<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/21/WhatsApp-Image-2023-10-21-at-114328-3604552447.jpeg" alt="Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kondisi keuangan yang sehat memberikan peran penting terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk sektor kesehatan." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kondisi keuangan yang sehat memberikan peran penting terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk sektor kesehatan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kondisi keuangan yang sehat memberikan peran penting terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk sektor kesehatan. Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 yang lalu telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia.</p> <p>Dirinya menjelaskan, pandemi Covid-19 telah menjadi perhatian dunia. Ia melihat kondisi tersebut bukan hanya mengancam kesehatan manusia namun juga berdampak kepada sektor sosial, ekonomi hingga keuangan. Dengan demikian, dirinya merasa perlu adanya respons yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.</p> <p>&ldquo;Beralihnya pandemi ke endemi bukan berarti persoalannya berakhir. Meski kini sudah menjadi endemi, yang harus dilihat adalah apa yang akan terjadi ke depan dan memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat,&rdquo; kata Sri Mulyani.</p> <p>Sri Mulyani menjelaskan, sektor kesehatan di Indonesia harus menjadi persoalan utama. Upaya transformasi sistem kesehatan nasional yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan RI harus bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, untuk melaksanakan upaya transformasi kesehatan nasional, Indonesia juga harus bisa belajar dari negara-negara lain.</p> <p>&ldquo;Kita tidak boleh menutup diri dan perlu belajar dengan membandingkan dengan negara lain menyangkut sistem<br />kesehatan di Indonesia. Dengan demikian, nantinya upaya tersebut bisa menguatkan sistem layanan di puskesmas, rumah sakit daerah maupun pusat,&rdquo; jelas Sri Mulyani.</p> <p>Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa di tahun 2024 mendatang, sektor kesehatan akan tetap jadi prioritas. Tak lupa, dirinya juga berterima kasih kepada seluruh asosiasi yang bergerak di bidang kesehatan yang sudah bekerja keras untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan fokus untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia.</p> <p>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyebut kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) yang sehat menjadi alasan kuat BPJS Kesehatan melakukan upaya transformasi mutu layanan. Menurutnya, saat ini pengelolaan DJS Kesehatan telah mencapai titik optimal.</p> <p>Salah satu bukti nyata adalah pertumbuhan luar biasa dari hasil investasi DJS Kesehatan. Pada tahun 2022, hasil investasi mencapai Rp 2,89 triliun, naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,42 triliun pada tahun 2021. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa strategi penempatan DJS Kesehatan dalam instrumen investasi yang aman telah membuahkan hasil yang signifikan.</p> <p>Surplus aset DJS juga turut dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. Upaya ini mencakup perluasan skrining penyakit, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan fasilitas kesehatan melalui kerja sama dan peningkatan kapasitas faskes.</p> <p>"Saat ini, BPJS Kesehatan tengah menggaungkan trasformasi mutu layanan. Ini kita lakukan agar pelayanan di fasilitas kesehatan bisa Mudah, Cepat dan Setara. Harapannya, upaya ini juga didukung oleh seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit,&rdquo; kata Ghufron.</p> <p>Dirinya mengatakan, kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit saat ini sudah terjalin sangat baik. Menurutnya, poin kerja sama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama mengutamakan kemudahan akses bagi peserta.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, berbagai inovasi layanan juga dihadirkan yang bisa dimanfaatkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Kini, peserta sudah bisa mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Terbaru, BPJS Kesehatan menghadirkan inivasi berbasis digital melalui i-Care JKN.</p> <p>Sistem ini memungkinkan petugas medis untuk dengan mudah melacak riwayat pelayanan kesehatan peserta dalam satu tahun terakhir. Inovasi ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi antar dokter, tetapi juga memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang lebih komprehensif kepada peserta.</p> <p>&ldquo;Dengan strategi ini, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Transformasi mutu layanan dan pemanfaatan teknologi adalah langkah progresif dalam memajukan sistem kesehatan nasional,&rdquo; sebut Ghufron.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, hadir pula anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Asih Eka Putri dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Luigi.</p>

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 yang lalu telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia.

Keuangan yang Sehat, Kunci Hadirkan Layanan Kesehatan Semakin Hebat

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/WhatsApp-Image-2023-10-10-at-210921-2751990959.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, sebagai Ketua TC Health ISSA pada seminar bertajuk Improving Health Insurance Systems, Coverage and Service Quality." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, sebagai Ketua TC Health ISSA pada seminar bertajuk Improving Health Insurance Systems, Coverage and Service Quality.</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Saat ini sejumlah negara tengah mengupayakan cakupan kesehatan semesta atau <em>universal health coverage</em> (UHC) bagi penduduknya. Peran sistem jaminan sosial kesehatan berskala nasional yang diterapkan di masing-masing negara mengambil peran penting untuk memastikan kualitas layanan dan memastikan akses kesehatan yang setara bagi warga negara.</p> <p>Hal itu menjadi fokus <em>The ISSA Technical Seminar</em> bertajuk <em>Improving Health Insurance Systems, Coverage and Service Quality</em> yang diselenggarakan ISSA Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC Health) dan ISSA Liaison Office for East Asia National Health Insurance Service, berkolaborasi dengan National Health Insurance Service (NHIS), Korea Selatan.</p> <p>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, sebagai Ketua TC Health ISSA (Komisi Kesehatan) mengungkapkan, dalam perjalanan sebuah negara mencapai UHC membutuhkan komitmen politik yang kuat terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi warga negara. Dirut juga menyorot bagaimana komitmen tersebut harus jelas diamanatkan dalam konstitusi atau perundangan tertinggi dalam sebuah negara.</p> <p>Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, menurut dia, sistem jaminan sosial kesehatan merupakan sebuah <em>mandatory </em>yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya diejawantahkan melalui Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.</p> <p>&rdquo;Hampir 1 dekade Indonesia implementasi Program JKN, tentu tidak sedikit menemui sejumlah tantangan. Di awal implementasi pada 2014-2021 bisa dikatakan merupakan sebuah proses transformasi dan adaptasi dalam penerapan sistem pembiayaan sambil terus memperluas cakupan kepesertaan. Apalagi program ini menawarkan akses layanan kesehatan yang luas dan komprehensif. Kini pada 2021-2026 program ini akan terus beradaptasi khususnya dalam mencapai tujuan peningkatan mutu layanan serta mengukuhkan BPJS Kesehatan menjadi organisasi yang andal,&rdquo; kata Ghufron, Selasa (10/10).</p> <p>Sebagai ketua TC Health, Ghufron juga menyoroti bagaimana sebuah negara harus senantiasa adaptif dan terus berinovasi agar jaminan kesehatan bagi warga negara dapat terpenuhi. Kehadiran Program JKN secara signifikan meningkatkan akses layanan kesehatan melalui perluasan kerja sama dengan fasilitas kesehatan. Walaupun perkembangan kerja sama fasilitas kesehatan terus meningkat namun rasio terhadap pemenuhan dokter dan kebutuhan pasien masih belum memenuhi target WHO. Per April 2023, rasio dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap masyarakat sebesar 1:6.526 atau 0,15:1000, sementara menurut standar WHO adalah 1:1000.</p> <p>&rdquo;Ditambah Indonesia merupakan wilayah kepulauan dan dengan jumlah penduduk mencapai <u>+</u> 275 juta jiwa. Melihat kondisi tersebut, BPJS Kesehatan harus terus beradaptasi mengembangkan berbagai inovasi agar peserta dapat tetap terlayani dengan baik. Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS),&rdquo; papar Ghufron.</p> <p>&rdquo;Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif,&rdquo; tegas Ghufron.</p> <p>Ghufron mencontohkan, saat ini Program JKN telah memiliki ekosistem JKN yang kuat dan saling terhubung melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis digitalisasi. Inovasi layanan kesehatan berbasis digitalpun terus bertumbuh, misalnya aplikasi Mobile JKN yang terus menerus mengembangkan fitur layanan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Terbaru, terdapat inovasi i-Care JKN untuk mengadaptasi dan memudahkan kebutuhan informasi dokter tentang riwayat kesehatan pasien.</p> <p>Menjawab tantangan keberlangsungan program, penyelenggara jaminan sosial juga harus adaptif dalam mengembangkan inovasi pembiayaan. Terlebih, saat ini pembiayaan kesehatan akan makin banyak tergerus akibat penyakit kronis tidak menular yang berbiaya katastropik, adanya penuaan populasi yang memiliki risiko kesehatan, serta antisipasi terhadap penyakit-penyakit akibat perubahan alam dan lingkungan hidup.</p> <p class="class-paragraph">Penyelenggara jaminan sosial harus senantiasa berinovasi dalam hal memastikan pembiayaan layanan kesehanan dapat terus terpenuhi. Di Indonesia, BPJS Kesehatan memberikan kemudahan dan perluasan akses pembayaran iuran, mengembangkan program rehabilitasi iuran bagi peserta yang bermasalah dengan <em>ability to pay</em> serta terus melakukan edukasi untuk menjawab tantangan <em>willingness to pay. </em></p> <p>&rdquo;Kami juga meningkatkan efektivitas pembiayaan melalui sistem kapitasi berbasis kinerja pada FKTP, pemberian uang muka pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, kami juga mengembangkan model pembiayaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan melalui <em>Supply Infrastructur Financing </em>&nbsp;yang bekerja sama dengan mitra perbankan,&rdquo; tambah Ghufron.</p> <p>ISSA adalah asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 160 negara di dunia dan mempercayakan Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan sebagai salah satu Ketua Komisi Teknis (Technical Commission) ISSA dari 13 Komisi Teknis yang dibentuk. Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) terdiri dari negara Algeria, Argentina, Belgia, Perancis, Gabon, Georgia, Hungaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea, Peru, Rusia, Rwanda, Turki, dan Uruguay.</p>

Sistem jaminan sosial kesehatan berskala nasional ambil peran penting pastikan kualitas layanan dan akses kesehatan yang setara bagi warga

Inovasi yang Adaptif Wujudkan Capaian UHC di Indonesia 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/BPJS-13-2030139387.jpg" alt="Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengunjungi Moch Fajri Rifana (27) peserta JKN asal Pedurenan, Kota Tangerang yang menderita obesitas, Senin (12/06).  (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengunjungi Moch Fajri Rifana (27) peserta JKN asal Pedurenan, Kota Tangerang yang menderita obesitas, Senin (12/06).  (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengunjungi Moch Fajri Rifana (27) peserta JKN asal Pedurenan, Kota Tangerang yang menderita obesitas, Senin (12/06). Dalam kunjungannya tersebut, Ghufron ingin memastikan bahwa seluruh pengobatan yang dijalani Fajri dijamin sepenuhnya oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan hak dan indikasi medis.</p> <p>&ldquo;Kami memastikan bahwa pasien telah dilayani dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Untuk Fajri, saat ini merupakan peserta JKN terdaftar aktif dari segmen mandiri. Tentunya perawatan sesuai indikasi medis saat ini tengah dilakukan oleh pihak RSCM Jakarta yang sebelumnya dirujuk dari RSUD Tanggerang, dijamin oleh BPJS Kesehatan,&rdquo; ungkap Ghufron dalam kunjungannya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta.</p> <p>Ghufron mengatakan, saat ini Fajri terdaftar sebagai peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 2. Dengan terdaftarnya sebagai peserta JKN, pihak keluarga sudah tidak perlu khawatir terhadap biaya pengobatan, karena seluruh biaya pengobatannya ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan.</p> <p>Pada kesempatan tersebut, Ghufron juga ingin memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Fajri diberikan secara maksimal sesuai haknya. Menurutnya, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya peserta JKN tanpa adanya perbedaan layanan.</p> <p>"Saat ini kami tengah melakukan transformasi mutu layanan. Peningkatan mutu layanan tentu menjadi fokus kami kepada peserta JKN. Harapannya melalui berbagai inovasi yang dihadirkan, bisa menciptakan wajah baru pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat dan setara, sehingga seluruh peserta JKN bisa merasakan pelayanan yang optimal," kata Ghufron.</p> <p>Ghufron berharap, dengan seluruh rangkaian pengobatan yang dipantau ketat oleh pihak rumah sakit, berat badan Fajri dapat kembali normal sehingga dirinya bisa beraktivitas seperti sedia kala.</p> <p>Pada kesempatan tersebut, Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Lies Dina Liastuti mengungkapkan pihaknya tengah berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Fajri. Ia menjelaskan, saat ini Fajri tengah menjalani rangkaian perawatan untuk mengurangi bobot badan yang dimiliki.</p> <p>Lies menjelaskan, saat ini Fajri tengah menjalani perawatan di ruangan isolasi lantai 1 Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan pemantauan yang intensif. Pihaknya akan terus memantau kondisi Fajri, sehingga mengetahui langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk membuat kondisi berat badannya stabil.</p> <p>&ldquo;RS Cipto Mangunkusumo Jakarta saat ini melakukan pelayanan kesehatan telah sesuai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Untuk prosedur dalam menangani pasien khususnya untuk pasien Fajri tentunya akan kita maksimalkan, terlebih dengan kondisi unik ini kami akan lebih fokus dalam pemantauan dan melakukan tindakan sesuai dengan indikasi medis dari pasien,&rdquo; ujar Lies.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Sally Aman Nasution mengatakan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi yang dihadapi oleh Fajri. Sally mengatakan faktor obesitas merupakan pemicu utama dari beberapa komplikasi penyakit yang diderita oleh Fajri. <br /> <br />Sebagai informasi, Fajri saat ini sedang menjalani perawatan dari beberapa komplikasi penyakit akibat dari obesitas tubuhnya yang mencapai hampir 300 kilogram. Kondisi Fajri saat ini hanya dapat terbaring di tempat tidur dan tidak dapat kemana-mana sendiri sejak Mei 2023 sampai akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanggerang.</p> <p>Saat ini, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta juga telah menyiapkan gedung khusus untuk pemberian layanan bagi peserta JKN. Diharapkan dengan adanya penambahan fasilitas di rumah sakit, pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN dapat lebih maksimal.</p>

BPJS Kesehatan memastikan seluruh pengobatan Fajri yang menderita obesitas ditanggung program JKN sesuai dengan hak dan indikasi medis.

Dirut BPJS Kesehatan Pastikan Pengobatan Fajri Dijamin Program JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/NURUL-GUFRON-1377283102.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan terimakasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan gugatannya terkait masa jabatan Pimpinan KPK. Sebab, MK mengabulkan judicial review (JR) terkait masa jabatan Pimpinan KPK yang semula empat tahun menjadi lima tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai pemohon saya menyampaikan alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, karena MK telah memutuskan menerima seluruh permohonan JR saya. Tak lupa saya sampaikan terimakasih kepada majelis hakim MK yang telah memutus menerima permohon JR saya," kata Ghufron dikonfirmasi, Kamis (25/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, putusan itu merupakan bukti kemewahan dari nilai demokrasi. Sehingga, masa jabatan KPK direvisi dari empat tahun menjadi lima tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Juga kepada segenap masyarakat yang telah memperhatikan dan turut memberikan pandangan baik yang pro maupun kontra ini lah bukti kemewahan berdemokrasi dalam koridor konstitusi yang harus kita jaga dan rawat selalu, ini bukti bahwa ketidaksetujuan dan prokontra adalah sahabat dalam proses pencarian keadilan dalam negara berkonstitusi UUD 1945," tegas Ghufron.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan uji materi judicial review (JR) terkait masa jabatan Pimpinan KPK dari empat tahun, menjadi lima tahun dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Permohonan uji materi terkait masa jabatan Pimpinan KPK itu diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi 'Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan pimpinan atau anggota lembaga lainnya dinilai telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan diskriminatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama lima tahun," ucap Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menilai, jika masa jabatan pimpinan KPK hanya empat tahun, maka DPR mempunyai kewenangan untuk memilih pimpinan KPK sebanyak dua kali. Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi independensi KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kewenangan DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak dua kali dalam periode masa jabatan kepemimpinannya, berpotensi tidak hanya mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan," pungkas Arief.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

MK mengabulkan gugatan uji materi judicial review (JR) terkait masa jabatan Pimpinan KPK dari empat tahun, menjadi lima tahun.

Masa Jabatannya Diperpanjang Jadi 5 Tahun, Pimpinan KPK: Terimakasih MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/BPJS-06-2650620117.jpg" alt="irektur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>irektur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengungkapkan masih ada runah sakit yang melakukan pelaporan keuangan palsu atau fraud. Hal itu membuat pihaknya tetap membayarkan uang miliaran rupiah meski tak ada pasien BPJS yang diurus rumah sakit itu.</p> <div dir="auto">"Ada nih di sebuah rumah sakit itu sampai miliaran (tagihannya) tidak ada pasiennya, tapi sampai miliaran (tagihannya)," ujar Ghufron kepada wartawan, Kamis (7/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia tak merincikan rumah sakit apa dan di mana yang melakukan praktik curang semacam itu. Ia mengakui bahwa kejadian tersebut memang masih terjadi di beberapa rumah sakit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu diketahui, kata Ghufron, setelah pihaknya membuat sistem khusus yang dapat mendeteksi kecurangan tersebut. "Kita sudah bikin sistemnya karena ini baru ya, tentu belum optimal, tetapi sudah beberapa kita bisa menangkap ada fraud segala macem," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sistem anti fraudnya ini mulai bekerja termasuk bekerja sama dengan unit <em>union anti-fraud</em>, <em>anti-corruption,"</em> sambung Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk beberapa rumah sakit yang telah terdeteksi telah melakukan fraud atau kecurangan tersebut, pihaknya mengklaim, telah memberi peringatan. Pihaknya bahkan tidak memperpanjang kerja sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita BPJS tuh biasanya kalau memang (ada RS) berbuat curang atau apa, ya kita tidak perpanjang atau kita kasih peringatan, atau SP kita tidak perpanjang," pungkas Ghufron.</div>

"Kita BPJS tuh biasanya kalau memang (ada RS) berbuat curang atau apa, ya kita tidak perpanjang atau kita kasih peringatan," katanya.

Dirut BPJS Kesehatan Akui Masih Banyak RS Curang, Jumlah Pasien yang Dilaporkan 'Gaib'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/upload-ida-151633227-3692842460.jpeg" alt="Kedatangan Ida Dayak yang disambut ribuan pasien yang sudah menunggu sejak lama di Madivif I Kostrad Cilodong." width="100%">
<figcaption>Kedatangan Ida Dayak yang disambut ribuan pasien yang sudah menunggu sejak lama di Madivif I Kostrad Cilodong.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyebut, maraknya masyarakat yang memilih pengobatan tradisional karena masyarakat tak kritis. Sebab Ghufron menyebutkan pengobatan yang benar harus berdasarkan evidence-based medicine atau bukti medis.</p> <div dir="auto">"Kalau di kedokteran yang penting ada evidence medicine. Jadi ada buktinya bukan sulap bimsalabim," katanya kepada wartawan, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dulu ingat enggak Ponari? Semua orang ke sana bahkan sampai ada yang meninggal segala macam. Artinya ya itu masyarakat kita terlalu kurang kritis dan kurang logis, gitu. Itu harus ditingkatkan kelogisan, kekritisan," sambung Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia mengatakan bahwa saat ini pelayanan kesehatan modern sudah banyak di-cover oleh BPJS Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Misalnya peserta BPJS yang ingin berobat tak perlu lagi membawa foto copy BPJS. Peserta hanya perlu membawa KTP jika ingin menikmati layanan kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak perlu foto copy, enggak perlu pakai, KTP saja bisa. antre dari rumah saja bisa," agulnya.&nbsp;</div> <div dir="auto"><br /> <div dir="auto">Lebih jauh, ia memastikan pihaknya juga menanggung atau meng-cover pengobatan penyakit tulang. Hal itu disampaikan Ghufron setelah viral pengobatan alternatif Ida Dayak yang disebut ampuh atasi patah tulang.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menanggung apapun. Ini luar biasa ini, apapun (ditanggung) asal secara medis itu ada indikasinya. Artinya tidak ngarang sendiri kalau ngarang sendiri ya enggak masuk," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, praktik pengobatan tradisional yang di lakukan Ida Dayak ramai di media sosial. Lantaran hal itu, rencana pengobatan yang akan dilaksanakan dua hari pada 3-4 April 2023 tersebut terpaksa batal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya menunggu dari pagi, para calon pasien tersebut rela menginap di lokasi tersebut demi bisa mendapatkan pengobatan dari seorang Ida Dayak yang tengah viral di media sosial.</div> </div> </div>

"Dulu ingat enggak Ponari? Semua orang ke sana, sampai ada yang meninggal segala macam. Artinya ya itu masyarakat kita terlalu kurang logis"

Ida Dayak Viral, Dirut BPJS: Pengobatan Tradisional Marak Karena Masyarakat Indonesia Kurang Logis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BPJS-KESEHATAN-0103.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Rabu (01/03)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Rabu (01/03).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Obesitas menjadi salah satu penyebab meningkatnya faktor risiko penyakit tidak menular pada seseorang. Dengan begitu, dibutuhkan upaya promotif preventif untuk mencegah terjadinya obesitas. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Rabu (01/03).<br /> <br /> “Salah satu penyebab terjadinya obesitas adalah tingkat konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang kian meningkat. Idealnya, batasan aman konsumsi gula untuk orang dewasa maksimal 25-36 gram per hari, anak dalam masa MPASI sebesar 5% dari total kalori harian, dan anak yang lebih besar yaitu 25 gram per hari. Namun, sebagian besar MBDK yang beredar di pasaran untuk anak-anak memiliki kandungan gula lebih dari 25 gram,” ungkap Ghufron.<br /> <br /> Ghufron menyebut, konsumsi MBDK yang berlebihan dapat menimbulkan risiko jangka pendek yang mengganggu metabolism tubuh yang bisa menyebabkan cepat mengantuk. Selain itu, konsumsi MBDK yang berlebihan juga mengakibatkan gangguan pada pencernaan, penyakit jantung, terjadi gangguan terhadap pembuluh darah otak, diabetes, alzheimer, demensia hingga berisiko terkena penyakit kanker.<br /> <br /> “Menurut survei yang dilakukan Riskesdas 2018, 61,27% penduduk Indonesia usia tiga tahun ke atas mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali per hari. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko obesitas pada usia dini. Untuk itu, perlu upaya membangun kesadaran masyarakat melalui promotif preventif tentang bahaya konsumsi MBDK dengan melakukan promosi kesehatan hingga skrining riwayat kesehatan,” tambah Ghufron.<br /> <br /> Ia menambahkan, upaya promosi kesehatan dapat dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui sosialisasi pola hidup sehat, hingga pemasangan informasi melalui banner hingga pembuatan konten di media sosial. Kemudian, sinergi dengan para pemangku kepentingan juga dianggap mampu menciptakan masyarakat yang sehat melalui olahraga bersama.<br /> <br /> “BPJS Kesehatan juga memudahkan peserta dalam melakukan skrining riwayat kesehatan melalui berbagai kanal. Skrining ini pun hanya dilakukan minimal sekali setiap tahun dan dapat diikuti oleh seluruh peserta JKN khususnya yang berusia ≥ 15 tahun. Nanti setiap tahun, peserta dapat melakukan skrining ulang sehingga kondisi kesehatan peserta dapat terus kami pantau,” tambah Ghufron.<br /> <br /> Ghufron mengungkapkan, tindak lanjut dari hasil skrining kesehatan oleh FKTP sangat penting dilakukan untuk mencegah keberlanjutan dari penyakit yang terdeteksi dan menjamin kualitas hidup peserta JKN. Untuk itu, dirinya berharap dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pencegahan dan penanganan obesitas di Indonesia termasuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi MBDK secara berlebihan.<br /> <br /> Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Repubklik Indonesia, Eva Susanti mengatakan penyakit obesitas dapat memberikan risiko terhadap timbulnya penyakit jantung diabetes dan penyakit ginjal. Namun ia menyebut, pihaknya telah menyusun strategi dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit obesitas di Indonesia yang termasuk ke dalam Gerakan Lawan Obesitas (GENTAS).<br /> <br /> Sesuai dengan Permenkes No. 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM, strategi yang dilakukan dengan melakukan promosi kesehatan yang dibuktikan dengan menyediakan sarana olahraga, penerapan pola hidup sehat, deteksi dini dan proses tindak lanjut sedini mungkin. Kemudian, bagi masyarakat yang sudah mengidap obesitas, dapat dilakukan dengan terapi obesitas berupa diet, melakukan aktifitas fisik, mengubah pola perilaku hingga pendekatan medis.<br /> <br /> Selain itu, Analis Kebijakan Pertama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febri Ardian Pangestu mengatakan salah satu upaya untuk mengendalikan penyakit obesitas di Indonesia yaitu dengan pengendalian konsumsi MDBK dengan penetapan cukai terhadap produk yang diperjualbelikan. Ia menjelaskan, tujuan pengenaan cukai minuman pemanis dalam kemasan adalah ingin menitikfokuskan terhadap konsumen dan produsen.<br /> <br /> “Pengenaan cukai berfungsi untuk mengharmoniskan harga jual beli barang dengan harga risiko dan harga jual barang. Pengenaan cukai ini juga diharapkan bisa menekankan bagi produsen untuk berupaya memformulasikan produknya dan bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian, bagi konsumen diharapkan bisa menyadarkan agar dapat memilih makanan dan minuman yang tidak berpotensi menimbulkan penyakit,” kata Febry.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi mengatakan PTM saat ini menjadi beban biaya terbesar bagi BPJS Kesehatan. Ia berpendapat bahwa tingginya angka konsumsi MBDK juga sudah menjadi persoalan yang perlu penanganan khusus, karena konsumsi MBDK menjadi salah satu penyebab utama dari PTM, salah satunya obesitas.<br /> <br /> Tulus menilai, pengenaan cukai terhadap MBDK menjadi salah satu solusi untuk melindungi dan mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat. Untuk itu, upaya pemerintah dalam melakukan percepatan penetapan cukai pada MBDK harus dilakukan, sehingga harapannya pengendalian konsumsi MBDK akan meningkatkan konsumsi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Upaya Promotif dan Preventif Bantu Pengendalian Penyakit Obesitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BPJS-15-A.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat menjadi pengajar di Best Practice Sharing (BPS) di depan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanna" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat menjadi pengajar di Best Practice Sharing (BPS) di depan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanna</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com –</strong> BPJS Kesehatan memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai untuk mengembangkan kompetensinya demi bisa menjawab tantangan yang ada di dalam organisasi. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyebut untuk mendukung dalam mencapai di puncak peta karir, Duta BPJS Kesehatan diharuskan memiliki perencanaan yang baik untuk mencapai suatu tujuan selama berkarir.<br /> <br /> Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi pengajar di Best Practice Sharing (BPS) di depan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Senin (15/08).<br /> <br /> “Dalam proses pengembangan, Duta BPJS Kesehatan didorong untuk mampu melakukan identifikasi hingga menyusun strategi demi membantu dalam mengetahui berbagai langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan karir utama. Apabila rencana pengembangan karir sudah ditentukan, nantinya kompetensi Duta BPJS Kesehatan akan dikembangkan melalui Individual Development Plan (IDP),” ungkap Ghufron.<br /> <br /> Dalam membantu pengembangan karir pegawai, Ghufron menjelaskan harus terdapat keseimbangan antara kebutuhan organisasi dengan kemampuan seluruh pekerjanya. Artinya, organisasi juga harus bisa mengembangkan kompetensi, nilai hingga minat untuk membantu para pegawainya mencapai puncak karir yang sudah ditentukan.<br /> <br /> "Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sistem manajemen karir secara adil, objektif dan transparan dalam membantu pengembangan peta karir para pegawainya. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh pegawai, baik laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam berkarir dan mencapai puncak karir yang ditentukan," tambah Ghufron.<br /> <br /> Menurut Ghufron, organisasi perlu menciptakan ruang bagi para pegawai untuk bisa mengasah kemampuannya demi menghadirkan SDM yang handal, kredibel dan profesional serta memiliki etos kerja yang tinggi.<br /> <br /> “Pada dasarnya, BPJS Kesehatan terbuka bagi seluruh duta untuk bersama-sama menggali lebih jauh terhadap kompetensi yang dimiliki dan kami sudah memberikan wadah untuk mendukung dalam pencapaian puncak karir yang dikehendaki. Harapannya, seluruh duta dapat memanfaatkan peluang ini untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk membantu mencapai tujuan organisasi," tambah Ghufron.

Resep Dirut BPJS Kesehatan, Strategi Jitu Capai Puncak Karir

Ghufron Mukti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ghufron Mukti

Berita Terkini