<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/gedung-dpr.jpeg" alt="Gedung DPR (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Gedung DPR (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah mulai mengajukan usulan anggaran 2020. Sebagian instansi telah membahas usulan tersebut dengan DPR. Dewan sendiri sudah menyampaikan anggaran Rp 7,389 triliun. Sebagian anggaran akan dialokasikan untuk melanjutkan rencana pembangunan gedung baru.  Sebenarnya, DPR sudah menyampaikan usulan anggaran dalam rapat paripurna pada Maret. Saat itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anthon Sihombing menyerahkan draf rancangan kebutuhan anggaran DPR 2020. Menurut Anthon, BURT telah menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan dewan (AKD), Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR. "Usulan anggaran itu dikompilasi menjadi kebutuhan anggaran DPR RI pada 2020," tutur politikus Partai Golkar itu.  Kebutuhan anggaran DPR pada 2020 sesuai dengan usulan dari seluruh AKD, Setjen, dan BK DPR adalah Rp 7,389 triliun. Kebutuhan tersebut meÂ­liputi satker dewan Rp 4,798 triliun dan satker setjen Rp 2,591 triliun.  Sejatinya, pada Jumat (14/6), BURT berencana mengadakan konferensi pers terkait anggaran DPR 2020. Namun, rencana itu tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas.  Irma Suryani, anggota BURT DPR, menjelaskan bahwa pihaknya pasti menyampaikan anggaran dewan secara terbuka. Pihaknya sangat transparan dalam penganggaran. Yang jelas, lanjut dia, anggaran Rp 7,389 triliun itu bukan pembangunan apartemen yang selama ini diributkan. "DPR tidak punya program pembangunan apartemen," tuturnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (16/6).  Yang ada, lanjut Irma, pembangunan gedung diprogramkan sejak 2017. Menurut politikus Partai Nasdem itu, program tersebut sudah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Namun, legislator asal Dapil Sumatera Selatan II itu masih enggan berkomentar terlalu jauh terkait rencana pembangunan gedung baru.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT2-Paripurna-Sepi-eca2-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ruanga sidang paripurna DPR (Hendra Eka/Jawa Pos)  Dia juga tidak hafal dari Rp 7,389 triliun itu, berapa anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan gedung baru. Irma juga belum bisa menjelaskan rancangan pembangunan gedung secara detail. Misalnya, terkait jumlah lantai dan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.  Apakah pembangunan fisik gedung baru bisa dimulai tahun depan? Irman belum bisa menjelaskan apakah pembangunan itu masih dalam proses perencanaan atau sudah dimulai. "Saya tidak hafal, mungkin besok (hari ini) baru bisa saya jawab by dokumen," tuturnya.  Tahun lalu DPR mengeluarkan anggaran Rp 601 miliar untuk tahapan pembangunan. Dana tersebut bukan untuk pembangunan fisik gedung, tapi diperuntukkan manajemen perencanaan. Saat itu, dewan beralasan bahwa anggaran tersebut bukan usulan DPR, tapi usulan pemerintah.  Walaupun mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, DPR tetap melaksanakan rencana itu. Namun, pembangunan fisik gedung sampai sekarang belum dimulai. Hanya pembangunan taman yang gencar dilakukan di era kepemimpinan Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Minta Rp 7,3 T, DPR Akan Bangun Gedung Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-butuh-gedung-baru-bamsoet-bakal-surati-pemerintah-lagi_m_205617.jpeg" alt="Ketua DPR, Bambang Soesatyo bakal menyurati pemerintah terkait pembangunan gedung baru." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR, Bambang Soesatyo bakal menyurati pemerintah terkait pembangunan gedung baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penambahan jumlah Anggota DPR pada Pemilu 2019 dipastikan akan berimplikasi pada kebutuhan ruang kerja baru. Karena itu, DPR akan menyurati pemerintah untuk mendapatkan kepastian izin melaksanakan pembangunan.&lrm; Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, penambahan jumlah legislator merujuk pada Undang- Undang Nomor 2 tahun 2018, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Penambahan itu juga merupakan konsekuensi bertambahnya daerah pemilihan. "Dalam rapat pimpinan DPR diputuskan bahwa DPR akan menyurati kembali pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan Alun-alun Demokrasi," kata Bamsoet -sapaan akrabnya- di Jakarta, Rabu (18/4). Sesuai dengan yang sudah dianggarkan dalam anggaran belanja dewan dalam APBN 2018, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 601 miliar untuk dua pekerjaan itu. Bamsoet mengungkapkan bahwa berdasar hasil audit Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gedung Nusantara I DPR RI sudah tidak memadai untuk untuk menunjang kinerja dewan. Bamsoet menjelaskan, DPR dalam pagu indikatif RAPBN 2019 berencana mengajukan anggaran lagi sebagai kelanjutan pembangunan gedung untuk tahun anggaran 2018. Jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung pada 2018 ini, maka DPR akan mempertimbangan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan. "Itu akan kita pertimbangkan untuk tak dilanjutkan walaupun BURT telah menyampaikannya di sidang paripurna," kata Bamsoet. Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR pada 10 April, DPR menetapkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebesar Rp 7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa (10/4). Ketua BURT DPR Capt. Anthon Sihombing menjelaskan, anggaran lebih dari Rp 7,7 triliun lebih itu diperuntukkan bagi beberapa satuan kerja (satker). Namun, fokusnya untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi dan penambahan 15 orang anggota DPR periode 2019-2024.

DPR Butuh Gedung Baru, Bamsoet Bakal Surati Pemerintah Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/anggaran-pembangunan-gedung-baru-dpr-diketok-ini-angkanya_m_164695.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan gedung baru DPR yang selama ini diinginkan oleh mayoritas kalangan Anggota Dewan, kini masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/23/164298/mau-tahu-berapa-anggaran-pilkada-serentak-2018-pasti-geleng-geleng" target="_blank">APBN</a>) 2018.&nbsp; Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, setelah palu diketok dalam rapat paripurna itu, anggaran mengenai pembangunan gedung baru itu sudah resmi masuk ke dalam nomenklatur Kesetjenan DPR. "Sudah masuk ke dalam nomenklatur kesetjenan DPR," ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10). Sementara mengenai desain dan fasilitas dari gedung DPR baru itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Sebab, dalam hal ini DPR tidak berwenang untuk mencampuri hal itu. "Jadi itu DPR serahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR). DPR sudah tidak berkecimpung dalam konteks hal teknis," katanya. Sebelumnya, rapat paripurna DPR hari ini mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 menjadi undang-undang.&nbsp; Mayoritas anggota DPR menyetujui RAPBN 2018 itu. Pada rapat paripurna hari ini, hanya Fraksi &lrm;Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang melakukan penolakan. Sekadar informasi, pada bulan Agustus, Badan Urusan Rumah Tangga DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional DPR tahun anggaran 2018.&nbsp; Ketua BURT Anton Sihombing mengatakan, anggaran itu dirincikan dengan Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun dan &lrm;Rp 1,7 triliun untuk Kesetjenan DPR. Dari Rp 1,7 triliun itu, sebesar Rp 500 miliar untuk pembangunan gedung baru.&lrm;&nbsp;

Anggaran Pembangunan Gedung Baru DPR Diketok, Ini Angkanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kunjungan-kerja-burt-ke-jerman-bantah-terkait-gedung-baru-dpr_m_154163.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri tengah menjadi polemik. Termasuk kunker Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Jerman menjadi sorotan. Polemik tersebut terkait permintaan tambahan anggaran. Pasalnya, kunker tersebut dikait-kaitkan dengan wacana pembangunan gedung baru DPR. Namun, Ketua BURT Anton Sihombing membantahnya. "Nggak ada studi banding gedung baru, gedung baru itu pengguna anggaran dan rekomendasi PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), silahkan komunikasi ke sekjen," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8). Adapun kunker tersebut akan dilakuan pada 25 September 2017 mendatang. "Saya cek akan kunker tanggal 25 ke Berlin," imbuhnya. Wakil Ketua BURT Hazrul Azwar saat dihubungi menambahkan, kunjungan kerja ke Jerman itu sudah lama direncanakan dan menjadi program BURT. Alat kelengkapan dewan itu setidaknya mendapat jatah dua kali kunker. Pertama, sudah digunakan ke Amerika dan yang kedua yakni ke Jerman. "Ini sudah lama tertunda baru sekarang ke Berlin, ke Jerman," sebut dia Kunker tersebut, katanya, untuk melihat penataan parlemen di negara yang dulu dikuasai Nazi itu. "Penataan, pelayanan gedungnya, kenyamanan gedung, pelayanan kepada tamu yang datang, keamanannya, fasilitasnya," beber Hazrul. Namun, dia tidak memungkiri itu menjadi polemik lantaran kunker tersebut bertepatan dengan isu pembangunan gedung baru DPR. "Kebetulan saja ini momennya sama. Jadi lebih seksi gara-gara ada rencana pembangunan gedung," pungkas politikus PPP itu. Diketahui, poyek penataan kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta rencananya dimulai akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019 mendatang. Adapun proyek tersebut meliputi pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I, pembangunan alun-alun demokrasi, museum, dan perpustakaan. Sementara anggaran yang dialokasikan untuk proyek itu sekitar Rp 600 miliar dari total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 Triliun.

Kunjungan Kerja BURT ke Jerman Bantah Terkait Gedung Baru DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/soal-gedung-baru-sri-mulyani-sarankan-dpr-jujur-kepada-rakyat_m_153089.jpeg" alt="Menteri Keungan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keungan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tak melarang DPR membangun gedung baru. Sebab, legislator sendiri memiliki hak penganggaran (budgeting). Sri Mulyani menerangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan usulan dari pemerintah dengan hak budget dari dewan, di mana mereka bisa mengusulkan apa yang dianggap prioritas oleh dewan. Baik yang mewakili daerah aspirasi mereka maupun yang berhubungan dengan fungsi legislasi. Nyatanya, usulan pembangunan DPR sempat disampaikan kepada Sri ketika mau menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. "Secara khusus mereka minta dianggarkan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8). Sri menyampaikan kepada pimpinan DPR kala itu, usulan pembangunan gedung baru muncul pada 2015 lalu dan sudah ada inisiatif untuk mengganggarkannya.&nbsp; "Namun saya sampaikan, selalu reaksi masyarakat sangat meningkat, dan kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan," tegas dia. Karenanya, semua kembali kepada DPR sendiri. Mereka yang menetapkan perlu tidaknya pembangunan gedung baru itu. Tentu dengan memperhatikan respon dari masyarakat. Pemerintah, kata Sri hanya ingin, jangan sampai sudah dianggarkan tetapi secara politis tidak dilaksanakan karena adanya reaksi negatif dari masyarakat.&nbsp; Sehingga, uang yang sudah disiapkan untuk pembangunan gedung itu akhirnya tidak terpakai.&nbsp;"Itu kan menjadi inefisiensi di dalam pembelanjaan kita," singgungnya. Belum lagi, kalau akhirnya uang tersebut dipakai untuk belanja lain yang bukan menjadi prioritas dan makin tidak jelas dari sisi kepentingannya. Karena itu, Sri Mulyani mengatakan, lebih baik dewan menyampaikan rencana pembangunan gedung baru DPR secara transparan kepada masyarakat.&nbsp; "Kalau masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat mereka bertanggungjawab untuk mengikuti atau merespon pandangan dari rakyatnya yang diwakili itu," pungkas Sri.

Soal Gedung Baru, Sri Mulyani Sarankan DPR Jujur Kepada Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dpr-minta-apartemen-pengamat-presiden-nggak-pernah-minta-istana-baru_m_152725.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung DPR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung DPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan untuk membangun gedung baru DPR disertai apartemen untuk para wakil rakyat masih menuai kritik. Menurut Direktur Eksekutif VoxPol Center Pangi Syarwi Chaniago, patut dipertanyakan ketika anggota memaksakan kehendak dan ngotot ingin membangunnya. Padahal, lanjut dia, presiden saja sebagai kepala negara tidak pernah membuat wacana apalagi sampai meminta gedung atau istana baru walaupun diketahui usia Istana Negara sudah sangat tua. "Jika dibandingkan, DPR hampir setiap tahun merengek meminta gedung baru dengan berbagai alasan dan lagu lama kaset usang. Padahal usia gedung DPR lebih muda dibandingkan usia Istana Negara," ujarnya&nbsp;melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Rabu (23/8). Dia menerangkan, berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GCB) selama Juli 2015 sampai Januari 2017, legislatif ditempatkan sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir. Hal itu disebabkan dua hal. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif di daerah (DPRD) dan pusat (DPR RI). Kedua, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya yakni, legislasi, anggaran, dan, pengawasan, maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak maksimal. Misalnya, korupsi KTP elektronik&nbsp; berjamaah mulai dari pimpinan sampai anggota DPR yang semakin membuat citra institusi itu terjun bebas. Jika masyarakat diminta untuk menyebut apa saja prestasi DPR, menurut Pangi, hampir dominan masyarakat tidak tahu apa saja prestasinya. "Wajar masyarakat tidak puas dengan kinerja, prestasi dan capaian DPR selama ini, karena mereka memang tidak tahu apa prestasi DPR," jelasnya. Selain itu, DPR juga dipayungi citra negatif daripada citra positif. Masyarakat lebih mengetahui aktivitas DPR yang suka bolos dalam setiap rapat, sering berantem antara sesama anggota, kerap meminta dana aspirasi, dan kini meminta anggaran gedung baru DPR tanpa peduli kondisi keuangan negara dan kondisi masyarakat. Sementara, target proglegnas sebesar 37 undang-undang belum tercapai. Kata dia, sangat mustahil menyelesaikan dengan sisa waktu kurang lebih 1,5 tahun. "Tidak pantas penambahan anggaran DPR tahun ini menjadi Rp 5,7 triliun, di tengah makin minimnya prestasi DPR," tegas Pangi. Belakangan dari tiga fungsi yang dimilikinya, DPR lebih efektif menjalankan fungsi anggaran. Mereka bersemangat menaikkan anggaran institusi DPR sendiri, namun fungsi pengawasan terlihat hanya sekedar formalitas. Untuk itu, sangat wajar banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi, karena sangat rajin membahas hal terkait fungsi anggaran. Anggota DPR tampak sibuk dengan tugas 'elegal' seperti korupsi namun sangat malas pada tugas 'legal' seperti rapat paripurna dan rapat penting lainnya. "Di bawah nakhoda Setya Novanto yang diharapkan mampu memulihkan animo kepercayaan publik, justru sebaliknya, makin distrust karena menjadi tersangka kasus KTP elektronik. Citra DPR semakin buruk," tukasnya.

DPR Minta Apartemen, Pengamat: Presiden Nggak Pernah Minta Istana Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/oso-geram-dpd-disuruh-pakai-gedung-bekas-dpr_m_150948.jpeg" alt="Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (Oso)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (Oso).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ogah memakai gedung bekas kantor anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apalagi diketahui, gedung yang terletak di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan itu dianggap sudah miring. "Masa miring mau dikasih ke DPD, enak aja," ujar Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8). Kata dia, DPD akan membangun gedung baru ketimbang menempati gedung bekas anggota DPR. Mereka pun telah mengusulkannya kepada pihak terkait agar terealisasi pembangunannya mulai tahun depan. "Insyaallah, jadi kita kan sudah minta ke presiden, kepada menkeu, kepada DPR&nbsp;juga, supaya marwah DPD itu ada. Kan tidak pantas lembaga tinggi negara tapi nggak punya gedung sendiri. Numpang nggak bagus," tutur Oso. Bahkan kata dia, mereka telah menyerahkan blue print terkait pembangunan gedung tersebut. Lahannya pun menurut Oso sudah disediakan tapi tergantung pada Sekretariat Negara dimana mau menempatkannya. Setidaknya direncanakan gedung tersebut memiliki 20 lantai. Soal anggaran, menurut Oso tidak akan menghabiskan terlalu banyak anggaran. "Nggak banyak, kalau kita, paling-paling nggak sampai satu triliun," pungkas ketua umum Partai Hanura itu.

Oso Geram, DPD Disuruh Pakai Gedung Bekas DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dpr-bakal-bangun-gedung-baru-yang-lama-buat_m_150930.jpeg" alt="Gedung DPR, Senayan, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Gedung DPR, Senayan, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gedung baru untuk anggota DPR dianggap menjadi sebuah kebutuhan. Pasalnya kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, gedung yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung jumlah anggota parlemen yang terus bertambah. Wakil ketua DPR itu menjelaskan, awal dibangunnya gedung DPR, hanya ada 40 anggota tanpa staf. Saat ini jumlahnya sudah 575 anggota ditambah stafnya. Adapun satu anggota DPR memiliki tujuh staf. "Belum lagi tambahnya tenaga ahli. Sekarang kita split badan keahlian kita. Muncul unit baru, satker baru, sekjen juga nambah, dan seterusnya. Manusianya nambah," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8). Lantas bagaimana nasib gedung lama yang letaknya di Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan itu? Fahri mengatakan, bahwa gedung itu bisa dipindahalihkan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tanpa harus dirombak. "Dipakai DPD. DPD juga kan belum punya tempat. Abis ditangkap ketua umumnya belum punya gedung," sebutnya. Soal apa saja fasilitas di gedung baru nanti, Fahri tidak mengetahuinya. &ldquo;Kata itu tergantung pada pengembang yang mengerjakan&nbsp; proyek tersebut,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

DPR Bakal Bangun Gedung Baru, yang Lama Buat….

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dpr-bakal-bangun-gedung-baru-asrul-tiap-naik-lift-kami-wiridan_m_150285.jpeg" alt="Sekjen PPP Asrul Sani." width="100%">
<figcaption>Sekjen PPP Asrul Sani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani merespon soal usulan anggaran DPR senilai Rp 5,7 triliun pada tahun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018. Dana itu disebut-sebut akan digunakan untuk penataan. Salah satunya adalah gedung kantor dan apartemen khusus di dekat markas wakil rakyat di Senayan, Jakarta Pusat.&nbsp; &ldquo;Adanya anggaran itu memang diperlukan anggota DPR saat ini adalah gedung kantor,&rdquo; ujar Asrul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8).&nbsp; Sebab, menurut Arsul mengatakan, gedung yang sekarang ini sudah tidak layak. &ldquo;Lift beberapa kali macet, kemarin bahkan jatuh. Jadi wajar kalau perlu gedung lagi, supaya beban gedung ini tidak berlebihan,&rdquo; kata Arsul. Menurut dia, pembangunan gedung harus menjadi prioritas. Pihaknya juga mengklaim&nbsp; tidak meminta gedung mewah, tapi harus dibangun sesuai dengan standar pemerintahan saja. &ldquo;Lokasinya di sini kan masih bisa,&rdquo; kata anggota Komisi III DPR itu. Sedangkan apartemen, kata Arsul, bukan prioritas utama jika harus dibangun. Tetap, yang utama adalah gedung kantor. &ldquo;Ruang anggota Komisi III DPR sama Kapolsek Tanah Abang atau Kapolsek Kebayoran bagus mana?&rdquo; Itu saja,&rdquo; tegasnya. Selain gedung, lanjut Arsul, yang perlu dibangun adalah fasilitas-fasilitas yang layak atau standar seperti yang dimiliki lembaga lain.&nbsp; Seperti gedung baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). &ldquo;Jadi kalau teman-teman di luar tidak pernah ke DPR menilai tidak perlu (gedung baru), ya barangkali memang tidak tahu kondisinya. Kami saja wiridan terus setiap naik lift,&rdquo; ungkap Arsul.

DPR Bakal Bangun Gedung Baru, Asrul: Tiap Naik Lift Kami Wiridan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2470_19450_dpr-gedung.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Rencana DPR merealisaikan tujuh proyek fasilitas baru di kompleks parlemen Senayan, Jakarta masih hangat jadi perdebatan di publik. Namun, kabar baru tentang proyek lain untuk para wakil rakyat sudah muncul. Kini, beredar pula kabar tentang rencana DPR menggagas fasilitas baru berupa klinik kesehatan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Rencananya, klinik yang akan dibangun itu memiliki fasilitas modern dan berspesifikasi khusus. Menurut Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Ahmad Dimyati Natakusumah, fasilitas klinik itu juga untuk menunjang tugas kedewanan. &quot;Yakni, membuat klinik modern yang memenuhi standar tertentu,&quot; ujarnya di DPR, Selasa (1/9). Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, proyek klinik itu sudah masuk ke dalam rancangan rencana strategis (renstra) BURT periode 2014-2019. Nantinya, klinik itu akan dilengkapi berbagai peralatan medis yang modern serta tenaga paramedis yang mumpuni. Rencananya, klinik itu akan melayani pengobatan bagi anggota dewan, pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR beserta keluarganya, para tenaga ahli, serta petugas administras lainnya. Pihak yang dilayani oleh klinik itu diperkirakan mencapai 10.000 orang. &quot;Nantinya, klinik modern itu akan difasilitasi sarana dan prasarana berupa IGD, rehabilitasi medis, radiodiagnostik, laboratorium, instalasi farmasi, dokter spesialis, serta tenaga medis dan paramedis,&quot; papar Dimyati. Sebelumnya, DPR merencanakan pembangunan tujuh proyek parlemen. Yakni, ruang kerja anggota DPR, alun-alun demokrasi, museum dan perputakaan DPR, visitor centre, ruang pusat kajian legislasi, serta pembangunan integrasi kawasan tempat tinggal. Anggaran pembangunan proyek parlemen berskala tahun jamak atai multi-years itu mencapai Rp 2,7 trilliun.(rka/JPG)

Gedung Baru Masih Jadi Polemik, DPR Sudah Ancang-Ancang Bangun Klinik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gedung baru dpr

Berita Terkini