<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/Izzudin-1957774493.jpeg" alt="Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/1)." width="100%">
<figcaption>Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/1).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman membantah menerima aliran uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023&ndash;2024 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Bantahan itu disampaikan Aizzudin usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/1).</p> <p>&ldquo;Enggak, enggak, enggak,&rdquo; kata Aizzudin usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.&nbsp;Ia juga memastikan, keorganisasian PBNU tidak menerima aliran uang dalam perkara tersebut. &ldquo;Enggak, enggak ada juga,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Aizzudin berharap, tidak ada keterlibatan pengurus PBNU dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang terjadi pada era kepemimpinan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, kasus ini menjadi bahan evaluasi dan introspeksi bagi seluruh pengurus PBNU.</p> <p>&ldquo;Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahat, enggak ada masalah apa pun. Ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya pengurus Nahdlatul Ulama. Ada kepentingan yang lebih besar, yaitu umat, organisasi, bangsa, dan negara,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik menduga adanya aliran uang kepada Aizzudin terkait perkara dugaan korupsi kuota haji 2023&ndash;2024. Kasus ini telah menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Stafsusnya Ishfah Abida Aziz sebagai tersangka.</p> <p>&ldquo;Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan. Ini akan didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,&rdquo; ucap Budi di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin.</p> <p>Budi menegaskan, KPK akan terus mendalami pihak-pihak yang diduga menjadi perantara agar biro travel haji memperoleh kuota haji khusus.</p> <p>&ldquo;Ini semuanya akan didalami, perantara-perantaranya, kemudian seperti apa proses, tahapan, dan mekanisme dugaan aliran uang dari biro travel kepada oknum-oknum di Kementerian Agama,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Dalam kasus ini, KPK secara resmi telah mengumumkan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka, pada Jumat (9/1). Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah haji untuk musim haji 2024, saat Yaqut masih menjabat sebagai Menteri Agama.</p> <p>Kuota tambahan tersebut diperoleh Indonesia setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota itu diberikan dengan tujuan mengurangi masa tunggu jamaah haji reguler Indonesia, yang di sejumlah daerah dapat mencapai lebih dari 20 tahun.</p> <p>Namun, alih-alih dialokasikan sesuai ketentuan, kuota tambahan itu justru dibagi rata oleh Kementerian Agama menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur kuota haji khusus maksimal sekitar 8 persen dari total kuota nasional.</p> <p>Akibat kebijakan tersebut, pada 2024 Indonesia menggunakan kuota sebanyak 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Pembagian inilah yang kini menjadi fokus penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.</p> <p class="class-paragraph">Nama Penulis: MUHAMAD RIDWAN - ridwan@jawapos.com</p> <p>Rubrik/Kanal: Kasuistika</p>

Ketua PBNU bantah terima aliran uang dugaan korupsi kuota haji. KPK dalami kasus yang menjerat eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. Simak detailny

Ketua PBNU Bantah Terima Aliran Uang Dugaan Korupsi Kuota Haji yang Jerat Eks Menag Yaqut

<p><span style="color: #a0a3bd;"><span style="font-size: 12px;"><em> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/JKT_Lisa-Diperiksa-KPK-Terkait-Kasus-Bank-BJB_SALMAN-TOYIBI_-10JPG-1609444664.jpg" alt="Selebgram Lisa Mariana (LM) mendatangi gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Selebgram Lisa Mariana (LM) mendatangi gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </em></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat pada pukul 11.25 WIB.</p> <p>&ldquo;Saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya,&rdquo; ujar Lisa yang mendatangi KPK untuk menjadi saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023.</p> <p>Lebih lanjut, Lisa mengatakan telah membawa sejumlah berkas untuk pemeriksaan kasus tersebut. &ldquo;Ya, berkas ada,&rdquo; katanya.</p> <p>Sebelumnya, Lisa Mariana dalam cerita yang diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya, @lisamarianaaa mengungkapkan pemanggilan tersebut. &ldquo;Tanggal 22 (Agustus 2025, Red.) saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi. Saya juga bingung KPK bersurat,&rdquo; katanya.</p> <p>Dalam perkara itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).</p> <p>Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).</p> <p>Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp 222 miliar. <strong>(*)</strong></p>

Selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat pada pukul 11.25 WIB.

Lisa Mariana Tiba di Gedung Merah Putih KPK: Saya bakal Kooperatif!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/16/Screenshot_20250316_094841_WhatsApp-1-1193649872.jpg" alt="Mobil yang membawa delapan orang yang diamankan dalam OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mobil yang membawa delapan orang yang diamankan dalam OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>&ndash; Sebanyak delapan orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), telah tiba di Gedung Merah Putih KPK.&nbsp;</p> <p>Mereka dibawa ke markas antirasuah menggunakan lima unit mobil Toyota Innova. Mobil yang membawa para pihak yang diamankan itu tiba sekitar pukul 08.54 WIB.</p> <p>Namun, tidak ada satu pun pihak-pihak yang diamankan diturunkan di depan lobi Gedung Merah Putih KPK. Mobil itu langsung membawa mereka ke belakang gedung untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan.</p> <p>Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika hanya membenarkan bahwa pihak-pihak yang diamankan tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 09.00 WIB.</p> <p>"Perkiraan pihak yang diamankan sampai di Merah Putih 08.00&ndash;09.00," kata Tessa dikonfirmasi, Minggu (16/3).</p> <p>Berdasarkan informasi yang dihimpun, delapan orang yang diamankan dalam operasi senyap itu di antaranya kepala dinas, kontraktor dan tiga anggota DPRD di Kabupaten OKU.</p> <p>Rencananya, KPK akan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi senyap itu pada Minggu sore.</p> <p>KPK juga belum mengungkap identitas para pihak yang diamankan tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.</p> <p>"Untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat konferensi pers resmi terkait kegiatan tersebut," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

8 orang yang terjaring OTT KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), telah tiba di Gedung Merah Putih KPK.

8 Orang yang Terjaring OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumsel Tiba di Gedung Merah Putih KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/Kendaraan-Sitaan-KPK-Dery-Ridwansah-6-2446806360.jpg" alt="Kendaraan mobil dan sepeda motor hasil rampasan kasus korupsi yang akan dilelang di gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan mobil dan sepeda motor hasil rampasan kasus korupsi yang akan dilelang di gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seketika berubah menjadi showroom kendaraan mewah, Jumat (6/12). Barang-barang tersebut merupakan rampasan dari aset para koruptor yang akan dilelang dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9-10 Desember mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat dua mobil merek Lexus dan Mercedes Benz yang ditampilkan di depan pintu masuk markas antirasuah. Sementara, di dalam lobi ada empat motor bermerek Harley Davidson yang turut dipajang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam rangka Hakordia supaya masyarakat bisa melihat barang-barang yang mau kita lelang. Kita ambil beberapa sampel yang kita bawa untuk acara Hakordia ini, karena kami enggak bisa langsung bawa semuanya,&rdquo; kata jaksa eksekutor KPK, Syarkiyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015394966/ange-postecoglou-hadapi-amukan-fans-tottenham-apa-kata-pelatih-setelah-kekalahan">Ange Postecoglou Hadapi Amukan Fans Tottenham: Apa Kata Pelatih Setelah Kekalahan?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, aset atau barang yang dilelang berasal dari 13 kasus korupsi di KPK. Satu di antaranya dari terpidana kasus penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/Kendaraan-Sitaan-KPK-Dery-Ridwansah-3-3226169151.jpg" alt="Kendaraan mobil dan sepeda motor hasil rampasan kasus korupsi yang akan dilelang di gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan mobil dan sepeda motor hasil rampasan kasus korupsi yang akan dilelang di gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada 13 perkara, ada perkara Abdul Latif [mantan Bupati Hulu Sungai Tengah], Eko Darmanto [mantan pejabat Bea Cukai] dan Rafael Alun. Paling banyak dari perkara Rafael Alun," ungkap Syarkiyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015394734/8-tipe-orang-yang-paling-dihindari-dan-ditakuti-kaum-introvert-salah-satunya-si-vampir-energi">8 Tipe Orang yang Paling Dihindari dan Ditakuti Kaum Introvert, Salah Satunya si Vampir Energi!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang yang akan dilelang oleh KPK terdiri dari tas mewah berbagai macam merek (Hermes, Chanel, Louis Vuitton, hingga Christian Dior), mobil (Mercedes Benz, Hummer, Cadillac, Mini Cooper, Chevrolet, hingga Toyota), sepeda motor di antaranya Harley Davidson, perhiasan, hingga barang elektronik seperti handphone dan laptop. Selain itu, KPK juga akan melelang barang tak bergerak berupa tanah dan bangunan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Barang tak bergerak itu sendiri semua didominasi Rafael Alun, aset dia semua yang disita," papar Syarkiyah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, penawaran lelang akan dilakukan secara open bidding dengan mengakses laman&nbsp;<a href="http://portal.lelang.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://portal.lelang.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1733570287391000&amp;usg=AOvVaw0623I8gxkqV6S25H_hLR9h">portal.lelang.go.id</a>&nbsp;atau&nbsp;<a href="http://lelang.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://lelang.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1733570287391000&amp;usg=AOvVaw3VuDdifD6VQjC9mJEvNkcG">lelang.go.id</a>. Lelang akan dilaksanakan pada Selasa, 10 Desember 2024.</div>

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seketika berubah menjadi showroom kendaraan mewah, Jumat (6/12).

Gedung KPK Seketika Berubah jadi Showroom Pamerkan Kendaraan Mewah Koruptor, Ada Lexus hingga Harley Davidson

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/20220209_180-1865737368.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron buka suara soal dugaan pertemuan pejabat TNI dengan tahanan kasus korupsi, Dadan Tri Yudianto di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK. Ghufron mengakui, pada 28 Juli 2023, KPK memang kedatangan tamu dari pihak TNI terkait penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Ghufron mengklaim dirinya langsung balik ke ruangan kerjanya. Ia pun mengklaim, tak tahu peristiwa tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya pada tanggal 28 itu peristiwanya adalah kita kedatangan tamu pada saat masalah Basarnar. Setelah itu bubar, saya kembali ke rungan, dan saya tidak tahu kejadiannya sebagaimana yang kemudian saat ini bermasalah di Dewas," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013007489/respons-pernyataan-ganjar-soal-profesi-jurnalis-najwa-jangan-terjebak-ke-potongan-potongan-kontroversial">Respons Pernyataan Ganjar Soal Profesi Jurnalis, Najwa: Jangan Terjebak ke Potongan-potongan Kontroversial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menekankan, tak ada permintaan kepada dirinya, dari pihak pejabat TNI untuk bertemu tahanan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya tidak ada permintaan kepada saya, dan saya tidak tahu," tegas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan dengan pihak Puspom TNI saat itu, kata Ghufron, dirinya tak merasa ditekan dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi. Pasalnya, penetapan tersangka itu sempat menjadi polemik. "Saya tidak merasa (ditekan oleh Puspom TNI)," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Ghufron menyerahkan sepenuhnya kepada Dewas KPK terkait permasalahan itu. Ia memastikan, menghormati langkah-langkah yang dilakukan Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/013007500/4-universitas-terbaik-di-amerika-serikat-pencetak-ceo-perusahaan-besar-dunia-berikut-syarat-dapat-beasiswanya">4 Universitas Terbaik di Amerika Serikat Pencetak CEO Perusahaan Besar Dunia, Berikut Syarat Dapat Beasiswanya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tentu akan mengikuti prosedur yang akan dilakukan oleh Dewas, mari kita sama-sama hormati dan hasilnya nanti ditunggu saja," pungkas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sebuah pemberitaan disebutkan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Johanis Tanak didesak oleh oditur jenderal TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo untuk bertemu dengan kawan lamanya yang tengah ditahan KPK, yakni Dadan Tri Yudianto tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Alex, Tanak dan Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur akhirnya mengalah karena tak mau ada ketegangan terus-menerus setelah menetapkan Kabasarnas Henri Alfiandi sebagai tersangka.</div>

Nurul Ghufron buka suara soal dugaan pertemuan pejabat TNI dengan tahanan kasus korupsi, Dadan Tri Yudianto di lantai 15 Gedung Merah Putih.

Pimpinan KPK Buka Suara Soal Dugaan Pejabat TNI Bertemu Tahanan di Lantai 15

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/GEDUNG-KPK.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat suara ihwal dijadikannya Gedung Merah Putih KPK sebagai lokasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI. Dia menyebut keputusan tersebut diambil setelah adanya permintaan langsung dari Komisi III.<br /> <br /> "Kita cuma memfasilitasi aja apa yang diinginkan Komisi III, bahwa mereka meminta RDP itu dilaksanakan di KPK," kata Nawawi di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7).<br /> <br /> Imbas dijadikannya gedung KPK sebagai lokasi RDP sempat menuai kritik. Seperti yang dilayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menganggap gedung KPK seharusnya digunakan untuk kegiatan pemberantasan korupsi bukan lokasi RDP.<br /> <br /> Sementara itu, Nawawi tak mau menjawab alasan DPR RI mengajukan permohonan agar RDP digelar di gedung KPK. "Itu lebih pasnya ditanya ke beliau. Kita hanya memfasilitasi apa yang mereka inginkan bahwa RDP di sini," ucapnya.<br /> <br /> Lebih lanjut, mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu menyampaikan, DPR RI memang memiliki keinginan untuk melihat langsung fasilitas yang ada di KPK. Sebab, DPR RI periode sekarang belum mengunjungi langsung KPK.<br /> <br /> "Kita ambil sisi positifnya, barangkali dengan seperti ini mereka bisa melihat fasilitas kita ini pas atau tidak," pungkas Nawawi.

Kata Pimpinan KPK Soal Gedung Merah Putih Jadi Lokasi RDP Dengan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Laode-Syarif-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Gempa bumi bermagnitudo 7,4 skala richter (SR) yang berpusat di Laut Samudera Hindia Selatan juga dirasakan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta, pada Jumat (2/8) malam.<br /> <br /> Akibat gempa itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dan puluhan pegawai KPK berhamburan ke pelataran Gedung Merah Putih untuk mencari tempat aman.<br /> <br /> "Mungkin masih ada ratusan (pegawai) di dalam (gedung)," kata Syarif saat ditemui di depan Gedung KPK, Jumat (2/8).<br /> <br /> Menurut Laode, guncangan gempa cukup terasa di ruangannya yang terletak di lantai 15 Gedung KPK. Namun, awalnya ia berpikir guncangan itu terjadi lantaran ada orang yang sedang meloncat-loncat. Dia baru tahu telah terjadi gempa setelah anak buahnya memberitahu dirinya.<br /> <br /> "Awalnya saya anggap bukan gempa. Saya lagi menulis kok tiba-tiba kursinya goyang," kata dia.<br /> <br /> Menyadari adanya gempa, Laode seketika langsung mengajak pegawainya untuk turun. Dia juga meminta pihak keamanan untuk membunyikan alarm supaya pegawai lainnya turun. Melewati tangga darurat, Syarif keluar bersama puluhan pegawai yang lain.<br /> <br /> "Goyangannya tidak terlalu keras jadi bisa turun dengan cepat," tukas Laode.<br /> <br /> Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter (SR) yang terjadi sekitar pukul 19.03 WIB berpusat di Samudera Hindia Selatan. Pusat gempa tersebut terjadi di tengah laut dengan 10 kilometer.<br /> <br /> Gempa 7,4 SR tersebut berpotensi ancaman tsunami di sebagian wilayah Banten. Masyarakat di wilayah dengan status siaga diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi.<br /> <br /> &nbsp;

Gempa 7,4 SR, Pimpinan Hingga Pegawai KPK Berhamburan Keluar Gedung