<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/deklarasi-2019gantipresiden-pemuda-pancasila-jatim-silakan-saja_m_.jpg" alt="Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur tidak mempermasalahkan rencana digelarnya deklarasi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/08/2018/penolakan-deklarasi-2019-ganti-presiden-di-pekanbaru-berlanjut" target="_blank">#2019GantiPresiden</a> di Surabaya, pada Minggu, (26/8) lusa. PP menganggap gerakan tersebut merupakan hal yang konstitusional dan&nbsp;dijamin oleh UUD 1945 dan UU. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, gerakan deklarasi #2019GantiPresiden itu sama persis dengan deklarasi dukungan kepada pasangan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/08/2018/tolak-deklarasi-ganti-presiden-ormas-di-pekanbaru-ancam-segel-bandara" target="_blank">Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin.</a> "Saya tegaskan bahwa deklarasi gerakan ganti presiden maupun Jokowi dua periode semuanya adalah sah. Silakan saja digelar. Tapi yang jelas harus konstruktif dan tidak menimbulkan kericuhan di masyarakat," kata La Nyalla di Surabaya, Jumat (24/8). Ia menambahkan, demokrasi telah menyediakan ruang yang besar dan bebas bagi seluruh kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, demokrasi juga memberi batasan, yaitu penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu ketertiban umum. &ldquo;Ingin ganti presiden, ingin Jokowi dua periode, bebas. Yang tidak boleh adalah ingin ganti presiden sambil bakar-bakar ban. Juga tidak boleh memperjuangkan Jokowi dua periode sambil coret-coret tembok jalanan dan menyalakan petasan. Itu contoh batasannya. Di luar itu, sepanjang damai dan tertib, bebas digelar,&rdquo; papar La Nyalla. Terkait surat dari Pemuda Pancasila Kota Surabaya ke Polda Jatim yang meminta acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya tidak diizinan, La Nyalla menyatakan, PP Surabaya memang belum berkoordinasi dengan pengurus tingkat wilayah (MPW).&nbsp; Hanya saja, La Nyalla mendapat laporan bahwa surat tersebut muncul karena aspirasi sebagian masyarakat Surabaya yang tidak ingin ada perpecahan yang menjurus aksi destruktif di masyarakat. Ada pula aspirasi yang menyatakan akan lebih baik jika beragam deklarasi dan dukungan politik disampaikan ketika masa kampanye telah dimulai oleh KPU. &ldquo;Intinya, saya ingin sampaikan bahwa PP tidak punya kepentingan apa-apa dalam Pilpres. Kepentingan PP hanya masyarakat bisa tetap rukun, situasi aman dan damai. Jadi PP ini menjadi pengayom. Kita ingatkan ke pendukung gerakan ganti presiden untuk tetap tertib. Kita juga ingatkan pendukung Jokowi untuk taat hukum,&rdquo; tegas La Nyalla.&nbsp;

Deklarasi #2019GantiPresiden, Pemuda Pancasila Jatim: Silakan Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/viral-gelang-settingan-stedi-ini-bukti-saya-bela-pancasila-dan-nkri_m_210564.jpeg" alt="Gelang yang dipakai korban intimidasi di CFD" width="100%">
<figcaption>Gelang yang dipakai korban intimidasi di CFD</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan intimidasi yang dilakukan segerombolan orang saat Car Free Day (CFD) Minggu (29/4), ramai dibicarakan di dunia maya. Para korban yang terkena intimidasi ini, melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Tapi, di dunia maya sendiri, ramai membicarakan gelang yang dipakai korban dan sekelompok orang tersebut. Dari video yang tersebar, ada dugaan bahwa kejadian ini adalah settingan atau sandiwara. Hal ini karena gelang yang dipakai korban dan segerombolan orang yang melakukan intimidasi sama. Tapi, salah satu korban tersebut, Stedi, membatah hal tersebut. "Tidak benar rumor itu. Justru gelang ini sebagai bukti bahwa saya pembela Pancasila dan NKRI," katanya, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (7/5). Ia menambahkan, gelang yang berada di tangan kanannya itu dipakainya lebih dari tiga bulan. Gelang itu sendiri, ia dapat dari membelinya saat CFD dulu."Gelang ini dijual di CFD dan dijual seharga Rp 20 ribu. Saya beli ini tiga bulan lalu," lanjutnya. Mengenai korban lainnya, Susi Ferawati yang juga memakai gelang, dikatakan Stedi bahwa hal itu adalah kebetulan saja. Dari kejadian ini, Stedi mengaku masih datang ke CFD kemarin (6/5). Ia datang ke CFD hanya untuk berjalan-jalan saja. "Saya ke CFD iseng jalan-jalan saja tapi memutari semua tempat. Masih ada rasa takut intimidasi ini," tutupnya.

Viral Gelang Settingan, Stedi: Ini Bukti Saya Bela Pancasila dan NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/stedi-bawa-video-viral-intimidasi-gerakan-2019gantipresiden_m_210456.jpeg" alt="Stedi pelapor dugaan intimidasi massa #2019GantiPresiden ditemani Joshua Victor di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya" width="100%">
<figcaption>Stedi pelapor dugaan intimidasi massa #2019GantiPresiden ditemani Joshua Victor di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Korban dugaan intimidasi di area Car Free Day oleh massa berkaus #2019GantiPresiden atas nama Stedi Repki Watung memenuhi pemanggilan polisi untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, polisi juga sudah memanggil korban lainnya Susi Ferawati pada Jumat (4/5) lalu. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Joshua Victor kedatangannya bersama Stedi ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berkaitan dengan kejadian yang diduga sebagai tindakan intimidasi. "Kehadiran kami untuk memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara persekusi yang menimpa rekan kami ini yang terjadi pada tanggal 29 April&nbsp;2018&nbsp;lalu," kata Victor di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (7/5). Dia menerangkan, kedatangan hari ini adalah pemanggilan pertama terhadap pelapor Stedi atas peristiwa yang menimpanya. Pihaknya bahkan telah menyiapkan beberapa bukti untuk diberikan kepada kepolisian. "Ini pertama kali pelapor atau korban diperiksa oleh penyidik dalam kaitan laporan polisi.Disamping kita memberikan keterangan, kita juga membawa beberapa alat bukti yang nantinya akan diserahkan kepada penyidik," ungkapnya. Meski demikian, Victor enggan membeberkan bukti apa saja yang akan diserahkan ke polisi. Dia hanya menyebutkan salah satu bukti yakni video viral saat Stedi tengah digeromboli massa aksi #2019GantiPresiden. "Ada beberapa barang bukti yang akan diserahkan, ya diantaranya (video viral),"pungkasnya. Sebelumnya, Stedi Repki Watung, 36, mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan persekusi yang dialaminya saat tengah jalan santai Car Free Day di Sudriman-Thamrin pada Minggu (29/4). Laporan Stedi telah diterima kepolisian dengan nomor LP/2363/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 30 April&nbsp;2018. Sebelumnya diberitakan, sebuah video viral di media sosial Yuotube menunjukkan beberapa orang yang memakai kaus #2019GantiPresiden di acara Car Free Day Sudriman-Thamrin, Minggu 29 April&nbsp;2018&nbsp;pagi diduga mengintimidasi orang yang menggunakan kaus bertuliskan #DiaSibukKerja. Dalam video berdurasi 2 menit 26 detik itu mereka yang memakai kaus #2019GantiPresiden nampak sempat menyoraki mereka yang memakai kaus #DiaSibukKerja. Mereka pun juga sempat menyawer dengan cara memberikan uang kepada mereka yang memakai kaus #DiaSibukKerja sambil bertanya 'Dibayar berapa sih?'. Kemudian, ada pula seorang perempuan dengan kaus #DiaSibukKerja diduga juga dapat intimidasi. Dia membawa anak lelaki yang mana anaknya sempat&nbsp;menangis.

Stedi Bawa Video Viral Intimidasi Gerakan #2019GantiPresiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gerakan-2019gantipresiden-jadi-viral-pks-pak-jokowi-aja-santai_m_202743.jpeg" alt="Presiden PKS Sohibul Iman menilai munculnya gerakan #2019GantiPresiden yang mendadak viral merupakan hal yang biasa dalam sebuah demokrasi." width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Sohibul Iman menilai munculnya gerakan #2019GantiPresiden yang mendadak viral merupakan hal yang biasa dalam sebuah demokrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Media sosial kembali menjadi wadah untuk berdemokrasi. Beberapa hari belakangan, tagline tanda pagar #2019GantiPresiden mendadak viral. Bahkan, di Twitter, hastag tersebut sempat menjadi trending topic. Terkait hal itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengaku senang karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai adanya gerakan tersebut. Menurutnya, gerakan ganti presiden adalah normal dalam demokrasi. "Beliau (Jokowi) kan mengatakan 'masa dengan kaos bisa ganti presiden?' Itu adalah sebuah tanggapan yang rileks, saya kira bagus karena gerakan ganti presiden itu adalah gerakan yang normal dalam demokrasi, bukan sebuah kejahatan," ujar Sohibul saat ditemui di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (8/4). Dia pun heran para pendukung Jokowi yang justru terlihat berlebihan dalam merespons viralnya gerakan tersebut. "Kenapa ada sebagian pendukung Pak Jokowi yang merespons berlebihan, Pak <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/09/202808/reaksi-oso-pidato-jokowi-meledak-ledak-karena-banyak-tuduhan" target="_blank">Jokowi</a> aja santai," tandasnya. Sohibul menuturkan, gerakan ganti presiden walaupun belum jelas asal muasalnya, bisa disambut oleh masyarakat yang begitu luas. Sampai-sampai sekarang dimanfaatkan untuk berjualan berbagai macam marchendise seperti kaos, gelang, dan aksesori lainnya. "Saya kira ini berarti masyarakat denyutnya menginginkan adanya perubahan. Nah untuk itu sikap bijak dari presiden adalah harus bisa membaca itu artinya ada ketidakpuasan dari Pak Jokowi," ungkap dia. Lebih lanjut, dirinya yakin <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/08/202681/2019gantipresiden-jadi-viral-ray-itu-kampanye-kosong" target="_blank">gerakan ganti presiden</a> sama saja dengan gerakan untuk mendukung Jokowi maju kembali dalam Pilpres 2019 mendatang. "Jadi enggaj ada hal-hal yang istimewa lah. Gerakan ganti presiden itu sama dengan gerakan Jokowi dua periode. Enggak ada bedanya, ini sama aja," pungkasnya.&nbsp;

Gerakan #2019GantiPresiden Jadi Viral, PKS: Pak Jokowi aja Santai