<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/u2cC0XYnAaDKgcOK70PGMEV7qJnXQK2ca1VahDp9-3594791230.jpg" alt="Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan Kementerian PU bergerak cepat rehabilitasi kerusakan gedung pemerintah di Jatim, pulihkan pelayanan masyarakat. (Kemen PU)" width="100%">
<figcaption>Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan Kementerian PU bergerak cepat rehabilitasi kerusakan gedung pemerintah di Jatim, pulihkan pelayanan masyarakat. (Kemen PU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupaya mempercepat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sejumlah bangunan gedung negara di Jawa Timur akibat demonstrasi pada akhir Agustus. Setidaknya terdapat tujuh gedung yang akan segera direhabilitasi. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, Kementerian PU bergerak cepat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Khususnya, menindaklanjuti segera rehabilitasi terhadap fasilitas umum yang terdampak. &rdquo;Tentunya kami melakukan identifikasi terlebih dahulu pada infrastruktur publik yang mengalami kerusakan. Instruksi presiden bersifat cepat dan tepat, sehingga kita harus klasifikasi kerusakan ringan, sedang, dan berat, atau perlu rekonstruksi,&rdquo; kata Menteri Dody. Berdasar hasil identifikasi di Provinsi Jawa Timur, Kementerian PU mencatat setidaknya terdapat tujuh gedung rusak. Yakni, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Kantor Bupati Kediri, Kawasan Kantor DPRD Kota Kediri, Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, UPT Perlindungan Konsumen di Kediri, serta Kantor Bersama Samsat di Kabupaten Kediri. Dalam kunjungannya di Kabupaten dan Kota Kediri, Minggu (14/9), Menteri Dody menyampaikan bahwa pemerintah pusat tidak ingin pelayanan publik terganggu akibat kerusakan kantor pemerintahan daerah. &rdquo;Hari ini, kita melihat dampak dari aksi penyampaian aspirasi yang terjadi di Kediri. Kementerian PU akan support perbaikan fasilitas pelayanan umum yang terdampak. Dan saya sudah memberikan arahan kepada Kepala BPBPK untuk dikerjakan secepat-cepatnya agar bupati, wali kota dan DPRD segera bisa bekerja dengan maksimal lagi untuk melayani masyarakat,&rdquo; terang Dody. Untuk kerusakan berat tercatat pada Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Gedung Utama DPRD Kota Kediri, serta Kantor Samsat Kabupaten Kediri. Fasilitas ini tidak hanya membutuhkan rehabilitasi, melainkan rekonstruksi penuh agar dapat kembali berfungsi optimal. &rdquo;Sementara itu, gedung dengan kerusakan ringan seperti Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dan Kantor Bupati Kediri akan ditangani melalui program rehabilitasi dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi yang lebih baik dari sebelumnya," papar Dody. Menurut dia, sebagian memang mesti dirobohkan, dan bangun ulang dari nol. &rdquo;Kalau masih bisa kita rehabilitasi, kita perbaiki, tapi kalau tidak bisa, maka kita targetkan dibangun ulang dengan cara tercepat, efektif, dan efisien,&rdquo; jelas Menteri Dody. Sementara itu, hasil tinjauan di Gedung DPRD Kota Kediri juga menunjukkan kerusakan berat, khususnya pada gedung utama. &rdquo;Untuk DPRD di Kota Kediri juga rusak parah. Gedung utamanya harus kita robohkan. Dan yang masih bisa direhabilitasi akan kita perbaiki. Namun ada permohonan dari Ketua DPRD Kota Kediri dan Wali Kota Kediri untuk memindahkan gedung ke lokasi lain. Tetapi sesuai aturan, jika pindah lokasi harus izin ke Kementerian Keuangan. Jadi untuk saat ini, proses rehabilitasi akan kita tunda sampai ada keputusan final,&rdquo; jelas Menteri Dody. Sementara itu, Bupati Kabupaten Kediri Hanindhito Himawan menyampaikan, langkah rekonstruksi akan diikuti dengan proses penghapusan aset sebelum pembangunan kembali dilakukan. &rdquo;Kalau rencana pindah nanti tetap keputusan DPRD, bukan kami di eksekutif. Tapi yang jelas inspeksi dan arahan Pak Menteri PU menyebutkan gedung DPRD sudah rusak parah. Jadi kemungkinan besar akan diratakan dengan tanah. Setelah penghapusan aset, baru akan ada pembangunan baru. Kami akan diskusikan dengan DPRD, supaya dapat dibangun dari nol dengan desain sesuai struktur lama,&rdquo; ujar Hanindhito Himawan. Tahap rehabilitasi dilakukan mulai September 2025 dengan agenda koordinasi dan kajian teknis, disusul dengan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) fisik serta pengawasan pada triwulan akhir tahun. Selanjutnya, pada awal 2026 hingga pertengahan tahun, akan dilaksanakan penghapusan aset rusak berat, perencanaan detail, serta pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan. Dengan alur ini, pemerintah menargetkan sejumlah fasilitas publik dapat berfungsi kembali pada pertengahan 2026. Kementerian PU memastikan bahwa proses penanganan tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik bangunan, melainkan juga pada peningkatan standar keamanan dan kualitas infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan di masa mendatang fasilitas publik akan lebih tahan terhadap potensi risiko dan dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.

Kementerian PU berupaya mempercepat rehabilitasi gedung DPRD di Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan publik

Kementerian PU Percepat Rehabilitasi Gedung DPRD di Jatim, Pulihkan Pelayanan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/2N3Fw8vkeD3XuFcVOKKWVdOZGfdPV7sX65KLFFMi-2942380831.jpg" alt="Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB di Kota Mataram dibakar massa aksi, Sabtu (30/8). (Dok. Radar Lombok)" width="100%">
<figcaption>Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB di Kota Mataram dibakar massa aksi, Sabtu (30/8). (Dok. Radar Lombok)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demonstrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) berakhir ricuh pada Sabtu (30/8). Massa melakukan tindakan anarkis dengan membakar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB di Kota Mataram. Dikutip dari Radar Lombok, massa awalnya menggelar aksi dengan tertib. Mereka bergerak dari Polda NTB menuju Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana. Namun, situasi berubah saat massa tiba di depan gedung wakil rakyat itu. Ketegangan pun pecah. Massa mulai membakar Gedung DPRD NTB. Sekelompok massa juga terlihat merusak fasilitas publik dan melempari gedung dengan benda-benda keras sebelum kebakaran terjadi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Meski begitu, kerugian material akibat kebakaran diperkirakan sangat besar. Pihak kepolisian saat ini masih berupaya mengendalikan situasi dan melakukan pengamanan di sekitar area DPRD NTB. Masyarakat yang biasa melintas di jalur tersebut terpaksa mencari jalan alternatif untuk menghindari lokasi kericuhan. <h2>Damkar Kerahkan Lima Mobil dan 23 Personel</h2> Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Mataram menurunkan lima unit mobil pemadam beserta 23 personel. Komandan Pleton Damkar Kota Mataram, Lalu Satriawan, mengungkapkan pihaknya menerima perintah sejak pukul 08.00 WITA. "Kemudian kami langsung bergerak ke dua lokasi, yakni Polda dan DPRD NTB. Awalnya kami menangani situasi di Polda, selesai dari sana kami kemudian fokus ke kantor DPRD NTB," jelas Satriawan. Sekitar pukul 12.30 WITA, situasi makin tidak terkendali. Massa aksi yang awalnya berorasi, mulai meringsek masuk ke dalam gedung DPRD. Tak lama, api dengan cepat melahap bangunan dan asap hitam membubung tinggi. Namun, perjalanan petugas pemadam tidak mulus. Mereka sempat dihalangi massa yang tidak menginginkan api dipadamkan. "Meski dihalangi massa, naluri kami sebagai petugas penyelamat tak bisa ditahan. Kami tetap berupaya mendekati lokasi kebakaran. Beruntung, kami dikawal aparat kepolisian sehingga bisa sampai ke titik api," ungkap Satriawan. Satriawan menyebut kebakaran di kompleks gedung DPRD NTB ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun di Kota Mataram. Kecemasan sempat muncul, mengingat lokasi DPRD yang berdekatan dengan kantor Bank NTB Syariah serta pemukiman warga. "Tadi sempat menjalar ke kantor perumahan dewan, tapi kami langsung backup agar tidak ikut terbakar. Kalau tidak ditangani dengan cepat, bisa merembet lebih luas lagi," tambahnya. Hingga berita ini diturunkan, upaya pemadaman dan pendinginan masih berlangsung. Tim Damkar Kota Mataram terus berjibaku memadamkan api dan memastikan tidak ada titik api yang tersisa.

Aksi demonstrasi di Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh, Gedung DPRD terbakar, Damkar terjun padamkan api.

Massa Anarkis Bakar Gedung DPRD NTB, Kerugian Material Diperkirakan Sangat Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-08-at-12.48.51-PM_1.jpg" alt="Suasana unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Balai Kota Malang, di Jawa Timur, Kamis (8/10). Aziz Ramadani/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Balai Kota Malang, di Jawa Timur, Kamis (8/10). Aziz Ramadani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan buruh dan mahasiswa di Kota Malang, Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (8/10). Ribuan orang yang merupakan perwakilan dari mahasiswa dan buruh di wilayah Malang Raya tersebut, mulai berkumpul di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang kurang lebih pukul 10.00 WIB.  Mengantisipasi aksi unjuk rasa tersebut, ratusan personel kepolisian telah disiagakan, termasuk memasang pagar kawat berduri di depan Gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang, yang terletak bersebelahan. Aksi unjuk rasa tersebut pada awalnya berlangsung damai. Namun, beberapa saat kemudian sempat terjadi kericuhan. Pengunjuk rasa sempat melemparkan batu, dan menyalakan api, dan petasan. Petugas kepolisian kemudian mengerahkan kendaraan water canon dan menembakkan gas air mata.  Kurang lebih pada pukul 11.30 WIB, kericuhan tersebut bisa diakhiri. Sebagian massa yang tidak terlibat kericuhan, masih bertahan di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang untuk menyampaikan penolakan UU Cipta Kerja, dengan pengamanan ketat dari kepolisian.  Sebelumnya, Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata mengatakan, menyiapkan kurang lebih 400 orang personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang tidak memiliki izin tersebut. ”Kami sudah menerima informasi terkait unjuk rasa. Sudah ada perintah, bahwa ini dilarang, dan tidak dapat izin. Namun, ada 400 personel yang disiagakan,” kata Leonardus.  Pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin aksi unjuk rasa tersebut, lantaran adanya potensi persebaran Covid-19 dalam kerumunan. Dikhawatirkan, aksi yang melibatkan ribuan orang tersebut, akan berpotensi menyebarkan Covid-19.  Namun, meskipun pihak kepolisian tidak memberikan izin untuk adanya aksi unjuk rasa, Polresta Malang Kota tetap melakukan langkah antisipasi. Diharapkan, aksi unjuk rasa, tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan tetap berjalan aman dan serta kondusif. Kepolisian juga telah melakukan pertemuan dengan beberapa persatuan buruh di wilayah Kota Malang. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi unjuk rasa dari para buruh yang menolak UU Cipta Kerja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ssvjWs6-XDo&ab_channel=JawaPos

Ribuan Buruh dan Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/dprdd-1.jpg" alt="Petugas kepolisian memeriksa kerusakan di pintu masuk gedung DPRD Kota Jambi di Jalan Zainir Havis, Kota Jambi yang dilempari massa Rabu (7/10) sekitar pukul 11.00 WIB. Antara  " width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian memeriksa kerusakan di pintu masuk gedung DPRD Kota Jambi di Jalan Zainir Havis, Kota Jambi yang dilempari massa Rabu (7/10) sekitar pukul 11.00 WIB. Antara  </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gedung DPRD Kota Jambi, Rabu (7/10), dilempari batu oleh massa yang datang mengendarai motor. Kaca pintu dan jendela di kantor dewan itu pecah berantakan. Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB dan mengagetkan warga dan para pegawai kantor di Jalan Zainir Havis Kota Jambi itu, yang biasanya sepi.  Menurut keterangan warga dan pedagang di depan Kantor DPRD Kota Jambi dan Gedung BPJS Kesehatan Jambi tersebut, ratusan orang bersepeda motor datang sekitar pukul 10.55 WIB dengan berpakaian sipil. Beberapa di antaranya ada yang menggunakan celana biru sekolahan.  Mereka datang bergerombol konvoi berboncengan dengan motor ke depan Gedung DPRD Kota Jambi. Beberapa saat kemudian, beberapa di antara mereka terjadi keributan sehingga suasana menjadi memanas. Beberapa orang sudah mulai berjalan untuk pulang, namun ketika hendak meninggalkan lokasi itu, suasana kembali memanas. Sebagian dari mereka berhenti dan turun dari motor, kemudian menjebol pintu gerbang bagian kiri gedung DPRD Kota Jambi itu. Mereka langsung melakukan pelemparan dengan batu-batu dan benda di depan kantor dewan tersebut.  ”Saya takut. Saya kira mereka mau langsung pulang namun ternyata kembali masuk dan melempari kaca-kaca,” kata salah seorang pedagang makanan di lokasi kejadian seperti dilansir dari Antara Rabu (7/10).  Akibat pelemparan itu, kaca utama di pintu masuk Gedung DPRD Kota Jambi hancur. Beberapa jendela juga pecah. Sejumlah mobil yang parkir di depan kantor DPRD Jambi juga dilempari.  Beberapa saat kemudian, aparat kepolisian dari Polsek Jelutung tiba di lokasi kejadian dan menghalau massa yang kemudian mereka meninggalkan lokasi kejadian. Beberapa saat massa sempat berkumpul di sekitar Tugu Keris dan selanjutnya meninggalkan lokasi itu.  Aparat kepolisian langsung melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Petugas menanyai sejumlah pegawai dan sekuriti di Kantor DPRD Provinsi Jambi itu.  ”Saya kurang tahu masalahnya, tiba-tiba terjadi pelemparan saja,” kata salah seorang petugas keamanan di DPRD Kota Jambi itu. Suasana tidak bisa dikendalikan karena jumlahnya tidak sedikit. Gedung DPRD Kota Jambi dijaga aparat kepolisian.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NCFAGpMTbUs&ab_channel=jawapostvofficial

Gedung DPRD Kota Jambi Dilempari Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sebut-gedung-dprd-masih-baru-uchok-nilai-pengadaan-lift-mengada-ada_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pengadaan lift Gedung DPRD DKI membuat Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi&nbsp;heran.&nbsp;Ia menilai hal tersebut belum terlalu penting untuk dilakukan. Walau tidak terlalu besar, namun&nbsp;Uchok&nbsp;melihat anggaran yang mencapai Rp 4,8 miliar sangatlah tidak efisien dalam peruntukannya. Sebab, lift yang ada di Gedung DPRD DKI masih terpantau bisa digunakan. "Itu kan masih bagus itu, wah itu bilang dibatalkan harusnya pengadaan lift itu. Jadi mereka mengada-ngada itu mentang-mentang jelang Pileg semua diada-adakan nggak rasional lah harga segitu," tuturnya saat dihubungi&nbsp;JawaPos.com, Sabtu (9/3). Menurutnya apabila lift masih bisa dipakai, Pemprov DKI Jakarta tak perlu menganggarkan untuk pengadaan lift.&nbsp;Kendati demikian untuk membuktikan apakah ada kerusakan lift, dirinya meminta dilakukan audit terlebih dahulu terhadap lift yang ada di gedung DPRD DKI Jakarta. "Saya lihat masih bagus itu, masih bisa dipakai dan nggak semua orang bisa pakai. Kan ada yang untuk umum, ada yang untuk DPRD. Kok bisa rusak coba, kalau gitu coba diaudit kenapa bisa rusak kan baru dibangun lucu begitu," tegasnya. Sebelumnya, Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD )&nbsp;2019, diketahui akan dilakukan pengadaan lift gedung kantor DPRD DKI Jakarta. Tidak main-main, Pemprov DKI menggelontorkan anggaran Rp 4,8 miliar. Sekertaris Dewan DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi menyatakan bahwa dirinya selama ini telah menampung berbagai keluhan untuk lift yang sudah rusak. Ia pun menyatakan bahwa hal ini wajar adanya. "Kami sudah banyak keluhan, tapi kami betulin juga. Apanya yang masih bagus? Di gedung yang sisi selatan (banyak yang rusak)," tutur Yuliadi saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (9/3).

Sebut Gedung DPRD Masih Baru, Uchok Nilai Pengadaan Lift Mengada-ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/klaim-banyak-lift-rusak-dprd-anggarkan-rp-48-miliar_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD )&nbsp;2019, diketahui akan dilakukan pengadaan lift untuk Gedung DPRD DKI Jakarta. Tidak main-main, Pemprov DKI menggelontorkan Rp 4,8 miliar. Sekertaris Dewan DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi menyatakan bahwa dirinya selama ini telah menampung berbagai keluhan untuk lift yang sudah rusak. Ia pun menyatakan bahwa hal ini wajar adanya. "Kami sudah banyak keluhan, tapi kami betulin juga. Apanya yang masih bagus? Di gedung yang sisi selatan (banyak yang rusak)," tutur Yuliadi saat dikonfirmasi&nbsp;JawaPos.com, Sabtu (9/3). Menurutnya anggaran sebesar Rp 4,8 miliar belum tahu akan dipergunakan untuk&nbsp; memperbaiki atau melakukan pengadaan. Sebab, ia sedang melakukan pemeriksaan atas lift yang rusak atau perlu diganti. "Yang diganti berapa tergantung kekuatan uangnya, kan sekarang belum. Ya nanti kami lihat terbaik berapa unit," terangnya. Yuliadi pun meyakinkan pengadaan lift akan dilakukan pada tahun ini, karena sudah dianggarkan. Walaupun, belum pada waktu dekat sebab masih ditinjau mana lift yang perlu untuk ditangani. "Kami kan di kantor&nbsp;DPRD ada untuk sekertariat, nah itu juga masalah. Rp 4 miliar kita lihat nanti, 2019 sudah mulailah," ucapnya. Sebagai informasi, adapun Gedung DPRD DKI yang baru sudah berdiri sejak 2012 dengan dana pembangunan Rp 500 miliar. Gedung ini terdiri dari 11 lantai, adapun lahan gedung baru DPRD seluas 5.984 meter persegi.

Klaim Banyak Lift Rusak, DPRD Anggarkan Rp 4,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/wawako-tawarkan-dewan-berkantor-di-gedung-parkir_m_160093.jpeg" alt="Gedung DPRD Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman." width="100%">
<figcaption>Gedung DPRD Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana pembangunan gedung baru DPRD Kota Balikpapan masih berkontroversi. Kendatipun sudah pernah disiapkan DED (detail engineering design) dua tahun lalu. Menyikapi polemik itu, Wakil Wali Kota (Wawako) Balikpapan Rahmad Mas'ud menawarkan DPRD setempat menempati Gedung Parkir Klandasan. "Kalau memang ada keinginan cepat punya gedung baru. Sebaiknya dialihkan dulu ke Gedung Parkir Klandasan kalau memang merasa gedung sekarang tidak layak lagi," ujar Rahmad Mas'ud kemarin (29/9). Gedung Parkir Klandasan dianggapnya layak. Tidak perlu mengalokasikan banyak anggaran untuk membuat perubahan. Apalagi, jumlah lantai sesuai dengan desain gedung DPRD yang baru, yakni delapan lantai. Yang diperlukan hanya penambahan sekat dan penyediaan pendingin ruangan. Sementara untuk akses, ada lift. "Enggak (perlu, Red) banyak biaya. Tinggal sekat aja. Kasih AC. Lift sudah ada. Delapan lantai pula," terangnya. Dia enggan disebut sebagai pihak yang menolak pembangunan gedung baru DPRD. Namun, di saat anggaran Pemkot Balikpapan sulit, prioritas pembangunan gedung baru DPRD sebaiknya ditunda sebagai langkah penghematan anggaran. "Kalau saya berkomitmen, bukan melarang. Ya, ditunda dulu karena anggaran kota masih banyak yang skala prioritas. Bukan gedung dewan tidak prioritas, itu prioritas, tapi ada yang lebih prioritas. Ya masalah banjir, gedung sekolah, dan gedung pemerintah camat serta lurah juga masih ada yang mengontrak. Kan lebih langsung seperti banjir itu," tegasnya. Sebagai ketua DPD Golkar Balikpapan, dirinya menginstruksikan partai, khususnya Fraksi Golkar, untuk memikirkan ulang desain gedung baru. Tidak harus memiliki delapan lantai karena menyangkut besarnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan gedung. "Saya menginstruksikan dan memberikan arahan Fraksi Golkar, kalaupun dibangun, sebaiknya didesain ulang, tidak sampai delapan lantai. Sebab, bukan hanya biaya pembangunan yang menelan anggaran, tapi juga perawatannya bisa membebani APBD. Kami enggak mau menitipkan permasalahan kepada pemimpin berikutnya," ucapnya. Meski begitu, kendala muncul karena tidak semua fraksi di dewan setuju. Namun, dia meyakinkan Golkar dan PDI Perjuangan setuju. "Kami (Golkar, Red) dan PDI-P setuju untuk mendesain ulang gedung baru. Jadi, harus perhatikan suara rakyat juga. Jangan sakiti hati rakyat dengan kondisi sekarang," tuturnya. Sebagaimana diketahui, dalam DED (detail engineering design) dua tahun lalu, besaran biaya pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan mencapai Rp 250 miliar untuk delapan lantai. Pembangunan gedung tersebut disetujui dengan pola pembangunan multiyears 2017-2019. Pada APBD murni 2017, pemkot dan DPRD Balikpapan mengalokasikan Rp 25 miliar untuk memulai pelaksanaan fisik. Namun, saat ini pemkot mengaku masih melakukan tahap uji mekanikal konstruksi.&nbsp;

Wawako Tawarkan Dewan Berkantor di Gedung Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/padatkan-agenda-kerja-2-hari-gedung-dewan-sering-sepi_m_106653.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai cara yang dilakukan anggota DPRD Kota Medan, agar mereka tidak perlu harus ke kantor setiap hari. Semua agenda kerja yang disusun dipadatkan selama dua hari, yakni Senin sampai selasa. Sehingga empat hari lainnya gedung DPRD terlihat sepi. Adapun jenis kegiatan anggota dewan selama senin sampai selasa itu berupa rapat paripurna, rapat komisi maupun rapat pansus. Sedangkan Rabu sampai Sabtu jadwal anggota dewan kunjungan keluar kota. Namun pola sepeti ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh wakil rakyat tersebut. Ketika ada agenda rapat, sering sekali anggota dewan telat masuk bahkan mengalami keterlambatan. Seperti halnya rapat perdana pansus Ranperda tentang Izin Pelayanan dan Ketenagakerjaan, Senin (30/10) lalu. Rapat yang dijadwalkan pukul 10.00&nbsp; molor hingga pukul 11.30. Sedangkan jumlah anggota dewan yang tergabung di pansus sebanyak 23 orang. Namun saat rapat hanya dihadiri 7 orang yakni Bahrumsyah (ketua pansus), Surianto, Maruli Tua Tarigan, Andi Lumbangaol, Jumadi, T Eswin dan M Nasir. Parahnya lagi,&nbsp; baru saja anggota dewan menggelar rapat perdana, mereka langsung melakukan kunker ke Jakarta pada Selasa (31/1) sampai Sabtu (4/2). Seperti agenda konsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja. Pansus Ranperda Bank Sumut pada Selasa sampai Sabtu melakukan kunker ke Jakarta. Menurut Ketua Pansus Boydo HK Panjaitan, kunker tersebut sebagai tahapan untuk finalisasi. Terkait minimnya kehadiran anggota dewan saat mengikuti rapat pansus izin pelayanan sosial Selasa, Ketua Pansus HT Bahrumsyah mengaku sangat menyayangkannya. Padahal undangan sudah disampaikan melalui fraksi masing-masing dan diinformasikan lewat pesan singkat. Akibat minimnya kehadiran anggota dewan yang tergabung di pansus, dipastikan akan memengaruhi tidak maksimalnya pembahasan ranperda. &ldquo;Kita harapkan pimpinan dewan dapat memperhatikan buruknya tingkat disiplin kawan-kawan ini,&ldquo; ujarnya. (prn/ila/iil/JPG)

Padatkan Agenda Kerja 2 Hari, Gedung Dewan Sering Sepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11291_28953_Lantai-Kantor-DPRD-HalbarMalut-Post_M-Kabir_Malut-Pos1.jpg" alt="Lantai di gedung DPRD Halbar dipenuhi retakan material akibat gempa berulang kali, Jumat (20/11) kemarin" width="100%">
<figcaption>Lantai di gedung DPRD Halbar dipenuhi retakan material akibat gempa berulang kali, Jumat (20/11) kemarin</figcaption>
</figure>JawaPos.com JAILOLO &ndash; Gempa bumi berkali-kali mengguncang Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Warga mulai cemas, lantaran belum pernah mengalami gempa berulang kali. Jumat kemarin, gempa dirasakan warga di Jailolo, Halbar. Guncangan gempa dirasakan 28 kali dari pukul 08.00 WIT hingga pukul 16.47 WIT. Pusat gempa, seperti dikutip dari BMKG&nbsp; 36 kilo meter Timur Laut Ternate dengan kekuatan 4,6 Skala Ricter. Gempa telah menelan korban bangunan rumah dan kantor pemerintah. Seperti Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar di depan ruang Fraksi PDI-Perjuangan nyaris ambruk. &rdquo;Gempa pukul 09.47 WIT itu, selain merusak lantai gedung,&nbsp; kaca jendela di lantai II kantor DPRD pecah, serta retakan di bangian dinding&rdquo; jelas Wakil Ketua II DPRD Halbar Niko Dumus A David pada wartawan. Para staf takut masuk kantor pasca gempa. Mereka takut terjadi gempa susulan. &rdquo;Agenda DPRD akhir-akhir ini cukup padat, namun kami tidak nyaman di dalam di kantor,&rdquo; jelasnya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Halbar juga merasakan ketakutan. Mereka memilih diam di rumah Jum,at (20/11). Nyaris tak ada kesibukan di kantor pemerintah. Selain itu akibat getaran gempa membuat guru memilih memulangkan para siswa sebelum jam pulang sekolah. Sekkab Halbar Abjan Sofyan menginstruksikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halbar Chalid Ismail dan Kepala Dinas Sosial Trasmigrasi Tenaga Kerja Dan PPH Halbar Usman Borut mendirikan posko pelayanan di sejumlah titik rawan gempa. Misalnya Desa Bobo, Payo dan Bobanehena Kecamatan Jailolo. Termasuk posko induk yang dipusatkan di Kantor BPBD Halbar.&nbsp; &rdquo;Instruksi Sekkab Halbar Abjan Sofyan sudah kami tindaklanjuti,&rdquo; jelas Kepala BPBD Chalid Ismail. Dijelaskan gempa berkekuatan 4,6 SR itu getarannya cukup dirasakan warga Kota Jailolo. Meski demikian tidak berpotensi tsunami. &ldquo;Saat terjadi gempa warga diharapkan keluar dari rumah, karena takut ada bangunan yang runtuh,&rdquo; harapnya. Pemkab Halbar mendapatkan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara berupa 60 lembar terpal untuk dibagikan kepada warga desa Payo, Bobo dan Bobanehena. Gempa tipe Swarm yang mengguncang wilayah Halmahera Barat (Halbar) itu dirasakan juga sampai Ternate. &nbsp;Di Ternate warga Kota Ternate panik serta was-was. Meski begitu pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengaku, ini masih dalam tahap wajar. &ldquo;Kalau getaran gempa semakin kuat ya tidak ada masalah. Ibarat batu, kalau retakannya kecil maka lepasnya atau guncangannya akan kecil. Tapi kalau retaknya besar lepasnya atau guncangannya akan besar,&rdquo; jelas&nbsp; Kepala BMKG Stasiun Geofisika Ternate, Suwardi. Kepala Pos Pantauan Gunung Gamalama, Darno Lamane mengaku gempa beberapa hari belakangan ini sering mengganggu aktivitas Gunung Gamalama, namun tidak terlalu signifikan. &nbsp;&ldquo;Sampai hari ini memang ada aktivitas hembusan-hembusan saja, dan masih fluktuatif dan statusnya masih waspada,&rdquo; kata Darno.(ici/ham/JPG)

WASPADA! Gempa Goyang Maluku Utara

gedung dprd

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gedung dprd

Berita Terkini