<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/demo-ojol2-4201936183.jpg" alt="ILUSTRASI Demo ojol. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Demo ojol. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ramainya isu yang menerpa industri transportasi on demand, seperti Grab dan Gojek terkait kebijakan skema komisi pada mitra, mengundang perhatian banyak pihak. Sebagai industri yang relatif baru di dalam negeri, pemerintah dinilai perlu untuk menerapkan regulasi yang adaptif. Direktur Program dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini berpendapat bahwa pemerintah perlu merumuskan regulasi yang adaptif, tidak membebani inovasi, namun juga melindungi pelaku model bisnis baru di era gig economy seperti saat ini. "Inovasi dan teknologi harus tetap berkembang agar menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai kebijakan justru menjadikan demotivasi untuk inovasi. Menurut saya yang paling penting adalah pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat yang bekerja di sektor formal maupun informal untuk mendapatkan jaminan sosial yang baik," urainya. Executive Director Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha menyampaikan bahwa layanan digital di sektor pengantaran dan mobilitas menopang sekitar 5 juta entitas dalam ekosistemnya, dari pengemudi hingga warung kecil atau UMKM. "Untuk menjaga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan regulasi yang mampu menyeimbangkan perlindungan konsumen, kesejahteraan mitra, dan para pelaku usaha," tegasnya. Menanggapi sorotan dari para pengamat serta keluhan para mitra yang sempat diaspirasikan, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menegaskan bahwa Grab tidak pernah mengenakan komisi lebih dari 20 persen. Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. "Kami ingin menegaskan bahwa terkait ojol, Grab tidak pernah mengenakan komisi lebih dari 20 persen. Kami menyayangkan adanya kesalahpahaman dalam perhitungan biaya komisi yang terjadi saat ini dimana perhitungan komisi seharusnya dihitung atas tarif dasar, bukan total keseluruhan biaya yang dibayarkan konsumen yang mana mencakup biaya jasa aplikasi (platform fee) dan biaya tambahan lainnya seperti emisi karbon," urai Tirza. Sebagai platform penyedia layanan transportasi daring, sambung Tirza, sumber pendapatan Grab berasal dari dua hal yakni komisi atau biaya layanan yang dikenakan kepada mitra pengemudi atas tarif dasar dalam penggunaan aplikasi dan biaya jasa aplikasi (platform fee) yang dikenakan kepada penumpang atas penggunaan aplikasi Grab sebagai bagian dari total biaya yang dibayarkan konsumen. "Pemanfaatan biaya layanan Grab dikembalikan untuk berbagai inisiatif untuk kesejahteraan mitra pengemudi, seperti untuk pengembangan dan pemeliharaan platform, dukungan operasional, program strategis untuk pengembangan kapasitas mitra pengemudi serta asuransi kecelakaan untuk melindungi mitra pengemudi dan penumpang," jelasnya.

Inovasi dan teknologi harus tetap berkembang agar menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai kebijakan justru menjadikan demotivasi.

Pemerintah Perlu Rumuskan Regulasi Adaptif untuk Sektor Bisnis on Demand di Era Gig Economy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/WhatsApp-Image-2024-02-02-at-210838-1-2385894900.jpeg" alt="Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan orasi politiknya saat hadir pada Apel Akbar TKN Muda Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (2/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan orasi politiknya saat hadir pada Apel Akbar TKN Muda Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (2/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen menyediakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda di tengah era disrupsi teknologi. Salah satu caranya mengadopsi Solo Technopark dalam skala nasional untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja Indonesia. &ldquo;Solo Technopark itu termasuk yang terbaik di Indonesia untuk inkubatornya. Para pemuda akan dibekali dengan skill masa depan, seperti programming, web designer, dan e-commerce. Visi technopark adalah meningkatkan keterampilan yang bukan sekadar mempersiapkan mereka menjadi pencari kerja, tapi justru jadi pencipta lapangan kerja,&rdquo; kata juru bicara calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, Emil Elestianto Dardak. &ldquo;Kita sekarang sudah berada di era gig economy. Orang bekerja tidak lagi menjadi karyawan dari jam 9 sampai jam 5 di kantor. Mereka bisa jadi freelance atau pekerja mandiri, yang tidak tergantung pada slip gaji bulanan. Nah, para gig workers inilah yang akan kita cetak,&rdquo; tambah Emil. Sebagai informasi, gig economy merupakan istilah yang merujuk pada sistem ekonomi di mana orang dapat bekerja dengan bebas, independen, dan fleksibel tanpa terikat waktu dan tempat. Pelaku gig economy bisa menerima pekerjaan dari banyak perusahaan atau klien, dari dalam dan luar negeri, tanpa harus menjadi pegawai di satu kantor. Dengan keterampilan yang memadai, Emil mengungkap peluang para pemuda untuk bekerja berdasarkan output oriented bukan input oriented. Artinya, mereka berpotensi mendapatkan bayaran besar berdasarkan hasil pekerjaannya bukan durasi pengerjaannya. &ldquo;Seperti pencipta lagu yang membuat lagu kurang dari 1 jam. Kita gak bisa bayar mereka kecil karena cepat menulis musiknya. Itu kan akumulasi dari kreativitas dia berkarya selama ini. Jadi yang kita siapkan adalah produktivitas bahwa format bekerjanya tidak lagi berapa lama mantengin layar komputer, tapi seberapa bagus produktivitasnya,&rdquo; tutur Wakil Gubernur Jawa Timur itu. Emil juga menyampaikan, pasangan Prabowo-Gibran akan berupaya mensinergikan antara dunia industri dengan pendidikan vokasi. Sebab, salah satu tantangan saat ini adalah banyak tenaga kerja yang tidak terserap karena kemampuan mereka ternyata tidak dibutuhkan di dunia industri. &ldquo;Pelaku industri itu yang paling paham soal skill yang dibutuhkan atau tidak. Seperti Jerman yang leading pendidikan vokasinya justru ada di KADIN. Nah, industri ini nyatanya haus talenta dan inilah yang dilakukan oleh Mas Gibran, yaitu menjadikan industri sebagai pabrik talenta,&rdquo; jelas Emil. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo-Gibran selalu menegaskan komitmen penciptaan 19 juta lapangan kerja untuk 5 tahun masa kepemimpinannya dari berbagai sektor, seperti hilirisasi, ekonomi kreatif, transisi energi, dan UMKM. Mantan Bupati Trenggalek periode 2016-2019 itu pun mengungkap rencana pasangan calon nomor urut 2 untuk membangun balai latihan kerja (BLK) yang disesuaikan dengan kebutuhan hilirisasi di daerah setempat. &ldquo;Hilirisasi itu butuh ekosistem yang tepat dan ini memang tidak mudah. Salah satunya adalah mempersiapkan sumber daya manusia. Di sinilah BLK punya peran strategis untuk jadi pemasok, memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang memang cocok dengan arah hilirisasi. Nah, kita punya banyak smelter, maka apa konfigurasi tenaga kerjanya,&rdquo; terang dia. Menjelang debat capres kelima yang salah satu temanya adalah kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan, Emil turut mengungkap komitmen Prabowo-Gibran untuk mensejahterakan para buruh. &ldquo;Mas Gibran menghadiri HUT Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Jawa Timur dan menyampaikan anak buruh harus terdata dengan baik. Sehingga program seperti Kartu Indonesia Pintar bisa disinergikan dengan kebutuhan yang bekerja sebagai buruh. Di Jawa Timur ini sudah dilakukan dengan kuota khusus untuk anak-anak buruh di SMA dan SMK negeri. Ini juga komitmen Mas Gibran untuk para buruh,&rdquo; papar Emil.

Pasangan calon nomor 2 Prabowo-Gibran berkomitmen menyediakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda di tengah era disrupsi teknologi.

Tim Prabowo-Gibran Beberkan Strategi Siapkan Generasi Muda di Tengah Era Gig Economy

Gig Economy

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gig Economy

Berita Terkini

Pemerintah Perlu Rumuskan Regulasi Adaptif untuk Sektor Bisnis on Demand di Era Gig Economy

Tim Prabowo-Gibran Beberkan Strategi Siapkan Generasi Muda di Tengah Era Gig Economy

Download Aplikasi JawaPos.com