<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/10/meuass-2053015694.jpeg" alt="Demonstrasi semakin meluas di Iran. (West Asia News Agency via Reuters)" width="100%">
<figcaption>Demonstrasi semakin meluas di Iran. (West Asia News Agency via Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demonstrasi besar-besaran terus mengguncang Iran sejak akhir Desember lalu. Awalnya dipicu persoalan ekonomi, gelombang protes kini berkembang menjadi ekspresi kemarahan publik terhadap pemerintah, dan dinilai sebagai tantangan paling serius bagi rezim ulama sejak Revolusi Islam 1979. Demonstrasi pertama kali meletus di Teheran pada 28 Desember 2025, ketika para pedagang dan pemilik toko di pusat-pusat bazar melakukan mogok kerja. Pemicu langsungnya adalah anjloknya nilai mata uang Iran ke titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS. Sejak itu, protes menyebar cepat. Lembaga pemantau HAM berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists News Agency (HRANA), mencatat demonstrasi telah terjadi di lebih dari 280 lokasi yang tersebar di 21 dari 31 provinsi di Iran. Alih-alih mereda, eskalasi justru meningkat. Pada 9 Januari, otoritas Iran memberlakukan pemadaman internet nasional. Akses komunikasi lumpuh, sejumlah penerbangan dibatalkan, dan media lokal hanya bisa memperbarui berita secara terbatas. Langkah ini dipandang sebagai upaya pemerintah membendung arus informasi dan koordinasi massa. Mengutip Sky News, banyak pengamat menilai situasi ini sebagai ujian terbesar bagi kepemimpinan ulama Iran sejak Ayatollah Ruhollah Khomeini mendirikan negara teokrasi Syiah lebih dari empat dekade lalu. Tekanan Ekonomi Menumpuk Bertahun-tahun Masalah ekonomi Iran sejatinya bukan hal baru. Namun tekanan semakin berat setelah Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi pada 2018, ketika Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional. Kondisi memburuk lagi setelah sanksi PBB kembali diberlakukan pada September 2025, disusul konflik bersenjata selama 12 hari pada Juni tahun lalu, ketika Israel dan AS melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas nuklir Iran. Pemerintah Iran menegaskan program nuklirnya bersifat damai dan menolak tuduhan pengembangan senjata nuklir. Dampak gabungan sanksi, konflik, dan kebijakan dalam negeri membuat ekonomi Iran terjerumus lebih dalam. Inflasi tahunan kini bertahan di kisaran 40 persen, dengan lonjakan harga kebutuhan pokok yang semakin tak terjangkau bagi masyarakat. Harga minyak goreng, daging, beras, hingga keju melonjak tajam dalam waktu singkat. Situasi ini dirasakan hampir di seluruh lapisan masyarakat. &ldquo;Kami semua terjebak dalam kondisi ini. Maksud saya, benar-benar semua orang,&rdquo; ujar Shirin, ibu rumah tangga berusia 45 tahun dari Kermanshah, kepada Sky News. Ia menuturkan, harga satu baki telur melonjak dari 280.000 toman menjadi 500.000 toman, atau sekitar Rp 180.000. Sementara harga minyak goreng lima kilogram naik drastis dari 470.000 toman (sekitar Rp220.000) menjadi 1,2&ndash;1,4 juta toman, setara Rp 480.000&ndash;Rp560.000. Kebijakan Pemerintah Picu Kekhawatiran Baru Di tengah situasi panas ini, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan kebijakan yang justru menambah kecemasan publik. Pemerintah memutuskan menghentikan pemberian kurs valuta asing bersubsidi bagi importir barang. Sebagai gantinya, negara akan menyalurkan subsidi bulanan langsung kepada setiap warga. Namun banyak pihak menilai kebijakan ini berisiko mendorong pedagang menaikkan harga, terutama ketika aturan tersebut mulai berlaku pada 10 Januari. Tekanan ekonomi sebelumnya juga telah meningkat setelah Iran memperkenalkan skema harga baru bahan bakar bersubsidi, yang menaikkan harga bensin nasional dan mempersempit daya beli masyarakat. Tak mengherankan jika tuntutan demonstran kini tak lagi sebatas soal ekonomi. Di sejumlah kota, massa mulai meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah, menandakan pergeseran protes ke ranah politik. HRANA mencatat, hingga 8 Januari, demonstrasi telah terjadi di sedikitnya 46 kota di 21 provinsi, dan jumlah itu terus bertambah. Dengan krisis ekonomi yang belum menunjukkan tanda mereda, pembatasan informasi oleh pemerintah, serta meluasnya tuntutan politik, Iran kini berada di persimpangan berbahaya antara stabilitas dan gejolak berkepanjangan. &nbsp;

Gelombang protes di Iran makin meluas akibat krisis ekonomi dan pemadaman internet. Tuntutan politik bertambah.

Gelombang Protes Meluas di Iran, Krisis Ekonomi Berubah Jadi Tantangan Politik Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/Screenshot_2026-01-08-15-07-19-172_comandroidchrome-edit-1477185527.jpg" alt="Ilustrasi bendera AS dan Iran. (Anadolu)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bendera AS dan Iran. (Anadolu)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Teheran mengecam apa yang disebutnya campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri Iran di tengah protes di sejumlah kota. Teheran pun menuding Washington bersikap bermusuhan terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Negeri Iran, dalam pernyataannya pada Rabu, menilai AS menunjukkan perilaku menipu dan kebijakan bermusuhan terhadap Teheran, serta menolak pernyataan Washington terkait situasi domestik negara itu. Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul komentar Presiden AS Donald Trump pada Jumat yang mengatakan Washington akan &ldquo;datang menyelamatkan&rdquo; demonstran jika Teheran menggunakan kekuatan mematikan, komentar yang memicu kemarahan pejabat tinggi Iran. Mengacu pada konstitusi Iran, kementerian menyatakan aksi protes damai diakui secara resmi dan pemerintah berupaya menanggapi tuntutan sah masyarakat melalui kerangka hukum yang berlaku. Iran menyebut sebagian besar persoalan ekonomi negara itu bersumber dari sanksi AS, yang dinilai telah menekan perdagangan, keuangan, dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu juga menuduh AS berupaya menghasut kekerasan dan terorisme melalui penyebaran informasi keliru, dengan memanfaatkan apa yang disebutnya perang ekonomi dan psikologis. Iran diguncang protes luas dalam beberapa pekan terakhir seiring memburuknya kondisi ekonomi dan anjloknya nilai tukar rial, yang telah melampaui 1.350.000 per dolar AS. Sejumlah insiden kekerasan juga dilaporkan terjadi antara demonstran dan aparat keamanan, meski otoritas menegaskan langkah pengamanan dilakukan sesuai hukum yang berlaku. (*)

Teheran mengecam apa yang disebutnya campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri Iran di tengah protes

Iran Kecam Intervensi AS di Tengah Gelombang Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/JKT_Bentrok-Demo-DPR_SALMAN-TOYIBI_-4JPG-2200257115.jpg" alt="Demo 25 Agustus di kawasan gedung DPR rusuh, massa bentrok dengan petugas. Polisi menghalau massa dengan menyemprotkan air dan menembakkan gas air mata. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Demo 25 Agustus di kawasan gedung DPR rusuh, massa bentrok dengan petugas. Polisi menghalau massa dengan menyemprotkan air dan menembakkan gas air mata. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Responsif anggota DPR disorot ketika adanya gelombang demonstrasi berhari-hari, tetapi tidak ada yang berada di tengah massa. Sikap seperti itu sangat disayangkan dan bahkan memicu sikap anarkistis.&nbsp; Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri menilai aksi publik yang berlangsung pada 28 Agustus 2025 semakin menegaskan kualitas anggota parlemen yang dianggap tidak menunjukkan karakter sebagai negarawan dan representasi rakyat yang bertanggung jawab.&nbsp; &ldquo;Dari aksi publik Kamis (28 Agustus 2025) kita semakin melihat bagaimana kualitas anggota parlemen kita yang nampak tak memperlihatkan karakter sebagai negarawan dan representasi rakyat yang bertanggungjawab,&rdquo; tegas Aisah kepada media pada Sabtu (30/8).&nbsp; Dia mengakui memang ada beberapa pimpinan DPR yang telah mengeluarkan pernyataan publik, termasuk permintaan maaf dan janji untuk berbenah diri. Namun, langkah tersebut masih belum cukup.&nbsp; &ldquo;Catatan pertama dari saya, respons pimpinan DPR saya kira tidak cukup karena masih nampak normatif dan tidak jelas langkah nyata yang sedang dan akan dilakukan oleh DPR, terutama terkait dengan tuntutan publik yang sedang diusung saat ini,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016341207/tanggapi-bentrok-dan-rusuh-di-pemalang-jawa-tengah-mabes-polri-pastikan-situasi-sudah-ditangani-polres-pemalang-dan-polda-jateng">Tanggapi Bentrok dan Rusuh di Pemalang Jawa Tengah, Mabes Polri Pastikan Situasi Sudah Ditangani Polres Pemalang dan Polda Jateng</a> Kritik atas Sikap Anggota Dewan Aisah menyoroti perilaku sebagian anggota DPR yang dinilai bertolak belakang dengan harapan masyarakat. Alih-alih menunjukkan empati dan responsif, justru ada sikap yang merendahkan publik.&nbsp; &ldquo;Catatan kedua, alih-alih responsif terhadap tuntutan rakyat dan empati terhadap kondisi rakyat, kebanyakan anggota DPR justru memperlihatkan sikapnya yang bertentangan dari yang diharapkan publik itu. Kita lihat anggota dewan mengeluarkan kata-kata yang justru tidak pantas dan merendahkan rakyat,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Dia menyoroti sikap DPR di tengah aksi massa. Mereka tidak terlihat tuntutan masyarakat. Anggota DPR malah ada yang memilih untuk pergi ke luar negeri dengan agenda yang dinilai tidak mendesak.&nbsp; &ldquo;Di tengah aksi massa, tidak juga kita lihat ada anggota dewan yang membahas secara langsung secara cepat tanggap untuk membahas tuntutan rakyat, sebaliknya mereka justru menghindar datang dari gedung DPR. Bahkan, tersebar kabar jika anggota DPR akan melakukan kunjungan keluar negeri dengan sebagian agenda dilakukan mengandung unsur &lsquo;jalan-jalan&rsquo; tanpa agenda penting. Miris sekali,&rdquo; tambahnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016504076/benarkah-lebih-dari-rp-3-juta-perhari-intip-rincian-gaji-bersih-dpr-ri-yang-disebut-tembus-rp-230-juta-per-bulan">Benarkah Lebih dari Rp 3 Juta Perhari? Intip Rincian Gaji Bersih DPR RI yang Disebut Tembus Rp 230 Juta Per Bulan</a> DPR Tak Tegas pada Pelanggaran Etik Kekecewaan publik semakin diperparah dengan sikap DPR yang tidak mengambil tindakan serius terhadap perilaku tak pantas sejumlah anggotanya.&nbsp; &ldquo;Catatan ketiga, tidak ada langkah serius yang tanggap dari DPR atas anggotanya yang melakukan tindakan tak elok, tak etis dan bahkan, tak terpuji. Misalnya, DPR tidak melakukan sidang etik atas anggotanya yang &lsquo;joget-joget&rsquo; di gedung parlemen saat sidang yang seharusnya sakral atau tidak ada sidang etik ketika anggotanya menyebut rakyat tolol,&rdquo; kata Aisah.&nbsp; Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir DPR semakin memperlihatkan wajah asli yang jauh dari ekspektasi rakyat. Ia memperingatkan, bila tidak ada langkah nyata, kekecewaan masyarakat bisa berujung pada gelombang aksi yang lebih besar.&nbsp; &ldquo;Dalam beberapa waktu belakangan ini nampak jelas bagaimana DPR memperlihatkan wajah aslinya yang jauh dari harapan publik. Jika tidak ada perubahan dan langkah nyata dari institusi DPR dan anggota-anggotanya, maka saya kira kekecewaan akan semakin membuncah dan aksi akan semakin masif,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016504588/panglima-kostrad-turun-langsung-ke-kwitang-cek-kondisi-brimob-dan-lokasi-aksi-massa">Panglima Kostrad Turun Langsung ke Kwitang, Cek Kondisi Brimob dan Lokasi Aksi Massa</a> Aisah menekankan pentingnya DPR segera berbenah dan mengambil langkah konkret agar tetap dipercaya sebagai representasi rakyat.&nbsp; &ldquo;Oleh karena itu, DPR harus memperlihatkan sikap serius dan sigap menghadapi publik dan merespon tuntutannya, agar masih dipandang sebagai representasi rakyat yang memang seharusnya,&rdquo; pungkasnya.

Responsif anggota DPR disorot ketika adanya gelombang demonstrasi berhari-hari, tetapi tidak ada yang berada di tengah massa.

Peneliti BRIN Singgung Anggota DPR yang Pilih Jalan-Jalan Ketika Ada Gelombang Protes dari Rakyat

gelombang protes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gelombang protes

Berita Terkini

Gelombang Protes Meluas di Iran, Krisis Ekonomi Berubah Jadi Tantangan Politik Serius

Iran Kecam Intervensi AS di Tengah Gelombang Protes

Peneliti BRIN Singgung Anggota DPR yang Pilih Jalan-Jalan Ketika Ada Gelombang Protes dari Rakyat

Download Aplikasi JawaPos.com