<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/56TXFm7zGl1WDM7ob9tSd5dVW8U83qag8p1FMmzd-3705863406.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh meminta sekolah SD dan SMP negeri untuk tidak menggelar wisuda dengan biaya yang memberatkan wali murid. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh meminta sekolah SD dan SMP negeri untuk tidak menggelar wisuda dengan biaya yang memberatkan wali murid. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh meminta pihak sekolah, baik itu jenjang SD dan SMP, terutama sekolah negeri untuk mematuhi aturan larangan wisuda. "Tolonglah, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi (ekonomi) orang tua. Prinsipnya mengutamakan kesederhanaan, kebersamaan, dan kreatif," tutur Yusuf dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat (16/5). Ia tak menampik bahwa anak membutuhkan kenangan di masa-masa akhir sekolahnya. Namun hal tersebut bukan berarti menggelar acara wisuda yang mewah dan menghabiskan biaya mahal. "Nggak usah lah kita bikin (acara pelepasan siswa) yang vulgar, misalnya sampai mengundang krisdayanti. Kan bisa teman-temannya yang nyanyi, jadi bisa hemat (dan tidak memberatkan orang tua)," imbuh Yusuf. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa sejak 2015 lalu, Pemkot Surabaya&nbsp; melarang kegiatan wisuda bagi jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri.&nbsp; Dengan kebijakan larangan wisuda, Eri ingin mengajak kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk peduli dengan orang di sekelilingnya. Ia tak menampik mahalnya biaya wisuda membebani finansial sebagian orang tua murid. "Wisuda sekolah memang jadi momen menggembirakan atau dinanti anak-anak kita, tetapi sejatinya esensi sebuah pendidikan bukan itu. Bukan soal euforia kelulusan tiap akhir tahun pelajaran," ucap Eri, Rabu (14/5). Baginya, yang paling penting dalam pendidikan adalah proses pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, ia mengingatkan pihak sekolah untuk tidak lagi menarik iuran wisuda kepada wali murid. "Kita bukan melarang kegembiraan, tetapi agar tidak ada murid yang kecewa karena keterbatasan biaya, acara wisuda bisa diganti doa bersama, saling berpamitan dan memohon doa restu ke Bapak/Ibu guru kita," tukas Eri. Di sisi lain, pada jenjang pendidikan SMA/SMK negeri sederajat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga melarang kegiatan wisuda atau purnawiyata. Larangan tersebut tertuang dalam SE nomor 000.1.5/1506/101.5/2025. Dalam regulasi tersebut, acara kelulusan siswa hanya boleh digelar di sekolah tanpa pungutan apa pun, serta siswa tidak boleh dipaksa mengenakan pakaian khusus seperti jas atau kebaya.&nbsp;&nbsp;

Dinas Pendidikan Surabaya melarang wisuda mewah untuk SD dan SMP, fokus pada kesederhanaan dan proses pendidikan.

Sekolah Negeri di Surabaya Dilarang Gelar Wisuda, Dispendik: Anak Butuh Kenangan, Tetapi Jangan Bebani Orang Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/OPeXL1HDbJ1Y5AM3KnPTjkjZ1oj1t3VQiMCH4Hq2-1-565302837.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berfoto bersama pelajar SD di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berfoto bersama pelajar SD di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejak 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tegas melarang penyelenggaraan kegiatan wisuda. Terlebih pada jenjang pendidikan SD-SMP negeri yang merupakan kewenangannya. "Kalau di sekolah negeri sudah saya (larang). Tidak boleh lagi ada wisuda di SD dan SMP Negeri ketika itu meminta biaya kepada muridnya," tutur Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu (14/5). Pejabat yang akrab disapa Cak Eri itu tak menampik bahwa biaya wisuda yang mahal kerap membebani finansial orang tua murid, terlebih mereka yang dari kalangan menengah ke bawah. "Wisuda sekolah memang jadi salah satu momen menggembirakan atau dinanti anak-anak kita. Tetapi sejatinya esensi sebuah pendidikan bukan itu. Bukan soal euforia kelulusan tiap akhir tahun pelajaran," lanjutnya. Bagi Eri, yang paling penting adalah proses pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, Ia mengingatkan pihak sekolah untuk tidak lagi meminta iuran kepada wali murid dengan alasan untuk wisuda. Meskipun sekolah berdalih itu tidak diwajibkan, tradisi wisuda atau kegiatan wisata di akhir masa sekolah tetap berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial antar siswa. Sebab, kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda. "Yang mampu silakan membayar, yang tidak mampu tidak usah membayar. Tetapi, memaksa anaknya untuk membayar. Itu sama saja merusak jiwa anak-anak. Akhirnya terjadi bully gara-gara itu," ucap Cak Eri. Pemerintah Kota Surabaya tak segan memberikan sanksi kepada guru atau kepala sekolah negeri, yang melanggar aturan dan tetap menggelar wisuda dengan menarik iuran dari para wali murid. "Kalau sampai ada (sekolah negeri yang nekat menggelar wisuda dengan menarik iuran wali murid), saya tegur kepala sekolahnya, saya beri sanksi (untuk) gurunya. Itu kalau di sekolah negeri," serunya. Namun, larangan ini tak berlaku untuk sekolah swasta. Eri menerangkan bahwa Pemkot hanya bisa mengimbau karena sekolah swasta berada di luar kewenangannya.&nbsp;

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, larang wisuda SD-SMP negeri, menekankan pentingnya karakter siswa dan menghindari kesenjangan sosial.

Sekolah Negeri di Surabaya Jangan Coba-Coba Gelar Wisuda Berbayar, Wali Kota Eri Cahyadi: Saya Tegur Kepala Sekolahnya, Saya Beri Sanksi Gurunya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_648344141.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMA. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai mengingatkan kepala sekolah SMA/SMK negeri sederajat untuk mematuhi larangan menggelar wisuda atau purnawiyata. Larangan itu tertuang dalam surat edaran (SE) nomor 000.1.5/1506/101.5/2025, yang ditandatangani pada 6 Maret 2025. Dalam regulasi tersebut, acara kelulusan siswa hanya boleh diadakan di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan acara kelulusan siswa, serta tidak boleh memaksa siswa/siswi untuk mengenakan pakaian khusus, seperti jas atau kebaya. Aries menegaskan Pemprov Jawa Timur (Jatim) tidak tinggal diam terhadap SMA/SMK negeri sederajat yang melanggar aturan dan nekat menggelar kegiatan wisuda diam-diam. "Soal wisuda sekolah (SMA/SMK) negeri, sudah saya instruksikan itu tidak boleh. Kalau ada yang melanggar, kepala sekolahnya akan saya ganti," tutur Aries saat kunjungan kerja ke Singosari, Malang, Selasa (13/5) Menurut dia, wisuda bukan tradisi resmi di jenjang SMA/SMK sederajat, melainkan tradisi di jenjang universitas. Alih-alih wisuda, perayaan kelulusan bisa diganti dengan kegiatan yang sederhana, kreatif, dan hemat biaya, sehingga tidak membebani orang tua siswa. "Sudah banyak sekolah yang melakukannya. Contoh itu di Malang ada yang dengan model drive thru, ijazah atau surat keterangan lulus (SKL) diserahkan lalu siswa langsung pulang," imbuhnya. Namun, larangan kegiatan wisuda ini ditegaskan Aries hanya berlaku untuk SMA/SMK negeri sederajat. Sementara, bagi sekolah swasta, bisa menyesuaikan kewenangan masing-masing pengelola atau yayasan. "kalau sekolah swasta melaksanakan (wisuda atau purnawiyata), itu kewenangan mereka (yayasan), karena swasta," terang Aries yang pernah menjabat sebagai Pj Wali Kota Batu itu. Sebelumnya, Aries mengungkapkan bahwa kebijakan larangan wisuda diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya yang sering kali menyertai acara kelulusan. "Kami menyadari bahwa kelulusan seharusnya menjadi momen yang membahagiakan bagi seluruh siswa tanpa memberatkan pihak manapun, terutama bagi keluarga prasejahtera," ujar Aries pada Kamis (20/3) lalu.&nbsp;

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengingatkan larangan wisuda bagi SMA/SMK negeri, untuk meringankan beban orang tua siswa.

Awas! Nekat Gelar Wisuda untuk Kelulusan Sekolah, Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri di Jatim Bisa Dicopot

gelar wisuda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gelar wisuda

Berita Terkini

Sekolah Negeri di Surabaya Dilarang Gelar Wisuda, Dispendik: Anak Butuh Kenangan, Tetapi Jangan Bebani Orang Tua

Sekolah Negeri di Surabaya Jangan Coba-Coba Gelar Wisuda Berbayar, Wali Kota Eri Cahyadi: Saya Tegur Kepala Sekolahnya, Saya Beri Sanksi Gurunya!

Awas! Nekat Gelar Wisuda untuk Kelulusan Sekolah, Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri di Jatim Bisa Dicopot

Download Aplikasi JawaPos.com