<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ARTAJASA2.jpg" alt="Sinergi Bank Mandiri dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) memfasilitasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar dapat memproses transaksi Gerbang Pembayaran nasional (GPN)." width="100%">
<figcaption>Sinergi Bank Mandiri dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) memfasilitasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar dapat memproses transaksi Gerbang Pembayaran nasional (GPN).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Mandiri bersinergi dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) untuk memfasilitasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar dapat memproses transaksi Gerbang Pembayaran nasional (GPN).  Dalam kerjasama ini, Bank Mandiri akan bertindak sebagai Bank Induk dari BPR Karyajatnika Sadaya (BPR KS) agar dapat terhubung ke jaringan GPN melalui Artajasa sebagai perusahaan switching yang mendukung koneksi ini. Harapannya, kolaborasi ini akan semakin memperluas ekosistem GPN.  Kerjasama ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia atau PBI No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG) Pasal 5 ayat 4, yang mensyaratkan bahwa BPR dan BPRS dapat terhubung dengan GPN melalui bank umum atau bank umum syariah.  Menurut Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto, kerjasama ini merupakan implementasi dari visi Bank Mandiri untuk menjadi partner finansial utama pilihan nasabah, termasuk BPR dan BPRS. Dengan sinergi ini, diharapkan BPR/BPRS akan semakin berkembang dan mampu mendukung sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan handal, serta mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi.  “Kami berharap kerjasama ini menjadi awal dari terintegrasinya seluruh ekosistem BPR/BPRS ke Gerbang Pembayaran Nasional sehingga dapat memperkuat standar pelayanan BPR/BPRS agar setara dengan industri perbankan nasional,” kata Aquarius.  Saat ini, kata Aquarius, pihaknya sangat terbuka dan membuka pintu kolaborasi dengan BPR atau BPRS lain yang telah mengusung rencana digitalisasi produk dan layanan melalui Bank Mandiri sebagai Bank Induknya.  Dia menambahkan, Bank Mandiri juga berharap kerjasama dengan BPR KS ini dapat dikembangkan ke aspek yang lebih luas sehingga dapat membantu BPR KS dalam menjaga konsistensi usaha serta pengembangan layanan keuangan bagi nasabah.  “Tak hanya kepada BPR KS, Bank Mandiri pun siap untuk menjajaki berbagai inisiatif kerjasama digital banking yang bisa dikembangkan guna memenuhi kebutuhan BPR/BPRS lain di Indonesia.” ungkap Aquarius.  Menurutnya, peran dan kontribusi Mandiri dalam mendukung digitalisasi perbankan salah satunya adalah penerapan digital banking secara nasional melalui ketersediaan layanan digital yang saat ini sudah tersebar sebanyak 13 ribu ATM, 176 ribu EDC, 573 ribu merchant QRIS dan juga beberapa program pendukung beyond banking yaitu Digiresto &amp; Digiretail, Solusi Hunian Pintar, Yokkebiz, dan tidak ketinggalan yaitu pembentukan cashless ecosystem salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah.  Pada tahun 2020, Bank Mandiri tercatat sudah memproses hingga 2,9 Miliar transaksi elektronik dengan nilai nominal mencapai Rp 3.200 triliun. Dari nilai tersebut, transaksi jaringan melalui switching mencatatkan kenaikan sekitar 12 % dibandingkan nominal transaksi jaringan pada posisi yang sama di tahun 2019.  Bayu Hanantasena, Direktur Utama Artajasa mengatakan bahwa sinergi Artajasa dengan Bank Mandiri yaitu untuk memberikan solusi agar BPR/BPRS dapat menikmati layanan yang optimal dan terhubung dengan GPN agar kedepannya solusi digitalisasi bank juga dapat dirasakan para nasabah BPR dan BPRS yang ada di Indonesia.  Dia menambahkan, secara nyata sinergi Artajasa dan Bank Mandiri ini merupakan penegasan komitmen untuk selalu melakukan pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta meningkatkan daya saing sistem pembayaran nasional dan industri perbankan.  “Dengan adanya kolaborasi layanan ini, Artajasa sebagai pemilik dan pengelola jaringan ATM Bersama, terus memperluas penetrasi kepada BPR dan BPRS yang ingin terhubung dan tergabung dengan GPN. Implementasi koneksi BPR/BPRS yang tergabung dalam GPN ini akan memberikan banyak manfaat seperti, membuka koneksi ke Bank lainnya sehingga tidak hanya dapat mengakses terminal Bank lain namun juga melakukan transaksi transfer antar bank. Kemudian BPR/BPRS lebih efisien dalam mengelola ATM tanpa harus membeli atau manambah di titik tertentu, serta akan semakin memperluas layanan bagi nasabah BPR/BPRS.” tambah Bayu.

Bank Mandiri Gandeng Artajasa Integrasikan BPR ke GPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wali-kota-makassar-himbau-jajarannya-ganti-atm-berlogo-gpn_m_.jpg" alt="Wali Kota Makassar Moh Ramdhan" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Moh Ramdhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan "Danny" Pomanto menghimbau semua jajarannya segera mengganti kartu ATM lama dengan baru yang berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak, RT/RW, Penasehat Wali Kota, hingga LPM. Himbaun tersebut menyusul launching dan kampanye GPN yang dilaksanakan serentak oleh Bank Indonesia (BI) di 17 titik di Indonesia. Salah satunya di Kota Makassar. Danny mengatakan, saat ini aktivitas ekonomi setiap seharinya tidak terlepas dari transaksi menggunakan alat pembayaran. Baik yang menggunakan tunai maupun non tunai. Pemkot Makassar pun mendukung implementasi GPN tersebut. "Jadi, 18 ribu pegawai di Pemkot Makassar termasuk 10 ribu tenaga kontrak dan perawat akan melakukan pergantian ATMnya," kata Dannya. Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Bambang mengatakan, peluncuran GPN merupakan terobosan dalam sistem pembayaran Indonesia. Nanti, seiring penggunaan GPN yang semakin luas, efisiensi yang ditimbulkan bagi perekonomian nasional akan semakin besar. Dia mengatakan, dampak positif GPN antara lain mendorong sharing infrastructure, sehingga utilisasi terminal ATM/EDC dapat meningkat dan yang berlebih dapat direlokasi ke daerah yang kekurangan. Tak hanya itu, GPN juga dapat mengurangi kompleksitas koneksi dari sebelumnya bilateral antar pihak, menjadi ter-sentralisasi kepada GPN. Warga juga dapat bertransaksi dari bank manapun, dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun. Dia mengungkapkan, efisiensi nasional akan tercipta dari skema harga yang lebih kompetitif. Dengan GPN bakal ada penurunan Merchant Discount Rate (MDR) dari semula 1,6-2,6 persen menjadi 0-1 persen. Artinya akan menghemat biaya mencapai Rp17 miliar per hari. "GPN juga dihadirkan sebagai backbone strategis untuk memberikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah. Termasuk diantaranya penyaluran bantuan sosial non tunai," jelasnya.

Wali Kota Makassar Himbau Jajarannya Ganti ATM Berlogo GPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menengok-repotnya-ganti-kartu-debit-berlogo-gpn_m_.jpg" alt="Gerbang Pembayaran Nasional" width="100%">
<figcaption>Gerbang Pembayaran Nasional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah bank di Indonesia tengah menggalakkan penggunaan kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Sayang, untuk merealisasikan hal itu sama sulitnya dengan proses pengkajian GPN yang berlangsung selama 20 tahun lalu. Salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI). Direktur Teknologi Informasi dan Operasi BRI Indra Utoyo mengatakan tahun ini BRI menargetkan 30 persen kartu magnetik sudah beralih ke kartu chip GPN. "Target kami tahun ini 30 persen kartu magnetik sudah beralih ke kartu chip GPN," jelasnya kepada Jawapos.com, Minggu (5/8). Dia menerangkan untuk merealisasikan hal itu pihaknya telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media elektronik, media online serta media sosial. Kata Indra, lokasi penggantian kartu dapat dilakukan di semua kantor cabang BRI terdekat atau di lokasi Kantor Unit/Cabang Pembantu tempat asal pembukaan rekening. Selain itu, Indra mengatakan pihaknya melakukan sistem antrian khusus supaya penggantian kartu bisa lebih cepat dilakukan. "Nasabah diminta membawa kartu magnetik yang lama dan membawa buku tabungan," tuturnya. Berdasarkan penjelasan Indra, JawaPos.com pun mencoba melakukan penggantian kartu debit magnetik BRI berlogo mastercard menjadi GPN di salah satu kantor cabang pembantu yang berlokasi di Kementerian BUMN. Sayangnya, pihak KCP belum dapat memenuhi permintaan. Salah seorang petugas memberikan informasi bahwa di kantor cabang tersebut belum tersedia kartu GPN. Petugas bank setempat merekomendasikan untuk ditukar di Kantor Cabang Utama (KCU). Namun, pengalaman berbeda dialami saat mencoba mengganti kartu di salah satu bank swasta. Perbedaannya adalah bank swasta tersebut tak meminta nasabah membawa buku tabungan. "Prosedur formalnya memang demikian," kata Indra Utoyo saat ditanya JawaPos.com. Mengenai keterbatasan kartu, hal itu juga dikonfirmasi oleh Jawapos.com. Dari data yang dimiliki bank sentral, disebutkan hingga saat ini sudah sebanyak 5 juta kartu berlogo GPN dicetak dan tersebar ke seluruh perbankan. "Masing-masing bank bikin komitmen ke BI, target saya sekian, atas dasar itu kita pantau. Kemudian pencetakan kartunya. Kalau yang dicetak sudah 5 juta lebih tapi itu tersebar di semua bank. Kalau bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, untuk kemudahan kontrol, distribusinya untuk sekarang. Stok mereka rata-rata 2-3 jutaan. Jadi mereka yang diutamakan ke KCU dulu," kata Deputi Direktur Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional BI Aloysius Donanto kepada JawaPos.com, Sabtu (3/8). Namun demikian, ditargetkan pada akhir 2018 masalah tersebut sudah diselesaikan. Nantinya nasabah tidak akan lagi perlu menukarkannya di KCU. "Nanti akan digeser akhir tahun, karena sekarang nggak sebanyak yang dibutuhkan. Nggak semua orang tuh langsung mau dateng ganti kartu. Jadi sama-sama bank sama kita untuk mendorong masyarakat mau ganti," jelas dia. Sekedar informasi, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) resmi diluncurkan pada Mei 2018 lalu oleh Bank Indonesia (BI). Kemunculannya merupakan penantian lama setelah melalui kajian panjang selama 20 tahun. GPN adalah suatu sistem yang mengintegrasikan transaksi antar bank. GPN memudahkan masyarakat jika ingin melakukan transaksi pembayaran non tunai menggunakan kartu debit di toko atau merchant. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib mengadopsi sistem ini dan merilis kartu debit GPN berlogo garuda. Kartu debit GPN bisa digunakan di seluruh mesin electronic data capture (EDC).

Menengok Repotnya Ganti Kartu Debit Berlogo GPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bi-ungkap-tantangan-ajak-masyarakat-beralih-ke-kartu-berlogo-gpn_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) resmi diluncurkan pada Mei 2018 lalu oleh Bank Indonesia (BI). Kemunculannya merupakan penantian lama setelah melalui kajian panjang selama 20 tahun. GPN adalah suatu sistem yang mengintegrasikan transaksi antar bank. GPN memudahkan masyarakat jika ingin melakukan transaksi pembayaran non tunai menggunakan kartu debit di toko atau merchant. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib mengadopsi sistem ini dan merilis kartu debit GPN berlogo garuda. Kartu debit GPN bisa digunakan di seluruh mesin electronic data capture (EDC). Sejak peluncurannya, BI mengakui tidak mudah dalam mendorong masyarakat beralih ke kartu debit berlogo GPN. Ada sejumlah tantangan dalam upaya tersebut. Deputi Direktur Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional BI Aloysius Donanto mengungkapkan, butuh pendekatan personal untuk meyakinkan masyarakat agar mau beralih. Pasalnya, masyarakat lebih mudah yakin dengan diberi penjelasan langsung daripada hanya membaca persyaratan. "Ini pengalaman kami di BI sendiri, bulan Juni atau sebelum lebaran kita melakukan kampanye dan penukaran untuk internal BI dan OJK sendiri yang ada di Komplek Perkantoran BI. Itu kita belajar dua hal. Satu, untuk ganti itu memang nggak susah. Penduduk kita itu biasanya nggak mau membaca persyaratan. Jadi lebih seneng nanya langsung ke customer. Jadi butuh pendekatan personal," ujarnya kepada JawaPos.com ketika dihubungi, Sabtu (4/8). Kedua, diakuinya masyarakat masih banyak yang enggan beralih ke GPN lantaran kartunya tidak bisa digunakan untuk bertransaksi di luar negeri. Padahal, masyarakat bisa membuat kartu debit lain berlogo prinsipal asing untuk bisa digunakan ke luar negeri. "Ini juga challenge kita, selalu yang ditanya, kartu GPN bisa nggak dipakai ke luar negeri. Padahal kalau dari kita kartu GPN yang sekarang, kita rekomendasi jangan dipakai ke luar negeri, kalau tariknya disana kan berarti tariknya pakai valuta asing. Dan langsung kena ke rekening tabungan kita, itu kan jadi risikonya tinggi," jelas dia. "Akan lebih baik, transaksi ke luar negeri bikin baru untuk sementara sebelum GPN belum kerja sama dengan pihak luar negeri pakai prinsipal asing. Jadi banyak yang udah dateng ngantri, nggak bisa dipakai ke luar negeri, eh ntar dulu kalau gitu," sambungnya seraya tertawa. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan kampanye kepada masyarakat di seluruh kota. Dalam hal ini, perbankan juga ikut terlibat untuk semakin meyakinkan masyarakat agar mulai beralih ke kartu debit berlogo GPN. "Kita itu pekan pertama, kita bilang pekan pertama kampanye dan penukarang di 17 kota mulainya kemarin dari tanggal 29 Juli sampai 3 Agustus. Akhir bulan ini akan ada pekan kedua di 8 kota. September ada beberapa belas kota lagi, begitu juga Oktober dan itu melibatkan semua bank di seluruh wilayah Indonesia. Memang itu challengenya," tandasnya.

BI Ungkap Tantangan Ajak Masyarakat Beralih ke Kartu Berlogo GPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kendala-bca-dorong-masyarakat-beralih-ke-kartu-berlogo-gpn_m_.jpg" alt="Kartu berlogo GPN milik Bank BCA" width="100%">
<figcaption>Kartu berlogo GPN milik Bank BCA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA mengakui tidak mudah dalam mendorong masyarakat untuk beralih ke kartu debit berlogo GPN. Masih ada sejumlah kendala yang menyulitkan perusahaan. Direktur BCA Santoso Liem mengungkapkan, kendala yang saat ini dirasakan pihaknya adalah karena tingkat kehadiran masyarakat ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) maupun Kantor Cabang Utama (KCU) masih rendah. Pihaknya mengklaim hal itu dipicu karena nasabah BCA telah banyak menggunakan transaksi elektronik. Sebut saja layanan m-banking BCA. "Yang perlu dilihat dan dipahami adalah bahwa kondisi masyarakat kalau kita lihat contohlah di BCA, ternyata yang sering datang di cabang kita data itu menunjukkan cuman 3 persen, 97 persen merasa tidak perlu datang ke cabang karena semua transaksinya bisa dilakukan elektronik," ujarnya kepada JawaPos.com ketika dihubungi, Sabtu (4/8). "Karena kesibukan nasabah kita nggak mungkin memaksa mereka. Inilah yang menjadi kesulitan utama karena ini kan penggantian kartu harus one by one," tambahnya. Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan upaya dalam mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kartu berlogo GPN. Apalagi, BI juga mengimbau kepada masyarakat agar paling tidak memiliki satu <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/04/08/2018/dicetak-di-luar-negeri-kehadiran-kartu-berlogo-gpn-masih-terbatas" target="_blank">kartu berlogo GPN</a>. Namun di sisi lain, BCA telah memiliki dispenser khusus yang memungkinkan nasabah bisa mengganti kartunya dengan cepat tanpa perlu ke customer service. Sayang, layanan ini masih terbatas dan hanya ada di KCU tertentu. "Kami sedang memikirkan cara baru supaya lebih nyaman. Diantaranya kami punya mesin dispenser, tapi karena keterbatasan jumlah yang cuman 200 mesin dan hanya ada di cabang sementara, kartu lama tinggal dimasukkan, kasih PIN dan nanti akan keluar yang baru. Sudah (bisa cetak) langsung GPN, ada GPN ada (kartu) Indonesian standart," tandas dia.

Kendala BCA Dorong Masyarakat Beralih ke Kartu Berlogo GPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dicetak-di-luar-negeri-kehadiran-kartu-berlogo-gpn-masih-terbatas_m_.jpg" alt="Cutomer services Bank Central Asia tengah melayani nasabah membuat kartu berlogo GPN" width="100%">
<figcaption>Cutomer services Bank Central Asia tengah melayani nasabah membuat kartu berlogo GPN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA mengakui jika masyarakat masih kesulitan menukarkan kartu debit berlogo GPN khususnya bagi pemegang kartu paspor BCA berjenis silver di Kantor Cabang Pembantu (KCP). Ada sejumlah faktor yang membuat hal itu menjadi terkendala. Direktur BCA Santoso Liem menyebut waktu peluncuran dengan proses pembuatan kartu agak terlalu mepet. Hal itu pada akhirnya membuat pihaknya fokus untuk menyediakan kartu berlogo GPN di Kantor Cabang Utama (KCU) terlebih dahulu. "Sebetulnya kita menyebarkan (kartu berlogo GPN), tapi karena project GPN agak mepet, dalam arti kita mendapatkan logo dan lain-lain. Sejak di-launching, kita fokuskan di Jakarta dulu. Terus dari KCU dulu, menuju ke KCP dan lain-lain, sampai ke daerah-daerah lain di kota besar lalu diturunkan. Jadi seperti itu," ujarnya kepada JawaPos.com ketika dihubungi, Sabtu (4/8). Dia menjelaskan, proses pembuatan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/04/08/2018/banyak-kartu-berlogo-gpn-tidak-tersedia-di-kcp-bank-ini-respons-bi" target="_blank">kartu berlogo GPN </a>cukup menyita waktu. Hal itu lantaran sebagian kartu harus dicetak di luar negeri. "Untuk domestik tidak semuanya punya kapasitas dan mungkin bank lain juga banyak yang memesan akibatnya agak limited secara factory di Indonesia. Jadi memang ada beberapa yang menunggu tapi kita prioritaskan di cabang utama," jelas dia. "Kedua karena stoknya terbatas, mau nggak mau KCP itu diberi tapi jumlahnya sedikit. Sehingga permintaan banyak kadang-kadang dia itu habis," tambahnya. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk tetap mensukseskan program GPN untuk dalam negeri. Selain mempermudah masyarakat, kehadiran GPN juga memberi efisiensi bagi perbankan. "Saya pikir spiritnya BCA akan membantu menyediakan itu, namun demikian project ini lebih banyak dikonsentrasikan, karena logo GPN-nya sendiri Maret atau April," tandasnya.

Dicetak di Luar Negeri, Kehadiran Kartu Berlogo GPN Masih Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banyak-kartu-berlogo-gpn-tidak-tersedia-di-kcp-bank-ini-respons-bi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah Kantor Cabang Pembantu (KCP) di sejumlah bank mengalami keterbatasan dalam menyediakan kartu debit berlogo GPN. Seperti halnya KCP Bank BCA di Bekasi dan KCP Bank Mandiri di wilayah yang sama. Hal itu diketahui lantaran penulis mencoba pengalaman langsung menukar kartu debit biasa dengan yang berlogo GPN. Hasilnya, petugas bank setempat merekomendasikan untuk ditukar di Kantor Cabang Utama (KCU). Merespon hal itu, Bank Indonesia (BI) menyebut masih ada keterbatasan pada pencetakan kartu yang dilakukan oleh perbankan. Dari data yang dimiliki bank sentral, disebutkan hingga saat ini sudah sebanyak 5 juta kartu berlogo GPN dicetak dan tersebar ke seluruh perbankan. "Masing-masing bank bikin komitmen ke BI, target saya sekian, atas dasar itu kita pantau. Kemudian pencetakan kartunya. Kalau yang dicetak sudah 5 juta lebih tapi itu tersebar di semua bank. Kalau bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, untuk kemudahan kontrol, distribusinya untuk sekarang. Stok mereka rata-rata 2-3 jutaan. Jadi mereka yang diutamakan ke KCU dulu," kata Deputi Direktur Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional BI Aloysius Donanto kepada JawaPos.com, Sabtu (3/8). Namun demikian, ditargetkan pada akhir tahun 2018 masalah tersebut sudah diselesaikan. Nantinya nasabah tidak akan lagi perlu menukarkannya di KCU. "Nanti akan digeser akhir tahun, karena sekarang nggak sebanyak yang dibutuhkan. Nggak semua orang tuh langsung mau dateng ganti kartu. Jadi sama-sama bank sama kita untuk mendorong masyarakat mau ganti," jelas dia. Sekedar informasi, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) resmi diluncurkan pada Mei 2018 lalu oleh Bank Indonesia (BI). Kemunculannya merupakan penantian lama setelah melalui kajian panjang selama 20 tahun. GPN adalah suatu sistem yang mengintegrasikan transaksi antar bank. GPN memudahkan masyarakat jika ingin melakukan transaksi pembayaran non tunai menggunakan kartu debit di toko atau merchant. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib mengadopsi sistem ini dan merilis kartu debit GPN berlogo garuda. <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/04/08/2018/kenapa-harus-beralih-ke-kartu-berlogo-gpn" target="_blank">Kartu debit GPN</a> bisa digunakan di seluruh mesin electronic data capture (EDC).

Banyak Kartu Berlogo GPN Tidak Tersedia di KCP Bank, Ini Respons BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenapa-harus-beralih-ke-kartu-berlogo-gpn_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) meluncurkan kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada Mei 2018 lalu. Kehadiran GPN diharapkan dapat mendorong efisiensi dan memberi manfaat bagi perbankan maupun masyarakat. Memang kenapa sih harus GPN? Dikutip JawaPos.com dari data Bank Indonesia, ada lima manfaat dari penggunaan GPN. Diantaranya,&nbsp;&nbsp;masyarakat dapat bertransaksi di semua kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Selain itu,&nbsp;masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Masyarakat juga tidak akan dikenakan biaya transaksi oleh toko maupun merchant. serta &nbsp;meningkatkan perlindungan konsumen dengan pengamanan data transaksi nasabah. "Terakhir,&nbsp; penggunaan kartu GPN akan menurunkan &nbsp;biaya pemrosesan transaksi, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mudah". Misalnya, dalam penerapan tarif MDR, yang dibebankan kepada merchant/pedagang oleh bank seperti yang saat ini berlaku, untuk Merchant Khusus SPBU, sebelum GPN MDR berkisar sampai dengan 3,25 persen, setelah MDR tarif yang berlaku 0,15 persen dari transaksi. Contoh lainnya, merchant transaksi reguler sebelum GPN berkisar sampai dengan 3,5 persen, setelah GPN hanya 0,15 persen , dan lain-lain. Jika dikemudian hari ada masyarakat yang sudah menukarkan kartu debitnya maupun e-money dengan berlogo<a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/04/08/2018/mudah-dan-nyamannya-beralih-ke-kartu-debit-berlogo-gpn" target="_blank"> GPN </a>dan ditolak, segera lapor ke kontak center BI di 131. Nanti, BI akan langsung menindaklanjuti laporan masyarakat.

Kenapa Harus Beralih ke Kartu Berlogo GPN?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mudah-dan-nyamannya-beralih-ke-kartu-debit-berlogo-gpn_m_.jpg" alt="Customer servies Bank Central Asia (BCA) tengah melayani nsabah melakukan pergantian kartu ATM" width="100%">
<figcaption>Customer servies Bank Central Asia (BCA) tengah melayani nsabah melakukan pergantian kartu ATM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) resmi diluncurkan pada Mei 2018 lalu oleh Bank Indonesia (BI). Kemunculannya merupakan penantian lama setelah melalui kajian panjang selama 20 tahun. GPN adalah suatu sistem yang mengintegrasikan transaksi antar bank. GPN memudahkan masyarakat jika ingin melakukan transaksi pembayaran non tunai menggunakan kartu debit di toko atau merchant. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib mengadopsi sistem ini dan merilis kartu debit GPN berlogo garuda. Kartu debit GPN bisa digunakan di seluruh mesin electronic data capture (EDC). BI mencatat hingga akhir Mei 2018 logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang tercetak pada kartu debit telah sebanyak 937 ribu. Sedangkan, jumlah yang telah terdistribusikan sebanyak 497 ribu kartu. Saat ini, kartu berlogo GPN sudah tersedia hampir di seluruh bank nasional. JawaPos.com mencoba untuk merasakan kemudahan dalam menukarkan kartu debit biasa ke kartu berlogo GPN. Pada kesempatan ini, bank yang dicoba adalah Bank BCA yang berada di kawasan Bekasi. Penulis pertama kali datang ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) BCA yang berada di kawasan Jl. Juanda, Bekasi. Sayang, ketika tiba disana dan ingin menukar kartu Paspor BCA jenis Silver, kartu GPN yang diinginkan tidak tersedia. "Mohon maaf untuk yang silver tidak tersedia disini. Untuk sementara bisa langsung Kantor Cabang Utama (KCU) Bekasi, bapak," kata salah seorang petugas bank yang memberitahu dengan ramah. Tidak lama berselang, penulis tiba di tempat tujuan selanjutnya. Beruntung, disana memang tersedia. Ketika tiba di lokasi, penulis dilayani dengan baik oleh sekuriti maupun pegawai bank bersangkutan. Nasabah yang ingin menukarkan kartu ke GPN wajib mengambil nomor antrian dan akan diberikan formulir pengisian. Dalam formulir itu, nasabah hanya perlu mengisi nama, nomor rekening, jenis kartu BCA yang dipilih (dalam opsi ini ceklis keterangan kartu paspor nasional) dan melakukan tanda tangan. Tepat pukul 10.00 WIB, penulis mendapat giliran untuk dilayani oleh customer service BCA. Priskila Nia, customer services BCA yang ramah dan cekatan melayani kebutuhan pergantian kartu. Dalam tahap ini, nasabah tidak perlu membawa buku rekening tabungan untuk menukarkan kartu biasa dengan berlogo GPN. Namun patut diingat, nasabah perlu ingat informasi yang ada dalam kartu sebagai pertanggung jawaban. Seperti alamat tinggal, pekerjaan, nama orang tua, dan lainnya. Proses peralihan ke kartu berlogo GPN juga tidak lama. Mungkin karena sang CS dan saya saling berbincang-bincang mengenai produk perbankan. Mungkin juga soal alamat rumah dan statusnya si CS cantik ini hehehe. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 10.16 WIB. Kartu GPN yang penulis inginkan telah selesai. Selanjutnya, kartu ini sudah bisa digunakan dan harus diperpanjang setiap 5 tahun sekali seperti keterangan yang terdapat di depan kartu. Bagi pemilik kartu GPN, kalian bisa bertransaksi di toko atau merchant manapun tanpa khawatir ada perbedaan electronic data capture ( EDC) yang dimiliki toko. Sebab, dengan GPN, semua pembayaran bank sudah terintegrasi dengan semua EDC bank. Tapi perlu diingat, kartu yang bisa ditukar dengan berlogo GPN adalah jenis debit. Selain itu, GPN ini hanya bisa digunakan untuk di dalam negeri. Bagi kalian yang suka ke luar negeri, bank akan menawarkan untuk membuat tambahan kartu debit berlogo asing.

Mudah dan Nyamannya Beralih ke Kartu Debit Berlogo GPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lima-belas-ribu-nasabah-sudah-migrasi-ke-kartu-gpn_m_232316.jpg" alt="Masyarakat antusias menukarkan kartu debit ke kartu berlogo GPN di CSB Mall Kota Cirebon, Selasa (31/7)." width="100%">
<figcaption>Masyarakat antusias menukarkan kartu debit ke kartu berlogo GPN di CSB Mall Kota Cirebon, Selasa (31/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lebih dari 15 ribu nasabah se-wilayah III Cirebon sudah bermigrasi ke kartu debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Penukaran kartu debit berlogo GPN kembali dilakukan oleh Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon, Selasa (31/7). Deputi KPw BI Cirebon, Rawindra Ardiansyah mengatakan, layanan fasilitas penukaran kartu debit berlogo GPN disambut antusias oleh masyarakat. Menurutnya, selama tiga hari sejak diluncurkannya program penukaran kartu berlogo GPN pada Minggu (29/7) lalu, nasabah yang sudah melakukan migrasi kartu GPN sudah mencapai 15.000 kartu. Keuntungan kartu debit GPN yaitu memberikan keamanan informasi nasabah atas kepemilikan rekening bank. BI menjamin, penggunaan kartu berlogo GPN akan jauh lebih aman. "Sistem transaksi melalui kartu GPN, salah satunya mengantisipasi pencurian data seperti skimming. Dengan kartu GPN yang pakai chip sudah tidak bisa dicuri," ungkapnya, Selasa (31/7). Dikatakan Rawindra, sistem transaksi domestik menggunakan kartu GPN bisa menurunkan biaya transaksi 1 persen, yang sebelumnya 3 persen. Program pemukaran kartu GPN itu dikembangkan BI untuk membawa semua transaksi keuangan melalui perbankan nontunai memakai kartu logo GPN. Program penukaran kartu GPN, KPw BI Cirebon merangkul sembilan lembaga perbankan. Antara lain, Bank bjb, Bank BTN, BRI, BCA, BNI, Mandiri, Mandiri Syariah, Permata Bank, dan Bank Artha Graha Internasional. Layanan penukaran kartu debit ke kartu berlogo GPN hingga Kamis (2/8) mendatang. Layanan penukaran tersebut tersedia di CSB Mall dan Grage Mall Kota Cirebon. "Nasabah dari sembilan bank yang ingin migrasi ke kartu berlogo GPN, hanya diminta melampirkan kartu identitas diri dan kartu lama. Kemudian langsung diproses petugas bank," katanya.

Lima Belas Ribu Nasabah Sudah Migrasi ke Kartu GPN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gerbang pembayaran nasional

Berita Terkini