<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disuguhi-menu-warteg-nu-muhammadiyah-sikapi-kesenjangan-sosial_m_198615.jpeg" alt="Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) bersalaman dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini (kanan) sesaat sebelum memulai pertemuan tertutup di lantai 3 Gedung PBNU, Kramat, Jakarta, Jumat (23/3). Hendra Eka/Ja" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) bersalaman dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini (kanan) sesaat sebelum memulai pertemuan tertutup di lantai 3 Gedung PBNU, Kramat, Jakarta, Jumat (23/3). Hendra Eka/Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ajakan untuk tidak memilih alias golput mulai bermunculan di media sosial. Seiring dengan itu, aroma politik uang tercium di beberapa daerah. Tak ingin gerakan tersebut mengganggu coblosan besok (17/4), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sama-sama mengeluarkan seruan resmi.  Kemarin (15/4) dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu meminta semua pihak menyukseskan Pemilu 2019.  Pernyataan sikap tersebut disampaikan di kantor masing-masing. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pemilu 17 April yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. "Itu komitmen seluruh komponen dan kekuatan nasional," ujarnya dalam konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, kemarin.  Menurut Haedar, penyelenggara pemilu, partai politik, pasangan calon presiden-wakil presiden, jajaran pemerintah, aparat keamanan, media massa, dan seluruh masyarakat harus bekerja sama untuk menyukseskan pemilu. Harus dipastikan pelaksanaan pemilu dari awal sampai akhir berlangsung aman, damai, tertib, lancar, dan terselenggara dengan baik tanpa kecurangan serta penyimpangan.  Haedar mengajak semua pihak menciptakan suasana tenang, aman, dan damai. Baik menjelang, saat, maupun sesudah pemilihan. Waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan spiritualitas kolektif, merekatkan ikatan persaudaraan, dan menurunkan tensi politik. "Semua pihak harus menaati ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan pergerakan atau aktivitas politik apa pun yang dapat mengganggu ketenangan serta mencederai proses pemilu," tuturnya.  Media sosial dan media massa, ucap Haedar, hendaknya ikut menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis. Serta tidak melakukan penyebaran hoaks, fitnah, dan hal-hal yang dapat memanaskan situasi pelaksanaan pemilu.  Haedar juga <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/04/2019/kerusakan-logistik-ditemukan-di-153-tps/">meminta KPU serta Bawaslu bekerja profesional</a>, netral, tepercaya, jujur, dan adil untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih secara bebas, aman, dan rahasia. Penyelenggaraan pemilu harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  "Jauhi politik uang dan segala transaksi yang dilarang oleh agama, moralitas, dan hukum yang berlaku," tegasnya.  Tokoh kelahiran Bandung itu menambahkan, semua pihak hendaknya bisa menerima hasil pemilu dengan sabar, jiwa besar, tenggang rasa, dan saling menghormati. Siapa pun yang memperoleh mandat rakyat hendaknya bersikap rendah hati, menjauhi euforia dan keangkuhan, serta menjadikan kepercayaan rakyat sebagai amanah untuk kemajuan Indonesia. "Bagi yang belum memperoleh mandat rakyat, terimalah dengan lapang hati dan jiwa kenegarawanan yang tinggi," ujarnya.  Jika terjadi sengketa pemilu, kedua pihak bisa menyelesaikannya secara konstitusional sesuai dengan aturan perundang-undangan. Haedar mengimbau agar tidak ada mobilisasi massa, provokasi, dan aksi-aksi politik. "Yang dapat menimbulkan ketegangan, konflik horizontal maupun vertikal, dan anarkisme yang merugikan kehidupan bersama," imbuhnya.  Sementara itu, Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj juga mengajak masyarakat tidak golput. "Gunakan hak pilih dengan nalar nurani dan memilih calon presiden-wakil presiden serta calon wakil rakyat yang memenuhi kriteria sidik, tablig, amanah, dan fatanah," ucapnya dalam konferensi pers kemarin.  Said juga mengajak seluruh jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, serta sentra gakkumdu menjamin penyelenggaraan pemilu seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan sebersih-bersihnya. "Jangan pernah kompromi dengan politik uang yang terbukti merusak demokrasi dan menimbulkan cacat legitimasi," tegasnya.  Menurut Said, Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama yang digelar di Indonesia. Pesta demokrasi itu menjadi batu ujian kesiapan Indonesia berdemokrasi secara maju dan beradab. Dia menambahkan, kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun ini akan mengukuhkan persepsi dunia bahwa Indonesia dapat menyandingkan Islam dengan demokrasi dalam satu tarikan napas.  Potensi Pelanggaran Teratas  Kecurangan, terutama politik uang (money politics), menjadi sorotan utama menjelang hari H pencoblosan. Tidak hanya oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga penegak hukum.  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan bahwa pihaknya secara intensif berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ada beberapa yang digarisbawahi. Salah satunya politik uang. "Money politics bisa menyerang siapa saja. Untuk itu agar dihindari. Termasuk menghindari money politics kepada penyelenggara pemilu," tuturnya kemarin (15/4).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-amankan-uang-rp-20-juta-dari-tangan-wisnu-dan-buku-tabungan_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama petugas KPK ketika konfrensi pers terkait kasus yang membelit direktur PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro, Sabtu (23/3). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Saut menambahkan, tidak tertutup kemungkinan instansinya bertindak apabila menemukan penyelenggara pemilu berbuat curang dengan terlibat politik uang. "Itu sebabnya, KPK bisa saja melakukan penindakan di semua level. Mulai KPPS, panwas, hingga (petugas, Red) rekap suara di KPU kabupaten, kota, dan provinsi," jelasnya.  Selama ini, terang Saut, KPK terus berusaha mengampanyekan pemilu yang cerdas dan berintegritas. Itu tidak hanya berlaku bagi peserta dan pemilih. "Panitianya juga," ujar dia. Artinya, penyelenggara pemilu harus bisa menjaga integritas. Jangan sampai malah turut terlibat dalam tindakan curang seperti politik uang. "Itu jelas akan merusak penyelenggaraan pemilu."  Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby membenarkan bahwa ada sejumlah kerawanan menjelang momen coblosan besok. Mulai data pemilih, kesiapan logistik, hingga politik uang. Di antara sejumlah isu tersebut, yang paling rawan adalah money politics. "Politik uang menjadi potensi pelanggaran teratas yang dapat terjadi," ucapnya.  Selain termuat dalam indeks kerawanan pemilu yang disusun Bawaslu, hal itu diketahui berdasar pengalamannya memantau pemilu. Selama ini politik uang dalam wujud pembelian suara sering ditemukan pemilih saat masa tenang hingga beberapa saat menjelang coblosan. Bentuknya pun beraneka ragam  "Bentuk politik uang yang selama ini ditemukan pemantau JPPR antara lain berupa pemberian langsung melalui koordinator dan setelah pemilihan berdasar kesepakatan," ungkapnya. Imbalan yang diberikan tidak hanya berbentuk uang dan barang. Ada juga yang terselubung dalam bentuk pemberian pulsa, fasilitas, atau barang publik dan sejenisnya.  Alwan menyebutkan, praktik politik uang terjadi merata di daerah. Namun, ada sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih, yakni Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. Data tersebut diperoleh dari hasil pantauannya. Ada dua indikator yang digunakan, yakni track record pada pilkada sebelumnya dan melihat para elite atau latar belakang caleg di daerah tersebut. Karena itu, Alwan mendesak pengawas pemilu meningkatkan kinerja di detik-detik menjelang coblosan yang dinilai rawan.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-amankan-uang-rp-20-juta-dari-tangan-wisnu-dan-buku-tabungan_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

NU-Muhammadiyah Sepakat Tolak Golput dan Politik Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/FOTO-BOKS_Iqbal-Rizqi-for-Jawa-Pos.jpg" alt="FOTO BOKS Iqbal Rizqi for Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>FOTO BOKS Iqbal Rizqi for Jawa Pos</figcaption>
</figure>Isi dialog, diksi, dan humor di video yang diinisiatori Iqbal disesuaikan dengan target yang disasar: pemilih pemula. Tri yang menjadi pemeran tunggal harus memainkan delapan karakter, mulai petugas TPS sampai bayi yang masih ngedot.  UMAR WIRAHADI, Gresik  ---  BAPAK itu tengah bersantai di kursi teras rumah. Mengenakan kaus oblong dan peci hitam, kedua tangannya tampak memegang koran.  "Nanti 17 April jangan lupa nyoblos (disensor) ya," katanya kepada sang anak yang berada di samping, tapi tidak terlihat di kamera. "Agar ayah bisa ngopi gratis," lanjut si bapak.  Yang terdengar kemudian justru suara tangis. Dot di mulutnya jatuh. Ternyata, yang diajak bicara si bapak masih bayi. Yang tentu saja tidak punya hak pilih pada hari pencoblosan 17 April nanti.  Itulah cara Tri Wiguna Natawireja, si pemeran bapak dan anak dalam penggalan video di atas, bersama dua rekannya, M. Iqbal Rizqi Sya'ban dan Abdullah Sholahuddin Al Ayyubi, mengajak siapa saja untuk ke bilik suara. Sebab, "syarat" untuk jadi golongan putih (golput) itu baru "sah" kalau seseorang memang belum memenuhi batas umur minimal.  "Seperti si bayi itu," kata Tri kepada Jawa Pos.  Video bertajuk Elu Boleh Golput, Asal... tersebut pada 25 Maret lalu diumumkan sebagai pemenang lomba video pendek yang diadakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Tema lombanya "Alasan Saya Tidak Golput di 2019".  Lalu, adakah syarat "sah" lain untuk tidak mencoblos? Itu juga yang ditanyakan seorang reporter televisi kepada seorang narasumber di video berdurasi 2 menit tersebut.  "Kenapa Anda golput?" tanya si reporter.  Setelah diam sejenak, si narasumber menjawab dengan memasang muka kaku, "Wakanda forever."  Bagi penggemar film superhero produksi Marvel Studios, <a href="https://www.jawapos.com/features/11/04/2019/kami-netral-terbuka-dan-berpihak-pada-data/">Wakanda</a> adalah sebuah negara fiktif yang terletak di Afrika Sub-Sahara. Negara itu merupakan kampung halaman tokoh pahlawan super Black Panther.  Artinya, kata Tri, dia bukan WNI (warga negara Indonesia). "Ya jelas tidak bisa nyoblos di negara kita, hehehe," ujar mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.  ***  Adalah Iqbal yang kali pertama mengetahui pengumuman lomba video pendek itu. Mahasiswa ITB asal Gresik, Jawa Timur, tersebut langsung berpikir keras menggali ide.  Akhirnya, dia mengajak dua rekannya, Tri Wiguna dan Sholahuddin Al Ayyubi. Kebetulan, ketiganya sesama aktivis di unit videografi Masjid Salman ITB. "Saya sebagai produser langsung mikir skenario dalam video," tutur Iqbal.  Ditemui Jawa Pos Selasa lalu (9/4), Iqbal sedang dirawat di Rumah Sakit (RS) Semen Gresik. Dia baru saja menjalani operasi batu empedu. Meski begitu, pemuda 22 tahun itu tampak bugar selama bercerita tentang proses kreatif di balik pembuatan video pemenang lomba Perludem tersebut. Mulai menentukan lokasi syuting yang cocok, menyusun urut-urutan adegan, isi dialog, hingga penggunaan properti oleh pemeran.  Awal Maret, dimulailah pencarian ide. Berbagai referensi dibuka. Termasuk melakukan riset kecil-kecilan dengan menanyakan alasan seseorang untuk golput. Jawabannya ternyata macam-macam.  "Mulai alasan tidak sreg dengan calon, tidak kenal, sampai ada yang tidak mau tahu. Siapa yang memimpin, cuek saja," tutur Iqbal.  Muncul pula alasan yang bagi ketiganya "ajaib". Misalnya, ogah nyoblos karena alergi paku yang tajam. Khawatir mengenai tangan. Atau alasan biar bisa hemat. Sebab, menuju TPS butuh ongkos atau biaya beli bensin.  "Terdengar konyol memang, hahaha," ujar Iqbal. "Tapi, tetap kami saring semua."  Setelah merancang skrip video, proses syuting dimulai. Syuting dilakukan pada 9-10 Maret. Dari pagi hingga sore.  Syuting dilakukan di dua tempat: area Masjid Salman ITB dan sekitar kos-kosan di Jalan Tubagus Ismail, Bandung.  Tri ditunjuk sebagai aktor. Pemuda asal Cimahi, Jawa Barat, itu menjadi pemeran tunggal. Ada delapan karakter sekaligus yang dimainkan mahasiswa semester VIII tersebut.  Karena itu, dia harus memboyong sejumlah pakaian ke tempat syuting. Sebab, properti harus diganti sesuai dengan karakter yang diperankan.  Di antaranya, menjadi petugas TPS (tempat pemungutan suara), ayah, bayi, dan reporter. Yang paling sulit, kata pemuda 23 tahun itu, adalah saat berakting layaknya seorang bayi.  "Mungkin retake (pengambilan ulang gambar) sampai sepuluh kali," ungkapnya.  Dia harus mempelajari cara menangis bayi hingga minum dot. Bahkan sampai harus meminjam bedak bayi ke seorang teman perempuannya. "Susahnya juga karena harus kuat nahan malu," sambungnya, lantas tertawa.  Sejak awal, Iqbal merancang sasaran video tersebut, yakni pemilih pemula dan kalangan milenial. Karena itu, isi dialog, diksi, dan humor di dalamnya disesuaikan. Khas anak-anak muda.  Misalnya, menganalogikan pemilihan pemimpin dengan ujian sekolah. Pelajar atau mahasiswa yang menempuh ujian pasti pernah dihadapkan pada pilihan-pilihan soal yang dilematis.  Dijawab atau dilewati. Dijawab takut salah, dilewati begitu saja juga kok eman nilainya.  Tapi, lanjut Iqbal, dijawab atau tidak, guru atau dosen pasti akan mengeluarkan nilai hasil ujian. Begitu pula dengan pemilu. Nyoblos atau tidak nyoblos, KPU (Komisi Pemilihan Umum) pasti akan mengumumkan siapa kandidat yang terpilih sebagai pemimpin.  "Jadi, lebih baik memilih salah satu jawaban, atau pasrah pada keadaan," ucap Iqbal meniru cuplikan monolog dalam video itu.  Video pendek yang berisi 25 kalimat monolog tersebut kini menuai apresiasi. Sejumlah pihak meminta karya tiga anak muda itu ditayangkan untuk disampaikan ke pemilih.  Permintaan datang dari KPU, Bawaslu, serta Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Pesan utamanya adalah meminimalisasi angka golput.  ***  Bagi Sholahuddin Al Ayyubi, dirinya mendapat dua hal sekaligus sebagai editor video yang diproseduri Iqbal. Pertama, tambahan wawasan tentang pemilu. Kedua, berkali-kali tertawa melihat akting Tri.  Dengan menonton video, menurut pemuda 22 tahun itu, sebenarnya tak ada alasan ba­gi WNI yang cukup umur untuk tidak mencoblos. Jika pun calon dianggap tidak cocok, pemilih punya waktu untuk meneliti sosok dan rekam jejaknya.  Bisa lewat jejak digital seperti berita-berita online atau status medsosnya. Juga melalui baca koran. Pada era banjir informasi seperti saat ini, referensi untuk melacak track record calon pemimpin sangat banyak.  "Dengan melihat visi-misi, program, dan rekam jejak, pasti ada sosok yang layak diperjuangkan," tegas mahasiswa jurusan seni rupa ITB itu.  Jadi, kalau yang sepatutnya golput, ya cuma mereka yang belum memenuhi batas umur atau bukan WNI. Atau yang sejenis dengan sosok yang dihadapi petugas TPS di video garapan Iqbal dkk.  Sosok dengan mata melotot. Rambut berdiri bagai ijuk. Dan, bernama lengkap: Alien, si makhluk dari luar bumi!

"Syarat" Golput Cuma di Bawah Umur, Non-WNI, dan Alien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-fatwa-golput-kubu-01-maklumi-sikap-mui_m_.jpg" alt="Sekjen PPP, Arsul Sani memaklumi sikap MUI soal Fatwa Golput." width="100%">
<figcaption>Sekjen PPP, Arsul Sani memaklumi sikap MUI soal Fatwa Golput.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini kembali memberikan peringatan kepada publik agar senantiasa menyalurkan hak pilihnya di pemilu 2019. MUI bahkan mengharamkan golput dalam fatwanya. Menanggapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani memakluminya. "Saya terus terang ini bukan setuju atau tidak setuju, saya bisa menerima pandangan seperti ini," ujarnya di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (26/3). Arsul menerangkan, dalam hukum tata negara berbasis islam, membangun pemerintahan memiliki hukum fardu kifayah, atau wajib bagi masyarakat banyak. Sementara itu menyalurkan pilihan merupakan bentuk partisipasi membangun sebuah negara. "Dalam konteks pemilu, menurut saya haramnya itu kalau ini (golput) dijadikan seruan gerakan dan akan meluas mengakibatkan siapapun yang terpilih memimpin pemerintahan menjadi, dalam tanda kutip kurang legitimate," imbuhnya. Lebih lanjut, Sekjen PPP itu mengatakan, golput yang dimaksud oleh MUI yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja tidak mau memilih, padahal dia tidak berhalangan. Sementara itu, bagi yang mendapat hambatan maka bisa dimaklumi jika golput. "Yang disebut golput dalam fatwanya ini yaitu saya punya hak pilih, saya tidak memiliki kesulitan menyalurkan hak pilihan karena saya terdaftar di DPT, atau tidak di DPT tapi saya punya e-KTP kemudian dibuat kemudahan pakai e-KTP saja sudah bisa (nyoblos)," kata Arsul. "(Kalau berhalangan) misalnya sakit, kemudian watu pemilu ada hujan badai kalau dia melaksanakan itu membahayakan jiwanya. Itu baru (dimaklumi kalai golput)," tandasnya.

Soal Fatwa Golput, Kubu 01 Maklumi Sikap MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/cara-kpu-kurangi-golput-dari-mobil-hingga-pengeras-suara-masjid_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu. KPU terus gencar melakukan sosialisasi Pemilu 2019." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu. KPU terus gencar melakukan sosialisasi Pemilu 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak golput di Pemilu 2019. Salah satunya menggunakan mobil yang dimodifikasi khusus untuk kampanye seputar Pemilu. Komisioner KPU, Pranono Ubaid Tanthowi mengatakan nantinya mobil ini dilengkapi dengan pengeras suara. Mobil bakal berkeliling&nbsp;saat masa tenang, mulai 14 hingga 16 April 2019. "Ini bentuk sosiaslisasi kami. Kami akan lakukan pengumuman warga supaya mau datang ke TPS," ujar Pramono di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3). Pramono menambahkan, upaya serupa juga pernah dilakukan pada Pilkada 2017 dan 2018 lalu. Selain menggunakan mobil, KPU juga meminta bantuan dewan kemakmuran masjid (DKM), melalui pengeras suara di masjid. "Nah itu bagian untuk mengingatkan warga untuk menggunakan hak suara pada hari H," katanya. Dia menambahkan, KPU juga bakal menggerakan petugas-petugas untuk berkeliling kampung. Mereka bertugas mengajak masyarakat memilih calonnya. Baik itu di Pileg maupun Pilpres. "Jadi bentuk-bentuk sosialisasi ini, untuk menyesuaikan dengan tradisi di masyarakat. Misalnya dulu ada yang menggelar layar tancap di desa-desa. Jadi pengumumannya lewat nonton layar tancap di kantor desa, kecamatan," pungkasnya.

Cara KPU Kurangi Golput, dari Mobil hingga Pengeras Suara Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tolak-golput-ulama-depok-ajak-masyarakat-gunakan-hak-pilihnya_m_.jpg" alt="Anggota Komisi V Fraksi PAN, Intan Fauzi ketika bersilaturahmi dengan para ulama di Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi V Fraksi PAN, Intan Fauzi ketika bersilaturahmi dengan para ulama di Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 se-Kota Depok menyatakan dukungan terhadap Caleg DPR RI Dapil Jabar VI, Intan Fauzi. Dukungan terhadap Intan yang juga Anggota Komisi V DPR RI disampaikan disela-sela silaturahmi dengan 38 asatidz se-Kota Depok, akrhi pekan kemarin. Ulama berpengaruh di Kota Depok, Ustad Lukman Sayadi&nbsp; atau yg lebih dikenal Ustad Joker meminta masyarakat Depok memilih Intan Fauzi di pileg nanti. Pasalnya, dari sejumlah caleg yang bertarung di Dapil Jabar VI ini Intan sangat dekat dengan ulama. Hal ini tercermin dari kegiatan pribadinya hingga kantornya semua melambangkan sifat atau pribadi yang religius, dekat dengan ulama dan cinta kepada Islam. &ldquo;Kenapa saya mendukung bu Intan? Karena saya melihat beliau itu sosok yang sederhana, religious, dekat dengan ulama dan cinta kepada Islam,&rdquo; ujar Ustad Joker sebagaimana dilansir Radar Depok (Jawa Pos Grup), Selasa (15/1). Ustad Mahari yang juga Ketua MUI Depok dan Ustad Abadi Idrus Ketua MUI Tapos menilai sosok Intan Fauzi sangat tepat menjadi wakil rakyat, utamanya mewakili Depok. Menurutnya, komitmen Intan Fauzi terhadap upaya mensejahterakan umat tidak perlu diragukan lagi. Apalagi perhatian dan ke-Islamannya begitu tinggi kepada agama dan juga kepada masyarakat. &ldquo;Saya menilai ibu Intan figur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Beliau sangat bagus dan sangat perhatian kepada masyarakat. Sehingga masyarakat begitu antusias tatkala bu Intan menjadi caleg DPR PAN nomor urut 2,&rdquo; tutur Ustadz Mahari. Karena itu, dia meminta masyarakat Depok untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dengan memilih Intan Intan. Sebab, secara agama Islam, masyarakat wajib menggunakan hak pilihnya dengan baik. &ldquo;Di pengajian-pengajian, kita menyampaikan dan menganjurkan kepada masyarakat agar jangan golput,&rdquo; tegasnya. Seruan tidak golput ini jelasnya lantaran pileg ini sangat strategis menyangkut keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. &ldquo;Makanya setiap warga negara kami himbau untuk ikut serta menyalurkan suaranya di pemilu 2019 nanti. Insya Allah, masyarakat akan memilihnya di pemilu nanti,&rdquo; ulasnya. Ditempat yang sama, Intan Anggota DPR RI Petahana yang juga Ketua DPP PAN ini mengaku siap memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan kebutuhan masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara. &ldquo;Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada ulama, para Asatidz yang hadir. Semoga apa yang kita niatkan diridhoi Allah SWT,&rdquo; pungkasnya.

Tolak Golput, Ulama Depok Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemuda-milenial-binjai-pastikan-tidak-golput_m_217371.jpeg" alt="Komunitas pemuda milenial Binjai berkumpul dalam Acara bertajuk Safari Ramadhan Padjoss Iftar, Sabtu (2/6)." width="100%">
<figcaption>Komunitas pemuda milenial Binjai berkumpul dalam Acara bertajuk Safari Ramadhan Padjoss Iftar, Sabtu (2/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cafe Indie Kopi di Jalan Jamin Ginting, Medan disesaki para pemuda zaman milenial, Sabtu (2/6) petang. Disana, mereka menggelar acara buka puasa bersama. Acara buka puasa itu bertajuk &lsquo;Safari Ramadhan Padjoss Iftar&rsquo;. Kegiatan tersebut digagas oleh beberapa komunitas pemuda dari Kota Binjai. Mereka pun berkomitmen tidak Golput pada Pilgub 27 Juni mendatang. &ldquo;Kami anak muda Binjai antigolput karena pilihan hanya dua. Dua itu asyik,&rdquo; teriak mereka usai foto bersama. Toriq dari Kumbang Senja (Komunitas Abang-abang Senang Jalan) menyatakan, akan memilih pemimpin yang punya komitmen terhadap dunia kreatif anak muda. &ldquo;Selain di komunitas travelling ini, saya juga aktif di komunitas musik, gitaris. Semoga ke depan kami anak-anak muda Binjai punya banyak wadah untuk bisa berkarya dan menuangkan kreativitas kami,&rdquo; ujar Toriq. Di Kumbang Senja, Toriq bersama rekan-rekanya kerap touring menggunakan sepeda motor ke daerah-daerah luar Sumut. &ldquo;Kami biasa ngecamp di hutan-hutan,&rdquo; ujar Toriq yang dikenal senang bercanda. Senada, Andi Maulana dari Kurma Pati (Kumpulan Remeja Masjid Pancaran Bakti) menyampaikan terima kasih karena &lsquo;Padjoss Iftar&rsquo; memberikan ruang bagi mereka untuk berekspresi. Dalam kesempatan itu, Kurma Pati menyanyikan lagu-lagu sholawat dengan alat band akustik. &ldquo;Kami biasa ngaji, sharing dan latihan musik,&rdquo; kata Andi yang membawa belasan temannya. Kegiatan buka puasa itu juga diisi tausiyah bersama, Ustaz Abdurrahim. Dalam kesempatan itu, Ustaz Abdurrahim mengatakan, pemuda adalah tumpuan bangsa. &ldquo;Pemimpin zaman sekarang adalah pemuda zaman dulu. Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan,&rdquo; ujar Ustaz Abdurrahim. &ldquo;Kalau kita tidak bisa jadi pemimpin, kalian bisa memilih pemimpin yang terbaik,&rdquo; imbuhnya. Namun, Ustaz Abdurrahim mengingatkan, masa muda juga masa kegilaan dan coba-coba. &ldquo;Jauhilah narkoba, kemaksiatan dan kebatilan,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Nisa dari penyelenggara acara mengajak anak-anak muda Binjai jangan cuma keras bersuara di media sosial saja. Namun apa yang mereka suarakan tidak terlaksana dan ujung-ujungnya golput saat pemungutan suara Pilgub Sumut 2018. &ldquo;Pilihan enggak banyak-banyak, cuma dua. Pilihlah yang terbaik,&rdquo; ujar Nisa

Pemuda Milenial Binjai Pastikan Tidak Golput