<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/bIhYmEm9NOn7JAJ1axmhNQfVZQWvjJ4CUZo3ZErf-291473971.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 di Serpong, Tangerang, Banten pada Rabu (25/11). (KLH/BPLH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 di Serpong, Tangerang, Banten pada Rabu (25/11). (KLH/BPLH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) kini sudah memiliki Environmental Geospatial Information System (EGIS). Sistem yang diluncurkan dalam Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 di Serpong, Tangerang, Banten pada Rabu (25/11) dihadirkan untuk memperkuat sinergi geospasial dengan instrumen negara lainnya.&nbsp; Dengan EGIS, sinergi antara KLH dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) semakin baik. Sebab, EGIS dihadirkan untuk memperkuat integrasi data spasial dalam kerja-kerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. EGIS dikembangkan oleh KLH sebagai &nbsp;platform pusat pengelolaan, analisis spasial dan penyajian IGT lingkungan hidup.&nbsp; Itu sesuai dengan tujuan untuk memastikan lingkungan hidup berdaya guna dan berkesinambungan sebagaimana aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup. Tidak hanya itu, EGIS kini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Satu Data Lingkungan Hidup Indonesia. &rdquo;Kita harus menjadikan kondisi lingkungan hidup sebagai dasar kebijakan, bukan hanya bahan diskusi. Keputusan pembangunan harus berpijak pada data yang presisi dan terukur. 70 persen aksi mitigasi berada di daerah. Itu berarti masa depan komitmen Indonesia setelah COP30 ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat di daerah hari ini dan seterusnya,&rdquo; ungkap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangan resmi pada Rabu (26/11). Hadirnya EGIS yang diinisiasi oleh KLH disusul dengan penandatanganan 2 nota kesepahaman penting. Yakni MoU yang melibatkan KLH, BIG, dan BMKG. Dengan BIG, nota kesepahaman yang ditandatangani berfokus pada dukungan penyelenggaraan IGT lingkungan hidup, sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga, serta kolaborasi program strategis nasional berbasis geospasial. Sementara nota kesepahaman dengan BMKG mencakup beberapa kerja sama dalam perlindungan lingkungan hidup, kajian meteorologi, klimatologi, geofisika, penerapan modifikasi cuaca, serta publikasi bersama untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis sains.&nbsp; Pada EGIS, KLH sudah menanamkan beberapa fitur penting seperti Peta Interaktif, Analisis Spasial, Tata Kelola IGT, serta Layanan Berbagi Pakai berbasis API. Sistem tersebut dipastikan sudah terintegrasi dengan 71 jenis informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup. Yakni 31 IGT eksisting dan 40 usulan baru yang akan terus dikembangkan sesuai standar kualitas. &rdquo;Teknologi geospasial perlu disertai kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. Mari kita bekerja bukan hanya karena mandat, tetapi karena cinta kepada negeri ini,&rdquo; pungkas Menteri Hanif Faisol.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kementerian Lingkungan Hidup luncurkan EGIS untuk integrasi data geospasial dalam perlindungan lingkungan hidup.

Perkuat Sinergi Geospasial dengan BIG dan BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup Kini Pakai Sistem EGIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/05/geospatial-ai-384567850.jpg" alt="Ilustrasi Geospatial AI. (Pinterest)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Geospatial AI. (Pinterest)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Di era kemajuan teknologi yang serba cepat, peran surveyor dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan Geospatial AI yang semakin canggih. Teknologi berbasis kecerdasan buatan ini mengubah cara pengumpulan dan analisis data spasial, menjadikan proses pemetaan dan pengukuran jauh lebih efisien dan presisi dibandingkan metode konvensional. Integrasi Geospatial AI pun membuka peluang baru bagi para surveyor untuk bertransformasi menjadi analis data spasial yang mampu menafsirkan informasi kompleks dari citra satelit, drone, hingga sensor digital.&nbsp; Melihat hal ini, Ketua Umum Ikatan Surveyor Indonesia (ISI), Muchammad Masykur pun mengungkapkan harapannya agar surveyor Indonesia bisa terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.&nbsp; &ldquo;Inilah saatnya surveyor Indonesia berdiri di garis depan, menghadirkan solusi nyata bagi bangsa dan memberi kontribusi berkelas dunia,&rdquo; kata Masykur dalam Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia 2025 di Hotel Harris, Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Menurutnya, langkah ini sekaligus untuk memperkuat kolaborasi lintas disiplin dan menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam penerapan GeoAI untuk pembangunan berkelanjutan.&nbsp; Sementara itu, Rektor ITN Malang, Awan Uji Krismanto, mengungkapkan bahwa sejatinya peluang AI pada bidang survei dan pemetaan sangat besar, mulai dari otomatisasi hingga analisis data spasial yang lebih cepat dan akurat. Namun, terdapat pula tantangan serius seperti kesenjangan kapasitas yang dimiliki oleh SDM. &ldquo;Kesenjangan kapasitas SDM (diantaranya surveyor) dalam menguasai AI, keterbatasan infrastruktur, serta persoalan etika dan perlindungan privasi harus menjadi perhatian. Semua ini bisa diatasi dengan sinergi kuat antara praktisi, profesional, dan pendidikan tinggi,&rdquo; tegasnya. Di sisi lain, teknologi geospasial dan AI berperan penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mulai dari mitigasi perubahan iklim, tata ruang perkotaan, ketahanan pangan, hingga sistem kebencanaan yang lebih adaptif. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Sumaryono, menekankan pentingnya sinergi antara kemampuan manusia atau surveyor dengan teknologi dalam penggunaan remote sensing. &ldquo;Untuk deteksi objek melalui remote sensing, sampai sekarang kemampuan manusia tidak ada yang bisa mengalahkan. Ketika manusia mulai lama, di situlah AI masuk. Tapi soal akurasi, manusia tetap tidak bisa dikalahkan. Itu sebabnya Kementerian Kehutanan tidak mau menggantikan tenaga manusia sepenuhnya,&rdquo; jelas Sumaryono. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa BIG sendiri memiliki peran ganda, yakni sebagai regulator maupun eksekutor dalam tata kelola data geospasial nasional. &ldquo;Dalam kerangka Satu Data Indonesia, seluruh data harus menjadi big data yang siap dimanfaatkan untuk GeoAI. Data itu tidak hanya dikumpulkan, tapi juga dibagi, dipakai, dan diolah menjadi satu informasi yang bernilai tinggi. Jangan lupa, industri hilir juga harus disiapkan, terutama karena peta skala 1:5000 akan diintegrasikan dengan peta tematik,&rdquo; paparnya. Selain itu, forum ini turut menyoroti urgensi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), peta jalan NSDI&ndash;JIGN, serta optimalisasi big data geospasial sebagai landasan utama dalam membangun ekosistem GeoAI nasional.&nbsp; Melalui dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat, serta penerapan teknologi mutakhir seperti machine learning, Internet of Things (IoT), dan arsitektur microservices, pengembangan GeoAI diharapkan dapat mewujudkan sistem informasi geospasial yang lebih responsif, terintegrasi, dan kompetitif di tingkat global. &nbsp;

Dalam era teknologi yang cepat, surveyor dituntut beradaptasi dengan Geospatial AI untuk efisiensi pemetaan.

Tantangan dan Peluang Surveyor di Era AI dan Teknologi Geospasial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/2-1437248433.jpeg" alt="Kepala Diskominfo Kota Tangerang Indri Astuti saat memberikan paparan di Tangerang LIVE Room. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang" width="100%">
<figcaption>Kepala Diskominfo Kota Tangerang Indri Astuti saat memberikan paparan di Tangerang LIVE Room. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Bina Nusantara University (Binus) School of Computer Science merancang sebuah aplikasi pengelolaan sampah berbasis geospasial, dikutip dari ANTARA. Dosen Research Interest Group GeoEco-AI Binus, Fabian Surya Pramudya&nbsp;dalam keterangan di Tangerang, Sabtu (1/6), mengatakan aplikasi tersebut dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah dan analisis geospasial. Implementasi juga dapat menggunakan Artificial Intelligence (AI) apabila dibutuhkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014714151/uni-eropa-dukung-proposal-biden-untuk-gencatan-senjata-gaza">Uni Eropa Dukung Proposal Biden untuk Gencatan Senjata Gaza</a> "Progres&nbsp;saat ini sudah 50 persen dan kami terus menyempurnakan Geo Bee ini dan selanjutnya kami buat lebih spesifik kepada pengelolaan sampah secara geospasial. Lalu, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat," katanya. Ia berharap dengan adanya Geo Bee ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Kota Tangerang. Sehingga, bank-bank sampah di Kota Tangerang dapat beroperasi secara optimal dan mengurangi penumpukan sampah. "Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Tangerang dan digunakan semaksimal mungkin. Sehingga, pengelolaan sampah semakin baik, tidak ada penumpukan sampah dan bank sampah dapat beroperasi secara optimal," kata dia. Kepala Diskominfo Kota Tangerang Indri Astuti mengatakan aplikasi tersebut bernama Geo Bee Dashboard yang berdasarkan hasil riset dan kajian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014714141/pegadaian-raih-predikat-best-company-to-work-in-asia-untuk-ke-6-kalinya">Pegadaian Raih Predikat &ldquo;Best Company to Work in Asia&rdquo; Untuk Ke-6 Kalinya</a> "Nantinya aplikasi ini bisa digunakan dalam pengelolaan sampah berbasis geospasial untuk kepentingan publik dari hasil kolaborasi ini," kata Indri. Indri menambahkan Diskominfo juga memberikan kesempatan kepada Binus untuk melakukan riset lanjutan sebelum nantinya bisa dikolaborasikan bersama Dinas Lingkungan Hidup. "Mereka akan melakukan riset lanjutan dan kami akan pertemukan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang," ujarnya.

Diskominfo bersama Binus School of Computer Science merancang sebuah aplikasi pengelolaan sampah berbasis geospasial.

Binus Siapkan Aplikasi Pengelolaan Sampah Berbasis Geospasial

geospasial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#geospasial

Berita Terkini

Perkuat Sinergi Geospasial dengan BIG dan BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup Kini Pakai Sistem EGIS

Tantangan dan Peluang Surveyor di Era AI dan Teknologi Geospasial

Binus Siapkan Aplikasi Pengelolaan Sampah Berbasis Geospasial

Download Aplikasi JawaPos.com