<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/8nkqnijKIg58NkQAO0EqR8uQXAf69dk6ncsqitNA-1-515648924.jpg" alt="Massa PMII menyegel pintu masuk gedung Transmedia saat aksi solidaritas terkait tayangan Xpose Uncensored, Rabu (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa PMII menyegel pintu masuk gedung Transmedia saat aksi solidaritas terkait tayangan Xpose Uncensored, Rabu (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah ribuan kader Nahdlatul Ulama (NU) dan alumni pesantren se-DKI Jakarta membubarkan diri, giliran Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar aksi di halaman kantor Trans7, Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (15/10). Aksi sempat diwarnai lemparan botol air mineral dari arah massa. Insiden terjadi ketika Direktur Transmedia Latif Harnoko keluar menemui massa aksi yang menuntut pertanggungjawaban atas tayangan Xpose Uncensored. Situasi sempat memanas ketika massa meminta agar pihak yang bertanggung jawab atas program tersebut dihadirkan di depan. Mereka menuntut kehadiran penanggung jawab produksi, penulis naskah, hingga pengisi suara. Namun, nama-nama yang diminta tak kunjung muncul. "Woy tenang, jangan lempar-lempar dulu," ujar salah satu peserta aksi mencoba menenangkan suasana. Menanggapi desakan massa, Latif Harnoko menjelaskan bahwa program Xpose Uncensored bukan produksi internal Transmedia, melainkan hasil kerja sama dengan Production House Sandika.&nbsp; Ia menambahkan, Transmedia juga telah memutus seluruh kontrak kerja dengan rumah produksi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional. "Kedua, penanggung jawab program itu sudah kami pecat," tegas Latif di hadapan massa.&nbsp;Saat ini, lanjut Latif, seluruh Direksi dan Manajemen Transmedia tengah mengunjungi pesantren Lirboyo. "Dengan semua direksi dan manajemen Transmedia sedang berada di pesantren Lirboyo. Nanti akan diajukan hasil keputusannya, akan ditayangkan di seluruh channel Transmedia," ungkapnya. Aksi PB PMII ini merupakan bentuk protes terhadap tayangan Xpose Uncensored yang dianggap menyinggung keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo dan melecehkan tradisi santri di Indonesia. Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster berisi kritik keras terhadap tayangan yang dinilai melecehkan martabat santri. Salah satu poster bertuliskan, "Etika pemberitaan bukan sekedar formalitas. Melainkan cermin kehormatan," katanya. Massa juga melakukan penyegelan dengan menempelkan spanduk di pintu masuk gedung Transmedia. Akhirnya massa membubarkan diri sejak pukul 13.00 WIB.

Massa PB PMII menggelar aksi protes di Trans7 terkait tayangan Xpose Uncensored yang dianggap melecehkan santri dan pesantren.

Massa PMII Geruduk Trans7 terkait Tayangan Xpose Uncensored, Lempar Botol dan Segel Pintu Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/3HGwgXPfydqoRbYJDFoPnrPHiGbxMUS4ucbcFr3I-1-1157559638.jpg" alt="Alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo melakukan audiensi dengan pihak Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). (Tiktok @santrigenzee)" width="100%">
<figcaption>Alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo melakukan audiensi dengan pihak Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). (Tiktok @santrigenzee)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur menggeruduk kantor Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai menyinggung dan melecehkan pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo. Penasihat Alumni Lirboyo Jabodetabek, Rasyud Syahkir, menegaskan aksi ini lahir dari rasa kekecewaan mendalam terhadap konten Trans7 yang dianggap menistakan kehormatan pesantren. Menurut dia, video tersebut telah tersebar luas bahkan hingga ke luar negeri. Untuk itu pihaknya melayangkan lima tuntutan utama kepada pihak Trans7.&nbsp; "Pernyataan sikap kami buat, yaitu pernyataan sikap dari Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo Jabodetabek atas tayangan Trans7 yang melecehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo," ujarnya saat audiensi bersama pihak Trans7. Berikut tuntutannya: <h3>1. Mengecam Tayangan yang Melecehkan Pesantren</h3> Rasyud menyatakan mengecam tindakan Trans7 yang menayangkan video dengan narasi tidak benar. "Kami mengecam pihak Trans7 yang menayangkan tayangan yang melecehkan Kyai, Santri dan pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut," terangnya. <h3>2. Permintaan Maaf Secara Terbuka di Televisi</h3> Puluhan alumni dan santri Lirboyo juga meminta agar pihak Trans7 menayangkan permohonan maaf secara on air melalui siaran televisi. Sebab, tayangan yang dinilai melecehkan itu juga disiarkan melalui media televisi. "Menuntut pihak Trans7 untuk meminta maaf secara terbuka, on air kami minta. Mohon maaf buat kami terlalu sederhana dengan tulisan-tulisan, kami minta on air," katanya. Ia menegaskan, permintaan maaf juga harus disiarkan secara luas sebagaimana video yang telah viral. "Kami juga pengin permintaan maaf itu juga dilihat oleh mata dunia, sebagaimana video itu juga sudah dilihat oleh mata dunia," ucapnya. <h3>3. Menarik Tayangan dari Semua Platform</h3> Rasyud juga meminta agar semua jejak tayangan yang melecehkan pesantren tersebut dihapus dari semua platform.&nbsp; "Menuntut pihak Trans7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans7. Gimana caranya ditarik, video itu betul-betul dihilangkan dan tidak ada lagi," tuturnya.&nbsp; <h3>4. Menyiarkan Tayangan Khusus tentang Pesantren</h3> Ia juga meminta agar Trans7 membuat tayangan khusus mengenai pesantren guna mencegah kesalahpahaman di masyarakat. "Menuntut pihak Trans7 untuk menyiarkan tayangan instansi khusus tentang pesantren, kyai, dan santri secara utuh tanpa dipotong-potong. Baik dari sisi sejarah, sumbangsih untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren," ucapnya. <h3>5. Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Diabaikan</h3> Jika tuntutan tersebut tidak direspons, pihaknya siap menempuh langkah hukum.&nbsp;"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans7, kami akan melangkah secara hukum baik pidana atau ke perdataan. Mohon maaf, inilah kami sampaikan," tegas Rasyud. <h2>Tanggapan Pihak Trans7</h2> Sementara itu, Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil menegaskan, pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tayangan tersebut meskipun konten itu dibuat oleh pihak luar (production house). "Trans7 mengakui kelalaian. Walaupun itu materi dari PH (production house), tetapi Trans7 tidak lepas dari tanggung jawab untuk itu," ujar Andi Chairil di Kantor Trans7, Jakarta, Selasa (14/10). Ia mengatakan, Trans7 telah menyiapkan permintaan maaf tertulis dalam waktu 1x24 jam dan berkomitmen menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting bagi industri penyiaran. Andi juga menyampaikan rencana Trans7 untuk bertabayyun langsung ke keluarga besar Lirboyo serta menyiapkan tayangan bertema Hari Santri sebagai bentuk penghormatan. "InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan bertabayyun dengan keluarga Pak Kiai. Berkaitan dengan Hari Santri, kami pun akan membuat sebuah tayangan yang merupakan salah satu hubungan dengan tuntutan tersebut," jelasnya.

Puluhan alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, melakukan protes terhadap tayangan Trans7 yang dianggap melecehkan pesantren.

Alumni dan Santri Lirboyo Geruduk Kantor Trans7 Terkait Tayangan Xpose Uncensored, Layangkan 5 Tuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/JKT_Bentrok-Demo-DPR_SALMAN-TOYIBI_-6JPG-3914507769.jpg" alt="Demo 25 Agustus di kawasan gedung DPR rusuh, massa bentrok dengan petugas. Polisi menghalau massa dengan menyemprotkan air dan menembakkan gas air mata. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Demo 25 Agustus di kawasan gedung DPR rusuh, massa bentrok dengan petugas. Polisi menghalau massa dengan menyemprotkan air dan menembakkan gas air mata. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, jika pihaknya tidak ikut serta dalam aksi demo di Gedung DPR RI pada Senin (25/8). Menurutnya, Partai Buruh, KSPI, serta Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi pada Kamis (28/8) nanti.&nbsp; &ldquo;Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025, serempak dilakukan di 38 provinsi,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Senin (25/8). Untuk Jabodetabek, aksi rencananya difokuskan di depan gedung DPR/MPR. Sementara, untuk yang berada di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di depan kantor gubernur masing-masing. Dalam aksi tersebut, buruh akan mengangkat enam isu utama. Pertama, mendesak pemerintah menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Iqbal menegaskan, outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang. Sayangnya, keberadaan PP No. 35 Tahun 2021 justru melegalkan outsourcing secara luas. Karenanya, dalam aksi nanti pihaknya akan meminta agar PP tersebut dicabut.&nbsp; Kemudian, buruh meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen. Angka tersebut merujuk pada besaran inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Di mana, pertumbuhan ekonomi disampaikan mencapai 5,1-5,2 persen. &ldquo;Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentum,&rdquo; jelasnya. Kedua, buruh meminta agar pemerintah bisa menyetop PHK. Salah satunya, dengan membentuk Satgas PHK seperti yang dijanjikan segera.&nbsp; Kemudian, buruh juga meminta agar dilakukan reformasi pajak. &ldquo;Buruh mendorong pemerintah untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta rupiah per bulan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Selain itu, pemerintah didesak untuk menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT. &ldquo;Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun. Ini hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya putusan MK No. 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh,&rdquo; keluhnya.&nbsp; Selanjutnya, Partai Buruh juga meminta pemerintah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Menurutnya, ini mendesak untuk disahkan mengingat betapa gawatnya praktik ini di Indonesia. terakhir, buruh ingin Undang-Undang Pemilu direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp; Di sisi lain, Iqbal pun turut mengkritisi gaji serta tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Menurutnya, hal itu sangat menyayat hati, mengingat sangat berbanding terbalik dengan gaji pekerja/buruh. Contohnya, buruh outsourcing atau kontrak yang menerima gaji hanya sekitar Rp 5,2 juta per bulan. Di mana, ketika dibagi 30 hari, maka penghasilan mereka rata-rata hanya Rp 170 ribu. &ldquo;Ketidakadilan ini semakin jelas apabila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan, yang jika dibagi 30 hari itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;&ldquo;Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp 3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi beberapa puluh ribu,&rdquo; pungkasnya. (*)

Ribuan buruh akan berunjuk rasa di depan DPR pada 28 Agustus 2025, menuntut kenaikan upah dan penghapusan outsourcing di seluruh Indonesia.

Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR pada Kamis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/WhatsApp-Image-2025-07-16-at-135250-3555865665.jpg" alt="Ilustrasi: Sejumlha orang mengantre untuk membayar pajak kendaraan bermotor di samsat Manyar, Surabaya, Rabu (16/7). (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sejumlha orang mengantre untuk membayar pajak kendaraan bermotor di samsat Manyar, Surabaya, Rabu (16/7). (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ratusan driver ojek online (ojol) memadati kantor Samsat Manyar, Surabaya, Rabu (16/7) pagi. Mereka berbondong-bondong memanfaatkan program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digulirkan Pemprov Jawa Timur (Jatim) melalui kebijakan Penghapusan Pajak Daerah 2025. Salah satunya adalah Nurul Aini (47), driver ojol yang sudah sejak 2017 melayani penumpang di Surabaya. Ia rela menempuh perjalanan sekitar 7 kilometer dari rumahnya di Jalan Bulak Rukem Timur IE, Kecamatan Bulak, demi mengurus pajak sepeda motor yang telah mati. &ldquo;Biasanya saya nggak pernah telat bayar pajak. Tapi tahun ini anak masuk sekolah, jadi uangnya dipakai buat kebutuhan sekolah dulu,&rdquo; ujarnya sambil tersenyum. Nurul mengatakan, kebijakan ini sangat membantu dirinya. Selama beberapa tahun terakhir, ia hanya perlu membayar Rp 35 ribu untuk pajak motornya berkat program khusus untuk driver ojol dari Pemprov Jatim. Namun tahun ini, karena telat, ia khawatir harus membayar denda. &ldquo;Mudah-mudahan keringanan itu masih berlaku tahun ini,&rdquo; katanya. Tak hanya Nurul, tercatat ada sekitar 300 driver ojol dari berbagai platform seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, hingga Maxim yang mendatangi Samsat Manyar pada hari yang sama. Mereka ingin segera memanfaatkan momen pembebasan denda pajak yang berlaku mulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2025. <h2>Syarat Mendapatkan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Jatim</h2> Program Penghapusan Pajak Daerah 2025 ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Melalui kebijakan ini, Pemprov Jatim memberikan sejumlah keringanan kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan. Berikut keringanan yang diberikan: - Pembebasan sanksi administratif keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). - Pembebasan PKB progresif. - Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB dan BBNKB untuk tahun 2024 dan sebelumnya. Adapun syarat untuk mendapatkan pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB dan BBNKB adalah: - Pemilik kendaraan roda dua yang masuk data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan PKB pokok maksimal Rp500 ribu. - Driver ojek online (roda dua). - Kendaraan roda tiga dengan PKB pokok maksimal Rp500 ribu. Program ini disambut antusias warga. Banyak pemilik kendaraan berharap momen ini bisa meringankan beban mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

ada sekitar 300 driver ojol dari berbagai platform seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, hingga Maxim yang datangi Samsat Manyar pada hari ini.

Driver Ojol Ramai-ramai Geruduk Samsat Surabaya Manfaatkan Bebas Denda Pajak Motor 2025, Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/WhatsApp-Image-2025-03-15-at-193758-1-3236221037.jpeg" alt="Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan sikap DPR dan pemerintah. Terlebih pembahasan revisi UU tersebut berlangsung di hotel mewah bintang lima, Fairmont Jakarta. (KontraS)" width="100%">
<figcaption>Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan sikap DPR dan pemerintah. Terlebih pembahasan revisi UU tersebut berlangsung di hotel mewah bintang lima, Fairmont Jakarta. (KontraS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kantor lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dikabarkan didatangi oleh tiga orang tidak dikenal (OTK), pada Minggu (16/3) sekitar pukul 00.16 WIB. Ketiganya mengklaim sebagai pihak dari media massa. Kedatangan orang tidak dikenal itu setelah KontraS menggeruduk rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI terkakit revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3) sore. "Didatangi oleh tiga orang tidak dikenal (OTK) yang mengaku dari media, tapi tanpa menjelaskan asal/nama medianya termasuk tujuannya datang tengah malam," kata&nbsp;Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus kepada wartawan, Minggu (16/3). Berdasarkan tangkapan layar CCTV yang tersebar, tempak dua orang pria mengenakan pakaian hitam dan seorang lainnya memakai kaos berwarna krem. Menurut dia, orang tidak dikenal itu juga secara terus-menerus membunyikan lonceng yang berada di kantor KontraS tanpa tujuan jelas. Ia pun mengungkapkan, pada waktu yang bersamaan, Andrie juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ia menduga, itu merupakan aksi teror setelah dirinya menggeruduk rapat panja Komisi I DPR terkait pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont. "Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami, pasca kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritisi proses legislasi revisi UU TNI," ucap Andrie. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil&nbsp;menerobos ruang pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3) sore. Mereka datang sambil membentangkan poster bernada kritis. Meski tidak lama, aksi tersebut sontak menarik perhatian.&nbsp; Dalam potongan video yang dipublikasi oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tampak beberapa perwakilan koalisi masyarakat sipil langsung masuk ke ruang pembahasan. &rdquo;Selamat sore bapak, ibu. Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang ini dihentikan, karena tidak sesuai dengan proses legislasi. (Pembahasan revisi UU TNI) ini diadakan tertutup,&rdquo; kata perwakilan koalisi masyarakat sipil.&nbsp; Tidak lama setelah itu, mereka langsung digiring keluar ruangan. Meski sempat terjatuh akibat dorongan dari petugas yang menarik mereka keluar dari ruang pembahasan revisi UU TNI, aksi tetap berlanjut. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil itu menyampaikan bahwa mereka tengah menjalankan fungsi pengawasan atas tindak-tanduk DPR dan pemerintah.&nbsp; &rdquo;Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil, kami menolak adanya pembahasan (revisi UU TNI) di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI teman-teman,&rdquo; tegas dia.&nbsp;

Kantor lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dikabarkan didatangi oleh tiga orang tidak dikenal (OTK).

Kantor Kontras Diteror Orang Tidak Dikenal usai Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/VideoCapture_20250114-194831-3036295081.jpg" alt="Tangkapan layar video viral ormas BPPKB geruduk kantor marketing pengembang real estat Bintaro di kawasan Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel). (Tik Tok @abank.hakim)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral ormas BPPKB geruduk kantor marketing pengembang real estat Bintaro di kawasan Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel). (Tik Tok @abank.hakim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Viral di media sosial, sekelompok ormas berseragam BPPKB (Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar) Banten mendatangi kantor marketing pengembang real estat Bintaro di kawasan Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (13/1).&nbsp; Sambil berteriak-teriak, mereka meminta agar perusahaan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar.&nbsp; Video viral itu kali pertama diunggah oleh pemilik akun @abank.hakim. Pada video itu, terlihat sekelompok pemuda berseragam BPPKB mendatangi berteriak-teriak meminta pekerjaan di depan kantor Marketing Pengembang Real estat Bintaro.&nbsp; Mereka meminta pekerjaan kepada pemilik kantor.&nbsp;"Gua bukan minta apa-apa, minta kerja. Bukan mau malak. Gua mau kerja, mau minta kerjaan," ujar Jamhari Kodo dalam video viral yang diunggah akun tiktok @abank.hakim. Ia menilai, perkantoran tersebut seharusnya turut memberikan pekerjaan kepada warga di sekitar. "Gedung di kampungan gue bujud gede banget," sambungnya.&nbsp; Video viral itu pun menuai beragam respons dari netizen.&nbsp;"Minta kerja, ntar disuruh kerja beneran kaga bisa," tulis pemilik akun @abi. "Jangankan ormas bang, karang taruna aja yang jelas" di bawah naungan pemerintah kalo minta buat anak" kerja diseleksi bang. Perusahaan juga gak mao rugi bang, kalo diterima terus ngerugiin perusahaan siapa yang tanggung jawab," ungkap pemilik akun @firman.

Sekelompok ormas berseragam BPPKB Banten mendatangi kantor marketing pengembang real estat Bintaro di Pondok Jaya, Pondok Aren Tangsel.

Geruduk Kantor Pengembang Real Estat di Bintaro Tangsel, Ormas BPPKB Banten: Gue Minta Kerjaan, Bukan Malak 

Geruduk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Geruduk