<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/wc9TUC4NAGopSVuRFjxFneAI1nCBw71hCixVQqKw-348188938.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo menghadiri secara langsung acara doa bersama masyarakat di Demak, Jawa Tengah, pada Minggu (15/6). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo menghadiri secara langsung acara doa bersama masyarakat di Demak, Jawa Tengah, pada Minggu (15/6). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo menghadiri secara langsung acara doa bersama masyarakat di Demak, Jawa Tengah, pada Minggu (15/6).&nbsp;Kehadiran Menteri Doddy Hanggodo, mewakili Presiden Prabowo untuk bersilaturahmi dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang dihadapi masyarakat Demak, khususnya banjir rob yang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Ia mengungkapkan, banjir rob yang melanda Pantura, termasuk Demak, bukan hanya persoalan lokal. Menurutnya, fenomena ini merupakan bagian dari dampak besar perubahan iklim global. Salah satu langkah konkret, Pemerintah akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, sebagai upaya sistemik dan terintegrasi dalam melindungi wilayah pesisir dari Jakarta hingga Semarang, termasuk Demak. "Karena kalau kita bicara rob, tidak hanya Jakarta karena penurunan tanah, tidak hanya Semarang, tetapi sepanjang pantai utara dengan prioritas Jakarta dan Semarang. Kalau bicara Semarang otomatis Demak, Jepara, dan Rembang menjadi satu bagian," kata Doddy dihadapan masyarakat Demak. Doddy menyebut, pemerintah telah mulai melakukan berbagai penanganan darurat, termasuk normalisasi Sungai Dombo, serta mengerahkan 4 unit ekskavator dan 10 unit pompa mobile di beberapa titik rawan rob di Sayung dan sekitarnya. Sehingga, diharapkan melalui acara doa bersama yang digelar PCNU Kabupaten Demak dapat menyelesaikan persoalan tersebut. "Kita semua tentu berharap melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh warga Demak dan berbagai ikhtiar baik melalui lahir dan batin. Ikhtiar lahir dengan pembangunan fisik seperti tanggul laut Giant Sea Wall yang sudah disampaikan Bapak Presiden Prabowo atau dengan batin melalui doa,&rdquo; ujarnya. Sementara, Wakil Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), Hasan Fatoni, mendukung langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir rob di Kabupaten Demak. Ia menekankan, perluanya sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. &ldquo;Bekerja saling kolaborasi menghasilkan satu rumusan dan kerja konkret bisa kita lihat. Tidak usah menghiraukan yang tidak penting,&rdquo; ucap Hasan Fatoni. Menurutnya, peran serta masyarakat penting dalam kemajuan daerah. Karena itu, dirinya akan mewakafkan diri untuk bersama-sama membenahi persoalan di Demak. &ldquo;Atas dasar Kecintaan Kampung Kelahiran dan bersatu padu untuk saling mendukung menghibahkan waktunya bagi Demak dan sesama bagi warga Demak,&rdquo; papar Hasan. Senada, Ketua Dewan Pembina Paguyuban Demak Bintoro Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Hartomo, mengamini bahwa banjir rob itu terjadi karena naiknya air laut ke daratan. Sebab, wilayah daratan di pesisir pantai lebih rendah. "Ada beberapa cara menyelesaikan banjir rob, yaitu diantara dengan mengosongkan daerah itu dan memindahkan penduduknya ke daerah yang dataran lebih tinggi. Atau dengan membuat bendungan laut (seperti negara Belanda), hanya dengan cara itu yang bisa di lakukan," papar Hartomo. Lebih lanjut, ia mendukung rencana pemerintah untuk membangun tanggul laut dalam mengantisipasi terjadinya banjir rob. "Maka solusi terbaik di buat bendungan laut, tetapi kalau itu merupakan daerah pemukiman biasa, maka yang paling rendahkan cost nya adalah pindahkan secara massal penghuninya," pungkasnya.

Menteri PU Doddy Hanggodo mengumumkan rencana pembangunan tanggul laut untuk mengatasi banjir rob di Demak, didukung oleh masyarakat.

Menteri PU Doddy Hanggodo Sebut Akan Bangun Tanggul Laut untuk Selesaikan Banjir Rob Demak, Masyarakat Beri Dukungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/8vw4tXhauXdhTgLekrdQUyu18Yrw1tTNeSUTODf5-2237450008.jpg" alt="Giant Sea Wall atau tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Jawa. (Kementerian PU)." width="100%">
<figcaption>Giant Sea Wall atau tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Jawa. (Kementerian PU).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akhirnya proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut berlanjut. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut akan secara serius dilaksanakan pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek Giant Sea Wall menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem. Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan bahwa pembangunan Giant Sea Wall akan terlaksana. "Insyaallah itu akan terlaksana. Tapi mohon bersabar karena kami anggarannya dari waktu ke waktu juga sangat terbatas dan ada prioritas sana-sini, tapi bukan berarti kami diam, tidak. Insyaallah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob," terangnya. Perhatian Presiden Prabowo terhadap penanganan rob pantai utara Jawa terbukti cukup besar. Bahkan, sudah dicanangkan dalam visi dan misi Presiden Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden periode 2024-2029. Diketahui bahwa rob ini sudah lama karena memang kondisi dunia sedang begini, suhu dunia sedang naik, perubahan iklim, dan penurunan tanah sehingga terjadi rob. "Oleh karena itu, setelah dilantik Presiden Prabowo langsung menginstruksikan kepada para menteri untuk memikirkan Giant Sea Wall dari Banten hingga Gresik," terang Menteri Dody. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai upaya melindungi wilayah pesisir Pantai Utara Jawa dari Jakarta sampai Semarang, termasuk Demak. "Pembentukan Badan Otorita penting agar pembangunan Giant Sea Wall di Pantura bisa terlaksana secara berkelanjutan," paparnya. Pembentukan badan otorita tersebut merupakan salah satu langkah konkret Presiden. Pernyataan Presiden empat hari lalu di hadapan publik bahwa Pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai upaya sistemik dan terintegrasi dalam melindungi wilayah pesisir dari Jakarta hingga Semarang, termasuk Demak. "Karena kalau kita bicara rob, tidak hanya Jakarta karena penurunan tanah, tidak hanya Semarang, tetapi sepanjang pantai utara dengan prioritas Jakarta dan Semarang. Kalau bicara Semarang otomatis Demak, Jepara, dan Rembang menjadi satu bagian," jelasnya. Menteri Dody menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai penanganan darurat, termasuk normalisasi Sungai Dombo, serta mengerahkan 4 unit ekskavator dan 10 unit pompa mobile di beberapa titik rawan rob di Sayung dan sekitarnya. "Selain itu, sejumlah sungai lain di wilayah Sayung dan sekitarnya juga masuk dalam program normalisasi. Kami juga koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penataan ruang di wilayah hulu, supaya aliran airnya bisa lebih terkendali dan tidak memperparah banjir di bawah," terangnya.

Menteri Dody Hanggodo memastikan proyek Giant Sea Wall akan dilanjutkan di era Presiden Prabowo untuk melindungi dari ancaman.

Tertunda Puluhan Tahun, Menteri Dody Pastikan di Era Presiden Prabowo Proyek Tanggul Laut Pantura Dilanjutkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/pu-hanggodo-4028232214.jpg" alt="Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah pusat tengah menyiapkan pembangunan tanggul laut sepanjang 20 KM guna mengatasi rob Jateng. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah pusat tengah menyiapkan pembangunan tanggul laut sepanjang 20 KM guna mengatasi rob Jateng. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa pemerintah pusat tengah menyiapkan pembangunan tanggul laut sepanjang 20 kilometer (KM) untuk menanggulangi rob di pesisir Jawa Tengah, termasuk di Sayung, Kabupaten Demak.&nbsp;"Pak Prabowo menyampaikan di forum Internasional Conference Indonesia. Hari Kamis lalu disampaikan akan dibentuk Badan Otorita khusus untuk menangani tanggul sepanjang Pantura Jawa," katanya, dikutip dari Antara, Minggu (15/6). Hal tersebut disampaikan di sela mengikuti istigosah kemanusiaan menyikapi rob di Sayung yang digelar oleh PCNU Kabupaten Demak, dan diikuti ribuan orang.&nbsp;Menurut dia, badan otoritas khusus juga sedang disiapkan pemerintah untuk mengatasi rob yang menjadi permasalahan bagi masyarakat di pesisir Jawa. Ia menyebutkan ada beberapa daerah di Jateng yang terdampak rob, seperti Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Demak, dan Jepara.&nbsp;"Kalau bicara rob, tidak hanya bicara Jakarta yang memang ada penurunan tanah, tidak hanya bicara Semarang, Pekalongan, Jawa Tengah, Jepara. Ada penurunan tanah sepanjang Pantura Jawa," katanya. Rencana tanggul laut, kata dia, sudah menjadi perhatian sejak sebelum Prabowo terpilih sebagai Presiden, dan salah satu prioritas awal pemerintahan adalah proyek tanggul laut raksasa yang mencakup Banten hingga Gresik, Jawa Timur.&nbsp;Diakuinya, proyek tanggul laut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk investor asing untuk mendukung pendanaan dan teknologi. "Kita harus akui APBN juga sangat-sangat terbatas, karenanya tidak hanya kita perlu 'partner' dari sisi pendanaan tapi juga dari sisi teknologi. Karena negara-negara besar, seperti China atau Belanda itu semua menawarkan modal dan teknologi," katanya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen membenarkan adanya rencana memperpanjang tanggul laut di pesisir Jateng dari semula 10 km menjadi 20 km.&nbsp;Angka itu, kata dia, di luar "giant sea wall" sepanjang 6,7 km yang sudah terintegrasi dengan Tol Semarang-Demak Seksi I (Kaligawe-Sayung Demak). "Penambahan tanggul laut 20 km, dari Demak hingga Jepara. Kami rapat juga dengan sivitas akademisi untuk memaparkan permasalahan banjir dan rob ini," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.&nbsp; Dalam rapat bersama kalangan kampus sebelumnya, ia mengatakan bahwa penanganan banjir dan rob ternyata tak boleh berfokus di titik Kecamatan Sayung saja, tapi harus menyeluruh.&nbsp;Sembari menunggu penanganan jangka panjang berupa tanggul laut dari pemerintah pusat, kata dia, Pemerintah Provinsi Jateng juga melakukan intervensi jangka pendek dan menengah.&nbsp;Upaya-upaya itu, di antaranya pengerukan sedimentasi sungai, pompanisasi, layanan kesehatan gratis melalui program Speling, bantuan pangan, hingga penanaman mangrove.

Pemerintah siapkan pembangunan tanggul laut 20 KM di pesisir Jawa Tengah untuk atasi rob yang mengganggu masyarakat.

Atasi Rob Jateng yang jadi Bencana Menahun, Pemerintah Siapkan Pembangunan Tanggul Laut 20 KM dari Demak hingga Jepara