<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang larangan seragam sekolah sesuai keagamaan belum berujung. Wali Kota Pariaman Genius Umar malah bersikap dengan menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  "Kemendikbud saya sudah tulis surat. Minta diskusi, apa substansinya (SKB tiga menter, red)," ujar Genius Umar kepada JawaPos.com, Kamis (18/2).  Lebih jauh Genius mengatakan, pihaknya sengaja menyurati Kemendikbud karena kementerian itu leading sector dari lahirnya SKB tiga menteri.  Sementara ketika mendapat teguran dari Kemendagri, Genius yang mengawali karir sebagai birokrat itu menganggap sebagai hal yang biasa dalam pemerintahan. Menurut dia, teguran itu bagian dari tegur sapa. Teguran itu bukan berarti suatu hal yang harus ditakuti. Sebab, hubungan Kemendagri dengan pemerintah daerah bukanlah atasan dan bawahan. "Apakah kemendagri dan pemerintah daerah itu atasan dan bawahan?" ujarnya mempertanyakan.  Dia menjelaskan, sikapnya yang kontraversial terhadap SKB tiga menteri karena bagian dari bentuk melaksanakan UU otonomi daerah. Sebab, dalam UU Otonomi daerah, ada hak-hak pemerintah daerah mengatur wilayahnya. Pemerintah pusat mengakui peran dari pemerintah daerah dan hak-hak kearifan lokal daerah.  "Saya hanya memperjuangkan kearifan lokal sebagaimana yang diatur di UU Otonomi," ujarnya.  Dia menyadari SKB tiga menteri soal seragam sekolah muncul karena ada kasus di Kota Padang. Sejatinya kasus itu cukup diselesaikan dengan teguran dari kementerian terkait kepada gubernur, wali kota, atau bupati terkait. Jika disikapi dengan melahirkan SKB, maka akan menimbulkan persoalan baru.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/18/02/2021/polemik-skb-3-menteri-genius-minta-pemerintah-hormati-kearifan-lokal/">Polemik SKB 3 Menteri, Genius Minta Pemerintah Hormati Kearifan Lokal</a>  Dia mencontohkan di Kota Pariaman. Di kota itu selama ini tidak ada peraturan daerah (perda) atau peraturan wali kota (perwako) yang mengatur seragam sekolah. Semua sudah berjalan dengan baik sesuai norma agama, budaya, dan kearifan lokal. "Semua itu tidak tertulis. Ketika ada SKB maka menjadi persoalan baru," katanya.  Menurutnya, pendidikan saat ini lebih pada pendidikan karakter. Pendidikan tersebut lebih menguatkan karakter siswa sesuai agama masing-masing. Tidak perlu harus mengatur larangan menggunakan seragam sekolah pada agama tertentu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9qDO5fUWOGM

Soal SKB Tiga Menteri, Wali Kota Pariaman Surati Kemendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pariwisata-pariaman-butuh-lompatan-lebih-tinggi_m_.jpg" alt="Wali Kota Pariaman Genius Umar. (Issak Ramdhani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pariaman Genius Umar. (Issak Ramdhani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Pariaman Genius Umar tidak mempersoalkan teguran dari pemerintah pusat. Dia mengklaim hanya memperjuangkan suara masyarakat yang memilihnya. Sebab, masyarakat resah dengan hadirnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang melarang penggunaan seragam sekolah berdasarkan keagamaan.  Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan lokalitasnya. Pemerintah pusat juga harus memperhatikan kearifan lokal sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 23 tentang otonomi daerah.  Dia menyebut, selama ini di Pariaman tidak mengatur soal seragam sekolah berdasar keagamaan. Semua hanya berjalan begitu saja sesuai kearifan lokal. Siswa beragama Islam mengenakan seragam sesuai agamanya, nonmuslim juga sesuai keagamaan mereka.  "Di Pariaman tidak ada persoalan dengan penggunaan seragam sekolah. Ketentuan seragam itu sudah berjalan dengan sendiri tanpa diatur oleh perda atau perwako," ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/genius-umar/">Genius Umar</a> saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (18/2).  Sementara persoalan <a href="https://www.jawapos.com/tag/skb-tiga-menteri/">SKB tiga menteri</a> tentang larangan seragam sekolah berdasarkan keagamaan muncul berangkat dari kasus Kota Padang, bukan di Kota Pariaman. Sejatinya pemerintah pusat tidak perlu harus melahirkan SKB. Cukup kementerian terkait menyurati gubernur atas persoalan itu.  Untuk itu, Genius meminta pemerintah pusat menghormati <a href="https://www.jawapos.com/tag/kearifan-lokal/">kearifan lokal</a> sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang otonomi daerah. "UU tersebut sangat menghargai kearifan lokal. Silakan baca," ujarnya.  Menyoal teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Genius tidak mempersoalkannya. Hal tersebut dianggap sebagai bagian dari bentuk menyapa. "Itu hanya sapa menyapa saja," kata Genius. Selain itu, hubungan Kemendagri dengan pemerintah daerah bukan atasan dan bawahan.  Jika pemerintah pusat menganggap sikapnya tidak sesuai pada tempatnya, Genius mengajak pemerintah untuk berdiskusi soal SKB tiga menteri ini. "Kalau tunduk, saya tunduk. Cuma pemerintah pusat harus memperhatikan kearifan lokal seperti yang diatur di UU Otonomi daerah," katanya.  Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan telah menegur langsung <a href="https://www.jawapos.com/tag/wali-kota-pariaman/">Wali Kota Pariaman</a> Genius Umar.  “Kemarin saya telepon yang bersangkutan langsung, saya ingatkan kepala daerah itu tugasnya mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan. SKB itu peraturan perundang-undangan,” ujarnya siaran Instagram @kemendagri yang dikutip JawaPos.com, Kamis (18/2).  Sikap Genius Umar ini juga mendapat reaksi dari Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Dia mengatakan bahwa seorang kepala daerah wajib melaksanakan keputusan pemerintah. Berdasar itu, seharusnya SKB tiga menteri ditaati oleh Genius Umar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/02/2021/dpr-kami-di-sumbar-sangat-menolak-skb-tiga-menteri/">DPR: Kami di Sumbar Sangat Menolak SKB Tiga Menteri</a>  “Sikap yang baik semua kepala daerah adalah melaksanakan keputusan pemerintah pusat,” ujar Mardani kepada JawaPos.com, Kamis (18/2).  Ketua DPP PKS itu menambahkan, kepala daerah juga berkewajiban untuk memberikan masukan dalam pelaksanaanya kepada pemerintah pusat.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=rPk-aZlaxdc

Polemik SKB 3 Menteri, Genius Minta Pemerintah Hormati Kearifan Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/MARDANI-PILKADA.jpg" alt="Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. (MPR RI)" width="100%">
<figcaption>Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. (MPR RI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan penggunaan seragam dan atribut sekolah tidak dijalankan oleh Wali Kota Pariaman Genius Umar. Hal ini pun menilai polemik. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan seorang kepala daerah wajib melaksanakan keputusan pemerintah. Berdasar itu, harusnya SKB tiga menteri ditaati oleh Genius Umar.  "Sikap yang baik semua kepala daerah adalah melaksanakan keputusan pemerintah pusat," ujar Mardani kepada JawaPos.com, Kamis (18/2).  Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan kepala daerah juga berkewajiban untuk memberikan masukan dalam pelaksanaanya kepada pemerintah pusat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/02/2021/wali-kota-pariaman-tolak-skb-tiga-menteri-dpr-beliau-alami-dilema/">Wali Kota Pariaman Tolak SKB Tiga Menteri, DPR: Beliau Alami Dilema</a>  "Berkewajiban memberikan masukan dalam pelaksanaanya jika ada situasi khusus di lapangan," katanya.  Namun demikian, Mardani juga menyarankan kepada pemerintah pusat untuk bisa mendengar aspirasi dari masyarakat Sumatera Barat. Apakah setuju atau tidak mengenai SKB 3 Menteri tersebut.  "Jadi masyarakat di Sumatera Barat perlu didengar suaranya," ungkapnya.  Sebelumnya, Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan, alasan wilayahnya tidak akan menerapkan SKB 3 Menteri yaitu karena akan menimbulkan masalah baru. Menurutnya, pemerintah pusat tidak perlu sampai membuat SKB 3 Menteri untuk merespons kasus intoleransi di SMKN 2 Padang.  “Ini kan masalah cuma di SMKN 2, sebetulnya cukup saja dia menyurati gubernur agar gubernur melakukan pembinaan kepada kepala sekolah SMKN 2, eh dia buat SKB Tiga Menteri,” terangnya.  SKB 3 Menteri ini memiliki inti yakni daerah dan sekolah dilarang memaksakan anak untuk memakai baju khusus agama. Hal ini kata dia sungguh merepotkan, mengingat wilayahnya 99,6 persen merupakan penduduk Muslim.  Jadi, menurut dia tidak perlu setiap merespons masalah, pemerintah pusat membuat kebijakan atau aturan baru. Oleh karenanya, langkah yang akan diambil oleh pihaknya adalah menyampaikan surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mempertanyakan maksud dari SKB tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nF0IunRa_ZI

Polemik Wali Kota Pariaman, DPR Sebut Kepala Daerah Wajib Tunduk Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pariwisata-pariaman-butuh-lompatan-lebih-tinggi_m_.jpg" alt="Wali Kota Pariaman Genius Umar. (Issak Ramdhani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pariaman Genius Umar. (Issak Ramdhani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Pariaman Genius Umar menyampaikan bahwa daerahnya tidak akan melaksanakan aturan seragam dan atribut sekolah yang termaktub di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Sebab, merasa bahwa SKB itu tidak diperlukan di wilayahnya karena daerahnya memiliki toleransi yang tinggi.  Atas hal itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menuturkan bahwa ia telah menegur langsung Wali Kota Pariaman tersebut.  "Kemarin saya telepon yang bersangkutan langsung, saya ingatkan kepala daerah itu tugasnya mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan. SKB itu peraturan perundang-undangan," ujarnya siaran Instagram @kemendagri yang dikutip JawaPos.com, Kamis (18/2).  Harapannya teguran itu dapat membuat Wali Kota Pariaman segera menjalankan SKB 3 Menteri tersebut. "Dengan komunikasi yang baik, kami harapkan tidak perlu sampai ada sanksi," tambah dia.  Akmal berharap tidak perlu ada sanksi atas permasalahan tersebut, sebab dirinya sendiri telah mengkomunikasikan maksud dari SKB Tiga Menteri.  "Kita peringatkan secara lisan, kami berharap tidak perlu ada sanksi, kita komunikasikan dulu. Melalui komunikasi, kami yakin pak wali kota akan memahami tanggung jawabnya," jelasnya.  Seperti diketahui, Genius mengatakan, wilayahnya tidak akan menerapkan SKB, alasannya adalah akan menimbulkan masalah baru. Menurutnya, pemerintah pusat tidak perlu sampai membuat SKB Tiga Menteri untuk merespons kasus intoleransi di SMKN 2 Padang.  “Tidak bisa kita terapkan di Pariaman, kita urus di Pariaman aja, (daerah) yang lain terserah aja. Iya (menolak). Nanti saya akan surati Mendikbud untuk menjelaskan apa maksudnya ini,” tegasnya kepada JawaPos.com, Selasa (16/2). (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9qDO5fUWOGM  &nbsp;

Wali Kota Pariaman Sudah Dapat Teguran karena Tolak SKB Tiga Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Hetifah-Sjaifudian.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Pariaman Genius Umar mengaku menolak menerapkan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan penggunaan seragam dan atribut sekolah. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai Genius Umar sedang galau atau mengalami dilema. Pasalnya di satu sisi wali kota harus patuh terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain wali kota harus menjalankan Perda.  "Saya melihatnya Wali Kota Pariaman itu dalam dilema. Pada dasarnya sebagai wali kota yang bersangkutan mau patuh dan harus menjalankan aturan. Di satu sisi sebagai wali kota harus menjalankan Perda yang dibuat Pemkot dengan DPRD, yaitu adanya Perda Syariah di Pariaman," ujar Hetifah kepada JawaPos.com, Kamis (18/2).  Politikus Partai Golkar ini menambahkan, di Perda Syariah yang dibuat antara Pemkot dengan DPRD mewajibkan pakaian berbusana Muslim atau berjilbab. Sementara di SKB 3 Menteri penggunaan pakaian Muslim tidak diwajibkan.  "Sementara dalam SKB tidak boleh mewajibkan dan juga tidak boleh melarang penganut agama memilih busana sesuai ajaran yang diyakininya," katanya.  Oleh sebab itu, Hetifah menyarankan, sebaiknya yang menghadapi masalah ketidaksinkronan seperti ini bisa berupaya mencari jalan hukum. Hal tersebut supaya bisa dijadikan dasar acuan para kepala daerah.  "Sehingga merasa ada pegangan kuat dan pastinya akan lebih mudah diterima semua pihak untuk pelaksanaannya," tuturnya.  Hetifah juga menyarankan supaya meninjau Perda Syariah yang dibentuk Pemkot bersama DPRD bisa disesuaikan dengan SKB 3 Menteri. Kemudian meminta fatwa hukum ke Mahkamah Angung (MA), mana aturan yang wajib dijalankan saat ada ketidaksinkronan.  "Jadi meninjau ulang Perda itu untuk bisa disesuaikan dengan SKB," katanya.  "Saya berharap pemerintah pusat bisa mempersuasi pemerintah daerah yang masih bersikeras agar terjadi kesesuaian paham dan bisa diambil jalan keluar yang baik," tambahnya.  Sebelumnya, Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan, alasan wilayahnya tidak akan menerapkan SKB 3 Menteri yaitu karena akan menimbulkan masalah baru. Menurutnya, pemerintah pusat tidak perlu sampai membuat SKB Tiga Menteri untuk merespons kasus intoleransi di SMKN 2 Padang.  “Ini kan masalah cuma di SMKN 2, sebetulnya cukup saja dia menyurati gubernur agar gubernur melakukan pembinaan kepada kepala sekolah SMKN 2, eh dia buat SKB Tiga Menteri,” terangnya.  SKB ini memiliki inti, yakni daerah dan sekolah dilarang memaksakan anak untuk memakai baju khusus agama. Hal ini menurut Genius sungguh merepotkan, mengingat wilayahnya 99,6 persen beragama Islam.  Jadi, menurut Genius tidak perlu setiap merespons masalah, pemerintah pusat membuat kebijakan atau aturan baru. Oleh karenanya, langkah yang akan diambil oleh pihaknya adalah menyampaikan surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mempertanyakan maksud dari SKB tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nF0IunRa_ZI

Wali Kota Pariaman Tolak SKB Tiga Menteri, DPR: Beliau Alami Dilema

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bikin-pantai-tematik-pemkot-pariaman-kembangkan-potensi-wisata_m_.jpg" alt="Wali Kota Pariaman Genius Umar saat mengunjungi Graha Pena Jakarta" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pariaman Genius Umar saat mengunjungi Graha Pena Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Pariaman, Genius Umar, menegaskan bahwa daerahnya tidak akan menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Sebab, menurutnya hanya akan menambah masalah baru.  Pasalnya, Pariaman memiliki penduduk mayoritas Muslim sebesar 99,6 persen. Dia juga mengatakan, aturan memakai atribut keagamaan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi, dengan SKB Tiga Menteri yang memberikan hak kebebasan menurutnya ini tindakan tidak benar.  "Kami di Pariaman tidak mewajibkan anak-anak memakai pakaian Muslim, tapi semuanya secara norma sendiri memakai pakaian Muslim semua. Jadi kalau dibuat aturan malah kacau jadinya, kan tidak perlu tertulis," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (16/2).  Dia menilai bahwa Kemendikbud tidak memahami keberagaman dan toleransi di Indonesia sendiri. Di Pariaman pun, tidak pernah ada kasus seperti yang terjadi di SMKN 2 Padang. Oleh karenanya dia mempertanyakan untuk apa SKB tersebut diterapkan semua wilayah secara merata.  "Ini Mendikbud (Nadiem Makarim) yang nggak paham. Di Pariaman tidak pernah ada masalah itu. Kalau se-Indonesia ada satu Kabupaten masalah, kenapa harus dijadikan umum semua dengan SKB. Cukup sampaikan surat ke gubernur, karena SMK/SMA itu adalah kewenangan gubernur," tambahnya.  Untuk memperjelas persoalan ini, pihaknya akan menyampaikan surat kepada Kemendikbud soal SKB tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa yang memahami daerah adalah Pemda, bukan pemerintah pusat.  "Nanti saya akan surati Mendikbud untuk menjelaskan apa maksudnya ini. Daerah Pariaman ini saya yang lebih paham dari Menterinya. Berapa batas waktu itu (30 hari sejak diterbitkan), nggak akan saya (laksanakan), terserah batas waktunya," pungkasnya.  Semetara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Hendarman mengatakan bahwa Pemda harus tetap mengikuti aturan SKB Tiga Menteri. "Yang buat SKB Pemerintah (pusat), jadi (Pemda) harus ikut," jelasnya ketika dihubungi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/a1TgDSwLs7M

Wali Kota Pariaman Soal SKB: Saya yang Tahu Daerahnya, Bukan Mendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkapan-sabu-terbesar-polda-sumbar-begini-modusnya_m_217699.jpeg" alt="Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal memperlihatkan makanan barang bukti narkoba. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal memperlihatkan makanan barang bukti narkoba. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPW PKB Sumbar Febby Dt Bangso mendoakan pasangan calon (paslon) Irjen Fakhrizal-Genius Umar mendapat restu dari Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, ketua umum DPP PKB, dalam menghadapi Pilgub Sumbar 2020.  Febby Dt Bangso mengatakan, sebelumnya Irjen Fakhrizal-Genius Umar telah mendaftar ke koalisi Poros Baru. Koalisi tersebut terdiri atas PKB, Golkar, dan Nasdem. Selain Fakhrizal-Genius Umar terdapat sejumlah nama lainnya. Namun yang sudah mendapat jawaban dari DPP parpol baru Golkar yang memutuskan mengusung Fakhrizal-Genius Umar.  Menurut Febby keputusan Golkar patut diapresiasi. Sebab, nama Fakhrizal-Genius Umar termasuk yang mendapat respons positif dari publik Sumbar, termasuk juga calon yang lainnya. "Semua kandidat yang mendaftar di Poros Baru dan yang tidak mendaftar, kita survei. Hasilnya sudah kami sampaikan ke DPP PKB. Tinggal desk Pilkada memutuskan siapa yang akan dicalonkan," kata Febby kepada JawaPos.com, Sabtu (22/8).  Febby mendoakan Fakhrizal-Genius Umar mendapat restu dari Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum Nasdem Surya Paloh. Pasalnya, di samping rekomendasi dari parpol di tingkat daerah atau wilayah, sang calon juga melakukan komunikasi langsung ke tingkat DPP. "Kita doakan pak Fakhrizal mendapat restu dari DPP," imbuh Febby.  Fakhrizal merupakan jenderal bintang dua polisi yang kini bertugas di Mabes Polri. Sebelumnya dia adalah kapolda Sumbar. Begitu juga dengan Genius Umar kini dia adalah wali kota Pariaman. Pasangan tersebut telah resmi diusung Partai Golkar untuk menghadapi Pilgub Sumbar 2020.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/08/2020/gagal-jalur-independen-jenderal-bintang-2-ini-lantas-diusung-golkar/">Gagal Jalur Independen, Jenderal Bintang 2 Ini Lantas Diusung Golkar</a>  Sebelumnya Genius Umar mengatakan dirinya bersama Fakhrizal tengah menjalin komunikasi dari sejumlah parpol untuk melengkapkan "tiketnya" di Pilgub Sumbar. Sejumlah parpol yang dikomunikasikan adalah Nasdem, PKB, dan PDIP. "Semoga dalam waktu dekat ketiga parpol itu memberikan keputusannya dan mendukung kami di Pilgub Sumbar," ujar Genius Umar kepada JawaPos.com, Jumat (21/8).  Terpisah, Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman mengatakan, pihaknya telah membangun komunikasi dengan parpol lainnya dan sudah menyerahkan daftar para calon dengan berbagai saran dan masukan. Saran dan masukan tersebut berasal dari DPD PDIP Sumbar ke DPP PDIP.  "Saat ini kami hanya tinggal menunggu keluarnya keputusan DPP Partai (PDIP, red)," ujar Alex kepada JawaPos.com, Sabtu (22/8).  Adapun calon yang direkomendasikan ke DPP PDIP sebanyak 10 orang. Mereka adalah Alex Indra Lukman, Ketua PKB Sumbar Febby Dt Bangso, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Mulyadi, dan Ketua DPW PAN Sumbar Ali Mukhni.  Kemudian terdapat nama Ketua DPW PSI Sumbar Faldo Maldini, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Sekjen DPD RI Reydonnizar Moenek, Bupati Agam Indra Catri, dan Bupati Solok Gusmal. Terakhir, mantan bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue. Dari nama-nama tersebut tidak terdapat nama Fakhirizal maupun Genius Umar.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=waDRjERXPHY

PKB Sumbar Doakan Jenderal Bintang Dua Dapat Restu Cak Imin dan Paloh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/20200219_115256_1.jpg" alt="Pasangan Irjen Pol Fakhrizal - Genius Umar yang maju dalam Pilgub Sumbar dari jalur perseorangan (Istimewa via Antara)" width="100%">
<figcaption>Pasangan Irjen Pol Fakhrizal - Genius Umar yang maju dalam Pilgub Sumbar dari jalur perseorangan (Istimewa via Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan Irjen Fakhrizal-Genius Umar tidak menyerah dalam kontestasi Pilgub Sumbar 2020. Setelah gagal lolos maju lewat jalur independen, pasangan ini terus berusaha mendapat dukungan dari jalur parpol. Buktinya, Jumat ini pasangan itu diusung oleh Partai Golkar di Pilgub Sumbar.  Meski mendapat dukungan dari Golkar yang memiliki delapan kursi di DPRD Sumbar, namun tiket mereka untuk melaju mulus di Pilgub Sumbar belu aman. Sebab, syarat minimal tiket untuk maju di Pilgub Sumbar harus mendapat dukungan dari parpol atau gabungan parpol sebanyak 13 kursi. Sedangkan kursi keterwakilan Golkar hanya delapan.  Genius Umar sang calon wakil gubernur mengaku pihak tengah berusaha mendapatkan rekomendasi dari sejumlah parpol. Di antaranya PDIP, Nasdem, dan PKB. "Kami optimistis mendapatkan dukungan tambahan dari parpol lain," ujar Genius Umar saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (21/8).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/08/2020/wadirut-garuda-ikut-bursa-pilgub-sumbar-daftar-di-koalisi-3-parpol/">Wadirut Garuda Ikut Bursa Pilgub Sumbar, Daftar di Koalisi 3 Parpol</a>  Fakhrizal merupakan jenderal polisi bintang dua. Dia pernah menjabat sebagai kapolda Sumbar sebelum dimutasi ke Mabes Polri. Sedangkan Genius Umar saat ini menjabat sebagai wali kota Pariaman.  Pasangan Fakhrizal-Genius Umar sempat menggugat KPU Sumbar karena pencalonannya gagal via jalur independen. "Kini perkara itu kami anggap selesai. Kini kami konsentrasi untuk jalur parpol menghadapi Pilgub ini demi masyarakat Sumbar lebih baik lagi," imbuh Genius Umar.  Setelah gagal di jalur independen, Fakhrizal-Genius Umar berupaya mendapat dukungan parpol. Beberapa waktu lalu pasangan itu mendapat ke koalisi Poros Baru. Koalisi tersebut gabungan dari Partai Golkar, Nasdem, dan PKB. Tetapi hingga kini rekomendasi resmi baru dikantongi dari Golkar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/08/2020/bermodal-14-kursi-koalisi-poros-baru-yakin-usung-cagub-alternatif/">Bermodal 14 Kursi, Koalisi Poros Baru Yakin Usung Cagub Alternatif</a>  Dengan adanya pasangan Fakhrizal-Genius, Pilgub Sumbar 2020 berpotensi diikuti empat pasangan calon (paslon). Yakninya, paslon petahana Nasrul Abit yang diusung Partai Gerindra. Sebelumnya Nasrul Abit berpasangan dengan Indra Catri, namun bupati Agam itu menjadi tersangka kasus UU ITE. Hingga kini Nasrul Abit belum jelas berganti pasangan dengan siapa.  Pasangan lainnya adalah Mahyeldi Ansharulla-Audy Joinaldy. Pasangan itu diusung oleh PKS dan PPP. Lalu ada Mulyadi-Ali Mukhni yang diusung Partai Demokrat-PAN.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/08/2020/ambil-formulir-cagub-sumbar-di-poros-baru-wadirut-garuda-kirim-utusan/">Ambil Formulir Cagub Sumbar di Poros Baru, Wadirut Garuda Kirim Utusan</a>  Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade mengatakan, hingga kini pihaknya masih tetap optimistis mengusung pasangan Nasrul Abit-Indra Catri. "Sampai kini kami masih optimisis," ujar Andre saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (21/8).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zXEvtRwQl-U

Gagal Jalur Independen, Jenderal Bintang 2 Ini Lantas Diusung Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/pariaman-bekraf.jpg" alt="Wali Kota Pariaman Genius Umar saat penandatangan peningkatan ekonomi kreatif dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (Ist for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pariaman Genius Umar saat penandatangan peningkatan ekonomi kreatif dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (Ist for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman berusaha meningkatkan ekosistem dari sektor pariwisata. Sebab, Pariaman sudah menasbihkan diri sebagai salah satu kota destinasi wisata. Untuk itu kehadiran ekonomi kreatif sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan terhadap wisatawan.  Wali Kota Pariaman Genius Umar mengungkapkan pihaknya memiliki visi misi untuk Kota Pariaman sebagai kota wisata, perdagangan, dan jasa yang religius serta berbudaya. Dia menyadari pembangunan kepariwisataan akan menumbuhkan ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Pariaman. Contohnya, bertumbuhnya toko-toko yang menjual oleh-oleh khas Kota Pariaman, toko baju kaos atau souvenir khas, sulaman, rajutan dan lain sebagainya.  "Ekraf memiliki banyak sekali bidang. Seperti game developer, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, fotografi, kriya, kuliner, musik, periklanan, seni pertunjukkan, seni rupa, dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa dikembangkan di Kota Pariaman," ujar Genius Umar, Senin (27/5). Dia berharap ekonomi kreatif akan terus tumbuh di kota yang terkenal dengan makanan khas Sala Lauak itu.  Sebelumnya Genius Umar bersama 23 pemerintah daerah lainnya melakukan penandatangan kesepahaman dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf di Jakarta, Sabtu (25/5). Penandatangan itu untuk mendorong penguatan ekosistem kreatif nasional.  Berdasar data Bekraf, dalam perekonomian nasional, ekonomi kreatif mampu menyumbang PDB hingga Rp 922 triliun (2016). Dua tahun berikutnya (2018) makin bertambah mencapai Rp 1.105 triliun.  Kepala Bekraf Triawan Munaf menuturkan, pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator dalam pengembangan ekraf. Pentingnya peran pemerintah membuat Bekraf menggandeng pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan. Mengingat Bekraf belum memiliki perwakilan di daerah.  Dalam menjalankan tugasnya, Bekraf menerapkan kolabotasi penthahelix, yakni pemerintah, akademisi, asosiasi, komunitas dan media.  Diharapkan dengan kerja sama Bekraf dengan pemda memberikan efek lebih positif lagi terhadap ekosistem ekonomi kreatif nasional. "Tentunya bisa memberikan sumbangan terhadap PDB dan membuka peluang kerja yang lebih besar," ungkap Triawan Munaf.  Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Bekraf Endah Wahyuni Sulistianti menambahkan, saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan 66 pemda dan 50 asosiasi atau komunitas. "Bekraf sangat menyambut positif dan berupaya mengakomodasi kebutuhan daerah," ujar Endah.

Pariwisata Tumbuhkan Ekosistem Ekonomi Kreatif Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/WTP-Pariaman.jpg" alt="Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo menyerahkan LHP atas LKPD Kota Pariaman kepada Wali Kota Pariaman Genius Umar yang kembali meraih Opini WTP di Gedung BPK Sumbar, Jumat (24/5) - Ist" width="100%">
<figcaption>Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo menyerahkan LHP atas LKPD Kota Pariaman kepada Wali Kota Pariaman Genius Umar yang kembali meraih Opini WTP di Gedung BPK Sumbar, Jumat (24/5) - Ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah impian dari pemerintah daerah atas pengelolaan keuangannya. Opini itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).  Kini Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman kembali mendapat opini WTP atas LKPD 2018. Opini yang positif itu merupakan yang keempat kali sejak 2015.  Wali Kota Pariaman Genius Umar merasa sangat terima kasih kepada jajarannya yang telah membuat laporan keuangan secara baik, akuntabel dan transparan, sehingga Pemko Pariaman kembali raih Opini WTP.  "Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat dan BPK. Sehingga, apa saja yang digunakan dengan menggunakan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka," ujar Genius Umar.  Adapun LHP BPK terhadap LKPD Kota Pariaman itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo kepada Genius Umar di Kota Padang, pada Jumat (24/5).  "Opini WTP Pertama kali diterima oleh Pemko Pariaman pada tahun 2008. Kemudian kembali menerima di tahun 2012, dan sejak tahun 2015 sampai 2018 ini selalu menerima Opini WTP. Prestasi ini berkat dukungan dari semua pihak. Baik legislatif, OPD, dan masyarakat,” ungkap Genius penuh dengan kebahagiaan.  Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2018 merupakan tahun keempat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual. Baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangan.  Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebihnya.  “Dengan LKPD berbasis akrual ini pemerintah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan," imbuh wali kota yang mengawali karir politiknya sebagai wakil Wali Kota Pariaman itu.  Genius berharap LKPD Kota Pariaman dengan opini WTP ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Dia meminta aparaturnya untuk tidak jemawa atas hasil yang diperoleh saat ini.  Sementara itu, Kepala BPK Sumbar Pemut Aryo Wibowo menambahkan, pemberian opini untuk Pemko Pariaman WTP berdasar pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018. Semua itu termasuk dengan implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kota Pariaman.  Dia menerangkan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.  Menurutnya, walau masih ada permasalahan pelaporan hasil keuangan yang belum tepat, tetapi secara garis besar temuan itu telah diatasi. "Dari tim kami telah menindaklanjuti ke setiap stakeholder terkait di masing-masing kabupaten/kota."

WTP, Keseriusan Pemda Dalam Menyajikan Laporan Keuangan yang Akuntabel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#genius umar

Berita Terkini