<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/IMG-20250816-WA00471_edit_35961366786699_resize_93-2472363244.jpg" alt="GGA resmi hadir di Indonesia untuk penetrasi terkait kebutuhan kendaraan listrik." width="100%">
<figcaption>GGA resmi hadir di Indonesia untuk penetrasi terkait kebutuhan kendaraan listrik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Green Gold Asia (GGA) yang melihat Indonesia sebagai negara yang potensial dalam transformasi energi dan transportasi mulai turut andil ambil bagian. GGA resmi hadir sebagai platform ekosistem mobilitas hijau terintegrasi yang siap mendukung percepatan transisi menuju transportasi ramah lingkungan di tanah air. Menggabungkan mobilitas listrik terjangkau, peluang kepemilikan usaha, dan solusi pengisian daya nasional dalam satu aplikasi. Mulai dari kendaraan listrik roda 2, 3, dan 4 untuk penumpang maupun komersial, stasiun pengisian daya, jaringan tukar baterai, hingga solusi tenaga surya. Kehadiran GGA memudahkan masyarakat beralih ke mobilitas ramah lingkungan, sekaligus menciptakan peluang usaha yang menguntungkan bagi individu, mitra, dan investor. Kepemilikan EV Terjangkau Melalui aplikasi Green Gold Asia, masyarakat dapat melakukan pembeli motor listrik mulai dari Rp 30 juta dan mobil listrik dengan harga kompetitif berkat model operasional GGA yang hingga 95% lebih hemat dibanding praktik pasar. Bahkan perusahaan asal Singapura ini memberikan kesempatan untuk bergabung dalam program bagi hasil penjualan hanya dengan modal USD 2.000, untuk ikut memiliki operasional penjualan EV dan memperoleh penghasilan pasif. Leonard Ho, Founder Green Gold Asia, menjelaskan bahwa Green Gold Asia dibangun untuk mendemokratisasi akses terhadap kendaraan listrik dan peluang usaha yang menyertainya. "Platform kami menyatukan rantai pasok, layanan purna jual, pembiayaan, dan infrastruktur pengisian daya sehingga siapa pun dari konsumen hingga pengusaha bisa menjadi bagian dari masa depan mobilitas hijau," ujarnya, Jumat petang (15/8) di kawasan Jakarta Pusat. Dalam memastikan pelanggan dapat melihat langsung dan mencoba produk, GGA akan membuka 17 toko flagship di pusat perbelanjaan ternama di seluruh Indonesia. Showroom ini memungkinkan masyarakat untuk uji coba, konsultasi, dan membeli kendaraan listrik di lingkungan ritel yang terpercaya. Di waktu yang sama Wendra Tiarno, Business Director GGA Indonesia diwaktu yang sama menambahkan bahwa pihaknya bukan hanya menjual EV, tetapi membangun ekosistem yang kuat di mana kualitas produk, harga kompetitif,. "Ini merupakan peluang pendapatan menguntungkan semua pihak dari pemegang merek hingga masyarakat umum,&rdquo; ujarnya. Nantinya setiap toko akan terintegrasi dengan aplikasi kami, memberikan informasi produk secara real-time, lokasi pengisian daya, dan layanan booking servis. Sinergi offline-online ini memastikan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Dukungan Strategis &amp; Kolaborasi Industri Peluncuran dimulai di Mal Mangga Dua Harcomas di Jakarta. Selain menggunakan display dibeberapa di beberapa lorong mal juga memanfaatkan 3 lantai area parkir mobil untuk memanjang produk kendaraan listrik. Ridi Fauzan, Building Maintenance Section Head Mal Mangga Dua Harcomas menyampaikan pihaknya mendukung penuh misi Green Gold Asia sebagai bagian dari gerakan elektrifikasi Indonesia. "Mal kami bangga menjadi lokasi pertama untuk visi ini menghubungkan masyarakat dengan solusi mobilitas ramah lingkungan yang inovatif," pungkasnya. Kedepannya GGA juga tengah mempersiapkan kolaborasi strategis dengan pengembang properti, penyedia energi, universitas, dan koperasi untuk membangun jaringan pengisian daya, mengintegrasikan tenaga surya, dan memperluas adopsi kendaraan listrik di seluruh Indonesia dan pasar Asia Tenggara.

Green Gold Asia (GGA) yang melihat Indonesia sebagai negara yang potensial dalam transformasi energi dan transportasi mulai turut andil ambi

Pasar Kendaraan EV Potensial, GGA Resmi Hadir di RI Kembangkan Platform Ekosistem Mobilitas Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi-galon-antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cemaran senyawa Etilena Glikol (EG) dan Dietilena Glikol (DEG) pada obat sirop pemicu gangguan ginjal akut pada anak ternyata juga terdapat pada kemasan plastik PET. Adapun kemasan PET ini banyak digunakan pada kemasan air minum kemasan botol dan galon air.  Ahli Polimer dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmad Zainal Abidin mengatakan bahan baku kemasan galon sekali pakai PET, bukan BPA. Kendati begitu, timbul kegaduhan di masyarakat melalui narasi, risiko kesehatan pada kemasan galon guna ulang bahan polikarbonat yang mengandung BPA.  BPA adalah zat yang terdapat dalam kemasan, biasanya kaleng atau plastik. Fungsinya untuk memperkuat daya tahan kemasan sehingga bisa digunakan ulang. Komposisi BPA dalam wadah atau kaleng ini sangat kecil, dan tidak mudah untuk terurai.  "Jadi yang perlu ditulis pada kemasan itu adalah mengandung Etilena Glikol, karena bahan baku PET itu Etilena Glikol, juga ada tambahan zat lainnya yakni, antimon. Sebenarnya ada kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Tapi kemudian tiba-tiba mendorong penggunaan galon sekali pakai. Itu kan tidak rasional,” jelas Akhmad Zainal dalam diskusi baru-baru ini.  Kebijakan Pelabelan BPA  Kebijakan pelabelan BPA pada air minum dalam kemasan galon yang diupayakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus menuai kontroversi di kalangan akademisi. Draft awal kebijakan pelabelan BPA tersebut dinilai cenderung diskriminatif hingga mengenyampingkan kepentingan publik lainnya yakni, kebutuhan suplai air minum yang sehat untuk konsumsi harian masyarakat.  Narasi perlindungan kesehatan publik yang menjadi dasar kebijakan pelabelan BPA tersebut dinilai tidak memenuhi urgensi. Menurut ahli, terkait kandungan BPA pada kemasan pangan sebenarnya lebih mengkhawatirkan pada kemasan makanan dalam kaleng.  "BPA juga ada pada lapisan kaleng ataupun karton kemasan makanan. Dari berbagai penelitian, paparan BPA umumnya didapati dari makanan kaleng dan hanya sedikit dari kemasan air minum. Jadi, bila mau ada pelabelan BPA harusnya dimulai pada kemasan makanan kaleng dulu," jelas Guru Besar Bidang Keamanan Pangan &amp; Gizi di Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS.,  Sejumlah fakta yang ada, diantaranya kebutuhan konsumsi air minum masyarakat Indonesia masih bergantung dari AMDK dengan suplai 29 miliar liter per tahun. Sementara menurut data UNICEF hampir 70 persen sumber air minum bagi rumah tangga Indonesia tercemar limbah feses.  Ini diperkuat hasil studi Kementerian Kesehatan, Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) yang dilakukan pada 2020, menyatakan bahwa 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengonsumsi air terkontaminasi bakteri E. coli.  Syarat Air Minum yang Sehat  Kemenkes merekomendasikan kebutuhan air dalam sehari yaitu sekitar 8 gelas per hari. Betapa air memang sangat penting bagi tubuh.  Air harus aman dikonsumsi dengan syarat yang terbagi jadi dua garis besar yaitu, secara fisik dan kandungan. Secara fisik air tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Adapun secara kandungannya, harus bebas dari cemaran dan mikroba berbahaya.

EG dan DEG juga Ada di Kemasan Galon Plastik Air Minum, ini Kata Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri telah menyelesaikan gelar perkara kasus gagal ginjal akut pada anak. Nama tersangka pun telah ditetapkan.  "Ya sudah selesai gelar perkara hari ini dan segera diumumkan, tapi belum hari ini ya," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto kepada wartawan, Kamis (17/11).  Kendati demikian, Pipit belum mengungkap identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia mengaku masih berkoordinasi dengan para pimpinan untuk ekspos ke publik.  "Ini kan hanya kepastian mengumumkan saja kalau proses tetap berjalan," jelas Pipit.  "Hasilnya kan tahap pertahap ada hasilnya, mulai dari ini dulu, nanti ke belakang harus mendalami ini lagi muncul lagi, ini lagi. Ini kan masalah semua harus dimintai pertanggungjawaban ke publik," pungkasnya.  Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya mengumumkan daftar obat-obatan yang dikaitkan dengan gangguan ginjal akut pada anak-anak. Penelitian BPOM terhadap obat sirop yang diduga mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), menyebutkan 5 brand atau merek obat tersebut. Akan tetapi, sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menyebutkan ada 15 dari 18 obat yang diteliti dikaitkan dengan ginjal akut.  Sedikitnya ada 5 merek obat sirop yang diumumkan BPOM dan sedang diteliti karena mengandung cemaran EG dan DEG di atas ambang batas. BPOM telah melakukan sampling terhadap 39 bets dari 26 obat sirop yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG berdasarkan kriteria sampling dan pengujian antara lain Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.  Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL7226303037A1, kemasan Dus, Botol Plastik @ 60 ml. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.

Polri Sudah Tetapkan Tersangka Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi-obat-sirop-antara.jpg" alt="Ilustrasi obat sirop. Foto: Antara/Shutterstock" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi obat sirop. Foto: Antara/Shutterstock</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi IX DPR RI, Felly E. Runtuwene mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan farmasi terkait adanya sanksi pidana dan denda atas kelalaian yang menyebabkan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak. Menurut Felly, jika terbukti, maka produsen farmasi akan dipidana 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.  "Kami mengingatkan jika ada pelanggaran terhadap keamanan sediaan farmasi, berdasarkan Pasal 188 Jo Pasal 196 UU Kesehatan menyatakan setiap orang dengan sengaja memproduksi dan mengedar farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak penuhi persyaratan keamanan, dipidana 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar," kata Felly saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11).  Dia menegaskan, perusahaan farmasi tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak memenuhi syarat atau standard yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  "Pertanggungjawaban perusahaan farmasi atas kerugian material dan immaterial, atas kerugian yang terjadi, bisa dipidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2 miliar," ucap Felly.  Felly juga mengatakan, Komisi IX DPR RI prihatin dengan kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian atas ratusan anak di Indonesia. Dia mengakui, bahwa masyarakat banyak yang cemas atas berbagai informasi yang beredar tentang penyebab kasus ini di mana secara resmi pemerintah menyatakan ada keterkaitan dengan produk obat sirup.  "Untuk itu, tentunya menjadi kewajiban kami Komisi IX, memprioritaskan pembahasan kasus ini ketika masa persidangan dimulai dgn mengagendakan pertemuan dengan Menkes, Kepala BPOM, IDAI, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, serta International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)," ungkap Felly.  Felly juga menegaskan, tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurutnya, dalam Pasal 98 UU Kesehatan secara khusus menyatakan pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sediaan farmasi.  "Untuk itu, hari ini kami ingin mendengar penjelasan Menkes dan Kepala BPOM atas pelaksanaan pasal ini," pungkas Felly.

DPR Ingatkan Ancaman Penjara 10 Tahun bagi Produsen Farmasi yang Lalai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya memastikan obat-obat sirop dan cari dari tiga industri farmasi terbukti menggunakan pelarut obat Propilena Glikol yang tercemar Etilena Glikol dan Dietilena Glikol (EG dan DEG). Kedua cemaran senyawa itu memicu risiko gangguan ginjal akut pada anak.  Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dari hasil penelusuran sampel obat sirop dari Kementerian Kesehatan, BPOM menemukan tiga industri farmasi terbukti menggunakan bahan baku yang tercemar senyawa berbahaya tersebut. Penny menyebutkan ketiga industri itu.  "Dari hasil penelusuran, ada dua industri farmasi yakni PT Yarindo Farmatama dengan alamat Serang, Banten, dan PT Universal Pharmaceutical Industries di Medan, Sumatera Utara," kata Penny kepada wartawan secara virtual, Senin (13/10).  "Lalu dari daftar 102 obat yang diberikan Kemenkes, terbaru dari PT Afifarma (di Kediri) melebihi standar. Bahan baku melebihi standar, kami hold dulu sediaan cair. Jadi total ada 3 farmasi," tegas Penny.  Obat yang mengandung cemaran tersebut adalah obat cair bernama Flurin produksi PT Yarindo Farmatama. Lalu obat cair atau sirup bernama Unibebi dari PT Universal Pharmaceutical Industries. Dan Paracetamol sirup dari PT Afi Pharma.  "Ketiganya mendapatkan bahan baku yang tercemar EG dan DEG," tegas Penny.  Penny menambahkan penindakan ini merupakan sikap pemerintah bahwa kejahatan obat dan makanan adalah kejahatan kemanusiaan. Ia menyebut kematian anak-anak akibat indikasi obat yang tercemar adalah sesuatu yang menyedihkan.  "Gagal ginjal pada anak menelan kematian pada anak. Ada indikasi ada kaitannya disebabkan oleh sumber konsumsi obat sirop anak konsentrasi tinggi EG dan DEG, didapatkan dari pelarut yang digunakan," jelas Penny.  Sanksi untuk Industri  Penny menegaskan BPOM sudah menggandeng Bareskrim Polri untuk melakukan penindakan merespons permasalahan yang ada. Selain menetapkan sanksi administrasi, kata dia, dan juga ada indikasi aspek kejahatan atau pidana.  "Kami tindaklanjuti dengan aspek pidana. Pengawasan sampling terbukti bahwa perusahaan atau produsen dengan bahan baku pelarut mengandung pencemar EG dan DEG di atas ambang batas," ungkap Penny.  Hasil pemeriksaan, kata dia, BPOM menemukan bukti bahwa industri farmasi mengubah bahan baku dan juga melakukan perubahan pada pemasoknya tanpa melalui proses izin perubahan bahan baku. Seharusnya izin perubahan bahan baku harus dilakukan oleh para produsen tersebut.  "Apabila perubahan harus melaporkan ke BPOM. BPOM berikan sanksi berupa penghentian produksi, pemusnahan, penarikan. Terjadi pelanggaran sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan seluruh izin edar dari industri dicabut," katanya.  "Kesimpulannya, patut diduga telah terjadi tindak pidana memproduksi dan mengedarkan obat-obatan yang tak memenuhi syarat dan mutu tentang kesehatan. Ancaman pidana paling lama 10 tahun denda Rp 1 miliar. Belum lagi jika ada kaitannya dengan kematian akan ada ancaman lain ya," katanya.

Obat Sirop 3 Farmasi Nakal ini Terbukti Mengandung EG-DEG Lebihi Batas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#GGA

Berita Terkini

Pasar Kendaraan EV Potensial, GGA Resmi Hadir di RI Kembangkan Platform Ekosistem Mobilitas Hijau

EG dan DEG juga Ada di Kemasan Galon Plastik Air Minum, ini Kata Ahli

Polri Sudah Tetapkan Tersangka Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

DPR Ingatkan Ancaman Penjara 10 Tahun bagi Produsen Farmasi yang Lalai

Obat Sirop 3 Farmasi Nakal ini Terbukti Mengandung EG-DEG Lebihi Batas

Download Aplikasi JawaPos.com