<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/geo-dipa-3859423917.jpg" alt="Direktur Utama GeoDipa, Yudistian Yunis (dua dari kanan) pada konferensi pers di kantor GeoDipa, Rabu (26/2). (Estu Suryowati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama GeoDipa, Yudistian Yunis (dua dari kanan) pada konferensi pers di kantor GeoDipa, Rabu (26/2). (Estu Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Geo Dipa Energi (Persero) berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 1,162 triliun. Pendapatan tersebut lebih besar 108 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 sebesar Rp 1,077 triliun. Pendapatan perusahaan tersebut disokong dari kinerja dua&nbsp;unit PLTP yang dimiliki, yaitu PLTP Dieng dan PLTP Patuha, yang masing-masing berkapasitas 55 MW dengan produksi total sebesar 859 GWh. GeoDipa turut berkontribusi bagi penerimaan negara melalui Setoran Bagian Pemerintah (SBP) sebesar Rp 147 milliar. Angka tersebut 143 persen lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan perusahaan pada tahun 2024 sebesar Rp 103 miliar. Selain itu, GeoDipa juga berkontribusi memberikan deviden bagi negara. Di mana pada tahun 2024 GeoDipa memberikan deviden sebesar Rp 26,9 miliar. Dalam aspek keberlanjutan, GeoDipa juga mencatat peningkatan kinerja dalam aspek environment, social, and governance (ESG). Hal tersebut dapat terlihat dari raihan Rating ESG perusahaan yang mendapatkan nilai 58 berdasarkan S&amp;P Global. "Kami juga mendapatkan rating C untuk Climate Change dan rating C untuk Water Security dari Lembaga rating The Carbon Disclosure Project (CDP). Capaian tersebut menunjukkan komitmen perusahaan daam melakukan pengelolaan dampak lingkungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,"&nbsp;kata Direktur Utama GeoDipa, Yudistian Yunis pada konferensi pers di kantor GeoDipa, Rabu (26/2). Lebih lanjut, pada penilaian tahun 2024, GeoDipa juga mencatatkan hasil yang memuaskan, di mana kedua unit operasi perusahaan berhasil mendapatkan penghargaan PROPER Hijau. "Hal ini mengindikasikan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi lingkiungan serta penerapan inovasi ramah lingkungan," ujarnya. Sementara di sisi pengembangan yang dilakukan, GeoDipa telah berhasil menyelesaikan pengeboran untuk proyek PLTP Patuha unit 2 dan welltesting&nbsp;tiga dari enam sumur di Dieng dan 12 dari 12 sumur di Patuha pada tahun 2024. Melalui pengembangan tersebut, GeoDipa terus berupaya melakukan percepatan pemanfaatan sumber energi panas bumi. Untuk tahun ini, perusahaan akan memulai Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk PLTP Patuha Unit 2 dan Dieng Unit 2 yang masing-masing juga berkapasitas 55 MW. Direncanakan kedua PLTP tersebut akan beroperasi secara komersil mulai tahun 2027 yang juga akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan, pembangunan berkelanjutan, dan menambah kapasitas litrik berbasis energi baru terbarukan serta mendukung target transisi energi nasional.

GeoDipa turut berkontribusi bagi penerimaan negara melalui Setoran Bagian Pemerintah (SBP) sebesar Rp 147 milliar.

Lampaui Target 2024, Geo Dipa Energi Bukukan Pendapatan Rp 1,162 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/Screenshot_2024-11-08-16-17-04-079_comwhatsapp-edit-4259365736.jpg" alt="Media briefing bertajuk &lsquo;Dukungan PLTP Patuha untuk Kebutuhan Listrik Melalui Energi Terbarukan&rsquo; dilaksanakan di Bandung, Kamis (7/11). (Dinda Juwita/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Media briefing bertajuk &lsquo;Dukungan PLTP Patuha untuk Kebutuhan Listrik Melalui Energi Terbarukan&rsquo; dilaksanakan di Bandung, Kamis (7/11). (Dinda Juwita/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Iklim investasi sektor panas bumi di Tanah Air terus menunjukkan prospek yang cerah. Hal itu seiring dengan tingginya potensi yang besar untuk ketahanan energi di masa depan. Potensi sumber energi yang terkandung dalam perut bumi Indonesia mencapai 23.965,5 Mega Watt (MW) atau terbesar kedua di dunia. Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi PT Geo Dipa Energi Ilen Kardani membenarkan hal tersebut. Ilen menuturkan, banyak sekali investor yang terus mengutarakan minatnya untuk berinvestasi ke Geo Dipa. &rsquo;&rsquo;Hampir setiap bulan kami menerima tawaran kerja sama untuk pengembangan geothermal. Itu karena saat ini kondisi di dunia didorong untuk beralih kepada green energy. Dari energi fosil beralih dan melakukan transisi energi ke yang lebih ramah lingkungan,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam media briefing bertajuk &lsquo;Dukungan PLTP Patuha untuk Kebutuhan Listrik Melalui Energi Terbarukan&rsquo; di Bandung, Kamis (7/11). Ilen menyebut, sudah ada sekitar 10 investor yang mengajukan minat investasi itu. Kini, Geo Dipa tengah menyaring para investor tersebut. Untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 3 dan Unit 4, sejumlah investor telah mengajukan verbal commitment untuk pendanaannya. &rsquo;&rsquo;Sementara untuk Unit 6 dan 7 kita akan kerjasamakan dengan partner lain supaya lebih cepat,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Saat ini, lanjut Ilen, merupakan momentum dimana seluruh pihak berlomba-lomba untuk melakukan transisi energi. Dengan begitu, investasi kepada energi yang lebih ramah lingkungan akan lebih membawa daya tarik bagi para investor. Hal itu juga tentu membawa manfaat ekonomi di kemudian hari. Terlebih, jika penerapan pajak karbon (carbon tax) diterapkan, maka hal itu digang-gadang dapat menjadi langkah awal menuju green economy. Dia mencontohkan dengan PLTP Patuha Unit 2 yang meski belum rampung pengerjaannya, namun ada investor yang memberikan grant USD 10 juta untuk membeli carbon creditnya. Carbon credit atau kredit karbon adalah surat bukti pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dapat diperdagangkan. Kredit karbon ini merupakan izin bagi perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau karbondioksida dalam proses industri. &rsquo;&rsquo;Ke depan, kalau diberlakukan cabon tax maka green energy akan menjadi lebih bergairah. Dari sisi investor kita juga tidak kekurangam kita punya daya saing dan nilai jual di mata internasional untuk mengurangi emisi karbon. (*)

media briefing bertajuk ‘Dukungan PLTP Patuha untuk Kebutuhan Listrik Melalui Energi Terbarukan’ di Bandung, Kamis (7/11).

Geo Dipa Kebanjiran Minat Investor untuk PLTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN-1.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana mengonsolidasikan BUMN-BUMN. Termasuk unit usaha yang menggarap energi panas bumi atau geotermal. Yakni, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas &amp; Geothermal (PLN GG), serta PT Geo Dipa Energi. Menurut Erick, konsolidasi anak usaha atau subholding Pertamina dan PLN yang bergerak di sektor geotermal dengan Geo Dipa akan memperkuat pengembangan energi baru terbarukan (EBT). "Kita memiliki tiga perusahaan yang bergerak di bidang geotermal ini. Geo Dipa berada di bawah Kemenkeu. Memang ini perlu waktu. Saya inginnya tahap awal memergerkan menjadi satu kesatuan," ujarnya. Erick menyatakan, potensi geotermal luar biasa tinggi jika dibandingkan dengan angin, panel surya, dan angin. Selain itu, panas bumi lebih konsisten dan tidak memiliki hambatan ketersediaan pasokan. "Kita tahu bahwa solar dan angin itu terbatas, tidak bisa sustain. Baseload itu hanya di geotermal atau di hidro. Nah, inilah kenapa geotermal kita dulukan," jelasnya. Dengan konsolidasi, menurut Erick, pengembangan panas bumi akan jauh lebih efektif dan efisien ketimbang BUMN masing-masing menggarapnya secara mandiri. Di tahap awal, PGE bisa mendapat akses pendanaan baru untuk EBT. Salah satu pilihannya adalah go public. Tujuannya, tidak membebani keuangan negara atau terus meningkatkan utang. "Sementara ini, PGE duluan yang masuk karena PLN GG masih di belakang. (Kondisi keuangan, Red) PGE sehat sehingga maju duluan," ungkapnya. Dari ragam variasi potensi EBT, pengamat menilai sangat wajar bila panas bumi mendapatkan prioritas pengembangan dari pemerintah. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, geotermal merupakan elemen penting yang dimiliki Indonesia untuk mencapai net zero emissions (NZE). "Dalam rangka mencapai NZE, seluruh potensi energi terbarukan, termasuk panas bumi, harus dikembangkan secara optimal," ujarnya. Apalagi, lanjut dia, pemerintah memiliki road map pengembangan geotermal hingga mencapai kapasitas 7 gigawatt (gw) pada 2030. "Sejak 15 tahun lalu, pengembangan panas bumi selalu jadi prioritas dan berbagai instrumen mitigasi risiko hulu dibuat Kementerian Keuangan," ungkap Fabby.

Rencana Erick Merger BUMN Sektor Panas Bumi dan Geo Dipa Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/menkeu-eca.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11//19). Rapat membahas pelelangan Surat Utang Negara (SUN). FOTO: HENDRA EKA" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11//19). Rapat membahas pelelangan Surat Utang Negara (SUN). FOTO: HENDRA EKA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tujuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 17,73 triliun pada 2020. Ketujuh BUMN tersebut antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Hutama Karya (Persero), serta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).  Kemudian, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, suntikan dana ini dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut bisa mendapatkan pendanaan lebih tinggi.  "Alokasi proyek bisa melebihi PMN tersebut. Ini menunjang proyek pembangunan prioritas presiden," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (2/12).  Perusahaan setrum negara, PLN, akan mendapat injeksi terbesar yakni Rp 5 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek ketenagalistrikan.  Proyek tersebut antara lain pembangunan pembangkit listrik termasuk dari EBT, transmisi, gardu induk, dan sebagainya. Setelah PLN, penerima suntikan terbesar kedua yakni PT PANN, senilai Rp 3,76 triliun.  Sri Mulyani menjelaskan, suntikan tersebut merupakan konversi utang pokok dari Subsidiary Loan Sgreement (SLA) menjadi PMN. Setelah itu, ada Hutama Karya yang akan disuntik Rp 3,5 triliun untuk menyelesaikan proyek tol trans-Sumatera, yaitu Pekanbaru-Dumai dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.  Adapun SMF akan mendapat Rp 2,5 triliun, yang akan digunakan salah satunya untuk dukungan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sementara PNM akan mendapatkan suntikan Rp 1 triliun untuk mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).  "PT Geo Dipa Energi (Persero) akan mendapatkan Rp 700 miliar untuk pengembangan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dalam rangka meningkatkan kapasitas terpasang dari 120 MW menjadi 270 MW," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.  Terakhir, PT BPUI (Persero) yang akan mendapatkan Rp 270 miliar dari konversi SLA. Dana ini rencananya digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM.

Pemerintah Siapkan Suntikan Rp 17,73 Triliun, Terbesar untuk PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-langkah-geo-dipa-kedepankan-transparansi-di-pengadaan-proyek_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan proyek Geothermal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan proyek Geothermal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) PT Geo Dipa (Persero) Riki Ibrahim menegaskan, kedepan perusahaan akan terus mengedepankan transparasi dalam menjalankan usahanya. Sebagai perusahan plat merah yang bergerak di bidang panas bumi, Geo Dipa Energi akan terus menjaga ketahanan energi nasional. Tentunya dengan mematuhi dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Guna mendukung hal itu, perusahaan akan memanfaatkan sistem digital pada pengadaan proyeknya atau E-Procurrement. Hal ini merupakan upaya perusahaan menghindari praktik korupsi. "Geo Dipa telah menandatangani Geo Dipa bersih," kata Riki, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu (23/1). Sementara itu, Direktur Keuangan Geo Dipa Energi M Ikbal Nur mengatakan, jajaran direksi pun telah berpesan ke pihak pelaksana operasi, untuk tidak menerima suap. Sebab perusahaan telah melakukan deklarasi Geo Dipa Bersih. "Seluruh proses transparan dan penuh tanggung jawab. Kami menuju perusahaan modern. Kami menegaskan manejemen geodipa tidak ada hanky panky dibalik transaksi," ujar dia. GeoDipa merupakan salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, perusahaan ini memiliki peranan untuk menginisiasi skema pembiayaan inovatif dan kreatif dengan tujuan mencapai target pembangunan dengan tetap menjaga APBN tetap sehat dan akuntabel. GeoDipa sebagai SMV yang menjalankan tugas khusus dari Kementerian Keuangan diharapkan untuk selalu bersinergi dengan BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah kementerian Keuangan lainnya.

Begini Langkah Geo Dipa Kedepankan Transparansi di Pengadaan Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tak-terbukti-melawan-hukum-geo-dipa-tancap-gas-sumbang-35-ribu-mw_m_154252.jpeg" alt="Ilustrasi infrastruktur milik Geo Dipa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi infrastruktur milik Geo Dipa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan eks Dirut PT Geo Dipa Energi (Persero) Samsudin Warsa tidak terbukti melakukan tindak pidana, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. &nbsp; Keputusan tersebut disampaikan Majelis Hakim, Djoko Indiarto dengan anggota Ferry Agustina Budi Utami, dan Agus Widodo pada saat persidangan di PN Jaksel, Rabu (30/8). &nbsp; Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang tegas dan pasti bahwa terdapat 3 (tiga) unsur Pasal 378 KUHP (dari 4 unsur) yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan apabila unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan tindakan Terdakwa. &nbsp; Kuasa Hukum terdakwa, Heru Mardijarto mengatakan, dengan adanya Putusan Akhir ini, seluruh kegiatan usaha Geo Dipa di wilayah panas bumi Dieng dan Patuha merupakan kegiatan yang sah menurut hukum karena Geo Dipa telah terbukti tidak pernah melakukan penipuan dan memiliki izin untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng dan Patuha.&nbsp; &nbsp; "Adanya Putusan Akhir ini menciptakan kepastian hukum untuk seluruh kegiatan usaha panas bumi di Indonesia yang memiliki pola perizinan sama dengan Geo Dipa, termasuk antara lain seperti PT Pertamina Geothermal Energi," kata Heru dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (31/8). &nbsp; "Ini adalah keputusan yang tepat, karena putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan dari para pencari keadilan," sambungnya. &nbsp; Selanjutnya, Heru memastikan tidak akan ada kerugian atas keuangan negara karena Pemerintah RI juga tidak akan mengalami kerugian yang sangat besar karena harus membayar ganti rugi sekitar USD 500 juta atau sebesar Rp. 6.6 Trilyun, sebagai akibat dari cidera janji (wanprestatie) terhadap Global Settlement Agreement mengingat adanya klaim HCE dan PPL di forum arbitrase internasional yang mengalahkan Pemerintah RI. &nbsp; Perlu dicatat bahwa Geo Dipa merupakan pihak di dalam Global Settlement Agreement yang mempunyai kewajiban untuk membayar klaim HCE dan PPL tersebut.&nbsp; &nbsp; "Putusan Akhir yang berisikan pertimbangan yang sangat tegas dan jelas serta memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan seharusnya Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum apapun," jelas dia. &nbsp; Hal ini karena seluruh pertimbangan hukum yang diberikan di dalam Putusan Akhir sudah sesuai dengan fakta persidangan dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum yang dapat membuat Putusan Akhir dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung.&nbsp; &nbsp; "Kami berharap Putusan Akhir dapat berkekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga &nbsp;Geo Dipa dapat segera melanjutkan pembangunan PLTP di wilayah panas bumi Dieng dan Patuha dalam waktu dekat dan berkontribusi lebih besar dalam program pemerintah Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW," terangnya. &nbsp; Secara rinci, majelis hakim telah memberikan pertimbangan yang tegas dan pasti bahwa terdapat 3 (tiga) unsur Pasal 378 KUHP (dari 4 unsur) yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan apabila unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan tindakan Terdakwa. &nbsp; Pertama, unsur &ldquo;dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri&rdquo;.&nbsp; Unsur ini tidak terbukti karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak pernah ada keuntungan yang didapatkan oleh Geo Dipa, antara lain karena Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di wilayah panas bumi Dieng dan Patuha belum dibangun oleh Bumigas sehingga tidak ada pembagian keuntungan antara Bumigas dan Geo Dipa dan tidak ada keuntungan yang diterima oleh Terdakwa.&nbsp; &nbsp; Kalaupun memang benar pelaksanaan pembangunan jalan telah dilakukan, hal tersebut bukan merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai pribadi&nbsp; &nbsp; Kedua, unsur &ldquo;tipu muslihat dan rangkaian kebohongan&rdquo;. Unsur ini tidak terbukti karena sengketa yang diperiksa di dalam perkara pidana merupakan sengketa yang timbul dari penandatanganan Perjanjian KTR.001. Karenanya, kalaupun memang ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, hal tersebut termasuk permasalahan ingkar janji (wanprestasi) yang merupakan ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana. &nbsp; Selanjutnya, kalaupun terdapat unsur paksaan atau hal yang menyesatkan atau kecurangan pada saat penandatanganan Perjanjian KTR.001, para pihak dapat meminta pembatalan perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata. &nbsp; Ketiga, unsur &ldquo;menggerakkan seseorang untuk memberikan barang sesuatu&rdquo;. Unsur ini tidak terbukti karena tidak pernah ada barang apapun yang pernah diserahkan oleh Bumigas kepada Geo Dipa.&nbsp; &nbsp; "Kami berharap Putusan Akhir dapat berkekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga &nbsp;Geo Dipa dapat segera melanjutkan pembangunan PLTP di wilayah panas bumi Dieng dan Patuha dalam waktu dekat dan berkontribusi lebih besar dalam program pemerintah Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW," tutupnya. (cr4/Hana)

Tak Terbukti Melawan Hukum, Geo Dipa Tancap Gas Sumbang 35 Ribu MW

geo dipa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#geo dipa