<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/WhatsApp-Image-2023-08-14-at-184723-3068114841.jpg" alt="Gedung Grha Wismilak di Jalan Raya Darmo Surabaya." width="100%">
<figcaption>Gedung Grha Wismilak di Jalan Raya Darmo Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyidik subdit tindak pidana korupsi (tipikor) menggeledah kantor PT Hakim Sentausa (HS) di Jalan Gajah Mada, Klojen, Kota Malang, kemarin. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti terkait kasus alih hak Gedung Grha Wismilak, Surabaya. Kasubdit Tipikor Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto menyatakan, dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen. Namun, dia enggan memerincinya. &rdquo;Yang pasti berkaitan dengan perkara yang diproses,&rdquo; ujarnya. PT Hakim Sentausa menjadi jujukan penyidik karena terdeteksi punya keterlibatan. Njono Handoko, penjual hak guna bangunan (HGB) ke Willy Walla, bos Wismilak pada 1993, adalah pimpinan PT HS saat itu. Edy menuturkan, bukti yang ditemukan di lokasi penggeledahan akan didalami penyidik. Jika memang diperlukan, pencarian alat bukti ke tempat lain juga bakal dilakukan. &rdquo;Tentu melihat kebutuhan proses penyidikan,&rdquo; jelasnya. Sumber di kepolisian menyebut perkara itu mendapat atensi khusus. Kasusnya tidak akan berhenti pada penguasaan kembali Gedung Grha Wismilak. &rdquo;Orang-orang yang terlibat juga akan diproses,&rdquo; katanya. Njono dan Willy, lanjut dia, sudah meninggal. Namun, bukan berarti penyidikan langsung dihentikan. &rdquo;Bisa dikembangkan ke pihak lain yang terlibat. Namanya mafia tanah, pasti melibatkan banyak orang,&rdquo; ungkapnya. Dia menambahkan, penggeledahan ke kantor PT HS termasuk penting. Diharapkan ada temuan baru yang bisa menunjang proses penyidikan. &rdquo;Data awal yang kami dapat sebelumnya jelas menunjukkan jual beli itu tidak seharusnya terjadi,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, dia memaparkan, jual beli itu dirancang sejak 1992. Namun, realisasinya setahun kemudian. &rdquo;Di perjanjian awal, pihak pembeli menyatakan bahwa transaksi dilakukan kalau penjual sudah menyediakan lahan pengganti,&rdquo; terangnya. Lahan tersebut, kata dia, diperlukan bagi Polres Surabaya Selatan yang saat itu menempati Gedung Grha Wismilak. Tetapi, jual beli ternyata tetap terjadi meskipun realisasi lahan pengganti belum dilakukan. &rdquo;Faktanya, tempat di Jalan Dukuh Kupang yang jadi mapolres baru saat itu bukan kompensasi dari penjual ke polisi. Melainkan tanah pinjaman dari pemkot. Baru kemudian dihibahkan pada 2020,&rdquo; tandasnya. (edi/c19/oni)

Penyidik subdit tipikor menggeledah kantor PT Hakim Sentausa (HS). Penggeledahan itu untuk mencari alat bukti terkait Gedung Wismilak.

Cari Bukti Baru soal Alih Hak Gedung Wismilak, Polisi Geledah Kantor PT HS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/gedung-wismilak-1291522829.png" alt="GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas." width="100%">
<figcaption>GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyidikan perkara dugaan pidana peralihan pemilik gedung Grha Wismilak terus berjalan. Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jatim memeriksa tiga saksi tambahan kemarin (22/8). Yakni, Triyogo Widjayarso, Gede Ariyudha, dan Inyo Cancer Hetarie. Ketiganya adalah mantan pejabat BPN Surabaya I. Mereka punya jabatan berbeda pada masanya. Triyogo merupakan kepala BPN Surabaya I pada 2012. Gede adalah kepala BPN Surabaya I periode 1998 sampai 2004. Sedangkan Inyo menduduki jabatan Plt Kasi hak tanah dan pendaftaran tanah (HTPT) pada 2011 sampai 2012. Kasubdit Tipikor Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto menjelaskan, penyidik berharap bisa mendapat gambaran utuh tentang dugaan pidana yang diusut. &rsquo;&rsquo;Dengan begitu, peristiwanya menjadi terang benderang,&rdquo; katanya. Edy mengungkapkan, keterangan tiga orang itu sangat penting bagi proses penyidikan. Sebab, semuanya merupakan pejabat di BPN Surabaya I pada kurun waktu terjadinya dugaan pidana. &rsquo;&rsquo;Kejadian awal kan sudah lama. Jadi, diusut bertahap dari temuan penyidik sekarang,&rdquo; ungkapnya. Dia enggan berkomentar terkait hasil pemeriksaan. Mantan Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya itu hanya mengatakan, data yang didapat akan dikaji penyidik. &rsquo;&rsquo;Yang pasti untuk menentukan arah penanganan perkara seperti apa,&rdquo; jelasnya. Sumber Jawa Pos di kepolisian menyebut, pemeriksaan tiga mantan pejabat BPN Surabaya itu dilakukan karena penyidik ingin mendapat gambaran proses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (HGB). &rsquo;&rsquo;Kan ada masa berlakunya, 20 tahun,&rdquo; ujarnya. Berdasar temuan penyidik, HGB itu terbit pada 1992. Namun, statusnya sekarang masih aktif. Jadi, proses perpanjangan diperkirakan terjadi pada 2012. &rsquo;&rsquo;Makanya, pejabat waktu itu diperiksa,&rdquo; katanya. Materi pemeriksaan, lanjut dia, berkutat pada proses perpanjangan HGB. Misalnya, memastikan pihak pemohon dan dokumen yang diperlukan. &rsquo;&rsquo;Intinya, memastikan prosedurnya seperti apa,&rdquo; tuturnya. (edi/c7/oni)

Penyidikan perkara dugaan pidana peralihan pemilik gedung Grha Wismilak terus berjalan. Penyidik Subdit Tipikor Polda memeriksa tiga saksi.

HGB Gedung Wismilak Pernah Diperpanjang, Polisi Periksa Tiga Mantan Pejabat BPN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/gedung-wismilak-1291522829.png" alt="GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas." width="100%">
<figcaption>GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas.</figcaption>
</figure> BPN Jatim Ajukan Pembatalan HGB ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang JawaPos.com &ndash; Polisi terus mengumpulkan bukti-bukti baru untuk mengungkap kejanggalan proses alih hak gedung Grha Wismilak di Surabaya. Terbaru, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyebut, ada prosedur lain yang dilanggar dalam proses alih hak itu. Yakni, tidak ada izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jenderal bintang dua itu menyatakan, gedung tersebut tercatat sebagai aset Polda Jatim sejak pasca kemerdekaan. Dengan begitu, proses alih haknya perlu mendapat izin dari Kemenkeu. &rdquo;Dalam kasus yang sedang kami tangani, ternyata tidak ada,&rdquo; ujarnya setelah mengunjungi gedung Grha Wismilak kemarin. Dalam kunjungan tersebut, dia juga mengajak para Kapolres jajaran. Toni berharap mereka bisa meneladani semangat polisi istimewa yang sejarahnya tidak bisa terlepas dari gedung Grha Wismilak. &rdquo;Hari ini, 78 tahun yang lalu, polisi istimewa di bawah komando M. Jasin memproklamasikan sebagai polisi Indonesia di sekitar sini,&rdquo; sambungnya. Toni memaparkan, pihaknya masih terus mengusut dugaan pidana proses alih hak gedung Grha Wismilak. Dia memastikan pihak yang terlibat akan ditindak. &rdquo;Bukti-bukti terus dikumpulkan penyidik,&rdquo; katanya. Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa beberapa bukti sudah dikantongi. Misalnya, kepastian hak guna bangunan (HGB) yang cacat secara administrasi. Sebab, SK Kanwil BPN Jatim yang menjadi dasar penerbitan ternyata salah objek. &rdquo;Objeknya bukan di sini, tetapi sertifikat tetap terbit,&rdquo; tuturnya. Toni memastikan gedung Grha Wismilak akan dipakai jajaran polda. Hanya, detail penggunaannya masih dipikirkan. &rdquo;Insya Allah, karena memang ada historis tinggi di sini. Yang terpenting sekarang bisa kita ambil kembali,&rdquo; ungkapnya. Kepala BPN Jatim Jonahar menambahkan, pihaknya sudah mengusulkan pembatalan HGB gedung itu ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Menurut dia, keputusan akhir berada di luar wewenangnya. &rdquo;Usulan tersebut didasari fakta adanya cacat administrasi penerbitan HGB setelah dilakukan penelitian,&rdquo; ujarnya. Kasubdit Tipikor Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto secara terpisah mengatakan, sejauh ini sudah ada 25 saksi yang diperiksa terkait dugaan pidana proses alih hak gedung Grha Wismilak. Lima di antaranya adalah saksi ahli. Termasuk ahli pertanahan dan ahli keuangan negara. Edy menyebut, penyidik akan kembali memanggil saksi tambahan. Namun, dia tidak memerinci waktunya. &rdquo;Yang pasti dari pihak yang punya keterkaitan. BPN dan Wismilak. Rencananya, ada penyitaan dokumen tambahan,&rdquo; tegasnya. Pada bagian lain, pengacara PT Wismilak Inti Makmur Tbk Sutrisno enggan menanggapi perkara itu sejak Kamis (17/8). Namun, sebelumnya dia menegaskan bahwa Wismilak membeli gedung tersebut secara sah. Dasarnya adalah keberadaan dokumen jual beli yang dimiliki. Bos Wismilak Ronald Walla yang diperiksa sebagai saksi pada Jumat (18/8) lalu di Polda juga enggan memberikan komentar. Dia memilih langsung berjalan ke dalam mobil saat keluar dari ruang pemeriksaan pukul 22.00. (edi/c6/oni)

Polisi terus mengumpulkan bukti-bukti baru untuk mengungkap kejanggalan proses alih hak gedung Grha Wismilak di Surabaya.

Kapolda: Alih Hak Gedung Wismilak tanpa Izin Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/IMG-20230819-WA0000_1-1201653127.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim, Kombes Pol Farman (kiri) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Jonahar (kanan)." width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim, Kombes Pol Farman (kiri) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Jonahar (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Jonahar, menyebut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 648 dan 649 tentang dugaan kasus sengketa tanah Grha Wismilak Surabaya adalah cacat administrasi atau cacat hukum. "Keterangan hari ini tentang SHGB 648 dan 649 tentang Grha wismilak Surabaya, setelah kami cocokkan dengan data Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan yang terbit tahun 1992 memang ada cacat administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan (SK)," ujarnya setelah pemeriksaan dirinya di Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Jumat (18/8) malam. Cacat administrasi tersebut, lanjut Jonahar, terkait adanya kesalahan terkait bangunan yang dimohon oleh pemohon dengan SK. "Cacatnya adalah yang dimohon itu letaknya di A, tapi SK-nya terbit di B. Jadi, yang dimohon (bangunan nomor) 63-65 tapi yang terbit di tempat berbeda yakni nomor 36-38," ucapnya. Atas dasar itu, kata Jonahar, Kanwil BPN Jatim telah mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012757607/polda-jatim-telah-periksa-3-saksi-di-kasus-graha-wismilak-ini-materi-pemeriksaannya">Polda Jatim Telah Periksa 3 Saksi di Kasus Graha Wismilak, Ini Materi Pemeriksaannya</a> "Yang mengatakan bisa membatalkan itu pusat karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 apabila pemberian hak atas tanah (sertifikat lebih 5 tahun) tidak bisa dibatalkan kecuali ada putusan pengadilan," ujar Jonahar. Terkait prosesnya, Jonahar mengaku tidak tahu karena proses permohonan hingga terbitnya sertifikat tersebut sudah tahun 1992, namun ia memastikan ada oknum dari dalam Kantor Kanwil BPN Jatim. "Ya ada, yang menerbitkan SK tahun 1992," katanya. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim, Kombes Pol. Farman menyampaikan bahwa pihaknya sejauh ini sudah memeriksa sebanyak 22 orang saksi dan lima ahli. "Kami sudah ada dugaan kuat siapa calon tersangka sudah ada, baik dari penjual, pembeli maupun dari oknum polisi dan BPN yang terlibat dalam permasalahan ini yang mengakibatkan aset Polri terlepas akan kami proses hukum," ujarnya. Selain itu, lanjut Kombes Farman, pihaknya sudah melakukan gelar awal dengan BPKP tentang adanya kerugian negara dalam hal ini aset Polri. "Karena aset ini terdaftar dalam buku investaris Polda Jatim. Kami juga sudah melakukan ekspos di BPN, gelar dua kali dan di Polda Jatim satu kali dengan mengundang BPN," ucapnya. Pada Maret 2023, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menginstruksikan agar ada pengecekan aset-aset Polri di wilayah Jawa Timur. Polda Jatim akhirnya mendapati fakta baru bahwa gedung yang berlokasi di Jalan Raya Darmo nomor 36-38 merupakan aset milik Polri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012754419/bongkar-mafia-tanah-di-kasus-penyitaan-graha-wismilak-polda-jatim-bakal-periksa-19-saksi-dan-2-saksi-ahli"> Bongkar Mafia Tanah di Kasus Penyitaan Graha Wismilak, Polda Jatim Bakal Periksa 19 Saksi dan 2 Saksi Ahli</a> "Gedung tersebut sebelumnya merupakan kantor polisi sejak tahun 1945, hingga terakhir menjadi Mapolresta Surabaya Selatan. Aset ini berpindah ke tangan pada 1993," ujarnya. Dari hasil supervisi, diketahui bahwa Polri seharusnya memiliki aset dari kompensasi yang dijanjikan lewat alih lahan Gedung Wismilak seluas 4.000 meter di wilayah Dukuh Pakis yang saat ini menjadi kantor Polsek Dukuh Pakis. Selain mendapat kompensasi tanah seluas 4.000 meter persegi, polisi juga dijanjikan bangunan pengganti Mapolresta dan kendaraan operasional untuk patroli. Kompensasi ini dijanjikan setelah terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) 648 dan 649 pada Gedung Mapolresta Surabaya Selatan saat itu (Gedung Grha Wismilak). Anehnya, HGB sudah keluar saat gedung masih ditempati sebagai Mapolresta Surabaya Selatan. "Objek ini ditempati Polri tahun 1945 hingga 1993 tanpa putus. Terakhir, tahun 1993 masih ditempati sebagai Mapolresta Surabaya Selatan. Anehnya, pada saat objek ini masih ditempati, kok bisa muncul HGB," ungkap Farman. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012711150/polisi-kantongi-3-calon-tersangka-kasus-gedung-wismilak-pt-wim-bakal-ajukan-praperadilan">Polisi Kantongi 3 Calon Tersangka Kasus Gedung Wismilak, PT WIM Bakal Ajukan Praperadilan</a> Selain itu dari hasil pendalaman, ketiga kompensasi yang dijanjikan tidak diterima Polri. Tanah seluas 4.000 meter persegi yang dijanjikan ternyata tak pernah ada, begitu pula dengan bangunan, apalagi kendaraan operasional Polri. Terkait lahan di Dukuh Pakis, dalam sejarahnya, Kapolda Jatim saat itu meminta izin kepada Pemkot Surabaya untuk memindahkan kantor polisi di lahan milik Pemkot. Namun, lahan tersebut ternyata berstatus pinjam. "Lahan yang ditempati itu bukan tanah kompensasi. Melainkan tanah pinjaman, yang kemudian baru dihibahkan oleh Pemkot Surabaya pada 2019," ucapnya. Pada 1992 memang ada data tentang HGB mati, yang kemudian menjadi dasar jual beli hingga penerbitan HGB baru, namun soal itu masih didalami pihaknya. "Jika memang ada HGB mati, dan objek yang masih ditempati Polrestabes Surabaya Selatan tahun 1992, mana mungkin ada proses jual beli, kecuali memang sudah ada iktikad tidak baik," kata Farman. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012704628/gedung-wismilak-surabaya-digeledah-dan-disita-kepolisian-manajemen-pembelian-gedung-sudah-sah-secara-hukum">Gedung Wismilak Surabaya Digeledah dan Disita Kepolisian, Manajemen: Pembelian Gedung Sudah Sah Secara Hukum </a> HGB yang diklaim Wismilak dibeli secara sah adalah HGB 648 dan HGB 649. Dalam lembar tersebut, tertulis bahwa HGB ini berdasarkan SK Kanwil BPN Nomor 1051 dan 1052 yang terbit pada 22 Juli 1992. Hasil pendalaman Polda Jatim, SK tersebut ternyata tidak terdaftar atau tidak teregistrasi di BPN, sehingga tidak mungkin HGB muncul berdasarkan SK yang tidak terdaftar di BPN, karena itu HGB yang diklaim Wismilak telah dibeli secara sah ini cacat hukum. "Hasil dari gelar kemarin diputuskan bahwa HGB dimaksud cacat hukum, cacat administrasi dan cacat yuridis dalam penerbitannya," ungkapnya.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 648 dan 649 tentang dugaan kasus sengketa tanah Grha Wismilak Surabaya  cacat administrasi.

BPN Jatim Sebut SHGB 648 dan 649 Graha Wismilak Surabaya Cacat Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/dirut-wismilak-3797681976.jpg" alt="Ronald Walla, Dirut PT Wismilak Inti Makmur Tbk." width="100%">
<figcaption>Ronald Walla, Dirut PT Wismilak Inti Makmur Tbk.</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> JawaPos.com&nbsp;- Ditreskrimsus Polda Jatim telah memeriksa tiga saksi terkait dugaan pidana pada peralihan kepemilikan gedung Graha Wismilak, Jumat (18/8) lalu. Bos Wismilak Ronald Walla adalah salah satu yang dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ronald Walla diklarifikasi terkait proses jual beli gedung Graha Wismilak. Sebab, penyidik menemukan indikasi adanya itikad tidak baik dalam pelaksanaannya. Sebagai informasi, Ronald Walla adalah Direktur Utama PT Wismilak Inti Makmur Tbk (kode: WIIM). Dikutip dari laman resmi&nbsp;Wismilak, ia menjabat sejak tahun 2022 silam. Jabatannya disahkan melalui Keputusan RUPSLB yang dicatat dalam Akta Notaris Anita Anggawidjaja S.H. No. 8 tanggal 4 Januari 2023. Ronald merupakan lulusan di dua universitas negara Amerika Serikat, yaitu University of Maryland (1995) di bidang ilmu komputer dan bidang Engineering Management pada George Washington University (1999).

Ronald merupakan lulusan di dua universitas negara Amerika Serikat, yaitu University of Maryland dan George Washington University.

Profil Ronald Walla, Bos WIIM yang Diperiksa Polda Jatim pada Kasus Graha Wismilak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/gedung-wismilak-1291522829.png" alt="GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas." width="100%">
<figcaption>GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Fakta lain terkuak dari penyelidikan dugaan pidana peralihan kepemilikan gedung Grha Wismilak. Surat keputusan (SK) Kanwil BPN yang menjadi dasar penerbitan hak guna bangunan (HGB) ternyata berbeda objek dengan berkas permohonan. Hanya lokasinya yang berdekatan. Dirreskrimsus Polda Jatim Kombespol Farman menyatakan, temuan itu didapat setelah penyidik meminta keterangan BPN. Baik BPN Surabaya I maupun BPN Jatim. &rdquo;Bukti-bukti kejanggalan seperti itu terus kami kumpulkan agar peristiwanya terang,&rdquo; ujarnya, Minggu (20/8). Munculnya HGB tersebut sebelumnya memang teridentifikasi tidak sesuai dengan prosedur. Sebab, SK Kanwil BPN yang seharusnya menjadi dasar penerbitan tidak pernah teregistrasi saat dicek. &rdquo;BPN ternyata punya temuan lain saat meneliti,&rdquo; kata Farman. Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar menjelaskan, HGB itu terbit pada 1992. Dari hasil penelitian, pihaknya mendapati kesalahan prosedur. &rdquo;Kesimpulannya, HGB tersebut cacat administrasi,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, dia memaparkan, SK Kanwil ada karena sebuah permohonan. Dalam kasus itu, pengajuannya terhadap objek bernomor 63 dan 65. Namun, SK Kanwil mencantumkan objek bernomor 36 dan 38 yang tidak lain adalah gedung Grha Wismilak. &rdquo;Kenapa bisa seperti itu? Saya juga tidak tahu. Yang pasti, ada kesalahan tempat,&rdquo; katanya. Menurut Jonahar, pihaknya sudah mengajukan pembatalan ke pusat. Namun, dia tidak bisa memastikan ha-silnya. &rdquo;Ada Peraturan Pemerintah (PP) 18/2021 yang mengatakan bahwa sertifikat yang sudah terbit lebih dari lima tahun tidak bisa dibatalkan,&rdquo; jelasnya. Namun, pembatalan mungkin bisa dilakukan dengan penetapan pengadilan. Menurut sumber di kepolisian, praktik mafia tanah pada peralihan hak gedung itu diduga melibatkan banyak pihak. Mulai pemohon HGB, oknum BPN, sampai oknum polisi. &rdquo;Indikasinya, terlibat semua,&rdquo; ujar sumber tersebut. Namun, kata dia, kepastiannya tetap memerlukan bukti. Untuk mendapatkannya, dibutuhkan waktu.&nbsp;(edi/c14/aph)

Fakta lain terkuak dari penyelidikan dugaan pidana peralihan kepemilikan gedung Grha Wismilak. SK Kanwil BPN yang menjadi dasar berbeda.

Kepala Kanwil BPN Jatim: HGB Gedung Wismilak Cacat Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Screenshot_20230816-120644-1098903262.jpg" alt="Suasana Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo Nomor 36-38, Surabaya, setelah disita." width="100%">
<figcaption>Suasana Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo Nomor 36-38, Surabaya, setelah disita.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Jawa Timur telah memeriksa tiga saksi terkait dugaan pemalsuan akta otentik Graha Wismilak di Jalan Darmo 36-38, Surabaya. Ketiga saksi tersebut adalah Direktur Utama PT Wismilak Inti Makmur Tbk, Ronald Walla, Kepala BPN Kanwil Jatim, Jonahar, dan Kepala BPN Surabaya 1, Kartono Agustiyanto. "Materi pemeriksaan Kakanta BPN Surabaya 1 terkait proses penerbitan HGB nomor 648 dan 649 digunakan sebagai dasar penempatan Gedung Wismilak, yang dulunya kantor Polisi Istimewa," ujar Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes, Pol Farman, Jumat (18/8) petang seperti dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group). Lalu, Kanwil BPN Jatim diperiksa terkait proses penerbitan Hak Guna Bangun (HGB). Farman menyebut HGB tersebut harus berdasar pada surat keputusan kepala kantor wilayah BPN. "Dari SK kemudian baru terbit HGB. Kita tanya prosesnya apa sesuai apa belum," ungkapnya. Sementara itu, pemeriksaan kepada pihak PT Wismilak mengenai proses jual beli kala itu. Transaksi bangunan peninggalan kolonial antara Nyono Handoko dari PT Hakim Sentosa dengan Willi Walla atau PT Gelora Djaja ada dua tahapan. Tahapan pertama dilakukan melalui perikatan jual beli. Dalam perikatan itu, sudah tertulis bahwa pihak pertama Nyono Handoko dan pihak kedua Willi Walla telah mengetahui adanya perjanjian antara PT Hakim Sentosa dengan Polda Jatim. "Apabila memang benar aset itu milik Nyono Handoko harus dilakukan okupansi. Harus ada tanah pengganti seluas 4.000 meter dan sudah diketahui Pak Willi Walla," lanjut Farman. Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) disebutkan bahwa proses pembelian akan dilaksanakan atau disempurnakan apabila perjanjian PT Hakim Sentosa dengan Polda Jatim sudah terealisasi semua. "Namun, faktanya untuk perjanjian antara PT Hakim Sentosa dengan Polda tidak terlaksana dengan sempurna. Tidak pernah ada tanah pengganti," beber Farman. Menurut dia, sudah ada 22 saksi dan lima ahli yang sudah diperiksa. Penyidik juga sudah melakukan gelar awal dengan BPKP tentang adanya kerugian keuangan negara, dalam hal ini aset Polri. "Karena aset ini terdaftar dalam buku inventaris Polda Jatim. Kita ketahui sudah dilakukan gelar dua kali. Di BPN, Polda dan BPN Provinsi," tegasnya. Sementara itu, Kepala BPN Surabaya 1 Kartono Agustiyanto juga hadir sebagai saksi untuk memenuhi panggilan penyidik. Kartono mengungkapkan, agenda pemeriksaan baru pertama kali. "Masalah sertifikat yang dilakukan sepihak. Bukan masa saya, tapi dulu tahun 1992-1993," ujarnya. Kartono menambahkan, pihaknya sudah melakukan kewajiban untuk penelitian. "Yang kedua terkait dengan pembatalan ini juga sudah kami usulkan ke pusat. Selanjutnya, wewenang pusat dan dari kami tentu tidak bisa langsung membatalkan atau menindaklanjuti terkait dengan sertifikat itu sendiri," ujarnya. Usulan pembatalan sertifikat itu diajukan akhir Juli 2023. Munculnya usulan itu karena ada kewajiban melakukan penelitian, kemudian melanjutkan usulan. "Selanjutnya bukan kewenangan kami, tapi kewenangan pusat. Kami dibolehkan melakukan pembatalan sertifikat," pungkas Kartono.

Polda Jawa Timur telah  memeriksa tiga saksi terkait dugaan pemalsuan akta otentik Graha Wismilak di Jalan Darmo 36-38, Surabaya.

Polda Jatim Telah Periksa 3 Saksi di Kasus Graha Wismilak, Ini Materi Pemeriksaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/gedung-wismilak-1291522829.png" alt="GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas." width="100%">
<figcaption>GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ditreskrimsus Polda Jatim memeriksa tiga saksi terkait dugaan pidana pada peralihan kepemilikan gedung Grha Wismilak&nbsp;Jumat (18/8). Bos Wismilak Ronald Walla salah satu yang dimintai keterangan. Dua saksi lain adalah Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar dan Kepala BPN Surabaya I Kartono Agustiyanto. Berdasar informasi, ketiganya mendatangi ruang pemeriksaan secara terpisah. Ronald tiba sekitar pukul 10.00 dengan didampingi sejumlah pengacara. Disusul dua saksi lain beberapa saat kemudian. Dirreskrimsus Polda Jatim Kombespol Farman menyatakan, pemeriksaan itu bertujuan untuk mengetahui proses alih hak gedung pada 1993. Khusus BPN, materinya terkait hak guna bangunan (HGB) yang dijadikan dasar peralihan. &rdquo;Bagaimana prosesnya, sesuai prosedur atau tidak,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Ronald diklarifikasi terkait proses jual beli. Sebab, penyidik menemukan indikasi adanya iktikad tidak baik dalam pelaksanaannya. &rdquo;Dari pihak penjual menyatakan akan memberikan kompensasi kepada Polri. Dan itu diketahui pihak pembeli. Ada dokumennya,&rdquo; ujarnya. Menurut Farman, tanah pengganti itu sejauh ini tidak ada. Namun, faktanya jual beli tetap terjadi. Kepala BPN Surabaya I Kartono Agustiyanto me_nyatakan, pihaknya sudah meneliti berkas terkait kasus tersebut. Hasilnya memang terdapat kejanggalan penerbitan HGB. &rdquo;Kami sudah ajukan pembatalan ke pusat,&rdquo; ujarnya. Kartono menyebut wewenangnya hanya sebatas itu. Menurut dia, proses selanjutnya bukan tanggung jawabnya. &rdquo;Kami tidak boleh membatalkan sertifikat, tidak ada kewenangan,&rdquo; tuturnya. Berdasar pantauan, Ronald sempat beberapa kali keluar dari ruang pemeriksaan. Namun, dia enggan berkomentar.&nbsp;(edi/c6/aph) POLEMIK KEPEMILIKAN GRHA WISMILAK - Willy Walla (Wismilak) membeli gedung itu dari Njono Handoko pada 1993. Bangunan sebelumnya menjadi markas polisi sejak 1945 sampai 1993. Terakhir statusnya Mapolres Surabaya Selatan. - Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan adanya dugaan pidana pada peralihan hak bangunan. Mulai pemalsuan dokumen, korupsi, sampai pencucian uang. - Indikasi awal didasari temuan bahwa peralihan hak bangunan diperlukan kompensasi. Polri menerima lahan pengganti dari pihak penjual. Tetapi, realisasinya tidak pernah ada. Lahan di Jalan Dukuh Kupang yang dikabarkan sebagai pengganti ternyata milik pemkot. - HGB bangunan yang diperjualbelikan diduga cacat hukum. Sebab, penerbitannya tanpa SK Kanwil BPN yang teregistrasi. Sumber: Reportase Jawa Pos

Ditreskrimsus Polda Jatim memeriksa tiga saksi terkait dugaan pidana pada peralihan kepemilikan gedung Grha Wismilak Jumat (18/8).

Bos Wismilak Ronald Walla Diperiksa Polda Jatim, Penyidik Menemukan Indikasi Itikad Tidak Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/20230814_122747-2012990539.jpg" alt="Petugas mengukur tinggi tembok depan Gedung Wismilak Surabaya." width="100%">
<figcaption>Petugas mengukur tinggi tembok depan Gedung Wismilak Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebut dalam kasus penggeledahan dan penyitaan Gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo No. 36-38 Surabaya, polisi akan membidik tiga calon tersangka. Untuk itu, kata Farman, polisi hingga kini masih akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Informasi yang dihimpun Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Jumat (18/8), polisi akan memeriksa saksi dari pihak PT Gelora Djaja dan Kanwil BPN Jatim. Pemeriksaan akan dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jatim. "Benar," singkat Farman saat dikonfirmasi terkait rencana pemeriksaan saksi itu, Kamis (17/8). Namun saat disinggung siapa saja yang telah diperiksa, Farman belum menjelaskan secara detail. "Ada 19 saksi dan 2 saksi ahli yang diperiksa," ungkapnya tanpa menyebutkan dari pihak mana saja saksi yang diperiksa tersebut. Sementara itu, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto menambahkan, sejauh ini penyidik belum melakukan penetapan tersangka. Penyidik masih melakukan pengumpulan bukti-bukti yang diduga ada kaitan dengan peristiwa pidana guna membuat terang peristiwa dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya manajemen PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIM) menyatakan melakukan upaya hukum mengajukan praperadilan untuk Polda Jawa Timur ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ini terkait penyitaan tanah dan gedung Grha Wismilak di Jalan Raya Darmo Nomor 36-38, Surabaya, Senin (14/8) lalu. "Iya, upaya hukum ke depan praperadilan, dalam waktu dekat kita ajukan," ujar Kuasa Hukum PT Wismilak Inti Makmur Tbk Sutrisno kepada Radar Surabaya, Selasa (15/8). Menurut dia, setelah dilakukan penyitaan dan pemasangan police line, tidak ada aktivitas di Grha Wismilak. Para karyawan mulai meninggalkan kantor sejak Senin (14/8) pukul 19.00. Tidak ada aktivitas pekerjaan lagi di kantor PT WIM di bangunan cagar budaya itu. Pihaknya menyayangkan penyitaan dan pemasangan police line yang dilakukan Polda Jatim. Sebab, di gedung tersebut bekerja banyak orang.

"Ada 19 saksi dan 2 saksi ahli yang diperiksa," ungkapnya tanpa menyebutkan dari pihak mana saja saksi yang diperiksa tersebut.

 Bongkar Mafia Tanah di Kasus Penyitaan Graha Wismilak, Polda Jatim Bakal Periksa 19 Saksi dan 2 Saksi Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/graha-wismilak-2-3849128988.jpg" alt="Gedung Graha Wismilak yang merupakan bangunan cagar budaya pernah menjadi markas Polisi Istimewa Surabaya dan Mapolres Surabaya Selatan sebelum dikuasai oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (SURYANTO)" width="100%">
<figcaption>Gedung Graha Wismilak yang merupakan bangunan cagar budaya pernah menjadi markas Polisi Istimewa Surabaya dan Mapolres Surabaya Selatan sebelum dikuasai oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (SURYANTO)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus)&nbsp;Polda Jatim&nbsp;Kombes Pol Farman mengungkapkan dalam kasus penggeledahan dan penyitaan Gedung&nbsp;Graha Wismilak&nbsp;di Jalan Raya Darmo No. 36-38 Surabaya, polisi akan menyasar tiga calon tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, Polisi masih akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak PT Gelora Djaja dan Kanwil&nbsp;BPN&nbsp;Jatim. Pemeriksaan akan dilakukan di Ditreskrimsus&nbsp;Polda Jatim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada 19 saksi dan 2 saksi ahli yang diperiksa," ujar Farman, Jumat (18/8) tanpa menyebutkan dari pihak mana saja saksi yang diperiksa tersebut seperti dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Grup), Jumat (18/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/012753046/suzuki-obral-spare-part-di-giias-2023-tersedia-untuk-model-mesin-biasa-sampai-hybrid">Suzuki Obral Spare Part di GIIAS 2023, Tersedia untuk Model Mesin Biasa Sampai Hybrid</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto menambahkan, sejauh ini penyidik belum menetapkan tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa pidana agar dapat mengungkap tersangkanya," ujar Edy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya manajemen PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIM) akan melakukan upaya hukum praperadilan untuk Polda Jawa Timur ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/012752870/kans-bayern-munchen-melanjutkan-dominasi-bundesliga-masih-melawan-diri-sendiri">Kans Bayern Munchen Melanjutkan Dominasi Bundesliga: Masih Melawan Diri Sendiri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu terkait penyitaan tanah dan gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo Nomor 36-38, Surabaya, Senin (14/8) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, dalam waktu dekat kita ajukan praperadilan,' ujar Kuasa Hukum PT Wismilak Inti Makmur Tbk, Sutrisno, Selasa (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, setelah dilakukan penyitaan dan pemasangan police line, tidak ada lagi aktivitas di gedung tersebut. Para karyawan mulai meninggalkan kantor sejak Senin (14/8) pukul 19.00.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya menyayangkan penyitaan dan pemasangan police line yang dilakukan Polda Jatim. Sebab, saat hal itu terjadi, masih banyak orang yang bekerja di gedung klasik tersebut.&nbsp;</div>

Polisi akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak PT Gelora Djaja dan Kanwil BPN Jatim. Pemeriksaan akan dilakukan di Polda Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gedung wismilak

Berita Terkini