<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/demo-depan-MK-3821801251.jpg" alt="Demo di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Demo di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, ikut melakukan demo di depan Mahkamah Konstitusi bersama Gunawan Mohamad, Wanda Hamidah, Usman Hamid dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang juga merupakan pengamat politik itu memastikan bahwa dirinya akan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kemudahan bagi partai politik untuk mencalonkan kader terbaik mereka sebagai kepala daerah yang bisa menjadi indikasi perbaikan demokrasi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun sayangnya, ada upaya untuk membuat demokrasi di Indonesia bisa semakin suram ke depannya. "Ada upaya menggergaji dan menyabotase putusan MK yang sudah sangat baik ini," ujar Burhan di depan Gedung MK, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015005354/email-dpr-diduga-diretas-di-tengah-penolakan-ruu-pilkada-kirimkan-pesan-perlawanan">Email DPR Diduga Diretas di Tengah Penolakan RUU Pilkada, Kirimkan Pesan Perlawanan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, fase sekarang ini sudah memasuki fase yang cukup krusial bagi perkembangan demokrasi ke depan. Karena berbagai indikatornya sudah mengalami penurunan cukup drastis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya barusan menghadiri workshop terbatas tentang state of democracy di Indonesia, diadakan di Cornell University, semua indikator demokrasi kita mengalami penurunan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau misalnya kita lengah dalam konteks yang terakhir ini, kemungkinan besar demokrasi kita akan semakin merosot," imbuh Burhanuddin Muhtadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, dia pun mendorong semua elemen masyarakat harus turun gunung untuk menyelamatkan demokrasi yang sudah berada di titik mengkhawatirkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kita tidak bisa lagi berharap sama elit politik, jadi kita perjuangkan nasib sendiri. Caranya, sampaikan apa yang menjadi concern kita sehingga elit politik bisa mendengar," tandasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Burhanuddin Muhtadi, ikut melakukan demo di depan Mahkamah Konstitusi bersama Gunawan Mohamad, Wanda Hamidah, Usman Hamid dan lainnya.

Ikut Demo di Depan Gedung MK, Burhanuddin Muhtadi: Putusan MK Digergaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG_20240822_105245-1-727736915.jpg" alt="Massa demo kawal putusan MK berorasi di depan gedung Mahkamah Konstiusi, Kamis (22/8). (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa demo kawal putusan MK berorasi di depan gedung Mahkamah Konstiusi, Kamis (22/8). (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sejumlah massa aksi mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Barat sekitar pukul 10.10 wib hari ini, Kamis (22/8). Mereka secara bersama-sama langsung meneriakkan kalimat, 'selamatkan demokrasi, selamatkan konstitusi'. Setelah tiba tepat di depan Gedung MK, mereka sempat berusaha masuk ke dalam halaman gedung MK. Namun petugas keamanan yang bertugas dengan cepat menutup pintu pagar tidak membolehkan para peserta aksi masuk. Berdasarkan pantauan JawaPos.com, terlihat Ray Rangkuti, Saidiman Ahmad, Wanda Hamidah, dan sejumlah tokoh lain hadir dalam gerakan aksi mengawal putusan MK hari ini. "Putusan MK tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari MK," kata salah satu peserta aksi dalam orasinya dengan lantang. "Kalau putusan MK sampai dianulir, itu tidak boleh dan harus dilawan," katanya lebih lanjut. Sejumlah peserta aksi sampai saat ini masih berorasi di jalan raya depan Gedung MK. Mereka juga menyanyikan lagu perjuangan yang biasa dinyanyikan para mahasiswa ketika aksi demo. Saidiman Ahmad yang juga turut berorasi di tengah massa aksi mengatakan, partai politik hari ini bersikap aneh. Putusan MK justru memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencalonkan pemimpin daerah dalam pesta demokrasi dengan adanya putusan MK. Namun sayangnya mereka justru mau mengubah RUU Pilkada. "Ini sebuah permainan benar untuk menghilangkan kompetisi diantara partai-partai politik," tegas Saidiman. Para peserta aksi ini nantinya akan&nbsp; diterima oleh perwakilan MK untuk menyampaikan pandangan. Sekaligus meneguhkan sikap MK yang dianggap memberikan pembelaan pada masa depan demokrasi Indonesia.

massa aksi mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Barat hari ini, Kamis (22/8) untuk mengawal putusan MK.

Datangi Gedung MK untuk Kawal Putusan MK, Massa Demo Teriakkan 'Selamatkan Konstitusi, Selamatkan Demokrasi'   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Menko-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-2JPG-2899070940.jpg" alt="Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Empat menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin (5/4). Dalam kesempatan itu, para menteri menjelaskan latar belakang kebijakan bantuan sosial yang masif jelang pemilu. Dugaan politisasi bansos memang menjadi salah satu dalil yang ditudingkan pemohon, baik dari tim paslon 01 maupun paslon 03. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan sikap pasang badan dengan membantah semua dalil. Dalam sidang kemarin, hanya hakim MK yang boleh mengajukan pertanyaan. Sri Mulyani memastikan tidak ada automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian yang diblokir untuk anggaran perlinsos maupun bansos. &rsquo;&rsquo;Muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos, saya tegaskan tidak,&rsquo;&rsquo; ujarnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/MK-panggil-4-Menteri-Jadi-Saksi-Dery-Ridwansah1JPG-119964502.jpg" alt="MK memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024." width="100%">
<figcaption>MK memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.</figcaption>
</figure> Menkeu menjelaskan, automatic adjustment dilakukan sejak APBN 2022. &rsquo;&rsquo;Automatic adjustment itu sudah dilakukan sejak APBN 2022. Di dalam APBN 2022 itu UU 6 Tahun 2021 pasal 28 ayat 1 huruf e. Di APBN 2023, yaitu UU 28 Tahun 2022, diatur di pasal 32 ayat 1 huruf e dan di APBN 2024, yaitu UU 19 Tahun 2023, diatur pada pasal 28 ayat 1 huruf e,&rsquo;&rsquo; jelas dia. Kemarin Ani &ndash;sapaan Sri Mulyani&ndash; juga mengatakan bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa pembagian beras 10 kg bukan menjadi bagian dana perlinsos. Kebijakan pembagian beras itu masuk dalam fungsi ekonomi untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan. "Di dalam APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos (perlindungan sosial)," kata Ani. Bendahara negara juga memastikan bahwa APBN 2024 ditetapkan sebelum proses kampanye pilpres digelar. Sebab, penetapan APBN 2024 dilakukan pada 21 September 2023. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-2JPG-3663968843.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).</figcaption>
</figure> Airlangga menambahkan, mitigasi bencana El Nino pada akhir tahun lalu hingga awal 2024 menjadi alasan pemerintah gencar membagikan bansos. &rsquo;&rsquo;Jadi, pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, inflasi juga meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,&rsquo;&rsquo; jelas Airlangga. Muhadjir pun mengemukakan hal yang sama. Secara garis besar, dalam paparannya, Muhadjir mengatakan bahwa program bansos dikucurkan dalam rangka perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014520746/soal-turun-gunung-bagi-bagi-bansos-muhadjir-dan-airlangga-kompak-bela-jokowi-di-sidang-mk">Soal Turun Gunung Bagi-bagi Bansos, Muhadjir dan Airlangga Kompak Bela Jokowi di Sidang MK</a> Dalam sidang tersebut, para hakim pun mencecar para menteri dengan pertanyaan-pertanyaan menggelitik seputar bansos itu. Mulai jarang hadirnya Risma dalam pembagian bansos, padahal dia menjabat Mensos hingga soal presiden yang hobi bagi-bagi bansos dan sering turun ke Jawa Tengah. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Mensos-Tri-Rismaharini-Dery-Ridwansah-2JPG-3153389258.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).</figcaption>
</figure> Misalnya, Risma yang ditanya Ketua MK Suharyanto terkait usulan anggaran bantuan El Nino yang disalurkan pada November&ndash;Desember 2023, apakah usulan Kemensos? Secara spontan, Risma mengaku tak berani mengusulkan. &rdquo;Kami enggak berani mengusulkan,&rdquo; kata Risma, lalu tersenyum. Beda lagi dengan hakim Daniel Yusmic Foekh. Dia mempertanyakan minimnya keterlibatan Risma dalam bagi-bagi bansos yang dilakukan presiden. Bahkan, yang justru lebih sering terlihat adalah Menko Perekonomian dan Menko PMK ketimbang Risma yang merupakan menteri sosial. Risma mengaku, dirinya baru turun jika ada perselisihan. &rdquo;Jadi, kalau saya turun, yang mungkin Bapak tanya itu memang orangnya harus saya tolong. Saya turun biasanya kalau itu ada dispute. Jadi, misalkan ada perselisihan, baru saya turun, tapi kalau tidak (tidak turun, Red),&rdquo; jelas Risma. Tak kalah dengan Risma, Muhadjir pun mendapat banyak pertanyaan seputar penyaluran bansos itu. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra pun turut bertanya alasan Presiden Jokowi lebih banyak membagikan bansos di wilayah Jawa Tengah (Jateng). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1JPG-2248687312.jpg" alt="Menko PMK Effendy Menteri Koordinator dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Menko PMK Effendy Menteri Koordinator dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).</figcaption>
</figure> Soal Jateng yang kerap jadi jujukan Jokowi, Muhadjir menyampaikan, di daerah tersebut sangat mungkin terdapat banyak proyek strategis nasional. Selain itu, menurut dia, Jokowi memang sudah lama sering melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Namun, dia menilai, jika kunjungan tersebut dilakukan guna mendapat suara rakyat untuk memilih salah satu kandidat, hal itu tidak make sense. Kuasa hukum paslon 02 Yusril Ihza Mahendra menilai pernyataan para menteri memberikan efek baik kepada timnya. Sebab, dari keterangan empat menteri, semuanya bisa menjelaskan berbagai tudingan yang disampaikan. &rsquo;&rsquo;Tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini didalilkan,&rsquo;&rsquo; katanya. Kuasa hukum tim paslon 01 Heru Widodo mengatakan, dipanggilnya para menteri untuk memberikan keterangan menunjukkan bahwa dalil tentang pelanggaran substantif dipertimbangkan oleh MK. Hal itu sekaligus menepis anggapan tim hukum paslon 02 yang membatasi kewenangan MK pada perselisihan hasil semata. &rsquo;&rsquo;Mahkamah tidak semata-mata soal kesalahan hasil penghitungan, soal angka. Tapi, soal penggunaan kebijakan-kebijakan oleh negara untuk kepentingan elektoral,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Hanya, dari sisi substansi, Timnas Amin menilai pernyataan para menteri terlampau normatif. Kuasa hukum Timnas Amin, Ahmad Yani, menilai pernyataan menteri mengesankan semuanya aman dan berjalan baik. &rsquo;&rsquo;Tidak fakta yang terungkap dalam persidangan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Kuasa hukum tim paslon 3 Todung Mulya Lubis menyatakan hal senada. Bagi dia, yang disampaikan menteri hanya informasi resmi yang bersifat normatif sehingga terkesan tidak ada persoalan. (dee/mia/far/lyn/c7/ttg)

Empat menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi.

Hakim MK Cecar 4 Menteri soal Presiden Hobi Bagi Bansos dan Risma yang Jarang Diajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) semakin ketat. Jumlah petugas di gedung MK itu ditambah lebih banyak. Hal itu terkait dengan agenda pembacaan putusan terhadap perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022 soal uji materi sistem pemilu pada hari ini, Kamis (15/6). Untuk meningkatkan keamanan lembaga yudikatif itu, 1.202 personel aparat kepolisian disiagakan. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penambahan pengamanan di sekitar gedung MK. "Ada permintaan dari kami untuk menebalkan personel pengamanan antara 2 atau 3 SSK setara 200-300 personel kepolisian. Masih kita lihat perkembangannya," kata Fajar kepada wartawan, Kamis (15/6). Aparat kepolisian juga telah memblokir Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, tepat berlokasi di depan gedung MK. Bahkan, mobil barakuda disiagakan dalam pengamanan di kawasan gedung MK. Perkara dengan nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh enam pemohon. Mereka adalah Demas Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Para pemohon meminta agar sistem Pemilu 2024 diubah dari sitem proporsional tertutup, menjadi proporsional terbuka. Para Pemohon menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu terkait ketentuan sistem proporsional terbuka pada pemilu. Para Pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengkerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal tersebut karena dalam penentuan caleg terpilih oleh KPU, tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan. Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo menurut para pemohon telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik.

Pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) semakin ketat. Jumlah petugas di gedung MK itu ditambah lebih banyak.

Jelang Putusan Gugatan Sistem Pemilu, Pengamanan di MK Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="JKT_PENGAMANAN GEDUNG MK JELANG SIDANG PUTUSAN PHPU_MIFTAHULHAYAT (1)" width="100%">
<figcaption>JKT_PENGAMANAN GEDUNG MK JELANG SIDANG PUTUSAN PHPU_MIFTAHULHAYAT (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sayembara gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk ibu kota negara (IKN) menuai kritik. Pasalnya, lembaga pengawal konstitusi itu tengah menghadapi gelombang uji materi UU IKN.  Netralitas MK jadi sorotan. Itu terjadi setelah pertemuan para peserta sayembara dengan kesekjenan MK pada Senin (25/4). Viktor Santoso Tandiasa, kuasa hukum pemohon UU IKN dari Poros Nasional Kedaulatan Rakyat (PNKR), menyesalkan kegiatan tersebut. "Padahal, dasar hukum untuk perpindahan ibu kota masih dalam proses pengujian," ujarnya kemarin (29/4).  Viktor mengaku khawatir dengan nasib gugatan UU IKN. Selain sayembara, PNKR juga mengkritisi relasi antara Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Joko Widodo. ’’Kami semakin pesimistis dengan sikap dan independensi MK dalam menangani perkara pengujian formil UU IKN,’’ imbuhnya.  Di sisi lain, Jubir MK Fajar Laksono mengakui pertemuan tersebut. Namun, pertemuan itu tak mencerminkan sikap lembaga, melainkan sebatas menyambut kunjungan. ’’Itu saja, tidak lebih. Itu bentuk layanan kepada siapa pun, publik yang melakukan kunjungan ke MK," tegasnya.

Netralitas MK Terkait IKN Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pengamanan-Gedung-MK-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan Sengketa Pilpres 2019 akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (28/6). Oleh sebab itu, aparat gabungan dari TNI-Polri bersiaga di sekitaran MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Apalagi, ditakutkan akan terjadi aksi massa jelang putusan tersebut.  Aparat kepolisian memastikan tidak akan memperbolehkan aksi apapun digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019. Larangan itu bukan hanya berlaku seluruh elemen 212 saja, melainkan juga berlaku untuk siapapun, tanpa terkecuali.  “Tidak boleh melaksanakan demo atau kegiatan mobilisasi massa di depan MK,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo, seperti dilansir PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Senin (24/6).  Akan tetapi, pihaknya menekankan bwah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tetap bisa dilakukan, yakni di sekitaran bundaran patung kuda. Dedi juga mengimbau agar jangan sampai ada mobilisasi massa ke MK.  Alasannya, wilayah tersebut harus steril dari kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan dapat menggangu jalannya sidang. Terlebih, MK memiliki waktu yang terbatas untuk membuat keputusan. “Kami dan TNI harus menjamin kegiatan sidang di MK berjalan aman,” ucap Dedi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-SUPERHERO-TOLAK-KERUSUHAN-SIDANG-MK-FED-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SUPERHERO TOLAK KERUSUHAN SIDANG MK. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)  Polda Metro Jaya akan menggelar razia untuk mencegah massa dari luar daerah ke Jakarta, jelang sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya, putusan itu akan diketok pada Jumat (28/6) mendatang.  “Nanti, kita akan melaksanakan kegiatan razia gabungan ya, bukan hanya dari Direktorat Lalu Lantas saja, tetapi akan ada beberapa fungsi lain. Termasuk juga, instansi yang lain,” ungkap Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Yusuf..  Dalam razia itu, kata Yusuf, polisi akan menyaring massa dari luar daerah yang hendak masuk ke Ibu Kota. Mereka yang tidak memiliki tujuan yang jelas, akan diminta kembali ke daerah asalnya. “Kalau memang tujuannya enggak jelas, kita suruh kembali mereka,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-SUPERHERO-TOLAK-KERUSUHAN-SIDANG-MK-FED-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SUPERHERO TOLAK KERUSUHAN SIDANG MK-FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS  Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono meminta massa tidak menggelar demo saat putusan MK dibacakan. Dia menegaskan, segala bentuk aksi di jalan protokol seperti di depan Gedung MK, melanggar undang-undang (UU). Soalnya aksi itu bakal mengganggu ketertiban umum.  Untuk diketahui, ajakan aksi di depan gedung MK itu beredar di grup-grup WhatsApp dan media sosial sejak beberapa hari lalu. Disebutkan, aksi tersebut bertajuk ‘Halal Bihalal Akbar 212’yang digelar mulai 24 Juni sampai 28 Juni.  Disebutkan, bahwa aksi itu mengusung ‘Aksi Super Damai, Berzikir dan Berdoa serta Bersolawat Mengetuk Pintu Rahmat Di Seluruh Ruas Jalan Di Sekitar Mahkamah Konstitusi’. Dalam selebaran, juga dipampang sejumla nama seperti Abdullah Hehamahua, Ustaz Abdul Jabar, dan Ustaz Asep Syaripudin sebagai koordinator lapangan aksi tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pengamanan-Gedung-MK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pengamanan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin menyatakan, aksi yang akan digelar itu bertujuan Hakim Konstitusi bersikap adil dan independen serta secepatnya mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf.  Novel juga mengklaim bahwa aksi dimaksud merupakan kegiatan damai. Akan tetapi, pihaknya membantah bahwa aksi demo tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Prabowo-Sandi.  “Agendanya juga sama untuk menegakkan keadilan. Kecurangan bisa diskualifikasi, yang melakukan kecurangan pada saat pemilu bisa didiskualifikasi, dengan pengawalan masyarakat. Jangan takut terhadap kepentingan-kepentingan penguasa,” kata Novel kepada wartawan, Kamis (20/6) pekan lalu.

Putusan Sengketa Pilpres 2019, Polisi Larang Mobilisasi Massa ke MK

gedung mk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gedung mk