<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/Gubernur-Riau-Abdul-Wahid-Dery-Ridwansah-2JPG-3944802386.jpg" alt="Tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid munuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid munuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dan sejumlah dokumen setelah menggeledah rumah dinas serta rumah pribadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, pada Senin (15/12).</p> <p>Penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Riau, Abdul Wahid.</p> <p>Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik pada dua lokasi berbeda, yakni rumah dinas dan rumah pribadi SF Hariyanto.&nbsp;</p> <p>Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah.</p> <p>&ldquo;Penyidik juga mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Wakil Gubernur atau yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur, diamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/12) malam.</p> <p>Namun, KPK belum mengungkapkan nilai uang tunai yang disita dalam penggeledahan tersebut. Ia menekankan, saat ini penyidik masih melakukan penghitungan serta pendalaman terhadap barang bukti yang diamankan.</p> <p>Selain uang tunai, penyidik juga menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi tersebut. Seluruh barang bukti akan diverifikasi lebih lanjut untuk kebutuhan penyidikan.</p> <p>&ldquo;Dari penggeledahan hari ini tentu nanti penyidik akan mengonfirmasi temuan-temuannya kepada para pihak terkait, baik kepada para tersangka maupun kepada pemilik barang yang diamankan dari Wakil Gubernur,&rdquo; tegas Budi.</p> <p>KPK menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid masih terus berjalan, termasuk penelusuran aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga terkait.</p> <p>Dalam beberapa hari terakhir, KPK memang intensif memeriksa saksi dari lingkungan Pemprov Riau maupun pihak swasta.</p> <p>Rangkaian pemeriksaan ini dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan proyek jalan, serta penggeledahan di sejumlah lokasi di Riau.</p> <p class="class-paragraph">KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam yang merupakan kader PKB sebagai tersangka.</p> <p>KPK menduga Abdul Wahid mendapat uang Rp 7 miliar dari program pembangunan jalan dan jembatan yang mengalami lonjakan signifikan sebesar 147 persen, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar. Program itu dijalankan oleh Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.</p> <p>Uang tersebut diduga dikumpulkan secara bertahap dari beberapa unit kerja di lingkungan Dinas PUPR-PKPP.</p> <p>Abdul Wahid juga menggunakan tekanan jabatan untuk memastikan permintaan tersebut dipenuhi.</p> <p>Mereka disangkakan melanggar Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>&nbsp;</p>

KPK sita uang tunai dan dokumen dari rumah Plt Gubernur Riau terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid.

KPK Sita Uang Tunai Usai Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Ada Rupiah dan Mata Uang Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Tumpukan-Uang5-342245230.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali dikejutkan dengan penemuan uang di rumah tersangka Hakim Ali Muhtarom. Penyidik mendalami kemungkinan uang tersebut merupakan suap dalam kasus lainnya.&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan, dalam penggeledahan di&nbsp; sebuah rumah di Jepara beberapa waktu lalu ditemukan sejumlah uang dalam mata uang asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok mata uang asing per lembarnya USD 100.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau kita setarakan dengan rupiah diangka Rp 5,5 miliar. Nanti silakan dihitung kalau penyetaraannya. Penyidik sudah menyetor titipkan hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di bank," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah berkomunikasi dengan keluarga di sana, penyidik akhirnya itu ditunjukkan ada uang di koper di bawah kasur. "Dibuka diambil bahwa uang itu ada di bawah tempat tidur," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015915646/wakil-ketua-dpr-apresiasi-ma-yang-rotasi-hakim-minta-benahi-lembaga-peradilan">Wakil Ketua DPR Apresiasi MA yang Rotasi Hakim, Minta Benahi Lembaga Peradilan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat penggeledahan pertama, Harli mengatakan bahwa belum ada penemuan uang Rp 5,5 miliar tersebut. "Itu berdasarkan keterangan keluarga, hakim AM yang mengetahui uang itu dari mana dan untuk apa," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, uang tersebut terus didalami apakah itu aliran yang belum digunakan atau memang itu simpanan dari kasus yang lain. "Kita belum tahu. Terhadap semua perampasan aset ini dalam rangka pemulihan kerugian negara dalam perkara ini setidaknya dikaitkan alat atau hasil kejahatan," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu disita sejumlah aset milik advokat Aryanto, Ketua PN Jaksel M. Arif dan hakim lainnya. <strong>(idr)</strong></div>

Penyidik Kejagung temukan uang Rp 5,5 miliar di rumah Hakim Ali Muhtarom saat penggeledahan, diduga terkait kasus suap.

Kejagung Geledah Rumah Hakim Ali Muhtarom, Penyidik Temukan Rp 5,5 Miliar di Bawah Kasur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Profil_Tessa-Mahardika-Sugiarto_MIFTAHUL-HAYAT-01-1570390398.jpeg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (14/4). Upaya paksa penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022.</p> <p>Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto belum bisa menyampaikan informasi perihal tempat yang digeledah. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan itu menyasar rumah kediaman mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.</p> <p>&ldquo;Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,&rdquo; kata Tessa kepada wartawan, Senin (14/4).</p> <p>KPK belum menjelaskan secara rinci apa yang diamankan dari lokasi penggeledahan. &ldquo;Untuk detail penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad untuk mendalami pengurusan dana hibah dan kepemilikan aset yang bersangkutan. Anwar Sadad merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.</p> <p>Materi serupa juga didalami penyidik KPK kepada Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.</p> <p>KPK telah mencegah 21 orang untuk bepergian ke luar negeri. Pengusutan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 itu merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk.</p> <p>Sahat Tua Simandjuntak telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa, 26 September 2023. Sahat juga dihukum uang pengganti sebesar Rp 39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.</p> <p>Sahat terbukti menerima fee dana hibah pokok pikiran masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020&ndash;2022, serta APBD 2022&ndash;2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang. Total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp 200 miliar.</p>

KPK melakukan penggeledahan di rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya terkait kasus korupsi dana hibah.

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Direktur-Penyidikan-KPK-Brigjen-Pol-Asep-Guntur-Rahayu-Dery-RidwansahJPG-2371102338.jpg" alt="Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan turut menyita sepeda motor hingga barang bukti elektronik saat menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK), pada Maret 2025. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pada PT. BPD Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB.</p> <p>"Ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4).</p> <p>Asep juga mengaku pihaknya turut menyita sebuah sepeda motor milik Ridwan Kamil. Namun, KPK tidak mengungkap secara rinci merek sepeda motor tersebut.</p> <p>"Kalau nggak salah itu, saya nggak hafal lah pokoknya motor lah, saya nggak hafal merek itu," ucap Asep.</p> <p>Asep juga memastikan, akan segera memanggil Ridwan Kamil, dalam kasus ini. Namun, saat ini KPK masih mengumpulkan informasi terkait peran Ridwan Kamil dalam sengkarut kasus dugaan korupsi mark up iklan pada bank BUMD tersebut.</p> <p>"Untuk pemanggilan (RK), kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. kayaknya di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Apakah nanti lihat dipanggil?, kalau nggak salah dipanggil di sini. Ditunggu saja ya yang hadir, karena kita juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari Pak mantan Gubernur ini," ujar Asep.</p> <p>Asep menungkapkan, peran RK perlu didalami dari saksi-saksi lainnya. Mengingat, penting bagi KPK untuk mengungkap peran keterlibatan RK dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 222 miliar.</p> <p>"Karena ini ada bukan perannya di depan, perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi, sehingga nanti setelah kita memperoleh informasi yang cukup, tentu kita akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan," tegasnya.</p> <p>Asep menyebut, kesaksian terhadap Ridwan Kamil juga penting untuk mengonfirmasi berbagai barang bukti yang diamankan dari kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Hal itu setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap rumah RK.</p> <p>"Juga tentu pemanggilan itu dalam rangka juga kita melakukan konfirmasi terhadap barang bukti yang saat ini untuk barang bukti elektroniknya yang sedang di laboratorium kita dan kita olah dulu," ucapnya.</p> <p>"Jadi ada dua hal, kita cari informasi dari para saksi yang lain, kemudian kita juga sedang mengekstrak informasi yang ada di barang bukti elektroniknya," imbuhnya.</p>

"Ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya," kata Direktur Penyidikan KPK.

KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Sita Sepeda Motor dan Alat Elektronik

<div id="m#msg-f:1820593522443360568" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/29/1000196398_1-2846783286.jpg" alt="Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menuturkan, SE itu sifatnya imbauan kepada perusahaan dan sekolah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menuturkan, SE itu sifatnya imbauan kepada perusahaan dan sekolah. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1820593522443360568-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>PDI Perjuangan menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah main drama dengan melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (7/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015501006/menko-pangan-zulkifli-hasan-dorong-produktivitas-lahan-untuk-hentikan-impor-beras-tahun-ini">Menko Pangan Zulkifli Hasan Dorong Produktivitas Lahan untuk Hentikan Impor Beras Tahun Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal penggeledahan ini kan sebenarnya ini drama aja. Karena kan sebenrnya pak Hasto sendiri udah jadi tersangka," kata juru bicara PDIP Chico Hakim di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chico menekankan, pihaknya tidak terkejut dengan upaya paksa penggeledahan yang dilakukan KPK. Ia menilai, tindakan itu merupakan bagian dari pengalihan isu yang lebih besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bagi kami dan pak Sekjen sendiri bukan hal yang baru, bukan hal yang mengejutkan. Namun, tiadalain selain untuk mengalihkan isu," ujar Chico.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Chico menuding pengalihan isu terkait laporan&nbsp;Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke dalam nominasi pemimpin dunia paling korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengalihan isu dari kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar untuk dibicarakan dan ditinjaklanjuti, termasuk juga mungkin masuknya Presiden Joko Widodo dalam list atau daftar pemimpin dunia paling terkorup," cetus Chico.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, juru bicara KPK Tessa Mahardika menegaskan,&nbsp;setiap tindakan penyidikan yang dilakukan tim penindakan lembaga antirasuah dilakukan secara profesional. Termasuk upaya penggeledahan terhadap rumah pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kawasan Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (7/1).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media, itu mari kita biarkan berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural dan proporsional," ucap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menjelaskan, penyidik mempunyai aturan yang jelas dalam upaya paksa penggeledahan. Ia menekankan, langkah penindakan itu untuk mencari barang bukti dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua kegiatan penggeledahan penyitaan dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khusunya penggeledahan kapan bisa dilakukan, dimana tempat-tempatnya," pungkas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW Anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun Masiku hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto juga sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga melarangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

PDI Perjuangan menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah main drama dengan melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekretaris Jend

PDIP Sebut KPK Main Drama dengan Geledah Rumah Hasto di Bekasi  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 2,4 miliar dari kasus dugaan korupsi berupa investasi di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019. Uang tersebut diduga merupakan <em>fee</em> broker atas kegiatan investasi di PT Taspen.</p> <p>"KPK telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp 2,4 miliar. Uang tersebut merupakan fee broker atas kegiatan investasi PT Taspen dengan Manager Investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata tim juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (3/11).</p> <p>Selain menyita uang, KPK juga telah menyita berbagai barang bukti dokumen hingga alat elektronik usai menggeledah dua rumah salah satu Direksi PT Insight Investmen (IIM). Dua rumah yang digeledah itu berlokasi di Jakarta Utara.</p> <p>KPK juga menggeledah rumah salah satu mantan Direktur PT Taspen yang berlokasi di Jakarta Selatan, dan perusahaan terafiliasi dengan PT Insight Investmen yang berlokasi di wilayah SCBD Jakarta.&nbsp;&nbsp;</p> <p>"Rangkaian kegiatan penyidikan tersebut terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan investasi PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019," ucap Budi.</p> <p>Budi menegaskan, KPK menyampaikan apresiasi terhadap pihak-pihak yg memiliki itikad baik dan memilih untuk bekerja sama dalam mengungkap dengan sebenar-benarnya perkara dugaan korupsi di PT Taspen.&nbsp;</p> <p>Sebaliknya, bagi pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif, tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan Undang-Undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal.</p> <p>"Penyidikan saat ini masih memungkinkan untuk meminta pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya," tegas Budi.</p> <p>Berdasarkan informasi, Antonius Kosasih dan Direktur Utama Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.</p> <p>KPK melalui Ditjen Imigrasi (Sekaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) juga telah mencegah keduanya bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga September 2024.</p> <p>KPK menaksir jumlah kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah. Meski memang KPK sampai saat ini masih menghitung jumlah pasti kerugian negaranya.</p>

KPK menyita uang senilai Rp 2,4 miliar dari kasus dugaan korupsi berupa investasi di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.

KPK Sita Uang Rp 2,4 Miliar hingga Geledah Rumah Bos PT Insight Investmen Terkait Dugaan Korupsi Investasi Taspen 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/Menteri-Pertanian-Syahrul-Yasin-Limpo-Dery-Ridwansah-2-2716889047.jpg" alt="Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (5/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (5/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Hingga Kamis (6/10), KPK belum kunjung menjelaskan konstruksi kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK juga masih bungkam soal kebenaran kabar Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah berstatus tersangka.</p> <p>Yang disampaikan hanya informasi seputar penggeledahan. Kemarin, misalnya, KPK mengklaim menemukan bukti baru dalam penggeledahan di Kota Makassar pada Rabu (4/10).</p> <p>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, ada dua lokasi di Kota Makassar yang digeledah. Yakni, rumah di Jalan Pelita Raya dan Jalan Bumi 13 Blok C Perumahan BPH, Makassar. &rsquo;&rsquo;Dari lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa 1 mobil merek Audi A6 dan sejumlah dokumen,&rsquo;&rsquo; terang Ali kemarin.</p> <p>Ketua KPK Firli Bahuri juga belum menjelaskan konstruksi kasus korupsi di Kementan. Dia justru menerangkan cara kerja KPK dalam penetapan tersangka. Yakni, semua proses penegakan hukum harus melalui ketentuan hukum pidana. Melalui serangkaian pengumpulan bukti dan saksi. "Itu saja ya," ucapnya.</p> <p>Dua lokasi yang digeledah KPK adalah rumah SYL. Dari pantauan <em>FAJAR</em>, penggeledahan di kompleks Bumi Permata Hijau (BPH), Makassar, itu membuat warga terkejut. Ikmal, warga setempat, menyebut bahwa rumah SYL hanya dihuni asisten rumah tangga (ART). &rdquo;Tidak pernah Pak SYL ke sini. Yang tinggal di sini asisten rumah tangganya, satu keluarga,&rdquo; katanya kemarin.</p> <p>Kondisi serupa tampak di kompleks perumahan SYL di Jalan Pelita Raya, Makassar. Rumah SYL itu selalu sepi. Hal tersebut diakui ketua RW setempat, As&rsquo;ad. Dia mengungkapkan, sudah lama rumah itu kosong.</p> <p>As&rsquo;ad juga tidak terlalu memperhatikan apa yang digeledah di dalam rumah SYL. Namun, dari apa yang disaksikannya, ada satu koper dan satu mobil mewah yang disita.</p> <p>Dari informasi yang dihimpun FAJAR, polisi melakukan penjagaan di rumah pribadi SYL sejak sekitar pukul 08.00 Wita. Penggeledahan sejak pagi itu pun baru selesai sore. Tim KPK baru keluar sekitar pukul 15.30 Wita. Mereka memasukkan satu koper yang dibawanya ke mobil jenis Innova dengan nomor polisi DD 1980 RO. Selanjutnya, mereka bergegas pergi. <strong>(tyo/lyn/ygi/elo/wid/c19/c18/oni)</strong></p>

KPK belum kunjung menjelaskan konstruksi kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK juga masih bungkam soal kebenaran kabar SYL.

KPK Geledah Dua Rumah SYL di Makassar, Sita Mobil dan Dokumen

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/IMG_20231004_175049_1-3040162142.jpg" alt="Polisi berjaga di halaman depan rumah pribadi milik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Bumi Permata Hijau Blok C Nomor 1, Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (4/10)." width="100%">
<figcaption>Polisi berjaga di halaman depan rumah pribadi milik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Bumi Permata Hijau Blok C Nomor 1, Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (4/10).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Usai rumah dinas, Tim penyidik KPK menggeledah dua rumah pribadi milik Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, rumah pribadi Syahrul Yasin Limpo berada di dua lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun saat ditanya apa saja yang diamankan dari penggeledahan itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri belum menyampaikan secara rinci karena penyidik masih bekerja di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, hari ini tim penyidik melanjutkan penggeledahan di Kota Makassar. Kegiatannya masih berlangsung dan segera setelah selesai akan kami sampaikan hasilnya," kata Ali, Rabu (4/10) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan berlangsung secara bersamaan di dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Pelita Raya dan di Kompleks Bumi Permata Hijau, Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi dari Ketua RW O6 Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, As'ad, penggeledahan rumah SYL di Jalan Pelita Raya berlangsung sejak pukul 12.00 Wita.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013043759/kpk-geledah-dua-rumah-pribadi-mentan-syahrul-yasin-limpo-di-makassar">KPK Geledah Dua Rumah Pribadi Mentan Syahrul Yasin Limpo di Makassar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah tersebut kini dalam kondisi tertutup dan dijaga oleh aparat kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Ada lima orang (penyidik), untuk ini (digeledah) dari KPK," kata As'ad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengatakan saat penggeledahan, rumah itu dalam keadaan kosong. Meski demikian, As'ad tidak mengetahui secara rinci apa saja yang diperiksa petugas KPK di dalam rumah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pantauan Antara, penyidik KPK mengamankan sebuah koper dan mobil merek Audi berwarna hitam dari dalam garasi rumah di Jalan Pelita Raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, untuk penggeledahan rumah di Bumi Permata Hijau Blok C Nomor 1, penyidik tampak membawa sebuah koper dari dalam rumah tersebut. Hingga berita ini ditulis, sejumlah polisi masih tampak berjaga di halaman rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>***</strong></div>

Tanpa menunggu Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, pulang ke Indonesia, KPK geledah 2 rumah pribadi miliknya.

Usai Rumah Dinas, KPK Geledah 2 Rumah Syahrul Yasin Limpo Amankan Koper hingga Mobil 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Jubir-KPK-Dery-Jubir-Ali-Fikri-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan alat bukti usai menggeledah rumah pasangan suami-istri Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Ben Brahim S Bahat, dan Anggota DPR RI Fraksi NasDem Ary Egahni Ben Bahat. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.<br /> <br /> "Selasa (28/3) tim penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalteng. Lokasi di maksud yaitu rumah kediaman pribadi tersangka BBSB dan Kantor Bupati Kapuas," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (29/3).<br /> <br /> Hasil penggeledahan itu, kata Ali, tim penyidik KPK berhasil mengamankan alat bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini. "Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa dokumen-dokumen yang dapat menerangkan dugaan perbuatan para tersangka," ucap Ali.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengungkapkan, KPK akan melakukan penyitaan dan analisa dari alat bukti yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Tentunya akan dikonfirmasi dengan saksi-saksi yang akan dilakukan dalam proses penyidikan.<br /> <br /> "Penyitaan dan analisis segera dilakukan dan nantinya akan dikonfirmasi pada para saksi yang dipanggil oleh tim penyidik," tegas Ali.<br /> KPK sebelumnya resmi menahan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S Bahat dan Anggota DPR Fraksi NasDem Ary Egahni Ben Bahat selama 20 hari ke depan. Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah Ben dan Ary diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan anggaran yang seolah-olah dianggap utang dan suap.<br /> <br /> "Untuk kepentingan penyidikan maka kami melakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari ini 28 Maret 2023 sampai dengan 16 April 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/3).<br /> <br /> Ben Brahim selaku Bupati Kapuas diduga menerima fasilitas dan uang, dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas termasuk dari pihak swasta. Sedangkan istrinya Ary yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI, diduga aktif ikut campur dalam proses pemerintahan.<br /> <br /> Diduga, Ary Egahni memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian sejumlah uang dan barang mewah. "Fasilitas dan uang digunakan untuk operasional pemilihan calon Bupati Kapuas dan Gubernur Kalteng termasuk pemilihan anggota legislatif yang diikuti istrinya tahun 2019," ucap Johanis.<br /> <br /> Johanis menyebut Ben beserta istri diduga menerima suap dari pihak swasta sebesar Rp 8,7 miliar terkait izin lokasi perkebunan. KPK akan terus mendalami dalam proses penyidikan.<br /> <br /> "Jumlah uang suap ini sekitar Rp 8,7 miliar yang antara lain digunakan untuk membayar dua lembaga survei nasional," urai Johanis.<br /> <br /> Ben dan Ary disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Geledah Rumah dan Kantor Bupati Kapuas, KPK Amankan Sejumlah Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/rumah-rektor-unila-antara.jpg" alt="Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan rumah mewah milik tersangka Rektor nonaktif Universitas Lampung Karomani di Bandarlampung, Rabu, (24/8/2022). (ANTARA/Dian Hadiyatna)" width="100%">
<figcaption>Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan rumah mewah milik tersangka Rektor nonaktif Universitas Lampung Karomani di Bandarlampung, Rabu, (24/8/2022). (ANTARA/Dian Hadiyatna)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam kantong plastik dan ras ransel usai menggeledah rumah mewah Rektor nonaktif Universitas Lampung (Unila) Karomani di Bandarlampung, Rabu (24/8).<br /> <br /> Lurah Rajabasa Jaya, Kota Bandarlampung, Sumarno, yang ikut menyaksikan penggeledahan oleh tim penyidik KPK, mengonfirmasi hal itu. "Tadi saya turut menyaksikan. Ada uang tunai dalam plastik dan tas ransel yang diamankan oleh tim penyidik KPK," kata Sumarno di Bandarlampung, Rabu.<br /> <br /> Selain uang tunai, kata Sumarno, tim penyidik KPK juga menyita sejumlah barang, seperti kuitansi, sertifikat, satu unit laptop, dan flash disc milik tersangka Karomani. "Untuk jumlah nominal uangnya, saya tidak tahu berapa yang disita; tapi dalam pecahan lima puluh ribuan dan seratus ribuan yang ada di ruang kerja Pak Karomani di rumah itu," jelasnya.<br /> <br /> Menurut Sumarno, Karomani belum lama menempati rumah mewah di Kelurahan Rajabasa Jaya itu. "Yang bersangkutan baru bulan lalu mengadakan acara syukuran untuk rumahnya," tambahnya.<br /> <br /> Hal serupa juga dikatakan Ketua RT 07 Kelurahan Rajabasa Jaya, Hasurudin, yang turut menyaksikan penggeledahan di rumah mewah milik Karomani tersebut. "Ya, tadi yang saya lihat hampir semua ruangan, baik lantai satu dan dua diperiksa semuanya," ujar Hasurudin.<br /> <br /> Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di rumah mewah milik Karomani, Rabu, sejak pukul 09.30 WIB hingga 17.30 WIB. Usai penggeledahan, tim penyidik membawa sejumlah barang sitaan yang dimasukkan ke dalam beberapa koper. <strong>(*)</strong>

KPK Sita Uang Tunai dan Ransel dari Rumah Mewah Rektor Unila

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#geledah rumah

Berita Terkini