,&rdquo; ujarnya. <div class="page" title="Page 2"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> Sembilan kajian strategis tersebut mencakup analisis situasi demografi dan perlindungan sosial, analisis kesenjangan program jaminan sosial, analisis kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran program jaminan sosial, evaluasi dan proyeksi kecukupan dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta analisis model aktuaria untuk JKK, JKM, dan JKP. Selain itu, kajian juga meliputi tinjauan terhadap Perpres No. 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, pembagian kewenangan pelaksanaan Program Jaminan Sosial, penguatan dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait DJSN, serta transformasi program dan kelembagaan serta tinjauan dan harmonisasi regulasi yang menjadi pilar utama Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="page" title="Page 2"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> Sementara itu, Makhdonal Anwar selaku Commission Manager Social Protection Programme, GIZ Indonesia, mengatakan, pihaknya bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, dalam mendukung reformasi jaminan sosial di Indonesia melalui proyek SPP. "Di paruh tahun 2024, kami fokus melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya, termasuk menyusun kajian-kajian guna mendukung penguatan program jaminan sosial nasional. Kegiatan diseminasi kajian dan forum dialog ini merupakan puncak dari dukungan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan arah rekomendasi strategis dalam menyusun regulasi terkait jaminan sosial,&rdquo; katanya. Dalam 10 tahun&nbsp;terakhir, Indonesia dengan dukungan SPP telah mencatat sejumlah pencapaian signifikan dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Salah satu tonggak utama adalah dukungan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sejak diluncurkan pada 2014, pengembangan Program JKN telah mencapai berbagai tonggak penting yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan cakupan peserta program jaminan sosial dan memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015443263/6-kebiasaan-spiritual-yang-harus-diajarkan-kepada-anak-terapkan-jika-ingin-mereka-berperilaku-baik">6 Kebiasaan Spiritual yang Harus Diajarkan kepada Anak, Terapkan Jika Ingin Mereka Berperilaku Baik</a> Meski telah meraih berbagai pencapaian signifikan, reformasi jaminan sosial di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan yang disorot dalam Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial ini adalah perubahan struktur demografi di Indonesia, di mana terjadi pertumbuhan populasi lanjut usia yang menimbulkan kebutuhan akan sistem jaminan sosial yang komprehensif di masa depan. Selain itu, masih ada ketimpangan dalam akses pelayanan dan manfaat jaminan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja informal, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas. Keberlanjutan sistem jaminan sosial juga bergantung padapartisipasi masyarakat, termasuk kesediaan dan kemampuan mereka untuk membayar iuran secara konsisten. </div> </div> </div> </div> <div class="page" title="Page 3">&nbsp;</div>

forum yang digelar pada 17 Desember ini bertujuan mendukung penyempurnaan penyusunan rancangan awal  RPJMN 2025-2029.

Wujudkan Sistem Jaminan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan, Pemerintah Indonesia dan Jerman Jalin Kerja Sama Melalui Bappenas dan GIZ Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/GIZ-1-4271281962.jpg" alt="Acara ISEW 2024 hari ke-empat merayakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara GIZ dan sejumlah mitra a.l IPB, Fresh Factory, dan NusaTuna. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Acara ISEW 2024 hari ke-empat merayakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara GIZ dan sejumlah mitra a.l IPB, Fresh Factory, dan NusaTuna. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada hari terakhir kegiatan Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024, berlangsung perayaan untuk menandai kerja sama strategis antara GIZ dan beberapa mitra dalam pengembangan serta implementasi rantai pendingin berbasis energi surya di Indonesia. Nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh GIZ dan NusaTuna mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk berkolaborasi dalam mengurangi emisi karbon di rantai pasok makanan laut dengan mengintegrasikan pasokan energi ramah iklim dan berkelanjutan ke dalam sistem rantai dingin.&nbsp; Andrew Roberts, Business Development Manager NusaTuna, menyatakan baha perjanjian kerja sama ini merupakan langkah penting dalam upaya keberlanjutan&nbsp;mereka di NusaTuna. Sistem pendingin sangat vital bagi industri perikanan. "Kami perlu membekukan ikan untuk menjaga kualitas dan memastikan keamanan pelanggan kami. Oleh karena itu, nota kesepahaman ini berfokus pada peningkatan efisiensi sistem pendingin kami serta mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkannya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9). Sementara itu, Ranggi Fajar Muharam, Private Sector Engagement and Partnership Lead di USAID Indonesia Ber-IKAN, menyambut baik kerja sama ini. "Kami senang dapat bekerja sama dengan GIZ dalam mendukung mitra sektor swasta kami dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Kerja sama ini akan mendukung mitra sektor swasta dalam mengadopsi strategi adaptasi dan mitigasi yang lebih efektif," imbuhnya. Sesi ini kemudian, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara GIZ, Fresh Factory (PT Gudang Segar Indonesia), dan IPB (Institut Pertanian Bogor), yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi teknologi antara penelitian dan industri. Inisiatif ini akan mengembangkan solusi ekonomis dan teknis, seperti gudang pendingin dan pabrik es tenaga surya, yang diharapkan mampu mengurangi emisi CO2 dalam rantai pasokan perikanan dan sektor ekonomi lainnya, serta mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor energi. Menanggapi perjanjian kerja sama ini, Larry Ridwan, Founder and CEO Fresh Factory, menegaskan, ini adalah langkah yang sangat tepat. "Seperti yang telah disampaikan, kita sedang menghadapi krisis iklim, dan sangat logis bagi semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk terlibat dalam solusi," tuturnya. Anas M. Fauzi, Kepala Lembaga Riset Internasional Teknologi Maju Bogor Agricultural University (IPB), menyampaikan bahwa pihaknya sangat senang menjadi bagian dari kerja sama ini. "IPB adalah universitas terkemuka di bidang pertanian dan kehutanan di ASEAN, dan misi kami adalah melakukan pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat," jelas Anas. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi surya dalam rantai pendingin, terutama dengan meningkatnya kebutuhan energi dan dampak signifikan emisi CO2 dari sektor ini. Penandatanganan kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen semua pihak untuk memperkuat infrastruktur energi di Indonesia dan mendukung upaya global dalam menghadapi perubahan iklim.

"Kami senang dapat bekerja sama dengan GIZ dalam mendukung mitra sektor swasta kami dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon".

Industri Perikanan Komitmen Tekan Emisi CO2, GIZ dan Sejumlah Mitra Teken MoU Penggunaan Energi Ramah Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/KEMNAKER-29-C-2214823095.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi berkomitmen untuk terus mempererat kerja sama pelatihan vokasi dengan Internasional Jerman, Bj&ouml;rn Gruber, Head Labour Migration/Global Skills Partnerships GIZ (Deutsche Gesellschaft f&uuml;r Internationale Zusammenarbeit). Adapun GIZ merupakan perusahaan multinasional milik Pemerintah federal Jerman yang beroperasi di berbagai bidang di lebih dari 130 negara. "Pertemuan hari ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih komprehensif terkait gambaran bagaimana GIZ telah mendukung Indonesia dalam penguatan Technical Vocational Education and Training (TVET), dan rencana ke depannya bagaimana Bundesinstitut f&uuml;r Berufsbildung (BiBB berperan di dalamnya," kata Anwar Sanusi di kantor Badan Ketenagakerjaan Federal (Bundesagentur f&uuml;r Arbeit=BA) Berlin, Jerman, Rabu (28/2/2024). Anwar menegaskan, Pemerintah Jerman melalui GIZ selalu memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas TVET di Indonesia. Dukungan GIZ itu antara lain proyek Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET) pada tahun 2010-2017, yang dilanjutkan proyek TVET System Reform (TSR) pada tahun 2018-2021. Selanjutnya proyek paralel berjalan yakni TSR 2.0 dan Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development (ISED) dalam dua tahap. Tahap I periode 27 Mei 2017 hingga 30 Juni 2021 telah selesai, dan untuk tahap II ini, salah satunya akan bekerja sama dengan Pusat Pasar Kerja untuk periode sampai 30 Juni 2024. "Tujuan kerja sama ini dalam rangka mempromosikan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Sebelum tahun 2010, GIZ yang sebelumnya Bernama GTZ juga telah banyak mendukung Kemnaker, " ujar Anwar. Dengan akan berakhirnya kegiatan TSR 2.0 dan ISED pada tahun 2024 ini, Anwar berharap BiBB terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi. Sementara untuk pengembangan TVET di Indonesia, akan segera dimulai proyek GESIT (Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation) yang fokus dalam pengembangan TVET di sektor ramah lingkungan. "Kami juga mendapatkan informasi bahwa GIZ akan terus mendukung implementasi Perpres 68 tahun 2022 melalui kelanjutan dari proyek TSR 2.0, " kata Anwar Sanusi.

GIZ merupakan perusahaan multinasional milik Pemerintah federal Jerman yang beroperasi di berbagai bidang di lebih dari 130 negara.

Temui Perusahaan Multinasional di Jerman, Sekjen Kemnaker Minta Dukungan Kerja Sama Pelatihan Vokasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#GIZ

Berita Terkini

GIZ dan Unilever Indonesia Dukung Pengembangan Bisnis Pengelolaan Sampah melalui Proyek Scaling Up Local Enterprise on Waste Management in Indonesia

Wujudkan Sistem Jaminan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan, Pemerintah Indonesia dan Jerman Jalin Kerja Sama Melalui Bappenas dan GIZ Indonesia

Industri Perikanan Komitmen Tekan Emisi CO2, GIZ dan Sejumlah Mitra Teken MoU Penggunaan Energi Ramah Iklim

Temui Perusahaan Multinasional di Jerman, Sekjen Kemnaker Minta Dukungan Kerja Sama Pelatihan Vokasi

Download Aplikasi JawaPos.com