<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/qeKX5OsTKo6naTHngdyw6XEmexkIvLaunpH9RBa0-1-1519895798.jpg" alt="Serangan terbaru Israel di Gaza cederai komitmen gencatan senjata. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Serangan terbaru Israel di Gaza cederai komitmen gencatan senjata. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Israel kembali memicu kontroversi setelah mengumumkan rencana pembahasan dan pemungutan suara atas rancangan undang-undang (RUU) yang akan memungkinkan hukuman mati dijatuhkan terhadap warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.&nbsp; Mengutip Middle East Monitor, langkah ini disebut sebagai hasil tekanan politik dari Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang mengancam menarik dukungannya terhadap koalisi jika RUU tersebut tidak segera disahkan. Kepastian pembahasan itu disampaikan melalui pernyataan resmi Ofir Katz, Ketua Koalisi dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada Senin (27/10) malam.&nbsp; Katz menyebutkan bahwa pertemuan telah digelar antara Ketua Komite Keamanan Nasional Tzvika Foghel, dirinya, dan penasihat hukum Knesset Sagit Afik, yang menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan ulang terkait 'undang-undang hukuman mati bagi teroris', merujuk pada para tahanan dan warga Palestina. &ldquo;Koalisi berkomitmen penuh untuk segera mengesahkan undang-undang ini,&rdquo; ujar Katz dalam pernyataannya. Sementara itu, Ben-Gvir, yang dikenal dengan retorika kerasnya terhadap warga Palestina, menyambut gembira keputusan tersebut. &ldquo;Saya mengucapkan selamat kepada Ketua Koalisi Ofir Katz atas deklarasi bahwa pemungutan suara terhadap undang-undang hukuman mati akan berlangsung pekan depan setelah pembahasan ulang," kata dia.&nbsp; "Saya juga berterima kasih kepada anggota Komite Keamanan Nasional, khususnya MK Tzvika Foghel dari Partai Otzma Yehudit, atas upaya mereka yang tak kenal lelah mendorong undang-undang ini,&rdquo; kata Ben-Gvir penuh kegembiraan seolah nyawa warga Palestina tidak ada harganya. Rencana hukuman mati ini langsung menuai kecaman luas dari kelompok HAM internasional, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi memperdalam konflik dan menyalahi prinsip keadilan.&nbsp; Banyak pihak menilai, inisiatif ini merupakan bagian dari strategi politik Ben-Gvir untuk menguatkan posisi sayap kanan ekstrem di pemerintahan Netanyahu, yang tengah menghadapi tekanan besar akibat perang berkepanjangan dan krisis politik domestik. Jika disahkan, kebijakan ini akan menjadi tonggak baru dalam kebijakan keras Israel terhadap warga Palestina, langkah yang dinilai tidak hanya memperburuk ketegangan, tetapi juga menempatkan Israel semakin jauh dari jalur penyelesaian damai.

Rencana hukuman mati bagi warga Palestina di Israel memicu kecaman internasional, mempertajam ketegangan politik.

Semakin Keji, Israel Dikabarkan Sedang Godok UU yang Mengesahkan Hukuman Mati bagi Warga Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/2vDqbn15n5ZgHyEVBWYU5IdGckMGsjnP2YhlREfx-1402383703.jpg" alt="Beberapa orang tewas dalam serangan Israel semalam di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan (Ramadan Abed/Reuters)." width="100%">
<figcaption>Beberapa orang tewas dalam serangan Israel semalam di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan (Ramadan Abed/Reuters).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa gencatan senjata di Gaza tidak akan terguncang meski Israel melancarkan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 68 warga Palestina.&nbsp; Dalam pernyataannya di atas pesawat kepresidenan Air Force One saat perjalanan dari Jepang ke Korea Selatan, Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Hamas sembari menyatakan optimisme terhadap proses perdamaian Timur Tengah. Ketika ditanya apakah serangan terbaru Israel bisa menggagalkan perjanjian gencatan senjata, Trump menjawab tegas, &ldquo;Tidak ada yang akan mengancam itu.&rdquo;&nbsp; Ia menggambarkan Hamas sebagai 'bagian kecil dari perdamaian di Timur Tengah', sambil melontarkan peringatan eksplisit: &ldquo;Mereka bilang akan bersikap baik. Jika mereka baik, mereka akan senang. Jika tidak, mereka akan dilenyapkan.&rdquo; Trump menambahkan bahwa tindakan terhadap Hamas tidak akan datang hanya dari Amerika Serikat.&nbsp; &ldquo;Kami memiliki banyak negara yang siap melakukan hal itu,&rdquo; ujarnya, menyinggung dukungan internasional yang disebutnya semakin luas terhadap upaya penegakan stabilitas di kawasan. Mengutip YeniSafak, dalam kesempatan yang sama, Trump mengungkapkan bahwa sejumlah negara, termasuk Jepang, menunjukkan minat untuk terlibat dalam inisiatif perdamaian Timur Tengah.&nbsp; &ldquo;Bahkan Jepang hari ini mengatakan mereka ingin ikut terlibat,&rdquo; katanya merujuk pada hasil pertemuannya di Tokyo. Trump juga mengkonfirmasi bahwa proses gencatan senjata Gaza kini memasuki tahap kedua dari rencana 20 poin yang ia gagas. Tahap pertama, yang dimulai pada 10 Oktober, meliputi pertukaran sandera-tahanan serta pembentukan kerangka kerja untuk rekonstruksi Gaza dan pemerintahan pascaperang. Namun, pernyataan Trump datang di tengah meningkatnya kekerasan di lapangan. Serangan udara Israel pada Selasa lalu menewaskan sedikitnya 18 orang Palestina, termasuk di kamp pengungsi Shati di barat Gaza City, wilayah timur Deir al-Balah, serta di sekitar Kompleks Medis Shifa. Menurut otoritas Palestina, konflik di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 68.500 orang dan melukai lebih dari 170.000 lainnya, angka yang menunjukkan betapa rentannya situasi di wilayah itu meski ada klaim &ldquo;stabilitas&rdquo; dari Washington. Langkah Trump yang menegaskan keteguhan pada gencatan senjata dinilai sebagian pengamat sebagai upaya menjaga citra kepemimpinannya dalam politik luar negeri, khususnya menjelang fase baru inisiatif perdamaian yang ia gadang-gadang.&nbsp; Namun, dengan meningkatnya jumlah korban sipil, skeptisisme terhadap efektivitas dan moralitas kebijakan tersebut kian menguat.

Presiden Trump menegaskan gencatan senjata Gaza tetap berlaku meski serangan Israel menewaskan banyak warga Palestina.

Donald Trump Bela Serangan Israel ke Gaza, Klaim Tak Guncang Gencatan Senjata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/UCGzLcPIAg7751CSV81nNgd373jxK9Pg2xklt9en-1423163068.jpg" alt="Ilustrasi: Perbatasan Rafah, gerbang menuju Gaza yang masih ditutup oleh Israel padahal sudah sepakat gencatan senjata. (REUTERS/Stringer)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Perbatasan Rafah, gerbang menuju Gaza yang masih ditutup oleh Israel padahal sudah sepakat gencatan senjata. (REUTERS/Stringer).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Di tengah konflik yang belum berakhir, perbatasan Rafah Crossing antara Jalur Gaza dan Mesir kembali menjadi sorotan dunia. Bukan hanya karena nilai strategisnya, tapi juga karena perannya yang vital bagi jutaan warga Gaza yang kini hidup di bawah blokade berkepanjangan. Perbatasan tersebut jadi perbincangan lantaran Zionis Israel tak kunjung membukanya. Padahal, pihak Mesir, sudah berupaya untuk membiarkan armada bantuan kemanusiaan dunia menuju Gaza untuk melintas jalur tersebut. Berikut lima hal penting yang perlu diketahui tentang kondisi terbaru di perbatasan Rafah, titik kecil di peta yang kini memegang nasib besar bagi kemanusiaan. <h3>Pintu Kehidupan yang Kini Terkunci</h3> Rafah Crossing dulunya menjadi satu-satunya jalur keluar masuk warga Gaza menuju dunia luar, terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis, pendidikan, atau keselamatan. Namun sejak Mei 2024, militer Israel mengambil alih sisi Palestina dari perbatasan ini dengan alasan 'keamanan' dan dugaan penyelundupan senjata. Sejak saat itu, akses kemanusiaan praktis lumpuh, memutus aliran bantuan vital seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. <h3>Sempat Dibuka, Tapi Hanya Sesaat</h3> Harapan sempat muncul pada Januari 2025, ketika gencatan senjata yang dimediasi Donald Trump memungkinkan pembukaan sementara Rafah. Beberapa warga berhasil keluar dan sejumlah truk bantuan sempat melintas. Namun euforia itu hanya berlangsung singkat. Pemerintah Israel kemudian mengumumkan bahwa Rafah tetap ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut, menuding Hamas tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan, termasuk pengembalian jenazah sandera. <h3>Diplomasi Buntu, Warga Jadi Korban</h3> Mesir, Israel, dan Hamas kini terjebak dalam tarik-menarik politik. Israel menuntut kontrol penuh atas perbatasan, sementara Mesir menolak menanggung beban pengungsi tambahan. Di tengah kebuntuan ini, ratusan truk bantuan menumpuk di kota El-Arish, Mesir, hanya beberapa kilometer dari Gaza &mdash; menunggu izin yang tak kunjung datang. Bagi penduduk Gaza, setiap hari penundaan berarti lebih sedikit makanan, air, dan listrik. <h3>Bantuan Dialihkan Lewat Jalur Alternatif</h3> Sebagian bantuan kini dialihkan melalui pos Kerem Shalom, beberapa kilometer dari Rafah. Namun proses pemeriksaannya sangat ketat: setiap truk diperiksa satu per satu, barang diturunkan, dicek, lalu dipindahkan ke kendaraan lain untuk masuk ke Gaza. Hasilnya, bantuan mengalir terlalu lambat. Dari target 600 truk per hari seperti yang dijanjikan dalam perjanjian gencatan senjata, hanya sebagian kecil yang berhasil masuk, sebagian besar melalui Kerem Shalom dan Kissufim. <h3>Rafah Jadi Simbol Gagalnya Kemanusiaan</h3> Kini, Rafah bukan sekadar nama perbatasan, ia adalah simbol politik yang gagal dan krisis kemanusiaan yang terus dibiarkan. Pintu yang seharusnya membawa harapan justru menjadi saksi bagaimana diplomasi internasional tidak mampu menyelamatkan nyawa warga sipil. Setiap hari, Gaza semakin terisolasi, sementara dunia hanya bisa menatap gerbang besi yang tak kunjung terbuka.

Perbatasan Rafah Crossing antara Gaza dan Mesir kunci bagi kemanusiaan, namun tetap tertutup. Ini 5 fakta terbaru.

5 Fakta Terkini soal Perbatasan Rafah: Urat Nadi Gaza yang Kini Jadi Simbol Krisis Kemanusiaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/02/57_pra_1-1202406660.jpg" alt="DISERANG LAGI: Pengungsi Palestina bergerak menjauhi lokasi pengeboman militer Israel di Rafah, Jalur Gaza." width="100%">
<figcaption>DISERANG LAGI: Pengungsi Palestina bergerak menjauhi lokasi pengeboman militer Israel di Rafah, Jalur Gaza.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Israel melancarkan serangan udara di Rafah, Gaza bagian selatan, pada Minggu (19/10) waktu setempat, yang disebut menewaskan sedikitnya satu orang. Aksi ini menjadi ancaman paling serius terhadap gencatan senjata yang baru berlangsung selama sepekan dan dimediasi oleh Amerika Serikat dan negara Liga Arab lainnya. Media Israel melaporkan adanya 'serangkaian serangan' yang dilakukan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada pagi hari waktu setempat. Pertempuran dilaporkan pecah antara pejuang Hamas dan pasukan Israel yang ditempatkan di wilayah selatan Rafah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan meninggalkan rapat kabinet untuk mengadakan pertemuan keamanan darurat membahas bentrokan di Rafah. Laporan awal menyebutkan adanya korban luka di pihak warga Palestina serta kemungkinan korban di pihak militer Israel setelah terjadi ledakan alat peledak rakitan (IED) di area tersebut, demikian mengutip Euronews. Sementara itu, Guardian melaporkan bahwa pihak Israel telah mengkonfirmasi serangan tersebut. Dalam pernyataan resminya, militer Israel (IDF) mengkonfirmasi telah melakukan serangan di Rafah pada Minggu pagi. &ldquo;Tadi pagi, teroris menembakkan rudal anti-tank dan melepaskan tembakan ke arah pasukan IDF yang tengah beroperasi untuk membongkar infrastruktur teroris di Rafah, Gaza bagian selatan, sesuai dengan perjanjian gencatan senjata,&rdquo; tulis IDF dalam pernyataannya. Sebagai tanggapan, lanjut IDF, pihaknya melancarkan serangan udara untuk 'menghilangkan ancaman dan menghancurkan terowongan serta struktur militer yang digunakan untuk aktivitas teror'. &ldquo;Aksi teroris tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata, dan IDF akan merespons dengan tegas,&rdquo; tegas pernyataan itu. Namun, pernyataan militer Israel tidak menyinggung laporan serangan lain di wilayah Jabalia dan beberapa bagian selatan Gaza yang juga dilaporkan terjadi pada hari yang sama. Serangan di Rafah ini memperburuk ketegangan antara Israel dan Hamas di tengah upaya rapuh untuk mempertahankan gencatan senjata yang dimediasi AS.&nbsp; Perjanjian tersebut mulai berlaku pekan lalu, dengan tujuan menghentikan perang yang telah menewaskan ribuan warga sipil dan menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. Namun, insiden terbaru ini menunjukkan betapa rapuhnya kesepakatan tersebut. Dengan kedua pihak saling menuduh melanggar perjanjian, harapan akan perdamaian jangka panjang kembali terancam pupus.

Israel serang lagi Rafah, Gaza. Situasi ini mengancam gencatan senjata yang baru berlangsung seminggu.

Israel Konfirmasi Serangan Udara di Rafah, Klaim Balasan atas Pelanggaran Gencatan Senjata oleh Hamas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/19/tQ6fKK4zK2OMQwNk0z0MA3RH4Qb5c6CpHAS7vr7d-2549100541.jpg" alt="Armada PBB bergerak menyusuri Gaza yang hanya tersisa reruntuhan. (X/UNReliefChief)." width="100%">
<figcaption>Armada PBB bergerak menyusuri Gaza yang hanya tersisa reruntuhan. (X/UNReliefChief).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketegangan di Jalur Gaza kembali memuncak. Minggu (19/10), pesawat tempur Israel dilaporkan melancarkan serangan udara di Rafah, Gaza Selatan, serangan paling serius sejak gencatan senjata diberlakukan lebih dari sepekan lalu.&nbsp; Media Israel melaporkan, serangan itu terjadi setelah militan Hamas keluar dari terowongan bawah tanah dan menembaki pasukan Israel di wilayah tersebut, memicu baku tembak sengit yang terus berlanjut hingga siang hari. Baik militer Israel maupun Hamas belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, laporan dari radio militer Israel menyebut bentrokan di Rafah berlangsung "mematikan". Serangan tersebut menambah daftar panjang pelanggaran gencatan senjata yang kian rapuh. Kantor media pemerintah Gaza, mengutip Guardian, menuduh Israel telah melanggar gencatan senjata hingga 48 kali sejak diberlakukan 10 hari lalu, dengan 38 warga Palestina tewas akibat serangan udara dan tembakan di berbagai wilayah. Sebaliknya, Israel menuding Hamas tidak mematuhi kesepakatan dengan menunda pengembalian jenazah para sandera yang tewas. Pejabat Israel, dikutip media lokal, menyebut Hamas sedang &ldquo;menguji batas kesepakatan&rdquo; dengan mendekati kelompok tentara di Gaza. Kesepakatan gencatan senjata yang disusun Amerika Serikat dan dimediasi Mesir itu seharusnya mengakhiri perang hampir dua tahun di Gaza. Dalam perjanjian itu, Hamas diwajibkan membebaskan seluruh sandera Israel, sementara Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina. Namun, sebelum akhir pekan, kesepakatan itu sudah goyah. Negosiator di Kairo masih berupaya memperjelas poin-poin implementasi di tengah meningkatnya tekanan politik di Tel Aviv. Serangan di Rafah langsung memicu seruan keras dari kubu sayap kanan Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera melanjutkan operasi militer dengan kekuatan penuh di Gaza, mengancam kesepakatan damai yang sudah diupayakan dalam dua pekan terakhir ini. &ldquo;Ilusi bahwa Hamas akan berubah atau mematuhi perjanjian terbukti berbahaya bagi keamanan Israel,&rdquo; tulis Ben-Gvir di platform X. Sementara sehari sebelumnya, Hamas menyerahkan dua peti jenazah kepada Israel. Mereka diidentifikasi sebagai Ronen Engel, fotografer dan relawan medis yang tewas pada 7 Oktober 2023 di Kibbutz Be&rsquo;eri, serta Sonthaya Oakkharasr, warga negara Thailand. Kantor Netanyahu mengkonfirmasi pengembalian tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memastikan &ldquo;seluruh sandera dan jenazah mereka dipulangkan ke Israel.&rdquo; Namun, hingga Sabtu (18/10) malam, Hamas baru menyerahkan 12 dari 28 jenazah sandera yang telah tewas. Kelompok itu mengklaim butuh alat berat untuk mengevakuasi sisanya dari reruntuhan Gaza dan menuding Israel menutup Perbatasan Rafah, sehingga proses itu tertunda. Israel menolak tudingan tersebut dan menegaskan penutupan Rafah akan tetap berlaku hingga semua jenazah sandera dikembalikan.

Serangan udara Israel di Rafah memicu ketegangan baru di Gaza, mengguncang gencatan senjata yang rapuh.

Serangan Udara Israel Guncang Rafah di Gaza Selatan, Kesepakatan Damai di Ujung Tanduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/Trump-Netanyahu-348680843.jpg" alt="Trump dan Netanyahu berjabat tangan saat bertemu di Gedung Putih pada 7 April 2025. (dok Al Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Trump dan Netanyahu berjabat tangan saat bertemu di Gedung Putih pada 7 April 2025. (dok Al Jazeera)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana mendadak mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghadirkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) multinasional Gaza di Mesir berakhir dengan pembatalan dramatis.&nbsp; Alasannya, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menolak mendarat di Sharm el-Sheikh jika Netanyahu tetap diundang. Rumor ini beredar luas. Insiden diplomatik yang berlangsung di menit-menit terakhir itu menyoroti ketegangan politik yang masih menyelimuti upaya perdamaian di Timur Tengah. Menurut laporan, Trump sempat memastikan kehadiran Netanyahu setelah melakukan panggilan telepon langsung dari Israel kepada Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi pada Senin pagi.&nbsp; Namun, situasi berubah cepat ketika Erdogan menyampaikan keberatan keras dari pesawatnya yang tengah melintas di atas Mesir. Demikian mengutip Guardian. Sumber diplomatik menyebut, Erdogan bahkan menegaskan bahwa ia tidak akan menginjakkan kaki di Mesir jika Netanyahu benar-benar hadir di konferensi tersebut. Tekanan itu memaksa Trump membatalkan undangan menit terakhirnya. &ldquo;Perdana Menteri Netanyahu diundang oleh Presiden AS Trump untuk berpartisipasi dalam konferensi yang berlangsung hari ini di Mesir. Perdana Menteri berterima kasih kepada Presiden Trump atas undangannya, tetapi menyatakan bahwa beliau tidak dapat hadir karena acara tersebut berdekatan dengan awal hari raya,&rdquo; demikian klarifikasi pihak yang berwenang di Israel. Namun, di balik alasan diplomatis itu, tekanan politik di dalam negeri Israel juga disebut berperan. Sejumlah tokoh garis keras dalam pemerintahan koalisi Netanyahu mengancam akan mengundurkan diri jika sang perdana menteri hadir di KTT tersebut. Kehadiran Netanyahu di forum internasional ini memang berpotensi menimbulkan kontroversi besar. Selain surat perintah penangkapan dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang di Gaza, sebagian negara Arab yang belum menormalisasi hubungan dengan Israel diperkirakan akan memboikot acara jika Netanyahu datang. Lebih dari 20 pemimpin dunia dijadwalkan menghadiri KTT yang diselenggarakan secara tergesa-gesa ini, termasuk pemimpin negara-negara Arab dan Barat. Sementara bagi Erdogan, tampil satu panggung atau bahkan berjabat tangan dengan Netanyahu bisa menjadi bumerang politik di dalam negeri. Selama ini, ia dikenal keras mengecam Israel dan menyebut tindakan militer di Gaza sebagai 'genosida'.&nbsp; Foto-foto yang menunjukkan kedekatan dengan Netanyahu diyakini akan merusak citranya di mata publik Turki serta memperlemah posisi Ankara dalam rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Banyak pihak menilai, insiden ini memperlihatkan betapa rapuhnya diplomasi perdamaian di kawasan tersebut.&nbsp; Trump, yang berupaya memposisikan diri sebagai arsitek perdamaian baru Timur Tengah, kini kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa politik simbol dan sensitivitas publik masih menjadi batu sandungan terbesar bagi normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Muslim.

Ketegangan diplomatik antara Erdogan dan Trump menyebabkan pembatalan KTT Gaza yang melibatkan Netanyahu.

Beredar Rumor Netanyahu Tak Hadir di KTT Perdamaian di Mesir Karena Desakan Erdogan ke Donald Trump