<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/OuWtTJh51Z18wKdH34svhJjRHsYyLoVdt1pKI1u3-226395321.jpg" alt="Ilustrasi pesawat Saudia Airlines mengangkut jemaah haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesawat Saudia Airlines mengangkut jemaah haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji berujung pada pelaporan ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Semangat Advokasi Indonesia (SAI) meminta agar dilakukan gelar perkara ulang dalam penanganan dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Permintaan tersebut diajukan untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Direktur Eksekutif SAI, Ali Yusuf, mengatakan permintaan gelar perkara ulang itu telah disampaikan secara resmi kepada Dewas KPK melalui surat tertanggal 29 Desember 2025. &ldquo;Surat yang disampaikan 29 Desember 2025 isinya meminta Dewas KPK melakukan gelar perkara ulang untuk menghitung kerugian negara bersama PIHK,&rdquo; kata Ali Yusuf di Gedung Dewas KPK, Jakarta, Rabu (7/1). Ali menegaskan, selama ini tidak ada penggunaan uang negara dalam pemberangkatan jamaah haji melalui PIHK, baik yang menggunakan kuota nasional maupun kuota tambahan. Menurutnya, seluruh pembiayaan ditanggung langsung oleh jamaah. Ia menjelaskan, masyarakat yang ingin berangkat haji lebih cepat memilih menggunakan jasa PIHK karena memperoleh fasilitas eksklusif dan tidak perlu menunggu antrean panjang. &ldquo;Jadi jamaah membayar jasa kepada PIHK atas fasilitas eksklusif yang diterimanya, termasuk berangkat tanpa antrean panjang,&rdquo; ujarnya. Ali menyebutkan, permintaan gelar perkara ulang tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Salah satunya merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK harus berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. &ldquo;SAI menilai KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikannya terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan tidak menjalankan amanat Pasal 5 UU KPK itu sendiri,&rdquo; ucap Ali. Meski demikian, Ali mengapresiasi langkah Dewas KPK yang telah memberikan informasi bahwa surat permohonan gelar perkara ulang tersebut masih dalam tahap telaah. &ldquo;SAI memberikan apresiasi kepada Dewas KPK yang telah melakukan telaah terhadap permintaan gelar perkara ulang,&rdquo; tegasnya. Ia menilai respons Dewas KPK tersebut menunjukkan adanya proses yang berjalan, mengingat surat permohonan baru dikirimkan pada akhir Desember 2025. Ali menegaskan, permintaan gelar perkara ulang ini merupakan bentuk kepedulian SAI terhadap kepentingan masyarakat haji dan umrah, sekaligus dorongan agar penegakan hukum berjalan secara objektif. &ldquo;Permintaan ini bukan untuk melawan hukum, tetapi untuk mencari kepastian hukum sesuai amanat Undang-Undang KPK,&rdquo; imbuhnya. Tak dipungkiri, pengusutan dugaan korupsi kuota haji hingga kini masih dalam tanda tanya besar, sebab KPK belum juga menetapkan tersangka dalam kasus rasuah tersebut. Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah anggapan bahwa lima pimpinan lembaga antirasuah terbelah dalam penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Setyo menegaskan, seluruh pimpinan KPK solid dalam proses pengusutan perkara tersebut. &ldquo;Ya itu kan informasi (pimpinan KPK terbelah), prinsipnya enggak ada. Tidak ada terbelah. Sejak dari proses penyelidikan sampai kemudian naik ke tahap penyidikan, semuanya satu suara,&rdquo; ucap Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/1). Setyo menjelaskan, belum diumumkannya penetapan tersangka bukan disebabkan oleh perbedaan sikap pimpinan, melainkan karena masih ada tahapan yang harus dipastikan terpenuhi. &ldquo;Tetapi ada hal-hal yang ingin memastikan bahwa segala sesuatunya itu secara pembuktian, secara pemeriksaan, itu semuanya sudah memang memenuhi syarat,&rdquo; tegasnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, mantan Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex, serta pemilik travel Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024. Sesuai UU, kuota haji seharusnya dibagi masing-masing 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata alias 50:50, yakni 10.000 untuk jamaah reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik jual-beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji dan umrah. Praktik itu diduga dilakukan agar jamaah dapat berangkat pada tahun yang sama tanpa harus antre, dengan syarat memberikan uang pelicin untuk mendapatkan kuota tersebut. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

Laporan dugaan korupsi kuota haji 2024 ke Dewas KPK minta gelar perkara ulang. SAI dorong kepastian hukum dan transparansi.

Pengusutan Dugaan Korupsi Kuota Haji Dilaporkan ke Dewas KPK, Diminta Gelar Perkara Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Lisa-Mariana-Dery-Ridwansah-9JPG-1670646043.jpg" alt="Lisa Mariana bersama kuasa hukum tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk tes DNA, Jakarta, Kamis (7/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lisa Mariana bersama kuasa hukum tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk tes DNA, Jakarta, Kamis (7/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Bareskrim Polri telah mengumumkan hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan putri mantan model majalah dewasa Lisa Mariana. Hasilnya, tidak ada kecocokan DNA di antara mereka. Atas hasil tes DNA tersebut, penyidik segera melakukan gelar perkara terkait dengan laporan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kami.&nbsp; Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri pada Rabu (20/8). Dia menyampaikan bahwa penyidik akan meneruskan penanganan kasus tersebut dengan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat.&nbsp; &rdquo;Tentunya dari penyidik terkait dengan informasi ini, kami akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum. Langkah yang paling dekat adalah kami akan melakukan gelar perkara terkait dengan langkah apa yang akan kami lakukan kemudian,&rdquo; terang Rizki Agung Prakoso.&nbsp; Meski kasus tersebut sudah naik level dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, sampai saat ini belum ada tersangka yang diumumkan Bareskrim Polri. Menurut Kombes Rizki, perkembangan mengenai penanganan kasus tersebut akan disampaikan dalam kesempatan berbeda. Yang pasti, penyidik terus bekerja untuk menuntaskan kasus itu. &rdquo;Jadi, tentunya setelah kami ketahui bersama bahwa pemeriksaan sampel tes DNA merupakan bagian dari proses penyidikan. Tidak ada yang mendahului atau mengakhiri, tapi ini adalah bagian (dalam proses penyidikan). Tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, ini akan menjadi dasar kita untuk mengambil langkah-langkang berikutnya,&rdquo; ungkap Rizki Agung Prakoso.&nbsp; Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA yang sudah mereka laksanakan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri, DNA Ridwan Kamil dengan putri Lisa Mariana berinisial CA tidak cocok. Sehingga dipastikan bahwa CA bukan anak RK.&nbsp; &rdquo;Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudara LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non identik,&rdquo; kata Rizki.&nbsp;

Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, tidak ada kecocokan DNA, penyidikan berlanjut

Putri Lisa Mariana Bukan Anak Ridwan Kamil, Polisi Segera Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/IMG_20240919_123012-276395411.jpg" alt="Lolly mengatakan bahwa dirinya tidak kabur dari apartemen. Dia mengaku tidak sedang berada di apartemen saat Nikita Mirzani datang karena sedang main ke rumah kekasihnya, Vadel Badjideh. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Lolly mengatakan bahwa dirinya tidak kabur dari apartemen. Dia mengaku tidak sedang berada di apartemen saat Nikita Mirzani datang karena sedang main ke rumah kekasihnya, Vadel Badjideh. (Instagram)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima hasil visum anak Nikita Mirzani, Laura Meizani Nassare Asry alias Lolly. Selanjutnya penyidik akan melakukan gelar perkara untuk memastikan kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Selanjutnya) gelar perkara. Apakah ada unsur pidananya," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Sabtu (19/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Nurma belum mengetahui kapan gelar perkara dilaksanakan. Saat ini penyidik masih mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015213349/ramalan-shio-hari-ini-sabtu-19-oktober-2024-untuk-monyet-ayam-anjing-dan-babi">Ramalan Shio Hari Ini, Sabtu 19 Oktober 2024 untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih persiapan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Nikita&nbsp;Mirzani melaporkan mantan pacar Laura Meizani Nassare Asry alias Lolly,&nbsp;Vadel&nbsp;Badjideh ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan ini teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporan ini&nbsp;Nikita&nbsp;mempersangkakan&nbsp;Vadel&nbsp;telah menghamili Lolly yang masih di bawah umur dan memaksanya melakukan aborsi dua kali. Peristiwa itu terjadi dalam rentan waktu Januari 2024 hingga sekarang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan laporan ini. Saat ini laporan masih didalami oleh jajaran Polres Metro Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015213342/bebas-dari-derita-kehidupan-5-tanggal-lahir-bernasib-mujur-padahal-jarang-kerja-keras-menurut-primbon-jawa">Bebas dari Derita Kehidupan, 5 Tanggal Lahir Bernasib Mujur Padahal Jarang Kerja Keras Menurut Primbon Jawa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkaranya terkait persetubuhan anak dibawah umur dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan," ujar Ade Ary dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterangannya,&nbsp;Nikita&nbsp;mengaku mendapat informasi kehamilan Lolly dari salah satu teman anaknya berinisial C.&nbsp;Nikita&nbsp;pun mengajukan 3 orang saksi dalam perkara ini. Mereka adalah C, D dan Y.</div>

Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima hasil visum anak Nikita Mirzani, Laura Meizani Nassare Asry alias Lolly.

Terima Hasil Visum Lolly, Polres Jaksel Segera Lakukan Gelar Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/WhatsApp-Image-2024-08-28-at-194646-2832894624.jpg" alt="Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Aris Purwanto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Aris Purwanto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sempat viral di media sosial (medsos) terus didalami kepolisian. Kasus itu melibatkan politikus salah satu partai. &nbsp; Polrestabes Surabaya menaikkan status kasus dugaan KDRT yang dilakukan suami MH terhadap istrinya S, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu dilakukan Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah melaksanakan gelar perkara kasus tersebut. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Aris Purwanto mengungkapkan, pihaknya sudah melaksanakan penyelidikan mulai dari olah TKP, pra rekonstruksi, melakukan penyitaan barang bukti serta memintakan visum et repertum, hingga melaksanakan gelar perkara. &rdquo;Kami sudah melakukan gelar perkara untuk menaikkan kasus ini ke penyidikan,&rdquo; tegas Aris. Dia menambahkan juga, sudah ada tiga saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan KDRT tersebut. Tiga saksi ini, saksi pelapor dan dua orang anaknya yang mengetahui kejadian KDRT saat itu. &rdquo;Kami sudah periksa saksi dari pelapor dan dua anaknya. Kami akan terus sampaikan perkembangan penyidikan terkait kasus ini,&rdquo; terang Aris. &rdquo;Untuk update perkembangan kasus selanjutnya, akan kami sampaikan kembali,&rdquo; tambah AKBP Aris.

Polrestabes Surabaya menaikkan status kasus dugaan KDRT yang dilakukan MH terhadap istrinya S, dari penyelidikan menjadi penyidikan

Istri Politikus Alami KDRT, Polrestabes Surabaya Naikkan Status Menjadi Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/02/shutterstock_301329224-4095936770.jpg" alt="Ilustrasi polisi memeriksa TKP area kecelakaan lalu lintas. (Shutterstock/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi memeriksa TKP area kecelakaan lalu lintas. (Shutterstock/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bareskrim Polri membantah adanya gelar perkara ulang dalam kasus pembunuhan Revina Dewi Arsita alias Vina dan kekasihnya Muhamad Rizky alias Eki. Kegiatan yang benar adalah gelar perkara awal. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, gelar perkara awal itu terkait laporan dari pihak 7 terpidana kepada saksi Aep dan Dede. Dalam perkara awal tersebut, Polri mengundang kehadiran pihak pelapor. &rdquo;Gelar perkara awal itu apa, ini hal yang biasa dilakukan Bareskrim dan hal biasa yang dilakukan manakala kita mendapat laporan polisi,&rdquo; kata Djuhandani, Rabu (24/7). Dia menjelaskan, gelar perkara awal untuk menentukan langkah selanjutnya dari penyidik atas laporan yang diterima. Termasuk mendalami perkara yang dipersangkakan. &rdquo;Setelah laporan polisi diterima Direktorat dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan,&rdquo; jelas Djuhandani. Sebelumnya, tim kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Revina Dewi Arsita alias Vina dan kekasihnya di Cirebon didampingi Politikus Gerindra Dedi Mulyadi mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Mereka melaporkan Aep dan Dede karena dianggap memberikan keterangan palsu selama persidangan digelar. Dedi mengatakan, kesaksian Aep dan Dede dianggap pemicu 7 terpidana divonis seumur hidup. Dia meyakini 7 orang tersebut bukan pelaku sesungguhnya. &rdquo;Kita berangkat dari keyakinan bahwa tujuh terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan Aep dan Dede,&rdquo; kata Dedi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/7). Laporan itu dibuat agar Polri menguji kesaksian Aep dan Dede. Sehingga bisa didapati fakta hukum kebenaran akan kesaksian tersebut. &rdquo;Ini adalah bagian dari cara kita membebaskan tujuh terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara, setelah Pegi Setiawan terbebas melalui putusan praperadilan di Pengadilan Neger Bandung,&rdquo; imbuh Dedi.

Bareskrim Polri bantah adanya gelar perkara ulang dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Kegiatan yang benar adalah gelar perkara awal

Bukan Gelar Perkara Ulang, Ini Penjelasan Polri Soal Kasus Vina Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/1614850246457.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Maluku segera melakukan gelar perkara untuk kasus pelecehan seksual oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) kepada bawahan sendiri. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Maluku Kombespol Andri Iskandar mengatakan, seluruh saksi hingga terduga pelaku sudah diperiksa. &rdquo;Semuanya sudah selesai diperiksa. Jadi dua sampai tiga hari ke depan kami akan segera melaksanakan gelar perkara,&rdquo; kata Andri seperti dilansir dari Antara di Ambon. Dia menyebutkan, saksi yang sudah diperiksa sebanyak tujuh orang. Yakni korban, lima rekan korban sesama pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas P3A , dan terduga pelaku Kadis P3A. &rdquo;Kemarin terduga pelaku baru selesai diperiksa. Dia diperiksa selama delapan jam,&rdquo; ungkap Andri. Pegawai DP3A diduga dilecehkan kepala dinasnya sendiri. Bahkan perbuatan asusila itu telah berlangsung selama tiga kali pada Juli. Sebelumnya, Kapolda Maluku memastikan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Kepala Dinas P3A kepada bawahannya ditangani secara profesional. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Le mengaku, Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan pemeriksaan melalui tim penegakan disiplin (TPD) terhadap kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, DSK terhadap staf di dinas tersebut. Sadali Le menjelaskan, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Maluku David Soleman Katayane (DSK) sudah mengajukan surat pengunduran diri setelah kasus dugaan pelecehan terhadap staf atau bawahannya mencuat. &rdquo;Keputusan ini saya lakukan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun setelah melalui pertimbangan yang matang. Saya merasa bahwa ini keputusan yang tepat secara pribadi, terlebih khusus dalam menjaga kewibawaan Pemerintah Provinsi Maluku yang saya cintai,&rdquo; ujar David Soleman Katayane dalam keterangan tertulis. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail dengan tembusan ke Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam surat pengunduran diri yang dibuat, dia dengan penuh hormat ingin mengundurkan diri. Keputusan tersebut diambil secara sadar dan tanpa paksaan pihak mana pun setelah melalui pertimbangan matang.

Polda Maluku segera lakukan gelar perkara kasus pelecehan seksual oleh Kepala Dinas P3A kepada bawahan sendiri

Polda Maluku Segera Gelar Perkara Kasus Pelecehan oleh Kadis P3A

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-08-at-15.26.49.jpg" alt="Crazy Rich Malang Wahyu Kenzo ditahan di Polda Jawa Timur, Rabu (8/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Crazy Rich Malang Wahyu Kenzo ditahan di Polda Jawa Timur, Rabu (8/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Crazy Rich Malang Wahyu Kenzo tertunduk lemas ketika dihadirkan di depan awak media di Polda Jawa Timur, Rabu (8/3). Dengan baju tahanan oranye, tidak ada satu kata yang keluar dari mulutnya.  Kapolres Malang Kombespol Budi Hermanto mengatakan, sebetulnya, pada 28 November 2022, Wahyu dijadwalkan untuk dimintai keterangan oleh penyelidik Polresta Malang. Namun, Wahyu tak memenuhi panggilan.  ”Setelah itu, kami memeriksa Remon Renovan serta Renovan Robet dan melakukan pemeriksaan kepada Bappeti. Diketahui bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan pada 2022,” jelas Budi.  Selain itu, penyelidik juga menyeret salah satu bank ke kursi pemeriksaan. Penyelidik menemukan fakta bahwa ada setoran Rp 42 juta yang masuk ke rekening Wahyu. Masuk rekening dan sudah ditutup awal 2022.  Polisi mengamankan Wahyu sejak 4 Maret di Surabaya. Saat itu, statusnya masih saksi. Status berubah pada 5 Maret. Wahyu langsung ditahan.  ”Pada saat pemeriksaan, Wahyu didampingi penasihat hukum. Setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk surat perintah penangkapan dan penahanan Wahyu Kenzo. Pada 5 Maret sudah lakukan penahanan sampai 20 hari ke depan,” jelas Budi Hermanto mantan Kapolres Jakarta Selatan itu.  Wahyu Kenzo menjadi founder dari Robot Trading Auto Trade Gold (ATG). Dia dilaporkan terkait kasus penipuan robot trading ATG yang sebelumnya telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.  Dalam laporan itu, sebanyak 141 investor diduga menjadi korban dengan kerugian mencapai Rp 15 miliar. Kini, crazy rich asal Malang itu bersiap menghadapi dinginnya jeruji besi.

Begini Kondisi Crazy Rich Malang Wahyu Kenzo yang Ditangkap Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sudah_diukur.jpg" alt="BERI PENGHORMATAN: Adityo Arsitomo (kiri), Chendy Laksmana (tengah), dan Ari Rahman berdoa bersama di pintu 13 Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, kemarin (30/10). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERI PENGHORMATAN: Adityo Arsitomo (kiri), Chendy Laksmana (tengah), dan Ari Rahman berdoa bersama di pintu 13 Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, kemarin (30/10). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com–Laporan keluarga korban tragedi Kanjuruhan telah dilayangkan ke polisi. Mereka melaporkan tragedi yang terjadi pada Sabtu (1/10).  Saat dikonfirmasi, Kapolres Malang AKBP Putu Kholis membenarkan telah menerima laporan itu. Saat ini, pihaknya melakukan gelar perkara.  ”Dengan gelar perkara itu nanti bisa ada konklusi,” jelas Putu Kholis, Selasa (15/11).  Untuk mendalami itu, lanjut Putu, petugas masih memerlukan keterangan dari sejumlah saksi. Selain itu bukti-bukti lainnya.  Dia memastikan gelar perkara itu akan menjadi acuan, apakah laporan tersebut akan ditangani Polres Malang atau Polda Jatim. ”Untuk sementara ini iya (di Polres Malang) tapi ke depan ada temuan-temuan ada bukti baru nanti kami gelarkan hasilnya seperti apa. Lha itu nanti berproses,” terang Putu.  Bagaimana soal proses pelaporan tragedi Kanjuruhan? Dia mengaku telah berdiskusi dengan perwakilan Sekber Aremania, Anto Baret dan kuasa hukum pelapor.  ”Iya jadi penanganannya bisa terkomunikasikan dengan baik kemudian dari pihak saksi maupun korban bisa terlayani dengan baik di Polres Malang,” ucap Putu Kholis.

Laporan Korban Tragedi Kanjuruhan Telah Diterima Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/bareskrim-bpom-antara.jpg" alt="Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto (kanan) didampingi Kepala BPOM RI Penny K Lukito (kiri) saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan perihal penyelidikan kasus kematian pasien gangguan ginjal akibat keracuna" width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto (kanan) didampingi Kepala BPOM RI Penny K Lukito (kiri) saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan perihal penyelidikan kasus kematian pasien gangguan ginjal akibat keracuna</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Bareskrim Polri sampai saat ini belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Penyidik bedalih masih menunggu proses gelar perkara untuk menaikan status hukum.  ’’Penetapan tersangka masih menunggu pelaksanaan gelar perkara. Nanti kita umumkan pasti,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, Senin (14/11).  Pipit menjelaskan, sejumlah saksi sudah diperiksa oleh penyidik. Termasuk 4 orang pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). ’’Jadi kan kemarin itu mereka sudah menjelaskan tentang job description masing-masing ya di bidang pengawasan tugasnya apa ngapain aja,” jelas dia.  Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan daftar obat-obatan yang dikaitkan dengan gangguan ginjal akut pada anak-anak. Penelitian BPOM terhadap obat sirop yang diduga mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), menyebutkan 5 brand atau merek obat tersebut. Akan tetapi, sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menyebutkan ada 15 dari 18 obat yang diteliti dikaitkan dengan ginjal akut.  Sedikitnya ada 5 merek obat sirop yang diumumkan BPOM dan sedang diteliti karena mengandung cemaran EG dan DEG di atas ambang batas. BPOM telah melakukan sampling terhadap 39 bets dari 26 obat sirop yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG berdasarkan kriteria sampling dan pengujian antara lain Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.  Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL7226303037A1, kemasan Dus, Botol Plastik @ 60 ml. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml. (*)  &nbsp;

Tersangka Kasus Gagal Ginjal Akut Diumumkan setelah Gelar Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/perempuan-bercadar-terobos-istana-negara-ANTARA.jpg" alt="Siti Elina ditangkap saat mencoba menerobos masuk ke Istana Negara" width="100%">
<figcaption>Siti Elina ditangkap saat mencoba menerobos masuk ke Istana Negara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Subdirektorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan perempuan bercadar, Siti Elina yang menerobos masuk Istana Negara sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan usai gelar perkara.  ”Statusnya ditetapkan jadi tersangka,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan kepada wartawan, Kamis (27/10).  Lina dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal juncto pasal 335 KUHP tentang tindak pemaksaan. Pihak kepolisian belum menerapkan pasal terkait dugaan tindak pidana terorisme terhadap yang bersangkutan, karena penyidik kepolisian masih menyusun konstruksi kasus tersebut.  Lina juga telah ditahan di Mako Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya, dibantu Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.  ”Kita akan lakukan pendalaman dengan melibatkan Densus 88," jelas Zulpan.  Sebelumnya, seorang perempuan bercadar diamankan petugas kepolisian karena diduga hendak menerobos masuk ke area Istana Negara. Perempuan tersebut sempat menodongkan pistol jenis FN kepada Paspampres yang bertugas.  ”Betul (ditangkap) tadi di dekat Istana di Merdeka Utara,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Latif Usman saat dihubungi, Selasa (25/10).  Dari foto yang beredar, pelaku memakai cadar hitam dan baju gamis hitam. Bagian kepalanya ditutup jilbab biru berukuran besar, dan membawa tas hitam.  Awalnya pelaku berjalan mengelilingi Istana. Lalu mendadak menodongkan senjata api jenis FN ke Paspampres. ”Tadi kita kan dari anggota bilang dia bawa senjata todongkan anggota ke Paspampres langsung sama anggota (Ditlantas) direbut,” jelas Latif.

Terobos Istana dan Todongkan Pistol, Perempuan Bercadar Jadi Tersangka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gelar perkara

Berita Terkini