<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/a399b036-45ae-41aa-8bc8-5b38eb7f39c4-1-52353239.jpg" alt="Ilustrasi warga miskin. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga miskin. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau Gini Ratio pada September 2025 mengalami perbaikan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, ketimpangan nasional tercatat sebesar 0,363, atau turun 0,012 poin dibandingkan kondisi Maret 2025. &ldquo;Nilai Gini Ratio berada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilainya, berarti ketimpangan pengeluaran penduduk semakin besar. Pada September 2025, ketimpangan nasional menunjukkan tren penurunan,&rdquo; ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2). Meski membaik secara nasional, Amalia mengungkapkan bahwa ketimpangan atau jurang kemiskinan di wilayah perkotaan masih tercatat lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Pada September 2025, Gini Ratio perkotaan berada di angka 0,383, atau turun sebesar 0,012 poin dibandingkan Maret 2025. Sementara itu, ketimpangan di pedesaan tercatat lebih rendah. BPS mencatat Gini Ratio pedesaan pada September 2025 sebesar 0,295, turun 0,004 poin dibandingkan kondisi Maret 2025. "Ketimpangan di perkotaan terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di pedesaan," ungkapnya. Lebih lanjut, Amalia menjelaskan, perbaikan ketimpangan ini sejalan dengan perkembangan tingkat kemiskinan nasional. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 8,25 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 23,36 juta orang. Jika dirinci menurut wilayah, tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan tercatat sebesar 10,72 persen, sementara di perkotaan berada di level 6,60 persen. Namun demikian, secara jumlah, penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. BPS mencatat sebanyak 12,32 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa atau setara 52,75 persen dari total penduduk miskin nasional. &ldquo;Lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih berada di Pulau Jawa,&rdquo; tukas Amalia. &nbsp;

Gini Ratio Indonesia turun jadi 0,363 per September 2025, tunjukkan ketimpangan dan kemiskinan membaik. Simak laporan BPS terbaru.

Ketimpangan RI Menurun, Gini Ratio RI Jadi 0,363 per September 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/BPS-16.jpg" alt="Kepala BPS Pusat Margo Yuwono (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPS Pusat Margo Yuwono (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia menurun menjadi 0,381 pada September 2022 yang diukur menggunakan gini ratio. Penurunan tercatat 0,003 poin jika dibandingkan dengan gini ratio pada Maret 2022 yang mencapai 0,0384.  Meski begitu, Kepala BPS Pusat Margo Yuwono mengatakan gini ratio September 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan gini ratio pada September 2021, yakni sebesar 0,381.  "Ketimpangan turun baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada September 2022 terjadi ketimpangan sebesar 0,381 turun 0,003 poin dibandingkan Maret 2022," kata Margo dalam konferensi pers di Gedung BPS Jakarta, Senin (16/1).  Margo menjelaskan, gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,402 turun dibandingkan dengan gini ratio pada Maret 2022 yang sebesar 0,403. Namun, tercatat naik dibanding gini ratio September 2021 yang sebesar 0,398.  Gini ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,313 atau turun dibanding gini ratio Maret 2022 dan September 2021 yang sebesar 0,314.  Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,24 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  "Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,19 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah," jelasnya.  Sementara itu, lanjut Margo, untuk di daerah perdesaan angka pengeluaran penduduk tercatat sebesar 21,06 yang juga berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah  "Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan yang terjadi di daerah perkotaan dan daerah perdesaan tergolong pada kategori ketimpangan rendah," tandas Margo.  Untuk diketahui, secara nasional, sejak September 2016, angka Gini Ratio terus mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Indonesia.  Meski demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka Gini Ratio mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020. Setelah kembali mengalami penurunan pada Maret 2021 hingga September 2021, angka Gini Ratio meningkat lagi menjadi 0,384 pada Maret 2022 dan kemudian pada September 2022, angka Gini Ratio berhasil menurun kembali menjadi 0,381.

Per September 2022, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk RI Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kemiskinan-Ibu-Kota-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Warga saat beraktivitas di pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kawasan pejompongan, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen yang memastikan Indonesia masuk dalam juran" width="100%">
<figcaption>Warga saat beraktivitas di pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kawasan pejompongan, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen yang memastikan Indonesia masuk dalam juran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Meret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Angka ini bekurang 340 ribu orang dibanding September 2021, dan berkurang 1,38 juta orang dibanding Maret 2021.  Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan, dengan demikian maka persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen. Angka ini turun 0,17 persen poin terhadap September 2021, dan turun 0,6 persen poin terhadap Maret 2021.  Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp 505.469/kapita/bulan. Komposisinya, Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 374.455 (74,08 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 131.014 (25,92 persen).  "Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,74 orang anggota rumah tangga," kata Margo Yuwono dalam paparan, Jumat (15/7).  Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.395.923/rumah tangga miskin/bulan. Sementara itu, indeks Gini Ratio yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2022 mencapai 0,384.  Angka ini meningkat 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,381. Namun, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yaitu sebesar 0,384.  Margo Yuwono menuturkan, berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 18,06 persen. "Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah," pungkasnya.

BPS: Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 1,38 Juta Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/senangnya-kepala-bappenas-saat-gini-ratio-semakin-baik-setiap-tahun_m_155507.jpeg" alt="Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengakui perkembangan gini ratio semakin tahun semakin baik. Sebab, angkanya terus turun kendati melambat. Saat ini, Gini Rasio nasional yang turun 0,021 menjadi 0,393 pada Maret 2017 dari posisi September 2014, yaitu 0,414. Adapun Gini Ratio penduduk perkotaan turun 0,016 menjadi 0,32 dari sebelumnya 0,336 dan penduduk perdesaan juga turun 0,026 menjadi 0,407 dari sebelumnya 0,433. Turunnya Gini Ratio ini mengindikasikan terjadinya perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia. Sebab, sejak 2014 kebelakang, angka gini ratio kerap stagnan angkanya. "Dari segi ketimpangan walau masih tinggi namun perkembangan yang baik gini ratio Yang 0,4 persen jadi turun di 2016 sebesar 0,397 persen dan membaik lagi di Maret jadi 0,393," ujarnya di ruang rapat komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (6/9). Selain itu, Gni Ratio masyarakat perkotaan pada Maret 2017 turun dibandingkan dengan September 2016 dan Maret 2016. Sedangkan Gini Ratio penduduk perdesaan pada Maret 2017 justru naik dibanding posisi September 2016, tapi turun dibandingkan dengan Maret 2016. Dengan tren tersebut, diharapkan pada 2018 mendatang angka Gini Ratio bisa turun lagi menjadi 3,8 persen. Dengan demikian, hal itu diharapkan bisa membantu mengurai kemiskinan. "September ini diharapkan bisa turun lagi. Kemudian di 2018 diharapkan bisa turun 0,38 persen," pungkasnya.

Senangnya Kepala Bappenas Saat Gini Ratio Semakin Baik Setiap Tahun

gini ratio

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gini ratio

Berita Terkini

Ketimpangan RI Menurun, Gini Ratio RI Jadi 0,363 per September 2025

Per September 2022, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk RI Turun

BPS: Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 1,38 Juta Orang

Senangnya Kepala Bappenas Saat Gini Ratio Semakin Baik Setiap Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com