<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/24/sidoarjo-natal-2397671535.jpg" alt="Tim penjinak bom Gegana Satbrimob Polda Jatim melakukan sterilisasi di dalam GKI Sidoarjo, Minggu (24/11). (RADAR SIDOARJO/DIKY PUTRA SANSIRI)" width="100%">
<figcaption>Tim penjinak bom Gegana Satbrimob Polda Jatim melakukan sterilisasi di dalam GKI Sidoarjo, Minggu (24/11). (RADAR SIDOARJO/DIKY PUTRA SANSIRI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pihak kepolisian berupaya mengawal jalannya perayaan Natal 2023 demi memastikan keamanan dan kelancaran umat kristiani dalam menjalankan ibadah. Menjelang perayaan Natal 2023, tim penjinak bom jibom Gegana Satbrimob Polda Jatim melakukan sterilisasi di 10 gereja yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Minggu (24/12). Dilansir dari Radar Sidoarjo pada Minggu (24/11), upaya tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jemaat saat menjalankan Misa Natal. Gereja yang disterilisasi antara lain, Gereja Katolik Santa Maria Annuntiata di Jalan Monginsidi dan Gereja Kristen Indonesia Sidoarjo di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Sidoarjo. AKP Sugeng Tri Hariyanto Kasubag Dalops Polresta Sidoarjo menyebutkan tim gabungan dari Polresta Sidoarjo dan Satbrimob Polda Jatim menjalankan kegiatan sterilisasi di 10 gereja di Sidoarjo. "Tujuh gereja di Sidoarjo Kota, dua gereja di Kecamatan Gedangan dan satu gereja di Kecamatan Waru," kata Sugeng. Ia menjelaskan, demi mengawal dan memastikan keamanan gereja pada perayaan Natal tahun ini, telah disebar sekitar 600 personel Polresta Sidoarjo dan melibatkan dukungan personel dari TNI Kodim 0816 Sidoarjo. Sterilisasi dilaksanakan mulai dari lokasi parkir, depan gereja, pintu masuk gereja, taman di sekitar gereja, hingga bagian dalam sampai altar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013650980/berikut-jadwal-misa-natal-di-katedral-jakarta-yang-dimulai-hari-ini">Berikut Jadwal Misa Natal di Katedral-Jakarta yang Dimulai Hari Ini</a> Kemudian, kata Sugeng, pemeriksaan juga dilakukan di pot-pot bunga bahkan tempat sampah untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada umat Kristen yang akan menjalankan misa Natal. "Untuk sterilisasi yang sudah kami lakukan di beberapa gereja, dinyatakan aman. Tidak ditemukan barang-barang atau benda-benda mencurigakan," paparnya. Dalam pengamanan tersebut, pihaknya menurunkan delapan tim penjinak bom dari Satbrimob Polda Jatim, tiga personel unit K-9, dan empat anggota Polresta Sidoarjo. "Semua sudut kami lakukan pemeriksaan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para jemaat yang akan melakukan ibadah saat Hari Raya Natal," kata Sugeng. Sehubungan dengan itu, Dedik Yusak selaku Kepala Gereja GKI menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap pihak keamanan dari Satbrimob Polda Jatim dan Polresta Sidoarjo yang telah melakukan sterilisasi di GKI Sidoarjo. "Hal yang baik, keamanan Natal dan tahun baru supaya tetap terjaga di Kabupaten Sidoarjo," jelasnya. Dia melanjutkan, bahwa pihaknya akan merasa lebih tenang dan nyaman dalam melaksanakan ibadah pada saat peringatan Natal nanti.&nbsp; ***

Pihak kepolisian mengawal jalannya perayaan Natal 2023 dan memastikan keamanan umat kristiani dalam menjalankan ibadah.

Kawal Perayaan Natal di Sidoarjo, Tim Penjinak Bom Lakukan Sterilisasi Gereja dan 600 Personel Diturunkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/WhatsApp-Image-2023-05-27-at-155354-2756284228.jpg" alt="Ketua Umum BKWKI Surabaya Sri Sunarti Baktiono." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum BKWKI Surabaya Sri Sunarti Baktiono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Kerja Sama Wanita Kristen Katolik Indonesia (BKWKI) Surabaya memasuki usia ke-45 tahun. Tahun ini, BKWKI merayakan hari jadi dengan menggelar lomba paduan suara hingga menggaet puluhan UMKM Surabaya untuk membuka tenant bazar di Gereja Kristen Indonesia Residen Sudirman, Tambaksari. Ketua Umum BKWKI Surabaya Sri Sunarti Baktiono mengatakan, dalam usia ke-45 tahun, semangat yang dibawa BKWKI adalah bisa berkontribusi dan diberkati Tuhan. Selain itu, bisa memberikan berkat kepada lingkungan sekitar. &rdquo;Tiap tahun, kami menggelar perayaan ulang tahun dengan bentuk acara yang berbeda-beda. Tahun sebelumnya, kami bersih-bersih pantai dan donor darah,&rdquo; jelas Sri Sunarti Baktiono. Para peserta paduan suara berasal dari sembilan sub. Masing-masing sub menyuguhkan dua lagu. Lagu wajib mars BKWKI dan lagu rohani. &rdquo;Ada tiga juri yang menilai. Lagu rohani yang ditampilkan yang memberikan asa dan membangkitkan hati,&rdquo; ucap Sri Sunarti Baktiono. Perayaan HUT ke-45 BKWKI Surabaya itu dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Cak Ji, sapaan karib Armuji mengatakan, Pemkot Surabaya berkomitmen siaga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi siapa pun. Termasuk dalam perayaan hari-hari besar keagamaan. &rdquo;Untuk kali pertama juga pada masa Wali Kota Eri Cahyadi dan Armuji, setiap ada perayaan hari besar keagamaan, Pemkot Surabaya memberikan ornamen ucapan di manapun. Ini menunjukkan betapa besar kami berupaya membangun kota toleransi,&rdquo; papar Armuji.

BKWKI rayakan hari jadi, gelar lomba paduan suara hingga gaet UMKM Surabaya buka tenant bazar di Gereja Kristen Indonesia Residen Sudirman

BKWKI Rayakan HUT Ke-45, Wakil Wali Kota Surabaya Titip Pesan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG_20230409_15101480-3925185421.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Mendagri Tito Karnavian (kiri), dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) usai peresmian GKI Yasmin, di Kota Bogor, Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Mendagri Tito Karnavian (kiri), dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) usai peresmian GKI Yasmin, di Kota Bogor, Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku perasaannya campur aduk dalam peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Pos Bogor Barat kemarin (9/4). Di satu sisi, dia mengaku bahagia, di sisi lain dia menyesal. Penyesalan yang dimaksud Bima adalah menyesal karena tidak mampu menyelesaikan konflik berkaitan dengan pembangunan gereja itu dengan cepat. "Izinkan saya sekali lagi memohon maaf karena terlambat 15 tahun. Bahagia karena sudah 15 tahun, ujungnya adalah happy ending untuk semua,&rdquo; ucapnya dalam peresmian gereja yang semula berlokasi di bilangan Yasmin, Kota Bogor, dan karenanya dikenal sebagai GKI Yasmin seperti dilansir Radar Bogor. Peresmian gereja yang bertepatan dengan perayaan Paskah tersebut ditandai dengan pemukulan gong. Juga, penandatanganan prasasti oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Wali Kota Bogor Bima Arya. Kasus GKI Yasmin Bogor telah berlangsung sejak 2008. Yakni, ketika jemaat GKI mulai membangun gereja setelah memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) resmi. Tapi, pembangunan itu mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Menko Polhukam Mahfud MD menekankan, Indonesia merupakan negara yang berdasar konstitusi dan negara kebangsaan yang berketuhanan. &rsquo;&rsquo;Sehingga semua agama harus dilindungi dan dijamin haknya untuk hidup,&rsquo;&rsquo; tegasnya. (ded/c17/ttg)

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku perasaannya campur aduk dalam peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Pos Bogor Barat kemarin.

Resmikan GKI Yasmin, Bima Arya: Saya Mohon Maaf Terlambat 15 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG_20230409_15433930-3407199353.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian (tengah) saat peresmian GKI Pengadilan di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian (tengah) saat peresmian GKI Pengadilan di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Dalam Negeri (Mendagri)&nbsp;Tito Karnavian&nbsp;mengatakan penyelesaian konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan, yang sebelumnya dikenal GKI Yasmin, merupakan buah dari koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pusat dan para tokoh agama setempat. &rdquo;Nah, ini saya kira bisa menjadi pelajaran bagi kita. Masalah pembangunan atau pendirian tempat ibadah, bisa terselesaikan dengan cara-cara yang baik, tanpa konflik. Dengan kepemimpinan yang baik, manajemen yang baik, koordinasi yang baik, dan merangkul semua pihak. Sehingga, ditemukan titik temu yang baik juga,&rdquo; kata Tito&nbsp;seperti dilansir dari Antara usai peresmian GKI Pengadilan di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/4). Dalam peresmian GKI&nbsp;yang bertepatan dengan perayaan Paskah tersebut, Tito&nbsp;bersyukur karena konflik cukup lama terjadi terkait pembangunan rumah ibadah umat Kristen itu. &rdquo;Saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena permasalahannya cukup panjang ya, selama lebih kurang 16 tahun. Hari ini (9/4) secara resmi, secara official ya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh cara-cara yang baik juga,&rdquo; tutur Tito. Tito, yang pernah mengawal demonstrasi jemaat GKI Pengadilan saat dia menjabat sebagai kepala Polda Metro Jaya, mengaku pusing karena konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bogor itu sempat mengalami kebuntuan. Namun, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Bogor dengan pemerintah pusat, Tito&nbsp;bersyukur ada solusi terhadap konflik tersebut. &rdquo;Hormat saya kepada Bapak Menkopolhukam&nbsp;(Mahfud&nbsp;MD) yang telah memberikan dorongan dan terus menerus untuk negara hadir. Ini kata-kata yang selalu kami catat,&rdquo; ucap Tito. Pembangunan&nbsp;GKI Pengadilan dengan kapasitas 300 jemaat itu telah menjalani pembangunan selama dua tahun. Konflik terkait pendirian rumah ibadah itu pun sempat menjadi sorotan nasional, sehingga pemerintah pusat turut mendorong penyelesaiannya. GKI Pengadilan kini diresmikan di Jalan KH&nbsp;Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Tito&nbsp;menilai, usaha pemerintah daerah untuk turun ke lapangan dalam menyelesaikan masalah dan tidak lelah berkomunikasi bersama pemerintah pusat dan masyarakat itu patut dicontoh. &nbsp;

Mendagri Tito Karnavian menyatakan, penyelesaian konflik GKI Pengadilan (GKI Yasmin) hasil koordinasi pemerintah dengan tokoh agama

Mendagri Apresiasi Pendirian GKI Pengadilan Kota Bogor Selesai dengan Cara Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG_20230409_15101480-3925185421.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Mendagri Tito Karnavian (kiri), dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) usai peresmian GKI Yasmin, di Kota Bogor, Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Mendagri Tito Karnavian (kiri), dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) usai peresmian GKI Yasmin, di Kota Bogor, Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan&nbsp;Mahfud MD mengatakan, peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Pos Bogor Barat, yang dikenal GKI Yasmin merupakan bentuk kehadiran negara dalam penyelesaian konflik pembangunan tempat ibadah dan penegakan konstitusi. &rdquo;Pernyataan saya mewakili pemerintah, sudah jelas bahwa negara ini adalah negara yang berdasar konstitusi, negara religion nation state, negara kebangsaan berketuhanan,&rdquo; kata Mahfud MD seperti dilansir dari Antara saat jumpa pers usai peresmian gereja tersebut yang bertepatan dengan peringatan Paskah 2023, di Kota Bogor, Minggu (9/4). Menurut Mahfud, atas dasar perlindungan konstitusi, semua agama harus dilindungi dan dijamin haknya untuk hidup, terutama para pemeluknya tidak berdasar jumlah pengikut. Tapi semua yang memeluk agama harus dilindungi sesuai dengan jaminan atau perintah konstitusi. Oleh sebab itu, kata dia, negara harus hadir dengan cara-cara yang paling mungkin dilakukan agar jaminan kebebasan melaksanakan ajaran agama atau beribadah itu bisa diberikan dengan baik oleh negara. &rdquo;Nah salah satu cara yang dilakukan Pak Bima (Wali Kota Bogor Bima Arya) bersama teman-teman masyarakat di Kota Bogor ini adalah dialog, kemudian memetakan masalah sesuai dengan arahan Pak Tito&nbsp;(Mendagri Tito&nbsp;Karnavian) tadi dan kemudian selesai juga. Tetapi, segala bisa ditempuh agar negara selalu hadir dalam kebebasan warga negara, memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing,&rdquo; ucap Mahfud MD. Peresmian rumah ibadah GKI Pengadilan Pos Bogor Barat dengan kapasitas 300 jemaat saat beribadah itu telah menjalani pembangunan selama dua tahun, setelah 15 tahun berkonflik dengan warga sekitar. Isu konflik itu sempat menjadi sorotan nasional bahkan internasional, sehingga pemerintah pusat turut mendorong penyelesaian konflik. Lokasi gereja tersebut yang saat ini diresmikan merupakan tanah aset Pemerintah Kota Bogor dengan luas lebih kurang 1.600 meter persegi. Dalam proses perizinan, pihak Gereja dibantu Pemerintah Kota Bogor hingga melobi pemerintah pusat agar konflik mencair dengan komunikasi yang baik. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah wilayah setempat serta tokoh agama di sekitar lokasi itu.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, peresmian GKI Pengadilan Pos Bogor Barat (GKI Yasmin) merupakan bentuk kehadiran negara

Mahfud Bilang Peresmian GKI Pengadilan Bentuk Negara Hadir Sesuai Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG20230409112846-307117854.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meresmikan GKI Yasmin yang bernama resmi GKI Pengadilan Pos Bogor Barat pada Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meresmikan GKI Yasmin yang bernama resmi GKI Pengadilan Pos Bogor Barat pada Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Bogor Bima&nbsp;Arya menyebut, peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Pos Bogor Barat bukan hasil akhir dari konflik panjang belasan tahun. Sebab, masih ada tugas merawat kebersamaan dalam keberagaman ke depannya. &rdquo;Hari ini (9/4), kami mensyukuri atas ujung dari perjalanan panjang, sehingga hari ini resmi gereja yang dinantikan teman-teman jemaat GKI Pengadilan, bisa resmi dan langsung diresmikan oleh dua tokoh kita. Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Menko Polhukam Mahfud&nbsp;MD dan Pak Mendagri&nbsp;Tito Karnavian,&rdquo; Kata Bima Arya seperti dilansir dari Antara di Bogor, Minggu (9/4). GKI Pengadilan yang dikenal sebagai GKI Yasmin diresmikan setelah 15 tahun berkonflik dengan warga sekitar.&nbsp; Berlokasi di Jalan KH&nbsp;Abdullah bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, rumah ibadah itu mampu menampung&nbsp;300 jemaat. Isu konflik itu sempat menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Sehingga, pemerintah pusat turut mendorong penyelesaian konflik tersebut. Lokasi gereja yang saat ini diresmikan merupakan tanah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan luas sekitar 1.600 meter persegi. Dalam proses perizinan, pihak gereja dibantu Pemkot Bogor melobi pemerintah pusat agar konflik mencair.&nbsp;Pemkot Bogor juga menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah wilayah setempat, serta tokoh agama di sekitar lokasi. &rdquo;Bagi Pemkot Bogor ini bukan hasil akhir, ini tentu suatu proses panjang bagaimana kita harus merawat kebersamaan dalam keberagaman ini,&rdquo; ungkap Bima Arya. Bima berpesan kepada pihak gereja yang kini berhasil mendapatkan tempat ibadah yang kokoh dan bagus untuk membaur dengan masyarakat demi membangun kebersamaan. &rdquo;Kami mencatat arahan yang disampaikan Pak Tito dan Pak Mahfud&nbsp;bahwa gereja harus terbuka, tidak boleh eksklusif, membaur bersama warga, dan Insya Allah ini akan menjadi sumber hikmah pembelajaran untuk menguatkan kebersamaan dalam keberagaman ke depan,&rdquo; ucap Bima. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, diresmikan pada perayaan Paskah, Minggu (9/4). Juru Bicara Tim 7 GKI Arif Zuwana menyatakan, peresmian gereja itu menandai selesainya masalah pemenuhan kebutuhan rumah ibadah di Bogor Barat. &rdquo;Kami sudah difasilitasi pemerintah untuk beribadah di Bogor Barat, dan ini sudah terwujud. Berarti bisa dikatakan case closed&nbsp;(kasus selesai). Kami akan menyampaikan secara institusi GKI secara nasional, di kami namanya Sinode, ini akan mengumumkan kepada semua bahwa ini sudah selesai,&rdquo; terang Arif Zuwana. Menurut dia, pejabat Pemerintah Kota Bogor, ulama Bogor Barat, serta perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia, organisasi Islam, dan lembaga swadaya masyarakat, diundang menghadiri peresmian gereja. Sementara itu, jemaat sudah mulai melaksanakan ibadah di lantai dua GKI Yasmin pada Minggu (9/4) pagi, sebelum tempat ibadah itu diresmikan.

Wali Kota Bogor Bima Arya sebut setelah peresmian GKI Pengadilan Pos Bogor Barat masih ada tugas merawat kebersamaan

Wali Kota Bogor Sebut Peresmian GKI Pengadilan Bukan Hasil Akhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Erick-Thohir-Lintas-Agama.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hadir memenuhi undangan Gereja Kristen Indonesia (GKI) bersama Barisan Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU), dalam acara dialog lintas agama di Surabaya.  Dalam sambutannya, Erick mengatakan dialog lintas agama ini merupakan wujud nyata masyarakat yang mendukung terhadap keberagaman dalam berkehidupan.  "Perbedaan yang dimiliki bangsa ini harus menjadi kekuatan. Karena itu saya bertemu dengan majlis dan para pendeta di GKI Diponegoro ini," kata Erick dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (2/1).  Erick yang merupakan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah ini juga menuturkan, pertemuan di Surabaya ini juga merupakan bentuk persatuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena hanya dengan persatuan, Indonesia dapat menjadi negara maju di masa mendatang.  Apalagi, lanjut Erick, saat ini semua negara di dunia termasuk Indonesia tengah berusaha bangkit dari krisis pandemi Covid 19. Menurutnya pertemuan kali ini juga bisa menjadi langkah nyata dalam upaya negara menjaga persatuan.  "Kita harus berani menjadi satu dalam menjaga NKRI dan Pancasila. Ini penting sekali pada suasana seperti ini dan kita juga harus menjaga keseimbangan," tutur Erick.  Hal ini, kata Erick menjadi penting karena akan semakin menguatkan kerukunan umat yang selama ini sudah menjadi identitas utama Indonesia. Itu artinya akan semakim menguatkan Bangsa Indonesia.  Lebih lanjut, Erick pun berharap masyarakat dapat saling menjaga menguatkan tali persaudaraan meskin hidup di dalam perbedaan-perbedaan. Karena dengan begitu keutuhan NKRI akan semakin terjaga sehingga tidak ada lagi perpecahan yang mengatasnamakan agama.  "Ini yang saya harap bagaimana kita terus menyakinkan hati menjaga Indonesia yang kita yang sayangi," pungkasnya.

Erick Tohir: Kerukunan Umat Harus Tetap Dijaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211228-WA0004.jpg" alt="Rapat warga di Polsek Lakarsantri. Josiah Michael for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Rapat warga di Polsek Lakarsantri. Josiah Michael for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kecamatan Lakarsantri akhirnya mulai bisa dibangun setelah sempat mendapat penolakan warga. Senin (27/12), seluruh pihak berkaitan dengan pembangunan gereja itu bertemu di Polsek Lakarsantri.  Rapat dipimpin Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya AKBP Wimboko yang dihadiri antara lain Kapolsek Lakarsantri Kompol Arif Mahari, Danramil 0832/08 Mayor Inf. Muntholib, anggota DPRD Kota Surabaya Josiah Michael, dan Lurah Lakarsantri Habib.  Yohan Litamahuputy atau Ongki, juru bicara GKI Citraland mengatakan, awal pembangunan gereja sudah dilakukan sejak 2011. Kemudian, jelang 2022, baru ada titik terang untuk pembangunannya.  ”Kami tidak ada niat sedikitpun untuk buat viral, pihak gereja tidak pernah memberitakan permasalahan selama ini karena sangat menghargai setiap pendapat termasuk mereka yang menolak,” aku Ongki ketika dihubungi pada Selasa (28/12).  Ketua RW 01 Kelurahan Lakarsantri Sujianto mengklaim, dia bersama Ketua RW 4 Armono dan LPMK M. Zaenal Arifin sejak awal menyetujui pembangunan gereja GKI Citraland. ”Lalu pihak gereja juga sudah mendapat tanda tangan persetujuan warga sebanyak 180 orang dari dahulu. Kebetulan terjadi dinamika sehingga pembangunan gereja menjadi terhambat,” jelas Sujianto.  Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael mengatakan, penolakan dilakukan segelintir oknum yang mempengaruhi warga lain. ”Penolakan dilakukan dengan mengatasnamakan ormas. Jadi dalam pertemuan tadi sudah clear dan ada jaminan untuk melaksanakan pembangunan gereja,” ujar Josiah.  ”Dengan dukungan warga yang telah diperjelas, syarat formil sebagai langkah awal pembangunan gereja telah terpenuhi sesuai Perwali 58 Tahun 2007,” imbuh dia.  Sebelumnya, pembangunan gereja di Kecamatan Lakarsantri ditolak warga. Alasannya, karena terlalu dekat dengan rumah warga.

Sempat Ditolak, GKI Citraland Lakarsantri Akhirnya Bisa Dibangun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211228-WA0003.jpg" alt="Surat keterangan yang ditandatangani warga. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Surat keterangan yang ditandatangani warga. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga Kecamatan Lakarsantri menepis kabar penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di wilayah tersebut. Warga menyebut kabar itu tidak benar.  Senin (27/12) malam, perwakilan Ketua RW 01 dan RW 04 serta LPKM Kelurahan Lakarsantri membuat surat pernyataan terkait rencana pembangunan gereja tersebut. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani pihak terkait itu, perwakilan warga menyebut tidak keberatan dengan adanya rencana pembangunan rumah ibadah Gereja GKI di Citraland Surabaya.  Hal serupa dikatakan Camat Lakarsantri Surabaya Harun Ismail. Warga Lakarsantri disebut Harun tidak menolak.  ”Namun memang ada warga yang merasa keberatan rumahnya bersebelahan dengan pembangunan gereja. Saat ini sedang dimediasi,’’ kata Harun saat dikonfirmasi pada Selasa (28/12).  Dia menjelaskan, secara mekanisme, sesuai Perwali Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Rumah Ibadah, salah satunya adalah mendapatkan dukungan warga paling sedikit 60 orang dan disahkan lurah setempat.  Saat ini, pihak tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Bakesbanglinmas Surabaya, menurut Harun telah melakukan peninjauan lokasi.  ”Hasilnya langsung dirapatkan,’’ imbuh Harun.  Sebelumnya, terdapat penolakan rencana pembangunan Gereja GKI di kawasan Citraland Surabaya. Informasi tersebut sempat terdengar dan mendapat respons dari politikus PSI Surabaya dan anggota Komisi B DPRD Surabaya Josiah Michael.  Secara terpisah, anggota komisi B DPRD Surabaya dan Politikus PDI Perjuangan Surabaya John Thamrun menepis kabar itu.  ”Saya rasa warga Lakarsantri sangat pluralis. Menjunjung tinggi toleransi beragama. Jadi itu tidak benar informasinya,’’ ucap John Thamrun.  Sedianya, dikatakan JT, sapaan akrab John Thamrun, adanya penolakan tersebut tidak beralasan kuat. Sebab, baik perwakilan warga maupun pihak ormas Islam di wilayah Lakarsantri tidak berkeberatan.  JT berharap masyarakat tidak terpancing informasi yang belum akurat kebenarannya. ”Apalagi kabar itu juga bertepatan dengan perayaan Natal. Mari sama-sama menghormati toleransi dan kebebasan beragama untuk tidak menebar informasi yang membuat gaduh,’’ ucap JT.

Warga Lakarsantri Klaim Tak Keberatan Soal Pembangunan GKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/GKI-Pengadilan-IMB-01.jpg" alt="Tangkap layar Wali Kota Bogor Bima Arya menyerahkan dokumen IMB pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Bogor Barat, Kota Bogor, Jabar, Minggu (8/8). Riza Harahap/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkap layar Wali Kota Bogor Bima Arya menyerahkan dokumen IMB pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Bogor Barat, Kota Bogor, Jabar, Minggu (8/8). Riza Harahap/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Bogor serahkan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan R. Abdullah bin Nuh, Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat, setelah terjadi polemik selama sekitar 15 tahun.  Wali Kota Bogor Bima Arya menyerahkan dokumen IMB tersebut kepada pengelola GKI Pengadilan Kota Bogor di lokasi rencana pembangunan rumah ibadah GKI, Jalan R. Abdullah bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu (8/8). Bima Arya mengatakan, penyerahan IMB untuk pembangunan rumah ibadah GKI di Kecamatan Bogor Barat itu adalah bagian dari proses yang sangat panjang selama sekitar 15 tahun.  ”Dokumen IMB yang diserahkan itu tidak hanya simbol keabsahan, tetapi itu adalah simbol dari kebersamaan, dan hasil kerja keras semua pihak dalam membangun komitmen dan menjalin keberagaman, melalui dialog, proses hukum, mediasi, musyawarah, yang seluruhnya berujung pada diterbitkannya IMB,” kata Bima Arya.  Diterbitkannya IMB GKI itu, menurut Bima Arya, tidak didapatkan secara cuma-cuma. Tapi melalui perjuangan dan proses panjang sehingga semua pihak harus dapat menjaga dan merawat keberagaman di Kota Bogor. Kehidupan bermasyarakat di Kota Bogor, adalah kehidupan yang rukun dan damai, menghargai kebersamaan dalam keberagaman.  ”Semangat kehidupan bermasyarakat itu harus kita jaga dan rawat bersama,” tutur Bima Arya.  Bima Arya menambahkan, dokumen IMB GKI harus menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menguatkan keberagaman dan memberi penghormatan kebebasan beribadahan kepada umat dari semua agama yang diakui negara. Pemkot akan selalu mengawal pembangunan rumah ibadah gereja bersama warga sekitar.  ”Pemkot juga akan mematikan jemaat GKI Yasmin dapat beribadah dengan damai dan nyaman. Pemerintah Kota Bogor akan mengawal bersama-sama dengan warga, tidak hanya pada pembangunan rumah ibadah gereja di lokasi ini, tetapi setelah gedungnya selesai, perlu memastikan nantinya jemaat gereja bisa beribadah dengan nyaman dan damai di tempat ini,” ucap Bima Arya.  Hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Danrem 061/Suryakancana Brigjen TNI Achmad Fauzi, Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Inf Roby Bulan, Kapolresta Bogor Kota Kombespol Susatyo Purnomo Condro, Kajari Kota Bogor Herry Hermanus Horo, serta pimpinan dari organisasi keagamaan.

Pemkot Bogor Serahkan IMB GKI Yasmin setelah Polemik 15 Tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gereja kristen indonesia

Berita Terkini