<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/J1vFQ6BWeE1Wob20LEtdWxymLoCHNZ1YGDDkU3IF-2-1-2201978867.jpg" alt="Kondisi Gedung negara Grahadi sisi barat usai dibakar massa perusuh. OJK memastikan bahwa Grahadi dan gedung lain yang rusak usai demo sedang dalam proses klaim asuransi. (Novia herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kondisi Gedung negara Grahadi sisi barat usai dibakar massa perusuh. OJK memastikan bahwa Grahadi dan gedung lain yang rusak usai demo sedang dalam proses klaim asuransi. (Novia herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan sejumlah gedung rusak imbas demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus dan awal September 2025 sedang dalam proses klaim asuransi. Mulai dari Gedung Grahadi, Surabaya hingga Pagar Depan Gedung MPR-DPR, Jakarta. Bangunan-bangunan itu emmang diasuransikan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyebut, gedung rusak yang sedang dalam proses penggantian ini akan diklaim oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN) dan asuransi swasta. "Dari hasil koordinasi dan identifikasi fasilitas umum dan gedung yang mengalami kerusakan, itu terdapat beberapa yang sudah dalam proses penggantian," kata Ogi dalam konferensi pers, Kamis (4/9). Lebih rinci ia menyebut, sejumlah gedung yang sudah dalam proses klaim asuransi itu antara lain gedung terkait dengan Polsek Ciracas, Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Kejaksaan Tinggi Mamuju. Lalu, pagar depan gedung MPR/DPR dan gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Jakarta. Seluruh gedung tersebut, kata Ogi, dijamin oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara atau KABMN. Sementara sejumlah gedung yang sedang dalam proses klaim asuransi swasta, terdiri dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.&nbsp; "Gedung Grahadi Surabaya juga oleh swasta, tiga unit pos polisi di Slipi, Salemba, Gunung Sahari, dan juga hotel di Bandung," tuturnya. Lebih lanjut, Ogi membeberkan pentingnya sebuah aset untuk didaftarkan asuransi tambahan risiko huru-hara atau yang dikenal dengan RSMDCC atau Riot, Strike Malicious Damage dan Civil Commotion. Pasalnya, perluasan jaminan ini memberikan kepastian pelindungan bagi pemilik aset, baik aset publik maupun aset pribadi dari kerugian yang timbul akibat kerusuhan atau demonstrasi. Ke depan, OJK juga mendorong peningkatan perlindungan atas barang milik negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui konsorsium asuransi barang milik negara. Terlebih hingga saat ini belum semua barang milik negara itu ditutup asuransinya melalui konsorsium tersebut. "Ke depan kami berharap bahwa prospek lini bisnis dari RSDMCC dipikirkan akan meningkat sering dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko terjadinya huru-hara atau demonstrasi," pungkasnya.

OJK memastikan gedung rusak akibat demonstrasi sedang dalam proses klaim asuransi, dorong perlindungan aset.

Kerusakan Gedung Pemerintah Imbas Demonstrasi Sedang Dalam Proses Klaim Asuransi, dari Grahadi Surabaya hingga Pagar Gedung MPR/DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PJU-surabaya.jpg" alt="EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi mengumumkan kenaikan tarif listrik untuk golongan rumah tangga mampu 3.500 volt ampere (VA) ke atas. Tarif baru bakal berlaku mulai 1 Juli 2022.  Lebih terperinci, selain menyasar golongan rumah tangga menengah ke atas, kenaikan tarif listrik dikenakan pada gedung instansi pemerintah dan penerangan jalan. Kenaikan ditetapkan 17,64 persen untuk kelompok rumah tangga mampu R2 dengan daya 3.500–5.500 VA, R3 dengan daya 6.600 VA ke atas, gedung pemerintahan P1 berdaya 6.600 VA–200 kVA tegangan rendah, dan penerangan jalan atau P3 tegangan rendah.  Gedung instansi pemerintah kategori P1, antara lain, kantor kecamatan, kelurahan, kepala desa, dan kantor dinas dengan daya listrik 6.600 VA–200 kVA. Sementara itu, gedung-gedung instansi pemerintah kategori P2 meliputi kantor bupati, wali kota, pelayanan publik, gedung DPR/DPRD, dan kantor kejaksaan dengan daya listrik di atas 200 kVA. Sedangkan kategori P3/TR untuk penerangan jalan umum.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo membeberkan, total pelanggan rumah tangga di golongan R2 mencapai 1,7 juta. Sementara itu, golongan R3 tercatat 316 ribu pelanggan. ”Sedangkan 74,2 juta pelanggan yang masih butuh bantuan tidak mengalami perubahan tarif,” ujarnya dalam sesi konferensi pers kemarin (13/6).  Darmawan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan bagi golongan rumah tangga di bawah 3.500 VA. Hal serupa berlaku bagi golongan bisnis dan industri yang mencakup seluruh golongan daya listrik. ”Tidak dinaikkannya tarif listrik untuk golongan bisnis dan industri dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka inflasi,” terang Darmawan.  Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan, kenaikan tarif listrik dihitung dari kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang dihitung dari nilai kurs rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga batu bara. ”Pada 2022 saja, diproyeksikan pemerintah perlu menyiapkan kompensasi Rp 65,9 triliun,” urainya.  Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah mempunyai enam skenario kenaikan tarif listrik yang akan berlaku mulai 1 Juli 2022. Namun, dalam keputusan akhir, pemerintah memilih untuk mengerek tarif listrik pada beberapa golongan saja. Tidak semuanya. Kebijakan itu juga diberlakukan karena beberapa masukan. Pertama, masukan DPR yang mengatakan bahwa sebaiknya kompensasi listrik untuk keluarga mampu dihentikan. Kedua, ketidakpastian global membuat harga minyak terus melonjak. ”Dengan demikian, APBN membengkak karena kompensasi yang harus dibayar ke PLN juga meningkat,” tegasnya.  Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira Adhinegara memberikan tanggapan mengenai kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Bhima, meskipun dampak ke inflasi relatif kecil karena pemerintah masih menahan tarif golongan 1.300 VA ke bawah, penyesuaian tarif untuk golongan 3.500 VA ke atas idealnya dilakukan secara bertahap. Kendati demikian, Bhima sangat mendukung apabila tarif listrik gedung pemerintahan dinaikkan. Sebab, sejauh ini banyak pemda yang dinilai masih menahan uang di perbankan. ”Jadi, cash flow pemda sebenarnya siap menanggung tarif adjustment (penyesuaian) listrik,” ujar Bhima.  Dia juga menanggapi positif tarif listrik industri yang tidak naik. Khususnya sektor industri perhotelan dan industri padat karya. Sebab, menurut dia, sektor itu harus dikecualikan dari golongan yang dikenai kenaikan. Di sisi lain, Bhima memberikan catatan bahwa banyak pelaku usaha rumahan yang menggunakan tarif golongan 3.500 VA. ”Jadi, tidak semua untuk rumah tinggal. Kalaupun rumah tinggal, kadang dijadikan kos-kosan atau kontrakan yang disewakan kepada pekerja. Jadi, harus hati-hati dan bersiap membuka pengaduan dari pelanggan yang keberatan listriknya naik,” ungkapnya.

Kenaikan Tarif Listrik Sasar Gedung Pemerintah dan Penerangan Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_-Dedi-Prasetyo_MIFTAHULHAYAT.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemindahan ibu kota ke luar Jakarta bukan menjadinperkara mudah. Butuh perencanaan matang supaya tidak menjadi proyek sia-sia. Banyak gedung-gedung milik pemerintah di Jakarta tentu akan menjadi masalah apabila tidak dipirkan nasibnya setelah pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan Timur.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap lahan-lahan milik pemerintah yang akan ditinggalkan itu, selain dikembangkan untuk pusat perkantoran, juga bisa dibuat lahan terbuka hijau (RTH). Rencana itu dianggap dia bisa berdampak baik bagi tata kelola kota Jakarta.  "Mudah-mudahan dengan adanya perpindahan itu lebih banyak ruang terbuka hijau. Itu bekas-bekas kantor mudah-mudahan menjadi taman di tempat-tempat yang strategis," ujar Anies di Balaikota Jakarta, Selasa (27/8).  Dengan memanfaatkan laham sebagai taman kota maupun RTH, Anies menilai Jakarta bisa kembali menjadi pusat destinasi wisata. Terlebih, di lokasi-lokasi RTH itu memiliki sejarah pajang. "Jakarta punya sejarah akan selalu jadi tempat tujuan wisata, karena tempat ini punya sejarah yang panjang," imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pelantikan-Anggota-DPRD-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam pelantikan Anggota DPRD 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengadilan Negeri Jakarta melantik 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengad" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam pelantikan Anggota DPRD 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengadilan Negeri Jakarta melantik 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengad</figcaption>
</figure> Dedi Prasetyo. (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, belum bisa menjelaskan secara pasti gedung Bareskrim Polri yang baru saja difungsikan belum lama ini akan dialihfungsikan untuk lokasi apa setelah ibu kota dipindahkan.  Dia hanya memastikan Mabes Polri secara umum akan turut berpindah ke Kalimantan Timur. Namun, perpindahannya akan dilakukan secara bertahap. Sehingga, gedung baru di Jakarta masih dipikirkan secara matang untuk alih fungsi berikutnya.  "Ya nggak (dikosongkan) toh, semua ada pembagiannya oleh pak Wakapolri. Yang jelas pelayanan masyarakat diutamakan. Kalau pindah semua ya nggak, bertahap sesuai prediksi ancaman dan pelayanan masyarakat," ucap Dedi.  Di sisi lain, Dedi menjelaskan, saat ini Polri sudah membahas terkait perpindahan markasnya ke Kalimantan. Kajian komprehensif sudah dilakukan bertahap oleh tim yang ditunjuk. Tingkat ancaman kejahatan dan aspek pelayanan masyarakat menjadi salah satu faktor besar yang tidak diabaikan oleh polri. "Sebagian sudah dikaji (pemindahan Mabes Polri). Ada 26 satker yang dipersiapkan diri dengan baik," tukasnya.

Anies Akan Buat RTH di Lahan Pemerintah, Polri Kaji Nasib Gedung Baru