<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Youth-Camp-Antikorupsi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai praktik korupsi terus menggurita dan menjangkiti ke dalam lini kehidupan warga bangsa. Jika tak dicegah dan diberantas, maka tak menutup kemungkinan, praktik-praktik culas ini akan dilakukan oleh para generasi bangsa di masa mendatang. Untuk mencetak generasi muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, puluhan siswa SMA dan SMK berkumpul dan berkemah di pinggir Danau Laut Tawar, Desa Malibe, Takengon, Aceh Tengah. Acara yang dinisiasi Propinsi NAD dan bekerjasama dengan Gerak (Gerakan Antikorupsi) Aceh ini, digelar sejak Sabtu (26/11)-Selasa(29/11). Kemah yang bertajuk Youth Camp Anti Korupsi 2022 ini, melibatkan 18 Kabupaten dan Kota se Propinsi NAD. Kegiatan Youth Camp Anti Korupsi spoerti ini memang sudah banyak dibuat diberbagai daerah oleh berbagai lembaga yang concern dengan isu korupsi. Namun, Youth Camp Anti Korupsi for Student Aceh 2022 ini, merupakan yang pertama kali di Indonesia, yang di inisiasi oleh pemerintah. Terkait kegiatan ini, Kadiknas Pemprop NAD Alhudri, beserta jajarannya memberi motivasi dan semangat kepada para peserta, pendamping, fasilitator, dan seluruh panitia kegiatan. Satu hal yang ditekankan beliau adalah jangan kegiatan ini berhenti sampai di sini saja. Namun harus keberlanjutan. Siswa yang terpilih di seluruh Kabupaten dan Kota ini, merupakan calon penerus aktivis antikorupsi yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin kelak. “Ini penting dan perlu dilanjutkan,” katanya saat membuka acara. Hal senada juga dikatakan Askhalani, Koordinator Gerak Aceh. Dia menegaskan, Gerak siap berkolaborasi dengan pihak manapun untuk menyebarluaskan semangat anti korupsi ini. Dalam kegiatan ini, Gerak Aceh juga menggandeng Transparency International Indonesia, untuk memberikan dampingan sekaligus memperluas jaringan kerja Antikorupsi di Aceh. Dia menilai Gerakan Anti Korupsi di Aceh termasuk yang paling aktif di Indonesia. Bahkan perwakilan TI Berlin pun menyempatkan diri untuk meninjau program kolaborasi dengan Gerak Aceh beberapa waktu lalu. “Aceh dengan segala dinamikanya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerakan sosial republik ini, apalagi masyarakat Aceh yang terkenal religius dan pemberani harusnya mampu menjadi teladan terutama generasi mudanya,” harapnya. Sementara itu, salah satu narasumber Nanang Farid Syam berharap, Youth Camp Anti Korupsi Aceh 2022 ini bisa menjadi role model dalam pengembangan minat bakat, termasuk pendidikan, dan pembangunan karakter anak muda Aceh. “Tidak ada yang tidak bisa, kita semua bisa berantas korupsi. Tinggal kita kuatkan pengetahuan, komitmen, dan praktekkan apa yang telah di dapat dari kegiatan seperti ini," kata Nanang Farid Syam. Ia juga mengajak Kepala Dinas terkait tak hanya Dinas Pendidikan, Gerak, dan TII untuk terus berkolaborasi untuk memperluas agenda ini menjadi agenda tahunan. Namun bukan sekedar kegiatan yang menghabiskan anggaran saja, tapi betul-betul dirancang dan direncanakan sebaik-baiknya dengan terus menerap nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraannya. “Jangan sekali berarti, setelah itu mati,” tukasnya. Menurut mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini, penyelenggara harus mulai memperhatikan keterlibatan para disabilitas, mengedepankan kesetaraan gender, dan tentunya selektif, agar tujuan pembangunan karakter anti korupsi ini semakin kuat terasa manfaatnya. Dilain pihak, salah seorang peserta, Nabil, mengaku merasakan manfaat kegiatan ini. Setidaknya, selain wawasan dan pengetahuannya bertambah, dia merasa menjadi lebih berani dalam menyampaikan pendapat. Ini karena, teman-teman seperjuangan yang mengikuti kegiatan ini semakin memotivasinya untuk terus berikhtiar di jalan pemberantasan korupsi ini. Nanang berharap, ke depan, gerakan anti korupsi ini, bisa menjadi pendorong bagi lembaga antikorupsi dan penegak hukum dalam memberantas korupsi. “Akhirnya, kita tinggal menata masa keemasan bangsa ini dengan terus meneriakan, Satu Hati, Lawan Korupsi!” tandas pria yang kini aktif dibidang penyelamatan sumber daya alam ini.

Youth Camp Antikorupsi, Kawah Candradimuka Generasi Berintegritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gerak-aceh-desak-presiden-ungkap-kasus-penyiraman-novel_m_203881.jpeg" alt="Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani" width="100%">
<figcaption>Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo terus didesak untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Desakan itu dilakukan agar kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan segera terungkap. Pasalnya, setahun sudah kasus itu terjadi, namun siapa pelaku penyiraman terhadap Novel masih belum terungkap. Kali ini desakan itu datang dari Provinsi Aceh yang berada di ujung Pulau Sumatera. Desakan itu dilontarkan oleh Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh. "Untuk itu, Presiden Jokowi harus segera mendorong pembentukan tim pencari fakta. Karena ini merupakan bagian dari keputusan tepat untuk menunjukkan komitmen kuat presiden dalam memberantas korupsi di Indonesia," kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani kepada JawaPos.com, Kamis (12/4). Askhalani mengatakan, selain membentuk TPF, kepolisian juga didesak dan diminta untuk serius menangani perkara ini. Tidak menjadikan kasus Novel Baswedan sebagai kasus percobaan atau kepura-puraaan dalam mengusut dan menyelesaikan perkara penyiraman air keras tersebut. "Jika merujuk pada proses penyelidikan yang dilakukan polisi, perkara ini sepertinya memang bukan menjadi prioritas penanganan dan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu di belakang perkara penyiraman terhadap Novel," ujarnya. Menurut dia, seharusnya perkara seperti ini harus mendapat perhatian penuh dari Presiden Jokowi. Kepolisian juga harus menjadikannya prioritas utama. Namun kondisinya berbanding terbalik, seperti ada unsur kesengajaan untuk tidak menyelesaikan percepatan penanganan perkara Novel. "Kasus novel adalah sederetan kasus yang terlalu sulit diselesaikan oleh polisi. Karenanya jangan sampai tidak selesai bertahun-tahun, sebab publik tahu persis bagaimana polisi bekerja, mana yang proporsional dan mana yang hanya ke pura-puraan," tegasnya. Ia menilai, kasus Novel adalah salah satu contoh dan cara untuk membelenggu gerakan anti korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu, jika Polisi tetap tidak berbenah untuk menyelesaikan dan menuntasan kasus ini maka dapat disimpulkan Polisi diduga punya peran untuk membelenggu gerakan anti korupsi di Indonesia. "Sejauh ini Polisi tidak memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan perkara Novel. Buktinya dari daftar terduga yang diidentifikasikan terlibat, masa tidak ada satu pun yang berhasil ditangkap. Lihat saja dalam perkara-perkara lain polisi mampu mengungkapkan kasus pelik seperti narkoba, terorisme dan lainnya," terang dia. Tapi, sambung Askhalani, yang menjadi pernyataannya kenapa dalam kasus Novel tidak cepat diungkap dan terkesan diperlama. Patut diduga ada sesuatu yang melatarbelakangi kasus ini dan aspek kepentingan politik yang sangat kuat di dalamnya. "Kalau Polisi tidak mampu mengungkapkan kasus, maka sampaikan terbuka biar tim independen yang bekerja. Sebab gerakan anti korupsi Indonesia siap membantu siapa pun yang beretikat baik dalam mengungkapkan kasus perkara Novel Baswedan," imbuhnya. Ia mengungkapkan, jika perkara Novel tidak tuntas, maka akan berdampak kepada kepercayaan publik pada Polisi dalam memberantas korupsi secara bersama-sama akan meredup. Kinerja Polisi yang lemah membuat publik akan melihat acuh terhadap kinerja pihak Kepolisian di Indonesia. Sebelumnya, Kuasa Hukum Novel Baswedan, Haris Azhar juga telah meminta agar Jokowi memberikan perhatian lebih kepada pengungkapan kasus penyerangan Novel Baswedan. Menurut Haris, Presiden Jokowi harus segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk menangani kasus Novel Baswedan. Sehingga, penanganan kasus ini tak hanya menunggu respons Kepolisan. Dengan begitu kasus yang sudah setahun ini bisa terungkap.

GeRAK Aceh Desak Presiden Ungkap Kasus Penyiraman Novel

gerak aceh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gerak aceh

Berita Terkini

Youth Camp Antikorupsi, Kawah Candradimuka Generasi Berintegritas

GeRAK Aceh Desak Presiden Ungkap Kasus Penyiraman Novel

Download Aplikasi JawaPos.com