<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/IMG-20250225-WA0012-1587562473.jpg" alt="Petugas Satpol PP melakukan patroli di masjid dan makan untuk mencegah maraknya pengemis musiman menjelang ramadhan. (Dokumentasi Satpol PP Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP melakukan patroli di masjid dan makan untuk mencegah maraknya pengemis musiman menjelang ramadhan. (Dokumentasi Satpol PP Surabaya).</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Setiap memasuki bulan suci Ramadhan, gelandangan dan pengemis musiman kembali bermunculan di sejumlah titik di Kota Surabaya. Keberadaan mereka pun dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban kota.
Kabid Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya, Mudita Dhira Widaksa, mengatakan pengemis musiman sudah menjadi fenomena tahunan, terlebih pada awal Ramadhan dan menjelang Lebaran.
&ldquo;Biasanya menjelang Lebaran, sebagian besar bukan warga Surabaya, melainkan dari luar kota. Mereka datang untuk mencari peruntungan dengan memanfaatkan belas kasihan masyarakat,&rdquo; ucapnya, Rabu (4/3).
Menanggapi fenomena tersebut, Satpol PP Kota Surabaya melakukan penebalan personel dan pengamanan di sejumlah titik rawan gelandangan dan pengemis musiman selama Ramadhan 2026.&nbsp;
"Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Kami juga telah memetakan sejumlah titik rawan gelandangan dan pengemis di Surabaya," imbuhnya.
Fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), terutama tempat ibadah, seperti Masjid Al-Falah, Masjid Al-Akbar Surabaya, dan kawasan wisata religi Sunan Ampel menjadi fokus patroli.
Patroli rutin juga diperkuat di persimpangan jalan dan lampu merah yang kerap menjadi lokasi aktivitas pengemis. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP berkolaborasi dengan aparat TNI-Polri, serta OPD terkait.
&ldquo;Kami lakukan penjagaan di titik dengan intensitas tinggi, sementara titik lainnya dipantau berkala. Koordinasi dengan wilayah juga terus kami lakukan untuk meminimalisir keberadaan pengemis," tegas Mudita.&nbsp;
Pengemis dewasa ber-KTP Surabaya akan dibawa ke Liponsos untuk menjalani pendataan serta pembinaan. Sedangkan anak-anak warga Surabaya akan diarahkan ke Rumah Perubahan untuk mendapatkan pembinaan khusus.
Sementara itu, pengemis yang berasal dari luar daerah akan ditempatkan sementara di Liponsos. Selanjutnya, mereka dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk diproses pemulangannya ke daerah asal.
&ldquo;Kami mengimbau masyarakat jika menemukan anjal atau pengemis di fasum, fasos, maupun lampu merah, silakan hubungi Call Center 112. Petugas akan segera menindaklanjuti,&rdquo; pungkas Mudita.

Pengemis musiman marak di Surabaya saat Ramadan. Satpol PP perketat patroli di masjid dan lampu merah, warga diminta lapor ke 112.

Pengemis Musiman Marak di Surabaya, Masjid hingga Lampu Merah jadi Fokus Penertiban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/Anak-Punk-642902024.jpeg" alt="Lazuardi Arham, 24, warga yang tinggal di Kabupaten Jepara ini ditangkap anggota Satreskrim Polrestabes Semarang karena membawa kabur anak di bawah umur." width="100%">
<figcaption>Lazuardi Arham, 24, warga yang tinggal di Kabupaten Jepara ini ditangkap anggota Satreskrim Polrestabes Semarang karena membawa kabur anak di bawah umur.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Lazuardi Arham, 24 tahun, warga yang tinggal di Kabupaten Jepara ini ditangkap anggota Satreskrim Polrestabes Semarang. Pria tersebut dilaporkan telah membawa kabur bocah perempuan yang masih berusia 13 tahun. Bahkan juga disetubuhi hingga empat kali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Remaja tanggung bertato tersebut diamankan oleh anggota kepolisian, di daerah Jepara, Minggu, (21/4/). Penangkapan ini setelah adanya pelaporan dari pihak orangtua korban ke Polrestabes Semarang. Sedangkan korban, bernama insiail VEC, 13, warga Kabupaten Kendal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persetubuhan anak dibawah umur. Korban masih SMP, kelas 3. Modusnya jorban dibawa lari dan disetubuhi pelaku atas nama Lazuardi," ungkap Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, AKP Agus Tri kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (26/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peristiwa ini bermula saat korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial Facebook pada (9/4). Kemudian, dilanjutkan intens komunikasi melalui WhatsApp. Kemudian, keduanya saling ketemuan di depan Alfamart, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, pada Kamis (18/4) sekitar pukul 15.00.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lalu korban diajak tersangka ke rumah ibunya dan juga ke Basecamp di daerah Jepara. Kemudian, korban diajak lagi ke Semarang," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, sesampainya di Semarang keduanya turun di Mangkang, Kecamatan Tugu, Kamis (18/4) sekitar pukul 19.00. Lalu jalan kaki, hingga berhenti di sebuah bengkel kendaraan. Dari sini, kemudian pelaku mengajak hubungan badan dengan korban di depan bengkel tersebut, yang kondisinya remang-remang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Korban sempat menolak. Namun tersangka mengancam korban akan mengeluarkan pisau yang ada di dalam tasnya jika korban tidak mau melakukan hubungan badan. Sehingga membuat korban takut, dan mau melakukan apa yang diperintah oleh tersangka," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah melakukan persetubuhan, tersangka mengajak korban untuk berjalan lagi. Sesampainya di Jembatan Mangkang tersangka menghadang truck dan menyuruh korban untuk naik ke truk bersama tersangka. Ternyata, korban kembali diajak menuju ke Jepara, dan sampai tujuan Jumat (19/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Korban diajak menginap dirumah teman tersangka. Kemudian pagi hari sekitar pukul 07.00 sampai 12.00 siang, korban diajak tersangka ngamen di Traffic Light Bangsri (Jepara)," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, diajak beristirahat di gedung kosong di sekitar yang masih berdekatan dengan traffic light tersebut. Kemudian, korban kembali disetubuhi tersangka di teras bangunan tersebut yang dalam keadaan gelap, pada Sabtu (20/4/2024) sekitar pukul 02.00. Semalam di tempat itu, korban diajak ke tempat teman tersangka, bernama D.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi ini melihat ada pengumuman anak hilang dan mengenali wajah korban. Lalu saksi Dimas menghubungi orang tua korban. Dan orang tua korban menjemput korban di Jepara, selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Semarang," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sampai sekarang, tersangka masih mendekam di ruang tahanan Mapolrestabes Semarang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal Pasal 76 D Jo Pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 332 KUHPidana dipidana dengan hukuman penjara selama lamanya 15 tahun tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, tersangka mengaku, alasan nekat melakukan hal tersebut lantaran memiliki rasa dengan korban. Namun, pria yang mengaku warga asal Jakarta ini, hubungan asmara dengan VEC tidak direstui orangtua korban.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak direstui orangtuanya. Saya setubuhi empat kali," katanya. (MHA)</div>

Peristiwa ini bermula saat korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial Facebook pada (9/4). Kemudian, dilanjutkan ke WA.

Kenal 10 Hari di FB, Anak Punk Jalanan Bawa Kabur Bocah SMP, Disetubuhi 4 Kali Hingga Diajak Gelandang dan Ngamen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/Homeless-person-sat-on-a-bridge-in-London-2342840362.jpg" alt="Seorang tunawisma duduk di jembatan London." width="100%">
<figcaption>Seorang tunawisma duduk di jembatan London.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penelitian terbaru dari kelompok lintas partai di Dewan Kota London menemukan bahwa 1 dari 50 warga kota itu kini menjadi tunawisma atau homeless. Dengan menggunakan data tunawisma dari berbagai wilayah di London, survei terbaru ini memperkirakan, jumlah penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal dan tinggal di fasilitas sementara telah meningkat menjadi hampir 170 ribu orang. Jumlah pastinya adalah&nbsp;169.393 orang. Yang memprihatinkan, jumlah ini juga mencakup 83.473 ribu anak-anak. Artinya, rata-rata 1 anak di setiap ruang kelas di London sekarang menjadi tunawisma. Situasi ini diperparah adanya fakta menurunnya jumlah perumahan yang terjangkau di ibukota Inggris itu. Ini mengakibatkan meningkatnya jumlah keluarga tunawisma hingga&nbsp;781 persen. Mereka ditempatkan&nbsp;pada fasilitas akomodasi tempat tidur sementara dan mendapatkan pasokan makanan&nbsp;dalam batas waktu enam minggu. Dalam satu tahun terakhir, jumlah peningkatan warga yang memenuhi syarat sebagai tunawisma di London mencapai 15,2 persen. Dilansir publicsectorexecutive.com&nbsp;pemerintah wilayah-wilayah di London mengalami tekanan keuangan akibat semakin besar jumlah tunawisma. ''Dewan Kota London memperkirakan wilayah-wilayah tersebut secara kolektif menghabiskan GBP 60 juta untuk anggaran akomodasi sementara setiap bulannya.'' tulis laporan tersebut. Selain itu, penelitian memperkirakan defisit anggaran wilayah London akan mencapai GBP 244 juta pada 2023-2024. Meningkat 37 persen dari perkiraan defisit tahun 2022-2023. ''Kami prihatin dengan meroketnya jumlah keluarga yang terjebak di B&amp;B (fasilitas akomodasi sementara),''&nbsp;&nbsp;Anggota Eksekutif Bidang Regenersi, Perumahan, and Perencanaan Dewan London Cllr Darren Rodwell. ''Tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi dan pemerintah kota harus mengambil segala kebijakan diperlukan untuk membantu keluarga tunawisma mendapatkan tempat tinggal yang layak.''&nbsp; &nbsp;

Yang memprihatinkan, jumlah ini juga mencakup 83.473 ribu anak-anak. Artinya, rata-rata 1 anak di setiap ruang kelas di London sekarang

Makin Parah, Satu dari 50 Warga London Gelandangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Manusia-Gerobak-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sejumlah Tunawisma saat berada di trotoar kawasan Karet, Jakarta, Sabtu (25/4/2020). Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta, keberadaan manusia gerobak mulai menjamur di sejumlah ruas jalan. Foto: Dery Ridwansah/ Ja" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Tunawisma saat berada di trotoar kawasan Karet, Jakarta, Sabtu (25/4/2020). Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta, keberadaan manusia gerobak mulai menjamur di sejumlah ruas jalan. Foto: Dery Ridwansah/ Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan menduga bahwa Suharti S, 45, gelandangan yang ditemukan membawa uang sebesar Rp 12,6 juta pada Sabtu (21/1) lalu adalah Orang Dalam Gangguan Jiwa. Pasalnya, Suharti menjawab sebarang saat ditanya mengenai sumber kekayaannya tersebut.  "Pas ditanyakan (sumber uang Suharti dijawab) hasil kontrakan, jual rumah, dan sebagainya. Gak jelas lah jawabnya. Bisa mengarah ke gangguan jiwa," ujar Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Bernard Tambunan saat dihubungi dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (23/1).  Jika benar mendapatkan uang tersebut dari hasil kontrakan maupun jual rumah, kata Bernard, tak mungkin nilai hartanya hanya belasan juta. Belum lagi, identitas Suharti belum terlalu jelas saat ditemukan.  Saat ini, ia mengatakan bahwa uang yang dimiliki Suharti untuk sementara dipegang pihak panti yang juga masih melakukan assessment terhadap yang bersangkutan.  "Intinya itu yang punya uang belasan juta itu masih dalam proses assessment sama panti lah. Nanti kita update lagi ke panti. Apakah nanti emang terkonfirmasi ODGJ atau gimana. Termasuk cari keluarganya," tandas Bernard.  Sebelumnya, Tim Reaksi Cepat (TRC) Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan merujuk seorang gelandangan yang membawa uang sebanyak Rp 12,6 juta.  "Lokasi pengamanan di Lampu Merah Ahmad Dahlan, Kecamatan Kebayoran Baru," ujar Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Bernard Tambunan dalam keterangannya, Sabtu (21/1).  Gelandangan yang membawa uang Rp 12,6 juta itu diketahui bernama Suharti S, 45, asal Tangerang, Banten.  Selain Suharti, di tempat yang sama juga TRC Sudin Sosial Jakarta Selatan merujuk dua orang PPKS lainnya yang merupakan suami-istri, yaitu Jamaludin, 52, asal Pemalang dan Armiah, 53, asal Purwokerto. Keduanya merupakan pengamen.  Tiga orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) itu kemudian dirujuk ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 (PSBI BD 1) Kedoya, Jakarta Barat.  &nbsp;

Gelandangan yang Bawa Uang Belasan Juta Diduga ODGJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230121-WA0012.jpg" alt="Tim Reaksi Cepat (TRC) Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan mengamankan seorang gelandangan yang membawa uang sebanyak Rp 12,6 juta. (Dok Sudin Sosial Jaksel)" width="100%">
<figcaption>Tim Reaksi Cepat (TRC) Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan mengamankan seorang gelandangan yang membawa uang sebanyak Rp 12,6 juta. (Dok Sudin Sosial Jaksel)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Reaksi Cepat (TRC) Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan mengamankan seorang gelandangan yang membawa uang sebanyak Rp 12,6 juta. Gelandangan yang membawa uang Rp 12,6 juta itu diketahui bernama Suharti S, 45, asal Tangerang, Banten.  "Lokasi pengamanan di Lampu Merah Ahmad Dahlan, Kecamatan Kebayoran Baru," ujar Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Bernard Tambunan dalam keterangannya, Sabtu (21/1).  Selain Suharti, di tempat yang sama juga TRC Sudin Sosial Jakarta Selatan merujuk dua orang PPKS lainnya yang merupakan suami-istri, yaitu Jamaludin, 52, asal Pemalang dan Armiah, 53, asal Purwokerto. Keduanya merupakan pengamen.  Tiga orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) itu kemudian dirujuk ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 (PSBI BD 1) Kedoya, Jakarta Barat.  Untuk diketahui, PPKS sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.  Dalam aturan itu disebutkan bahwa PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.  Adapun jenis-jenis PPKS yang disebut dalam Peraturan Menteri itu meliputi anak valita telantar, anak Terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan (ADK), anak yang nenjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, dan pnyandang disabilitas.  Selain itu, PPKS juga dikategorikan sebagai orang yang tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah aosial psikologis, dan komunitas adat terpencil.

Gelandangan Ditemukan Bawa Uang Rp 12,6 juta di Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/pengemis-surabaya.jpg" alt="PENERTIBAN: Petugas mengamankan PMKS. Menjelang Lebaran, jumlah PMKS meningkat di beberapa titik." width="100%">
<figcaption>PENERTIBAN: Petugas mengamankan PMKS. Menjelang Lebaran, jumlah PMKS meningkat di beberapa titik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya melalui dinas sosial cukup gencar menangani orang yang masuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Termasuk kasus pengemis pada Kamis (15/9) di Jalan Karang Menjangan, Kelurahan Mojo.  Saat itu petugas gabungan mengamankan seorang wanita yang menggendong balita. Berdasar informasi, wanita tersebut memanfaatkan bayi itu untuk mengemis. Selanjutnya, keduanya dibawa petugas Satpol PP Kota Surabaya untuk dimintai keterangan.  Menurut Kepala UPTD Liponsos Keputih Imam Muhaji, wanita dan bayi tersebut sempat menginap di liponsos. Pihaknya juga sempat melakukan penelusuran, khususnya tempat tinggal dan aktivitas di Surabaya. ’’Yang bersangkutan berasal dari luar Surabaya. Saat ini sudah kami pulangkan ke rumah kosnya di Surabaya Barat,’’ katanya.  Dia menjelaskan, wanita berinisial AY itu posisinya bukan telantar. Sebab, berdasar outreach, AY memiliki tempat tinggal sementara. Serta, memiliki pekerjaan sebagai buruh cuci. Sementara itu, AY mengaku mengemis untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari.  Imam menyebutkan, wanita beserta balita tersebut dikembalikan ke tempat kos pada Sabtu (17/9). Dengan satu syarat, yakni tidak mengulangi perbuatannya, khususnya aktivitas mengemis. ’’Selama dua hari, tim mendampingi secara langsung. Tim juga memberikan edukasi agar (AY, Red) tidak mengulangi aktivitas itu,’’ jelasnya.  Ditanya soal informasi bahwa bayi yang dibawa AY adalah pinjaman, Imam membantah. Bayi yang dibawa AY merupakan bayinya sendiri. ’’Jadi, pas dibawa balik ke rumah kos, bayinya diam, tidak nangis, dan juga banyak peralatan bayi di rumah kosnya,’’ terangnya.  Dia menambahkan, pihaknya juga sempat berupaya memulangkan AY ke daerah asal, tetapi AY menolak. Menurut Imam, warga di lingkungan kos tersebut mayoritas berasal dari satu daerah dengan AY, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT).  Ke depan, petugas melakukan monitoring secara berkala. ’’Kami juga memastikan ke teman-temannya kalau bayi itu bukan pinjaman,’’ paparnya.  Selama sepekan terakhir, UPTD Liponsos Keputih telah memulangkan 21 PMKS dari berbagai kategori. Mulai gelandangan, pengemis, hingga orang telantar. Sementara itu, sejak Januari, berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, liponsos telah memulangkan 516 orang.

Ternyata, Pengemis Ibu-Bayi yang Ditangkap di Surabaya dari NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/LIPONSOS-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidoarjo overload. Kapasitas gedung yang berada di Jalan Sidokare itu hanya cukup untuk 75 orang. Namun, kini terisi 98 orang.  Rencana pembangunan gedung baru juga batal dilaksanakan tahun ini. Karena itu, mereka bekerja sama dengan lembaga sosial lain agar turut menampung lansia telantar atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang diamankan.  Plt Kepala Dinas Sosial Misbahul Munir mengungkapkan, hingga kini banyak permintaan untuk memasukkan ODGJ ke liponsos. Namun, karena sudah melebihi kapasitas, pihaknya menggandeng lembaga sosial lain.  Misalnya, Rabu (31/8) kemarin pihaknya mengirim dua lansia telantar ke Griya Khusnul Khotimah di Wajak, Kabupaten Malang. ’’Hari ini (kemarin, Red) dua orang. Sebelumnya ada delapan orang. Ya, sudah ada 10 lansia telantar yang dikirim ke sana,’’ jelas Misbah.  Karena kelebihan isi itu, lanjut Munir, pihaknya tidak melaksanakan penjaringan gelandangan, pengemis, atau ODGJ di jalanan, lalu memasukkan ke liponsos. Padahal, banyak gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Sidoarjo. Salah satunya, di Alun-Alun Sidoarjo.  ’’Kalau mendesak, untuk ODGJ kami kirim ke Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Karena liponsos sangat penuh, jadi selektif sekali kalau mau memasukkan lagi,’’ lanjutnya.  Sementara itu, realisasi pembangunan gedung baru liponsos tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Meski, lahan seluas 2 hektare di Dusun Banar, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, sudah diuruk hingga menghabiskan Rp 5,7 miliar dan siap dibangun. ’’Kami akan mengusulkan lagi, semoga tahun depan bisa dibangun. Paling tidak, dicicil dulu pembangunannya,’’ jelasnya.

Lansia Telantar dan ODGJ Naik, Liponsos Sidoarjo Sudah Overload

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setiap-tahun-60-orang-dengan-gangguan-jiwa-terjaring-di-palembang_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus gencar untuk menjaring para Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) serta Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus gencar untuk menjaring para Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) serta Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Draft RUU KUHP masih menjadi polemik. Sebab, di dalamnya terdapat sejumlah pasal yang dianggap kontroversi. Salah satunya yakni pasal 432 yang berbunyi 'setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana paling banyak kategori I'. Ketentuan itu bertentangan dengan pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.  Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengatakan, terkait pasal ini dimaksudkan agar negara lebih bertanggungjawab kepada gelandangan. Sehingga, para gelandangan ini akhirnya bisa diberi jaminan kehidupan yang layak.  "Maksudnya, ini UU mengharuskan yang namanya pemerintah melindungi supaya bagaimana gelandangan itu diberi insentif oleh negara. Dilindungi oleh negara. Cara melindunginya gimana? Ya menjaga mereka supaya tidak jadi gelandangan," ujar Nasir di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (20/9).  Nasir menuturkan, bagi orang yang terpaksa jadi gelandangan, dengan pasal ini diharapkan negara bisa memikirkan solusinya. Dengan kata lain jangan hanya dipandang seorang gelandangan yang tak memiliki apa-apa, namun berakhir pidana.  Penerapan pasal tersebut, lanjutnya, juga bisa diiringi dengan Undang-undang lain. Seperti Undang-undang fakir miskin, Peraturan Daerah (Perda) dan sejenisnya. Sehingga penerapannya bisa terkontrol dengan jelas. "Ini yang menurut saya kurang dipahami, seolah UU ini hanya ingin memidanakan orang, tapi tidak memikirkan orang yang dipidananya. Padahal ini kan tanggung jawab negara," imbuh Nasir.  Di sisi lain, politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) itu menyampaikan, aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan juga harus mampu menganalisa dengan baik ketika melakukan penegakkan hukum kepada gelandangan. Sehingga harus disimpulkan dengan baik seseorang menjadi gelandangan karena faktor kelalaian negara, atau kesengajaan.  "Jadi memang sebenernya UU ini lebih banyak restorative justice daripada retributive. Banyak orang nggak paham," tegas Nasir.  Untuk itu, Nasir mengatakan, 2 tahun setelah Undang-undang ini disahkan, pemerintah diharuskan melakukan sosialisasi terkait aturan baru ini. Pemerintah juga diminta melakukan pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum agar tidak menjadi pasal karet dalam penegakkannya.  JawaPos.com telah berusaha menghubungi pemerintah melalui Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita untuk meminta pandangan terkait draft RUU KUHP ini. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

RUU KUHP Gelandangan Bisa Dipidana, DPR: Diberi Insentif oleh Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tertibkan-gelandangan-sutiaji-malah-bagi-bagi-uang_m_.jpg" alt="BAGIKAN UANG: Wali Kota Malang Sutiaji (jas coklat) membagi-bagikan uang saat melakukan penertiban terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau biasa disebut gelandangan, Selasa (16/10) malam." width="100%">
<figcaption>BAGIKAN UANG: Wali Kota Malang Sutiaji (jas coklat) membagi-bagikan uang saat melakukan penertiban terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau biasa disebut gelandangan, Selasa (16/10) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Malang Sutiaji bersama jajaran Dinas Sosial Kota Malang melakukan penertiban terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau biasa disebut gelandangan, Selasa (16/10) malam. Namun, bukannya langsung dibawa oleh Satpol PP, para gelandangan tersebut justru diberi uang untuk pulang ke kampung asalnya.&nbsp; Setidaknya ada sekitar 50 gelandangan yang dikumpulkan di pelataran jajaran ruko yang berada di jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, oleh Sutiaji. Dengan pakaian lusuh, mereka duduk di pelataran toko bersama Sutiaji. Bahkan, Sutiaji yang saat itu mengenakan setelan jas berwarna coklat dan kopyah, juga turut duduk bersila diantara mereka. Ya, malam itu Sutiaji memang sengaja mengumpulkan para gelandangan tersebut untuk diberikan pengarahan. Tujuannya agar mereka mengetahui jika apa yang mereka lakukan salah dan meresahkan.&nbsp; "Sesungguhnya kami lakukan operasi, tadi (akan) kami angkut, tapi kami pendekatan persuasif dulu, kita orangkan (gelandangan). Tadi sudah saya kasih tau, kami berikan penjelasan. Seterusnya tidak boleh disini," ujarnya.&nbsp; Sutiaji menyampaikan, kebanyakan gelandangan tersebut beralasan mereka tidak tahu jika kawasan tersebut harus bebas gelandangan. Oleh karena itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada mereka agar segera pindah.&nbsp; "Kalau sekarang sudah kami data, trus kami kasih tahu, secara kemanusiaan kami sudah melakukan tahapan kemanusiaan," kata dia. Menurutnya, ini sebagai langkah persuasif kepada mereka.&nbsp; "Sebetulnya Sidoarjo sudah siap terima. Tapi pakai pendekatan persuasif dulu, kami jelaskan, bahkan kami kasih (uang) untuk sarapan besok pagi atau perjalanan untuk pulang. Karena terjauh Jember, kami kira cukup (uangnya)," jelasnya. Dia berharap, mereka ada kemauan untuk berubah. "Tapi ketika besok akan kami lakukan penertiban dan mereka masih disini, mau tidak mau kami lakukan tindakan penertiban sesuai dengan SOP. Inventarisir, terus kita identifikasi, ters kita lakukan pembinaan, kemudian lakukan pemulangan," paparnya. Sutiaji mengatakan penertiban ini untuk mendukung terciptanya Kota Malang sebagai kota heritage. "Malang kalau kita jadikan kota heritage,&nbsp; menjadi destinasi wisata maka kebersihan harus dijaga. Kedua pastikan bahwa orang-orang yang ada disini ini orang mana," ujarnya.&nbsp; Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan sumbangan kepada mereka. Pasalnya, hal itu dikhawatirkan justru akan menambah banyak populasi mereka.&nbsp; Salah satu gelandangan, Ajis Sulaiman, 40, mengatakan jika dirinya belum tahu akan pindah kemana setelah ini. Pasalnya, saat ini dirinya sudah tidak punya tempat tinggal lagi. "Belum tahu mau kemana. Rencana mau pindah ke alun-alun," ujar pria asal Gorontalo ini.&nbsp; Ajis sehari-hari di Malang memang bekerja serabutan. Seperti memulung dan menjadi tukang parkir. Dia pun sudah puluhan tahun berada di Malang. Menurutnya, orang Malang berhati baik dan kerap memberinya makanan.

Tertibkan Gelandangan, Sutiaji Malah Bagi-bagi Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hendak-menyeberang-pria-gelandangan-tewas-tertabrak-kereta_m_.jpg" alt="TERTABRAK KERETA: Petugas kepolisian tengah melakukan evakuasi terhadap jasad korban tertabrak kereta api, Jumat (28/9)." width="100%">
<figcaption>TERTABRAK KERETA: Petugas kepolisian tengah melakukan evakuasi terhadap jasad korban tertabrak kereta api, Jumat (28/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pria tua yang diperkirakan berusia lebih dari 70 tahun tewas tertabrak kereta api barang di kawasan jalan Transito, Pajang, Laweyan, Solo, Jumat (28/9) siang. Korban yang diketahui merupakan gelandangan itu meninggal di lokasi dengan sejumlah luka di tubuhnya. Selanjutnya korban dievakuasi oleh kepolisian ke RSUD dr Moewardi Solo.&nbsp; Informasi yang diperoleh JawaPos.com dari lokasi kejadian menyebutkan, kejadian bermula ketika korban hendak menyeberang dari utara ke selatan. Sekira pukul 13.30 WIB. Korban yang kesusahan berjalan menyeberang dengan merangkak. Tetapi, belum sampai di ujung tiba-tiba sebuah kereta api barang melintas. Dan seketika, tibuh korban langsung tertabrak dan meninggal dunia.&nbsp; Salah seorang warga Pajang yang mengetahui kejadian tersebut Rakiman, 53, mengatakan, awalnya korban berjalan dari arah barat. Sesampainya di lokasi, korban hendak menyeberang. "Sebenarnya warga sudah memperingatkan korban saat ada kereta api yang melintas," terangnya kepada JawaPos.com. Tetapi, Rakiman menambahkan, teriakan para warga sepertinya tidak didengarkan oleh korban.&nbsp; Sehingga, korban masih nekad melintasi rel meski kereta api sudah berada sangat dekat dengan korban. "Warga sudah berteriak dan memberitahu bahwa ada kereta, tetapi sepertinya korban tidak mendengarnya. Korban pun tertabrak dan meninggal di lokasi," katanya. Warga yang mengetahui adanya kejadian tersebut langsung melaporkannya kepada kepolisian. Tidak berselang lama, kepolisian datang ke lokasi dan melakukan evakuasi jasad korban. Sementara itu, warga yang melintas pun berhenti untuk menyaksikan kejadian tersebut. Hal ini tidak pelak membuat jalan Transito menjadi tersendat.&nbsp;

Hendak Menyeberang, Pria Gelandangan Tewas Tertabrak Kereta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gelandangan

Berita Terkini