<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/MAYAPADA-22-3333729009.jpg" alt="Mayapada Hospital Surabaya, bagian dari jaringan Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk/IDX: SRAJ), melaksanakan topping off pembangunan gedung Mechanical Vertical Parking/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mayapada Hospital Surabaya, bagian dari jaringan Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk/IDX: SRAJ), melaksanakan topping off pembangunan gedung Mechanical Vertical Parking/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Mayapada Hospital Surabaya, bagian dari jaringan Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk/IDX: SRAJ), resmi melaksanakan topping off pembangunan gedung Mechanical Vertical Parking. Fasilitas parkir bertingkat modern ini menjadi yang pertama di Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur. Pembangunan gedung tersebut ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan pengunjung rumah sakit, sekaligus menandai masuknya proyek ke tahap akhir yang ditargetkan selesai pada kuartal IV tahun 2025. Terkait pengembangan fasilitas ini, Hospital Director Mayapada Hospital Surabaya, dr. Bona Fernando, Bsc, M.D., FISQua, menyampaikan, pengalaman pasien adalah prioritas utama. Dibangunnya gedung Mechanical Vertical Parking ini merupakan salah satu langkah nyata untuk mendukung kenyamanan setiap pasien dan keluarga yang berobat ke Mayapada Hospital Surabaya. "Fasilitas ini sekaligus menjawab kebutuhan rumah sakit, seiring meningkatnya jumlah pasien dan pengunjung. Gedung Mechanical Vertical Parking Mayapada Hospital Surabaya dibangun di atas lahan seluas 326 m&sup2;, yang efisien dan aman untuk menampung sampai dengan 160 mobil. Selain itu, fasilitas ini akan dilengkapi videotron sebagai sarana promosi dan komunikasi, agar pasien dan pengunjung dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah dan nyaman," katanya. Mayapada Hospital Surabaya juga akan melakukan ekspansi dengan membangun gedung. Oncology Center di sisi timur rumah sakit, sebagai pusat layanan komprehensif untuk penanganan tumor dan kanker yang advanced. Layanan ini dilengkapi teknologi medis terkini, di antaranya Digital PET CT dan SPECT CT, yang semakin memperkuat kemampuan klinis Mayapada Hospital Surabaya, untuk menghadirkan hasil diagnosis yang lebih akurat, perawatan yang lebih presisi dan personal, serta meningkatkan efisiensi alur kerja klinis, demi hasil yang lebih baik bagi pasien. Kehadiran fasilitas ini menjadikan Mayapada Hospital Surabaya semakin unggul di bidang onkologi. Presiden Direktur &amp; CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia, kemudian menegaskan bahwa pengembangan fasilitas dan layanan di Mayapada Hospital Surabaya merupakan bagian dari strategi Mayapada Healthcare dalam menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur bahkan Indonesia Timur akan layanan kesehatan yang modern dan terpadu. "Adanya Mechanical Vertical Parking, teknologi Digital PET CT dan SPECT CT yang akan segera tersedia, serta teknologi robotik yang telah hadir untuk penggantian sendi lutut advanced, menjadi satu bukti nyata komitmen Mayapada Healthcare dalam memprioritaskan patient experience di seluruh unit Mayapada Hospital, termasuk Mayapada Hospital Surabaya baik dari aspek medis maupun fasilitas pendukung, bagi kenyamanan pasien," tuturnya. Sepanjang tahun 2025, Mayapada Hospital Surabaya juga terus memperkuat berbagai layanan unggulan yang dimiliki termasuk layanan Orthopedic Center dengan tindakan advanced Total Knee Replacement (TKR) yang didukung teknologi robotik VELYST&trade; Robotic-Assisted Solution dari Johnson &amp; Johnson MedTech (J&amp;J MedTech). Dengan teknologi ini, rumah sakit berhasil melakukan prosedur advanced penggantian sendi lutut pertama di Jawa Timur dan Indonesia Timur pada pertengahan tahun 2025. Hingga kini, prosedur tersebut telah diterapkan pada banyak pasien dengan hasil optimal, lebih presisi, akurat, mempercepat pemulihan, serta menurunkan risiko revisi hingga lebih dari 30 persen. Kesuksesan ini semakin menegaskan posisi Mayapada Hospital Surabaya sebagai pusat layanan ortopedi unggulan, yang diperkuat melalui kerja sama strategis dengan mitra internasional, Apollo Hospitals India.

Mayapada Hospital Surabaya melaksanakan topping off pembangunan gedung Mechanical Vertical Parkingdan ditargetkan selesai kuartal IV 2025.

Gedung Parkir Vertikal Modern Mayapada Hospital Surabaya Siap Rampung Akhir 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Pemukiman-Padat-Penduduk-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana kawasan padat penduduk di kawasan Menteng, Manggarai, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman DKI Jakarta Sri Suharti menjelaskan ada sejumlah kriteria persebaran virus corona di Ibu Kota. Dari ha" width="100%">
<figcaption>Suasana kawasan padat penduduk di kawasan Menteng, Manggarai, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman DKI Jakarta Sri Suharti menjelaskan ada sejumlah kriteria persebaran virus corona di Ibu Kota. Dari ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus mulai menyediakan gedung parkir elektronik komunal berbayar di kawasan padat permukiman. Hal itu menyambung ucapan anggota DPRD DKI yang meminta agar warga yang tidak punya garasi untuk tidak membeli mobil agar tidak parkir sembarangan dan menghalangi akses jalan warga.  "Pada kawasan-kawasan padat permukiman perumahan sudah saatnya disediakan gedung parkir elektronik komunal berbayar yang dikelola swasta atau koperasi warga untuk menampung parkir mobil dan motor warga," ujar Nirwono kepada JawaPos.com, Jumat (19/8).  Setelah memberikan fasilitas yang memadai untuk warga dapat memarkirkan kendaraannya, menurut Nirwono, pemerintah melalui Dinas Perhubungan atau pihak terkait dapat menegur dengan leluasa pelaku yang memarkir kendaraannya secara sembarangan.  "Sehingga Pemda atau Dishub dapat menata parkir di jalan dan membebaskan melarang parkir kendaraan di jalanan dengan tegas," jelasnya.  Ia menambahkan, pemerintah dapat memanfaatkan gedung parkir perkantoran atau pusat perbelanjaan terdekat dengan kawasan pada penduduk dengan kerja sama khusus yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.  "Misal harga parkir yang flat untuk warga dan sistem parkir elektronik, sehingga bebas pungutan atau korupsi," paparnya.  Selain itu, Nirwono memberi opsi lain agar pemerintah dapat mencari daan menyewa lahan kosong yang terbengkalai milik Pemda atau swasta untuk dijadikan area parkir komunal berbayar.  "Tapi itu bersifat sementara, karena ke depan tetap dibutuhkan gedung parkir komunal seperti usulan yang pertama," pungkasnya.  Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa dirinya sering mendapatkan keluhan dari petugas pemadam kebakaran yang kesulitan mengakses jalan ketika akan masuk ke lokasi padat penduduk di Jakarta. Ia mengatakan hal tersebut karena banyak warga yang memarkirkan mobil sembarangan di samping jalan. Sehingga, mobil tersebut mengambil badan jalan.

Pengamat Sebut Jakarta Sudah Harus Punya Gedung Parkir Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PARK-AND-RIDE.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Seiring rencana penyediaan angkutan massal cepat di Kota Surabaya, sejak 6 tahun lalu pembangunan park and ride dimulai. Kini fasilitas parkir serta titik penghubung transportasi massal itu belum berfungsi optimal. Dewan pun mencoret penambahan park and ride yang diusulkan pemkot tahun ini.  Total ada tiga titik park and ride dan empat gedung parkir di Surabaya. Lokasinya tersebar di berbagai wilayah, terutama kawasan yang mobilitas warganya tinggi. Misalnya, Jalan Mayjen Sungkono dan Jalan Arief Rahman Hakim.  Park and ride itu seharusnya terintegrasi dengan layanan transportasi. Namun, dari pengamatan, sejauh ini belum semua fasilitas parkir tersebut terhubung dengan angkutan publik. Misalnya, Suroboyo Bus.  Anggota Komisi C DPRD Surabaya Endy Suhadi menilai, fasilitas park and ride hanya sebuah bangunan, manfaatnya minim. Lokasinya memang strategis, tapi tidak dioptimalkan dengan baik.  Karena itu, DPRD mencoret usulan penambahan park and ride yang diajukan eksekutif tahun ini. ”Buat apa nambah-nambah park and ride, yang ada saja tidak terlalu memberikan dampak positif,” tuturnya.  Politikus Gerindra itu meminta pemkot mengoptimalkan dulu park and ride yang sudah ada. Untuk meramaikannya, layanan bisa ditambah. Misalnya, pemkot membuka pelayanan pembayaran PBB atau pengurusan izin layanan usaha di park and ride.  Endy juga mendorong dinas perhubungan (dishub) segera mengoneksikan park and ride dengan feeder-feeder yang menghubungkan ke transportasi massal lain.  Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyampaikan, pemkot perlu mengevaluasi park and ride yang sepi. Menurut dia, sepinya park and ride dipicu sejumlah hal.  Pertama, lokasinya jauh dari jangkauan masyarakat. Kedua, titik park and ride itu belum ditunjang dengan transportasi massal. ”Buat hitungan yang matang. Kalau menggunakan transportasi massal plus biaya parkir yang terjangkau, dibandingkan dengan pakai kendaraan pribadi,” terang politikus PKS tersebut.  Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Dishub Surabaya Soesandi Ismawan mengatakan, pemakaian park and ride sudah berjalan dengan baik. Utamanya dari sisi fungsi parkir. Lokasi yang strategis membuat kendaraan parkir di tempat itu. ”Kami rasa fungsinya saat ini sudah maksimal ya. Apalagi di kawasan yang memang ramai. Permasalahan parkir di tepi jalan pun bisa terurai di titik-titik tersebut,” jelasnya.  Beberapa park and ride juga beroperasi 24 jam. Hal itu memberikan kenyamanan bagi warga yang bekerja berdekatan dengan titik park and ride. Atau, yang memiliki keperluan lain di kawasan tersebut.  Meski begitu, Sandi mengakui bahwa tidak semua tempat parkir yang dimiliki dishub terkoneksi dengan transportasi umum. Misalnya, gedung parkir di Genteng atau Kertajaya. Dia berharap ke depan gedung parkir terkoneksi dengan transportasi umum. ”Kami ingin ke depan seperti itu,” ucapnya.

Dewan Coret Usulan Penambahan Gedung Park and Ride di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/parkir-genteng-kali.jpg" alt="PARKIR BERSUSUN: Gedung parkir di Jalan Genteng Kali mulai difungsikan. Kapasitas jalan pun bisa lebih lapang. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PARKIR BERSUSUN: Gedung parkir di Jalan Genteng Kali mulai difungsikan. Kapasitas jalan pun bisa lebih lapang. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah kepadatan lalu lintas di Jalan Genteng Kali bakal berkurang. Dinas perhubungan (dishub) telah merampungkan pembangunan gedung parkir di tempat tersebut. Hari ini (27/12) gedung dua lantai itu sudah bisa dipakai.  Seperti diketahui, hampir setiap hari Jalan Genteng Kali selalu padat. Apalagi ketika ada rapat atau kegiatan di Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim. Banyak kendaraan roda empat yang parkir di badan jalan. Jalur satu arah tersebut tinggal separo.  Kemarin (26/12) proyek senilai Rp 5 miliar itu mulai diuji coba. Beberapa kendaraan roda empat keluar masuk gedung tersebut ”Hari ini (kemarin, Red) kita baru uji coba, ada 34 mobil dan 20 motor yang dimasukkan,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Ridlo Noor Wahab.  Terkait tarif parkir, Ridlo menyatakan sudah ada kebijakan yang mengaturnya. Yakni, Peraturan Wali Kota (Perwali) No 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus. Sesuai aturan, tarif parkir di gedung Rp 8 ribu untuk mobil dan Rp 3 ribu untuk motor.  Dalam aturan tersebut, ada ketentuan khusus untuk kendaraan barang yang beratnya lebih dari 3.500 kilogram. Namun, Ridlo mengatakan, parkir tersebut tidak untuk kendaraan barang karena ketinggiannya tidak mencukupi. ”Itu sebetulnya disiapkan untuk pengunjung museum pendidikan,” katanya.  Cahya Surya, pelaksana proyek dari PT Pilar Dwijaya, mengaku tidak ada kendala selama proses pengerjaan. Yang jadi masalah adalah ketika turun hujan beberapa waktu lalu. Pekerja masih memasang konstruksi dinding di lantai 2.  Cahya menjelaskan, lantai 2 yang seluas 600 meter persegi bisa menampung 200 motor. Lantai 1 hanya bisa menampung 20 mobil. ”Luasnya terbatas dan nanti termakan oleh akses mobil. Itu minimal 4 meter untuk akses saja,” paparnya.  Untuk gedung parkir di Kertajaya, Ridlo menyatakan bahwa pembangunan fisiknya sudah selesai. Tinggal uji cobanya yang belum dilakukan. ”Itu sebetulnya bisa beroperasi kapan saja, besok (hari ini, Red) pun bisa. Tapi, perlu uji coba dulu,” ucapnya.  Gedung parkir di Jalan Kertajaya lebih kecil. Daya tampungnya pun sedikit. Gedung dua lantai itu hanya bisa menampung 10 mobil dan 80 motor. ”Kita hanya merampungkan fisiknya. Nanti operasionalnya ikut bidang lain,” katanya.  Di sisi lain, Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajat menyatakan, penambahan gedung parkir akan terus dilakukan. Rencananya, ada empat gedung lagi yang dibangun tahun depan.

Tarif Gedung Parkir Genteng Kali: Mobil Rp 8 Ribu, Motor Rp 3 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ktl-diperpanjang-parkir-kendaraan-harus-di-gedung_m_.jpg" alt="Gedung Parkir Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, saat malam hari, menampilkan keindahan lampu-lampu kota. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat gedung megah senilai Rp 98 miliar ini." width="100%">
<figcaption>Gedung Parkir Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, saat malam hari, menampilkan keindahan lampu-lampu kota. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat gedung megah senilai Rp 98 miliar ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Balikpapan terlambat dalam menyempurnakan pemanfaatan Gedung Parkir Klandasan (GPK). Akibatnya, kesan yang timbul, proyek yang dibangun dengan anggaran Rp 98 miliar itu mubazir. Namun, sejumlah solusi telah disiapkan untuk memaksimalkan fungsi gedung tersebut. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan, tahun depan penegakan aturan di kawasan bebas parkir akan diperketat. Yakni sepanjang kawasan tertib lalu lintas (KTL) Jalan Jenderal Sudirman sampai Plaza Balikpapan. "Tak ada lagi parkir di jalan. Kegiatan pertokoan maupun perhotelan. Apalagi, selama ini masih ada yang sampai parkir bermalam. Yang seperti itu tahun depan pasti diderek," tegasnya. Bahkan, lanjut Rizal, KTL untuk tahun depan diperpanjang. Termasuk kawasan depan Depot Miki yang selalu jadi tempat parkir, bakal ditertibkan. Meski sedang gencar menertibkan parkir, Pemkot Balikpapan juga berencana memfungsikan GPK sebagai pusat ekonomi kreatif. Rencananya di-launching pada 10 Februari mendatang. Atau bertepatan dengan HUT Ke-122 Balikpapan. Rizal menyebutkan, saat ini konsepnya tengah dirancang. "Diharapkan, hal ini akan menunjang fungsi GPK itu sendiri," ujarnya. Hanya, Rizal mengakui, cukup sulit menarik mi­nat masyarakat agar parkir di GPK. Yang pertama, dalam peraturan daerah sudah diatur tarif parkir di GPK dan disebutnya cukup mahal. Padahal, dia ingin penggunaan GPK kembali digratiskan sementara. Namun, klausul itu tak ada dalam perda. "Yang ada hanya keringanan maksimal 30 persen," ucapnya. Kemudian, banyak orang yang masih malas untuk berjalan. Terutama karena harus menyeberang jalan ketika tujuannya ke pertokoan Cemara Rindang maupun ke Pasar Klandasan. Karena itu, jelas Rizal, pemkot sedang merancang pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO). Menghubungkan GPK ke Cemara Rindang. "Kalau ada jembatan seperti di depan Balikpapan Plaza, saya kira akan banyak yang mau parkir di situ," pungkasnya.

Dibangun Dengan Anggaran Rp 98 M, Gedung Parkir Belum Dimanfaatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tidak-lazim-hanya-satu-sisi-yang-ambles_m_.jpg" alt="Kondisi amblesnya Jalan Gubeng Surabaya" width="100%">
<figcaption>Kondisi amblesnya Jalan Gubeng Surabaya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Amblesnya ruas Jalan Raya Gubeng menggemparkan publik. Pembangunan proyek basement atau tempat parkir bawah tanah Rumah Sakit Siloam menjadi sorotan. Apalagi, jalan ambles sepanjang 100 meter dengan lebar 25 meter dan kedalaman 20 meter itu baru kali pertama terjadi di Su&Acirc;&shy;rabaya. Selama ini, sebagai ahli geoteknik, saya sangat jarang melihat kejadian tersebut. Banyak spekulasi yang bisa dimunculkan terhadap kejadian itu. Namun, hal itu tidak bisa langsung disimpulkan dalam satu waktu. Apakah penyebabnya dari faktor pelaksanaan proyek bangunan atau faktor alam. Secara umum, kelongsoran tanah disebabkan kekuatan menahan tanah itu kalah dibanding daya yang mengakibatkan tanah tersebut longsor. Hingga saat ini saya masih memiliki banyak pertanyaan atas kejadian tersebut. Bahkan, setelah saya meninjau langsung ke lokasi kejadian bersama pemkot dan tim dari Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim (PSKBPI) ITS, pertanyaan yang ada di benak saya belum terjawab. Yakni terkait penyebabnya, antara dua hal yang saya sebutkan di atas (faktor pelaksanaan proyek bangunan atau faktor alam). Selain itu, ada yang tidak lazim dalam kejadian jalan ambles tersebut. Sebab, hanya satu sisi penggalian proyek yang <a href="https://jawapos.com/jpg-today/20/12/2018/kementerian-pupr-turun-tangan-kerahkan-tim-untuk-investigasi" target="_blank">ambles</a>. Tepatnya di sisi jalan raya. Sedangkan tiga sisi yang dikelilingi bangunan besar dan tinggi malah aman. Jika ada kelalaian dalam pembangunan proyek tersebut, tentu dampaknya menimpa bukan satu sisi saja. Ketiga sisi lain pun akan terdampak. Faktanya, tiga sisi lain masih aman. Faktor tanah di kawasan <a href="https://jawapos.com/jpg-today/20/12/2018/analisis-tim-ahli-gedung-dan-bangunan-soal-ambles-jalan-gubeng" target="_blank">Jalan Raya Gubeng</a> sejatinya tidak bermasalah. Seharusnya kondisinya hampir sama dengan wilayah lain. Apalagi, di kawasan tersebut juga telah ada bangunan-bangunan tinggi. Bahkan, jalan raya di kawasan itu jarang dilewati kendaraan besar, tapi justru ambles. Jalan ambles itu juga belum bisa dikatakan longsor. Umumnya longsor terjadi pada musim hujan. Namun, saat kejadian, Surabaya tidak hujan. Selain itu, volume tanah dalam lubang <a href="https://jawapos.com/jpg-today/20/12/2018/penuturan-kepala-bni-surabaya-melihat-kantor-kena-dampak-jalan-ambles" target="_blank">jalan ambles</a> juga tidak ada. Bahkan, volume tanah yang berpindah ke tempat galian proyek tidak banyak. Volume tanah tersebut hilang ke mana? Ada kemungkinan masuk ke perut bumi. Atas dugaan itu pun, harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. Selain itu, jika itu longsor, biasanya jalan yang ambles berbentuk kurva (melengkung ke bawah). Namun, jalan yang ambles tersebut berbentuk seperti persegi panjang. Kejadian itu tidak mengikuti pola longsor pada umumnya. Kejadian tersebut belum tentu akibat kelalaian dari pembangunan proyek. Bisa jadi faktor asumsi yang dipakai tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Kemungkinan yang lain bisa karena proyek pembangunan sudah dilakukan dengan benar, tetapi ada suatu hal yang terjadi di luar dugaan kontraktor. Dalam seminggu ini, saya akan melakukan penelitian bekerja sama dengan Laboratorium Forensik (Labfor) Polri. Hasil penelitian tersebut akan memperoleh suatu kesimpulan penyebab pasti kejadian. Saat ini yang harus dilakukan ialah memantau dua gedung yang berada di dekat jalan ambles, yakni BNI dan Elizabeth. Jika ada pergeseran dinding, dinyatakan tidak aman. Namun, jika ada pergerakan, lalu berhenti, tidak berbahaya.&nbsp; *) Pakar Geoteknik ITS Surabaya

Tidak Lazim, Hanya Satu Sisi Yang Ambles

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bangun-gedung-parkir-pemkot-samarinda-bongkar-plaza_m_.jpg" alt="ASET DAERAH: Gedung Plaza Samarinda di dekat Kompleks Citra Niaga kondisinya sudah tak terawat. Bangunan ini bakal diambil alih Pemkot Samarinda pada 2022 mendatang." width="100%">
<figcaption>ASET DAERAH: Gedung Plaza Samarinda di dekat Kompleks Citra Niaga kondisinya sudah tak terawat. Bangunan ini bakal diambil alih Pemkot Samarinda pada 2022 mendatang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Samarinda berencana mengambil alih gedung Plaza Samarinda. Mereka bakal mengalihfungsikannya menjadi gedung parkir untuk kawasan Citra Niaga. Lahan yang ditempati Plaza Samarinda memang milik Pemkot Samarinda. Gedung plaza yang berdiri di sana dibangun dengan sistem bangun guna serah (BGS) selama 30 tahun dan masa kontraknya berakhir pada 2022. Rencana alih fungsi tersebut ditegaskan Asisten II Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Endang Liansyah. Dia menyebutkan, pemkot berencana meruntuhkan bangunan itu. Sebab, usia bangunan sudah tua. "Kalau mau dibuat gedung parkir bertingkat, harus dibangun ulang," katanya. Pelaksana Harian Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Zulsyam menambahkan, potensi Plaza Samarinda sebagai kantong parkir sangat besar. "Mau itu dibangun bertingkat atau hanya lahan parkir. Tapi, lebih efektif jika bertingkat. Daya tampung akan lebih banyak," jelasnya. Apalagi, lokasi tersebut akan dijadikan kawasan pejalan kaki. Otomatis kawasan Plaza Samarinda menjadi pusat parkir. Namun, dia tidak menjamin bangunan yang ada sekarang layak untuk dijadikan kantong parkir bertingkat. "Perlu kajian untuk memastikan kelayakan bangunan," ujarnya.&nbsp;

Bangun Gedung Parkir, Pemkot Samarinda Bongkar Plaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/atasi-kemacetan-semarang-bangun-gedung-parkir-modern-10-lantai_m_.jpg" alt="GEDUNG PARKIR: Groundbreaking gedung parkir 10 lantai di Jalan Pandanaran, Senin (5/11)." width="100%">
<figcaption>GEDUNG PARKIR: Groundbreaking gedung parkir 10 lantai di Jalan Pandanaran, Senin (5/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Upaya mengatasi kemacetan terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Di Kota Semarang, selain rekayasa lalu lintas, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">penertiban parkir liar</a> juga marak dilakukan.&nbsp; Salah satu langkah konkrit yang dilakukan pemerintah setempat yakni dengan membangun sebuah gedung parkir 10 lantai. Tidak main-main, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung tersebut cukup fantastis lantaran <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">menelan dana hingga Rp 70 miliar.</a> Groundbreaking pembangunan gedung parkir di Jalan Pandanaran nomor 79 itu dilangsungkan hari ini, Senin (5/11). Dan proses seremoninya dimpimpin Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. &ldquo;<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">Tantangannya adalah persoalan kemacetan</a>. Harapan saya kemacetan di daerah sekitar Pandanaran bisa teratasi,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Kawasan Pandanaran selama ini memang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">dikenal sebagai salah satu simpul kemacetan</a> di Kota Lunpia. Pada jam-jam sibuk, penumpukan kendaraan hampir bisa setiap hari terjadi di sana. Sehingga membuat berbagai rekayasa lalu lintas kerap diterapkan. Kepadatan itu sendiri muncul salah satunya akibat <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/11/2018/dari-rekayasa-lalu-lintas-hingga-optimalisasi-angkutan-masal" target="_blank">banyaknya kendaraan parkir di bahu jalan </a>atau tempat yang tak semestinya. Lebih lanjut, Hendi sapaan karib sang Wali Kota menerangkan, bahwa dari 10 lantai yang terbangun nanti, hanya lima diantaranya yang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/keberadaan-transportasi-online-ganjal-mimpi-pemerintah" target="_blank">dijadikan area parkir.</a> Sementara sebagian rencananya dipakai sebagai puskesmas dan kantor Dinkes Kota Semarang. Politisi PDIP itu mengatakan, gedung ini bakalan dilengkapi dengan jembatan khusus dan dilengkapi dengan lift yang menjadi penghubung antara lokasi parkir dan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/keberadaan-transportasi-online-ganjal-mimpi-pemerintah" target="_blank">kawasan ke pusat oleh-oleh di Jalan Pandanaran</a>. Sehingga, pengunjung tak perlu lagi memarkir kendaraan mereka di sekitaran ruas jalan tersebut. "Pusat oleh-oleh Kota Semarang yang dari tahun ke tahun sedemikian larisnya tapi juga menimbulkan persoalan karena parkirnya susah. Nah, dengan dimulai bangunan ini mudah-mudahan harapan saya, bisa berfungsi mengatasai kemacetan," jelasnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Semarang M. Irwansyah membeberkan bahwa proyek pembangunan gedung parkir dan dinkes ini memakan dana sebesar Rp 70 miliar. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/jalanan-joglosemar-semakin-padat-berikut-titik-titik-kemacetannya" target="_blank">Dan didanai melalui APBD Kota Semarang.</a> Pada pelaksanaanya, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/jalanan-joglosemar-semakin-padat-berikut-titik-titik-kemacetannya" target="_blank">pembangunan gedung dilakukan secara multi years</a> selama 420 hari kalender. Pada tahap pertama atau pembuatan pondasi, basement, hingga struktur lantai 2, membutuhkan anggaran senilai Rp 23 miliar. "Sampai finishing diselesaikan pada 2019 mendatang dengan anggaran Rp 46 miliar," kata Irwansyah. Tak hanya untuk mengatasi kemacetan, sambung Hendi lagi, gedung ini <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/jalanan-joglosemar-semakin-padat-berikut-titik-titik-kemacetannya" target="_blank">diharap mampu berdiri menjadi bangunan ikonik di Kota Lunpia</a>. Yang tentunya tetap mengusung konsep go-green atau ramah lingkungan. &ldquo;Lampunya harus LED dan hijau-hijau ada pohon-pohonnya,&rdquo; timpal Wali Kota lagi.

Atasi Kemacetan, Semarang Bangun Gedung Parkir Modern 10 Lantai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/wawako-tawarkan-dewan-berkantor-di-gedung-parkir_m_160093.jpeg" alt="Gedung DPRD Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman." width="100%">
<figcaption>Gedung DPRD Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana pembangunan gedung baru DPRD Kota Balikpapan masih berkontroversi. Kendatipun sudah pernah disiapkan DED (detail engineering design) dua tahun lalu. Menyikapi polemik itu, Wakil Wali Kota (Wawako) Balikpapan Rahmad Mas'ud menawarkan DPRD setempat menempati Gedung Parkir Klandasan. "Kalau memang ada keinginan cepat punya gedung baru. Sebaiknya dialihkan dulu ke Gedung Parkir Klandasan kalau memang merasa gedung sekarang tidak layak lagi," ujar Rahmad Mas'ud kemarin (29/9). Gedung Parkir Klandasan dianggapnya layak. Tidak perlu mengalokasikan banyak anggaran untuk membuat perubahan. Apalagi, jumlah lantai sesuai dengan desain gedung DPRD yang baru, yakni delapan lantai. Yang diperlukan hanya penambahan sekat dan penyediaan pendingin ruangan. Sementara untuk akses, ada lift. "Enggak (perlu, Red) banyak biaya. Tinggal sekat aja. Kasih AC. Lift sudah ada. Delapan lantai pula," terangnya. Dia enggan disebut sebagai pihak yang menolak pembangunan gedung baru DPRD. Namun, di saat anggaran Pemkot Balikpapan sulit, prioritas pembangunan gedung baru DPRD sebaiknya ditunda sebagai langkah penghematan anggaran. "Kalau saya berkomitmen, bukan melarang. Ya, ditunda dulu karena anggaran kota masih banyak yang skala prioritas. Bukan gedung dewan tidak prioritas, itu prioritas, tapi ada yang lebih prioritas. Ya masalah banjir, gedung sekolah, dan gedung pemerintah camat serta lurah juga masih ada yang mengontrak. Kan lebih langsung seperti banjir itu," tegasnya. Sebagai ketua DPD Golkar Balikpapan, dirinya menginstruksikan partai, khususnya Fraksi Golkar, untuk memikirkan ulang desain gedung baru. Tidak harus memiliki delapan lantai karena menyangkut besarnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan gedung. "Saya menginstruksikan dan memberikan arahan Fraksi Golkar, kalaupun dibangun, sebaiknya didesain ulang, tidak sampai delapan lantai. Sebab, bukan hanya biaya pembangunan yang menelan anggaran, tapi juga perawatannya bisa membebani APBD. Kami enggak mau menitipkan permasalahan kepada pemimpin berikutnya," ucapnya. Meski begitu, kendala muncul karena tidak semua fraksi di dewan setuju. Namun, dia meyakinkan Golkar dan PDI Perjuangan setuju. "Kami (Golkar, Red) dan PDI-P setuju untuk mendesain ulang gedung baru. Jadi, harus perhatikan suara rakyat juga. Jangan sakiti hati rakyat dengan kondisi sekarang," tuturnya. Sebagaimana diketahui, dalam DED (detail engineering design) dua tahun lalu, besaran biaya pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan mencapai Rp 250 miliar untuk delapan lantai. Pembangunan gedung tersebut disetujui dengan pola pembangunan multiyears 2017-2019. Pada APBD murni 2017, pemkot dan DPRD Balikpapan mengalokasikan Rp 25 miliar untuk memulai pelaksanaan fisik. Namun, saat ini pemkot mengaku masih melakukan tahap uji mekanikal konstruksi.&nbsp;

Wawako Tawarkan Dewan Berkantor di Gedung Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/melihat-lokasi-parkir-scbd-di-underpass-yang-terpakai_m_155752.jpeg" alt="Parkir underpass SCBD, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Parkir underpass SCBD, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah kendaraan di Jakarta terus bertambah, tapi tidak diiringi dengan penambahan ruas jalan dan wilayah parkir. Sehingga pengendara pun kesulitan untuk memarkir kendaraannya. Untuk kawasan parkir, tak jarang masyarakat atau badan usaha memanfaatkan lahan kosong sebagai lokasi parkir. Baik itu parkir liar, atau parkir bersama yang dikelola pemilik lahan. Seperti yang terjadi di kawasan Sudirman Central Bussines District (SCBD). Di sana terdapat underpass yang tidak dimanfaatkan oleh pengguna jalan. Sehingga areal itu dimanfaatkan sebagai lokasi parkir untuk sepeda motor. Di sana terdapat ratusan sepeda motor yang tersusun rapi ditinggalkan oleh pemiliknya. Kendaraan itu dijaga oleh beberapa orang. Melihat dari cara berpakaiannya mereka bukanlah pegawai dari pengelola kawasan SCBD. Dari pantauan JawaPos.com, kebanyakan pengguna parkir adalah yang memang bekerja di sekitaran SCBD. Sebab kawasan ini memang banyak perkantoran, tapi minim tempat parkir. Tarifnya untuk satu unit motor pun terbilang cukup mahal, yakni Rp 10 ribu untuk sekali parkir. "Biasanya saya bayar segitu mas, tapi kadang bisa lebih juga pembayarannya," kata Renggana, salah satu pengendara yang memarkirkan sepeda motornya di kawasan itu kepada JawaPos.com. Dikatakannya, tarif parkir di underpass SCBD ini telah mengalami beberapa kali kenaikan. Pada 2014 hingga 2015 pengendara hanya dikenakan Rp 5.000 sampai Rp 8.000 untuk sekali menarok kendaraannya di tempat itu. Renggana tidak memahami siapa yang mengelola lokasi parkir tersebut. Apakah petugas resmi atau pihak ketiga yang sengaja dimintakan oleh pihak SCBD atau memang pihak tertentu yang hanya sekadar memanfaatkan peluang bisnis. "Kalau saya sih bayar saja, timbang enggak ada tempat parkir. Toh selama ini aman-aman saja," kata dia. Sementara itu, salah seorang petugas parkir yang ditemui di lokasi memilih tidak mau berkomentar. Dia hanya mengaku bahwa lahan parkir itu sudah ada sejak lama. "Di sini udah lama kok, enggak ada apa-apa," singkat petugas yang enggan menyebutkan nama seraya berlalu itu. Dari pengamatan di lokasi, lahan parkir memang tampak seadanya. Bahkan bila semakin ke dalam, malah tercium aroma pesing yang menyengat. Meski begitu, lahan parkir itu tetap laris manis dipadati pengguna. Kebanyakan dari mereka memang tak mau ambil pusing dengan hal itu, yang penting bisa memarkir kendaraan.

Melihat Lokasi Parkir SCBD di Underpass yang Terpakai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gedung parkir

Berita Terkini