<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200809_215743.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag" width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Guru Besar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Universitas Padjajaran (Unpad), Prof I Gde Pantja Astawa menyatakan, penyelenggaraan pemerintahan negara saat ini tidak mempunyai maksud, arah dan tujuan yang jelas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, tidak ada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi blue print dan arah bagi Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi, yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketiadaan atau dihapuskannya (Amandemen) wewenang MPR menetapkan GBHN menyebabkan negara ini tidak memiliki cetak biru di dalam membangun Negara sehingga arah dan tujuan Negara pun tidak jelas. Mau dibawa kemana Negara ini?," kata Prof Gde dalam diskusi bertajuk 'Mengembalikan Marwah MPR RI sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat' di Jakarta, Jumat (7/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain ketentuan Pasal 3 UUD 1945 mengenai GBHN, Prof Gde juga menyinggung beberapa pasal dalam UUD 1945 yang diamandemen MPR RI. Diantaranya Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 UUD 1945 yang telah diamandemen MPR RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 misalnya, dimana disebutkan jika 'Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat'. Ketentuan ini menegaskan bahwa salah satu pilar bangunan Negara Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara harfiah, ketentuan Pasal 1 ayat (1) itu berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat," ucap Prof Gde.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasal 2 ayat (1), bahwa 'Majelis Permuayawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan masing-masing'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, susunan keanggotaan MPR yang mencerminkan perpaduan antara political representation yang diwakili DPR dan functional representation di antaranya oleh Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sehingga susunan keanggotaan MPR memperlihatkan wajah MPR sebagai penjelmaan rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Utusan Daerah jatuh lebih strategis dan signifikan ketika ikut ambil bagian di dalam merumuskan GBHN, daripada kedudukan dan kewenangan yang dimiliki DPD sekarang yang nyaris tidak jelas kinerjanya," tegas Prof Gde.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015618623/sesalkan-ribut-razman-hotman-di-ruang-sidang-pn-jakut-komisi-iii-dpr-mendegradasi-marwah-peradilan">Sesalkan Ribut Razman-Hotman di Ruang Sidang PN Jakut, Komisi III DPR: Mendegradasi Marwah Peradilan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya Pasal 6 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa 'Presiden ialah orang Indonesia asli'. Menurut Prof Gde, ketentuan ini mengandung prinsip Equality before the law and goverment.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun segala warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih Presiden, namun tidak semua warga negara memenuhi persyaratan untuk dipilih menduduki jabatan Presiden. Terutama jika yang bersangkutan bukan orang Indonesia asli.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, akademisi Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi mengatakan, pasca perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 oleh MPR RI, kini tidak lagi menempatkan MPR sebagai pelaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rakyat sudah merasakan implikasi dari perubahan tersebut, terutama tidak terkontrolnya keputusan politik kenegaraan," papar Rullyandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, tidak terkontrolnya keputusan politik kenegaraan dimaksud, kata Rullyandi, terlihat dari keputusan yang seharusnya berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum. Belakangan menjadi lebih mengedepankan pada asas permusyawaratan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Realitasnya justru lebih mengara pada praktek demokrasi yang liberal dan pragmatisme politik, praktek-praktek yang sejatinya tidak sejalan dengan gagasan para pendiri negara," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ketiadaan atau dihapuskannya (Amandemen) wewenang MPR menetapkan GBHN menyebabkan negara ini tidak memiliki cetak biru pembangunan.

MPR Dinilai Perpanjangan Tangan Rakyat dalam Menentukan Arah Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/AMIN-2767363902.jpg" alt="Pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel, Surabaya, Sabtu (9/9)." width="100%">
<figcaption>Pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel, Surabaya, Sabtu (9/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hasil kesepakatan Kementerian Bappenas dan KPU RI mewajibkan agar visi-misi pasangan capres-cawapres mesti sejalan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pun siap mematuhi. Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem Siar Siagian mengatakan, bacapres Anies Baswedan merupakan teknokrat yang berpengalaman di pemerintahan. Karena itu, pihaknya meyakini, Anies paham dengan konsep RPJMN dalam pemerintahan. "Tentu visi-misi pasangan Amin adalah berkesinambungan sesuai GBHN dan rencana-rencana periode sebelumnya," ujar Siar Siagian&nbsp;saat ditemui di sela-sela kegiatan KPU RI di Jakarta kemarin. Meski mengusung spirit perubahan, lanjut dia, tidak lantas semua kebijakan berubah secara drastis. Siar menjelaskan, perubahan juga bisa dimaknai sebagai perubahan dari yang belum baik menjadi baik, serta dari yang sudah baik menjadi lebih baik. "Jadi, saya kira dalam segala sesuatu yang telah disusun pemerintah periode sebelumnya tentunya ada evaluasi," imbuhnya. Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menerangkan, kewajiban memasukkan visi-misi sesuai aturan dalam UU tentang Pemilu. Namun, pihaknya akan lebih fleksibel dalam menerima draf visi-misi yang disetorkan pasangan calon. Hasyim mengakui, hingga H-4 jelang dibukanya pendaftaran pilpres, peta koalisi masih dinamis. Bisa jadi, penetapan baru dilakukan di detik-detik akhir jelang penutupan. "Untuk mempertemukan dua orang membangun visi-misi dalam waktu dekat kan juga tampaknya tidak mungkin," kata Hasyim Asy&rsquo;ari. Saat mendaftar, Hasyim menyebut dokumen yang disampaikan cukup draf awal visi-misi program sebagai presiden dalam satu periode ke depan. "Bahwa nanti pasangan calon atau parpolnya punya pandangan. Kalaupun visi-misi yang disusun belum sempurna, masih ada kesempatan untuk memperbaiki," terangnya. Dalam perbaikan itu, Hasyim menekankan agar visi-misi pasangan capres-cawapres disesuaikan dengan RPJMN. Dengan demikian, prinsip kesinambungan pembangunan diharapkan bisa terwujud. (far/c18/hud)

Hasil kesepakatan Kementerian Bappenas dan KPU RI mewajibkan agar visi-misi pasangan capres-cawapres mesti sejalan dengan RPJMN.

Usung Spirit Perubahan, Anies-Muhaimin Siap Ikuti RPJMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/FORUM-TEMATIK.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Dr Jazilul Fawaid SQ, MA saat menjadi narasumber ‘Forum Tematik, Bakohumas MPR’, yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 16 Desember 2021." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Dr Jazilul Fawaid SQ, MA saat menjadi narasumber ‘Forum Tematik, Bakohumas MPR’, yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 16 Desember 2021.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna merealisasikan tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, diperlukan pembangunan yang terencana. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR Dr Jazilul Fawaid SQ, MA yang juga politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat dirinya menjadi narasumber ‘Forum Tematik, Bakohumas MPR’, yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 16 Desember 2021.  Dalam diskusi dengan tema ‘Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Untuk Kesinambungan Pembangunan Nasional,’ pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu mengungkapkan di setiap era ada sistem pembangunan yang direncanakan. Disebut dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto atau pada masa Orde Baru ada sistem pembangunan terencana lewat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).  “Pada masa itu periode pembangunan dibagi-bagi dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita)”, tuturnya. “Pembangunan pada masa Presiden Soeharto terus bergulir hingga ada masa yang kelak disebut dengan era tinggal landas,” paparnya.  Ketika kekuasaan Orde Baru terhenti, ada semangat perubahan agar masa lalu tidak terulang. Semangat itu menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu diwujudkan dengan mengamandemen UUD Tahun 1945. Meski ada perubahan, masa selepas era reformasi ini dikatakan ada plus minusnya. Salah satunya pada masa ini tidak adanya haluan negara untuk arah pembangunan nasional. Untuk itulah ada satu keinginan bersama untuk menghidupkan kembali haluan negara ala GBHN. “Meski saat ini kita memiliki UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang,” tuturnya.  Keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara, yang saat ini dinamakan dengan PPHN, terus disosialisasikan oleh MPR. Dalam perjalanan waktu, menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara mendapat respon pro dan kontra. Pro kontra yang terjadi dikatakan oleh Jazilul Fawaid bukan pada PPHN-nya tetapi dasar hukumnya. “Soal PPHN semua sepakat,” tegasnya. Masalahnya ada partai politik yang ingin haluan negara dicantumkan dalam UUD, ada yang ingin ditetapkan lewat Ketetapan MPR, ada pula yang ingin cukup di undang-undang.  Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu mengungkapkan bahwa dasar hukum mana yang dipilih belum diputuskan. Bila lewat amandemen, dikatakan hal demikian akan membawa banyak dampak. “Namun sampai hari ini belum diputuskan apa dasar hukumnya,” ungkapnya.  Jazilul Fawaid secara terus terang menyebut bila belum diputuskan sampai hari ini, untuk tahun-tahun selanjutnya, proses keputusan akan semakin sulit. “Tahun 2022 merupakan tahun politik,” tuturnya. Mendekati tahun 2024, hal demikian menurutnya akan semakin mempersulit keputusan tentang keberadaan PPHN. “Sekarang mulai masa-masa yang kritis apalagi pada tahun 2023 sudah mulai adanya tahapan pemilu,” ungkapnya.  Meski demikian ditegaskan bahwa MPR akan terus mengkaji PPHN. “MPR tetap memandang haluan negara urgent namun masih dinamis terkait aturan hukumnya,” paparnya. Diakui salah satu penyebab molornya pembahasan PPHN adalah adanya pandemi Covid-19. Mulai awal tahun 2020 di mana wabah mulai melanda, membuat pandemi ini dikatakan mengganggu sosialisasi tentang haluan negara kepada masyarakat.  Kepada peserta bakohumas, Jazilul Fawaid menyampaikan pesan agar mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa PPHN itu penting. “Humas kementerian dan lembaga negara lainnya perlu turut menjelaskan kepada publik bahwa pembangunan terencana itu perlu agar pembangunan yang ada sesuai track dan bisa dinikmati rakyat,” tuturnya.

Gus Jazil: Sampaikan Kepada Masyarakat, PPHN itu Perlu dan Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Hatta-Rajasa-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - MPR RI mewacanakan amandemen terbatas UUD 1945 dengan memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun wacana ini banyak mendapatkan penolakan.  Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mempertanyakan arah wacana amandemen UUD 1945 terbatas. Sebab tidak ada yang bisa menjamin amandemen tersebut hanya dilakukan secara terbatas.  "Pertanyaan saya atau mungkin banyak pertanyaan kita semua, pertama ke arah mana amandemen akan dilakukan? Kedua, siapa yang bisa jamin amandemen hanya terbatas?" ujar Hatta dalam peringatan HUT PAN ke-23 secara virtual, Senin (23/8).  Mantan cawapres 2014 tersebut juga mempertanyakan siapa yang bisa menjamin amandemen yang dilakukan MPR tersebut tidak membuat kegaduhan baru di masyarakat. Apalagi ada isu mengenai masa jabatan Presiden Indonesia dan DPR diperpanjang menjadi 2027.  "Siapa yang bisa menjamin amandemen terbatas tak buat kegaduhan baru seiring dengan isu-isu tiga periode walau saya tak percayai itu. Ada juga suara itu dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu perpanjangan sampai 2027 termasuk anggota dewan sekaligus," katanya.  Hatta menuturkan, saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tertuang dalam UU Nomor 17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, dan saat ini sedang dievaluasi oleh Bappenas untuk 2025-2050.  "Jadi telah secara rinci mengatur arah sasaran dan target pembangunan Indonesia jauh lebih lengkap dari GBHN," katanya.  Hatta menambahkan, UU Pemilu juga telah mengatur bahwa capres dan cawapres harus menyampaikan gagasan pikiran-pikirannya dalam program kerjanya yang merupakan janji politik dalam kampanye yang juga harus mengacu ke dalam RPJPN. "Setelah presiden terpilih, janji-janji tersebut akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. Oleh sebab itu, semua sangat runtun dan terstruktur sangat baik," ungkapnya.  Diketahui, penyusunan PPHN masuk ke dalam UUD 1945 merupakan rekomendasi MPR periode 2014-2019. PPHN sama seperti GBHN yang fungsinya digantikan oleh UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.  PPHN disebut akan memuat arah kebijakan strategis yang menjadi arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkesinambungan. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan bahwa UUD 1945 memerlukan amandemen terbatas untuk menambah kewenangan MPR menetapkan PPHN.  Menurut Bamsoet, Presiden Jokowi mendukung dilakukannya amandemen terbatas UUD 1945 hanya untuk menghadirkan PPHN dan tidak melebar ke persoalan lain. PPHN diperlukan sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional.

Hatta Rajasa: Siapa Bisa Jamin Amandemen UUD 1945 Tak Picu Kegaduhan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Jazilul-Fawaid-1.jpg" alt="PKB" width="100%">
<figcaption>PKB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengungkapkan, sampai hari ini MPR belum memutuskan apakah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan ditempatkan dalam UUD, Ketetapan MPR, atau dalam bentuk undang-undang.  Jika masuk dalam UUD atau Ketetapan MPR maka perlu dilakukan amandemen UUD. Saat ini soal amandemen atau tidak melakukan amandemen UUD masih menjadi perdebatan.  “Sampai sejauh ini Badan Pengkajian MPR dan fraksi-fraksi di MPR masih membuka diri untuk amandemen UUD khususnya terkait dengan PPHN,” kata Jazilul Fawaid dalam diskusi bertema “Uregensi Dibentukan Pokok-Pokok Haluan Negara” di Anyer, Banten, Sabtu (27/3).  Diskusi bersamaan dengan Press Gathering Pimpinan MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen juga menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman.  Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, mengungkapkan reformasi tahun 1998 menyisakan satu hal, yaitu memori tentang GBHN. Padahal pada kenyataannya GBHN dan PPHN tidak terlalu berbeda.  "Yang berbeda adalah MPR-nya. Dulu, MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN dan presiden bertanggungjawab kepada MPR. Sekarang PPHN diperlukan karena pembangunan ini maju mundur karena itu harus ada kerangka pembangunannya,” katanya.  Padahal, lanjut Gus Jazil, sebenarnya sudah ada pengganti GBHN yaitu UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Namun, rencana pembangunan dalam bentuk UU dirasa belum cukup, karena UU mudah direvisi. Karena itu, ada keinginan memasukkan PPHN dalam UUD.  “MPR periode lalu ‘gagal’ melakukan amandemen. PPHN tidak tembus sehingga direkomendasikan kepada MPR periode sekarang. Tapi, secara pribadi saya melihat tidak cukup tenaga untuk mendesak perlu dan pentingnya PPHN. Sebab wacana PPHN hanya berputar di sekitar fraksi-fraksi. Belum ada tenaga atau dorongan kuat dari masyarakat riil di bawah bahwa PPHN ini penting dan segera,” paparnya.  Di tingkat fraksi-fraksi dan kelompok di MPR, Gus Jazil menambahkan, justru terjadi perdebatan apakah perlu amandemen UUD atau cukup dengan UU saja terkait dengan PPHN ini. Karena itu masih terjadi pro dan kontra. “Pengambilan keputusan terkait apakah perlu amandemen UUD atau cukup dengan UU soal PPHN ini masih menjadi perdebatan. Ditambah kehendak rakyat dari bawah tidak muncul. Pasalnya, PPHN ini ada pada wilayah ide, bukan pada tataran praksis sehingga PPHN sulit dimunculkan dengan menjadi kebutuhan yang mendesak, perlu dan segera,” imbuhnya.  Apalagi persoalan amandemen UUD dikhawatirkan membuka “kotak pandora” yang bisa memasukan isu-isu lain di luar PPHN. Misalnya, muncul isu tentang masa jabatan presiden tiga periode, perubahan kewenangan DPD, dan lainnya. Karena itu, untuk menghentikan polemik diseputar amandemen UUD, Gus Jazil menyebutkan perlu adanya kesepakatan fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR.  “Kalau mau menghentikan spekulasi terkait amandemen UUD, maka semua fraksi di MPR bersepakat saja bahwa tahun ini tidak ada amandemen UUD. Maka semua pembicaraan terkait amandemen UUD dan isu yang menyertainya seperti masa jabatan presiden tiga periode dan lainnya, akan selesai dengan sendirinya,” ujarnya.  Gus Jazil memperkirakan sulit untuk melakukan amandemen UUD pada tahun ini (2021). Pasalnya, belum ada sosialisasi terkait amandemen UUD itu di masyarakat. Lagi pula belum ada usulan dari anggota MPR untuk melakukan amandemen UUD. “Tahun ini kelihatannya tidak mungkin,” sebutnya. Untuk melakukan amandemen UUD diperlukan usulan sepertiga dari anggota MPR, kemudian dibentuk panitia ad hoc, kemudian sidang paripurna untuk memutuskan soal amandemen UUD itu.  Meski demikian, Gus Jazil juga mengatakan bukan berarti tertutup kemungkinan untuk melakukan amandemen UUD terkait PPHN ini. Hal itu tercermin dari kehendak masing-masing fraksi dan kelompok DPD. Kalau ada kehendak melakukan amandemen yang tercermin di MPR bisa saja amandemen dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya.  "Tapi kehendak itu harus nyambung dengan kehendak rakyat. Kalau tiba-tiba idenya menguat dan rakyat setuju, maka bisa dilakukan amandemen. Sementara wacana PPHN ini masih antara sambung dan tidak sambung dengan kehendak rakyat,” ucapnya.

Gus Jazil: Soal Amandemen UUD Masih Menjadi Perdebatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gus-Jazil-newwww.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan sampai saat ini belum ada fraksi-fraksi di DPR yang mengusulkan untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).  Hal ini dikatakan Jazilul Fawaid dalam diskusi Empat Pilar dengan tema 'Urgensi Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara' di Gedung Parlemen, Jakarta.  "Sampai hari ini tidak ada usulan di MPR, yang ada diusulan MPR hanya amandemen terbatas, itu berdasarkan hasil rekomendasi MPR 2014-2019," ujar Jazilul, Jumat (19/3).  Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, jika fraksi-fraksi di DPR ingin menghidupkan kembali GBHN maka harus ada alasan yang kuat. Sehingga nantinya bisa menjadi kesepakatan bersama. "Anggota DPR kalau mau mengusulkan amandeman harus memiliki pertimbangan argumentasi yang kuat," katanya.  Saat ini MPR sudah selesai melakukan safari ke banyak elemen mulai dari ormas, dan akademisi untuk memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam UUD 1945. Sehingga nantinya bisa dilakukan amandemen terbatas.  "Jadi MPR sudah menuntaskan kajian terhadap PPHN, dan saat ini dikembalikan kepada masing-masing fraksi untuk mengambil sikap, apakah PPHN ini diusulkan atau tidak," ungkapnya.  Sementara terpisah pakar hukum tata negara, Juanda mengatakan saat ini pemegang kendali ada di MPR apakah ingin menghidupkan kembali GBHN atau tidak. Ini akan menjadi pemikiran dan diskusi yang panjang mengenai untung dan rugi menghidupkan kembali GBHN ini. "Menghidupkan kembali GBHN ini juga wewenang MPR apakah ini memang layak untuk dihidupkan kembali," kata Juanda.  Juanda mengatakan, jika nantinya semua fraksi sepakat menghidupkan kembali GBHN maka selanjutnya apakah akan dilakukan amandemen terbatas pada UUD 1945, atau payung hukumnya dibuat dalam satu UU. "Jadi kalau dituangkan dalam UU maka tidak akan mengubah konstitusi, UU juga bisa direvisi sesuai dengan perkembangan zaman," katanya.  Juanda menuturkan, keuntungan menghidupkan kembali GBHN adalah siapapun nanti yang terpilih menjadi Presiden Indonesia, maka setiap program mapun perencanaanya harus mengikuti GBHN. "Siapapun presiden mendatang harus berdasarkan pada konstitusional, jadi kalau mengikuti pola berpikir ketatanegaraan yang benar maka GBHN harusnya dihidupkan," ungkapnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/HMgzngdko9k

Belum Ada yang Mengusulkan GBHN Dihidupkan Lagi di Lingkup MPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Maruf-Cahyono-Iblam.jpg" alt="mpr ri" width="100%">
<figcaption>mpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan, menempatkan arah pembangunan hukum nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) jauh lebih strategis daripada ditempatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).  Menurutnya, hal itu perlu adanya rekonstruksi sistem perencanaan pembangunan model GBHN yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dan menempatkan sistem pembangunan hukum nasional dalam Haluan Negara.  "Dan perlu memberikan kewenangan kepada MPR sebagai lembaga negara yang menyusun dan menetapkan haluan negara, serta mandat kepada Presiden dan lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan haluan negara tersebut," ujar Ma'ruf dalam keterangannya, Senin (7/12).  Hal ini diungkapkannya dalam orasi ilmiah di hadapan Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-XXI Program Sarjana Hukum dan Program Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" di Jakarta, Sabtu (5/12). Ma'ruf membawakan orasi ilmiah dengan tema 'Indonesian Legal Policy Outlook' Masa Depan Pembangunan Hukum di Indonesia).  Ia menyebutkan titik tolak pertama kali hadirnya pembangunan hukum adalah sejak dideklarasikannya model hukum dan pembangunan pada tahun 1973. Pembangunan Hukum yang merupakan salah satu strategi pembangunan nasional pada saat itu dikembangkan dan kemudian dicantumkan dalam GBHN sebagai penentu arah kebijakan pembangunan di bidang hukum.  Kendati demikian, lanjut Ma'ruf, setelah reformasi konstitusi (1999-2002) terjadi perubahan pengelolaan pembangunan hukum yakni pertama, penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN, kedua, ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, ketiga, diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.  "Beranjak dari perubahan paradigma pembangunan hukum tersebut, maka menurut pandangan saya konsep pembangunan hukum dapat dilihat dari 2 (dua) rumah besar yakni GBHN dan SPPN yang dipotret dalam kerangka mewujudkan Masa Depan Pembangunan Hukum Di Indonesia," jelasnya.  Ma'ruf menuturkan dari arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN tampak pembangunan hukum tidak hanya diarahkan pada proses legislasi saja, tetapi juga dalam hal-hal yang lebih substantif. Pertama, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat. Ketiga, meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum.  "Setelah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN diundangkan, mekanisme pembangunan nasional mengalami perubahan, yang sebelumnya diatur dan dituangkan dalam GBHN menjadi diatur dalam SPPN melalui pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (Top-Down); dan bawah-atas (Bottom-Up)," tuturnya  Dalam kenyataannya, bidang hukum dalam SPPN masih dalam tataran normatif (regulatif) saja, sedangkan aspek budaya hukum tidak tersentuh secara eksplisit. "Kerangka kebijakan regulatif ini dapat terlihat jelas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, yang menyatakan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden," katanya.  Dengan demikian secara konstitusional agenda pemilihan Presiden yang terjadi dalam periode lima tahunan, maka memungkinkan arah pembangunan hukum dapat saja berganti dikarenakan setiap Presiden akan menyusun arah kebijakan pembangunan hukum sesuai dengan visi dan misi masing-masing.  "Bahkan visi, misi dan program kerja Presiden terpilih (yang selanjutnya disusun sebagai RPJM Nasional) ternyata dalam beberapa hal (menyangkut materi dan arah pencapaian program) berbeda dengan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) terpilih. Maka, dapat terjadi perbedaan implementasi RPJM Nasional dengan RPJM Daerah. Perbedaan ini akan memberikan konsekuensi berbedanya arah pembangunan hukum pada tingkat nasional dengan daerah," paparnya.  Oleh karena itu, Ma'ruf menegaskan, peletakan arah pembangunan hukum nasional dalam GBHN, jauh lebih strategis daripada dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Ada beberapa alasan, pertama, dapat mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan pembangunan hukum nasional dilandasi oleh sistem nilai salah satunya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.  Kedua, hukum dapat berlaku secara efektif di masyarakat. Setelah hukum dapat mengikuti perkembangan dinamika dalam masyarakat maka hukum nasional diharapkan akan dapat diberlakukan secara efektif di dalam masyarakat.  Ketiga, merupakan hal yang paling penting tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembangunan atau pembentukan hukum nasional yang berlandaskan kepada nilai atau sila Pancasila dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.  Keempat, arah pembangunan hukum akan bersifat menyeluruh. Pembangunan tersebut didasarkan atas kebutuhan dan kepribadian bangsa Indonesia. Disusun atas dasar asas kedaulatan rakyat yakni oleh lembaga yang merepresentasikan seluruh rakyat yakni MPR.  "Oleh karena itu menurut pandangan saya, meletakkan pembangunan hukum dalam kerangka GBHN atau Haluan Negara akan membentuk pembangunan hukum yang bersifat ideologis, visioner, integratif, menyeluruh, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Sekjen MPR: Pembangunan Hukum Perlu Masuk Haluan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Fadel-di-Anyer.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menilai, arah sistem pembangunan nasional harus lebih konsisten serta terintegrasi dari pusat sampai daerah.  "Karena dalam NKRI seluruh wilayah harus adil. Pembangunan harus merata tanpa pengecualian," kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.  Hal itu disampaikan Fadel saat membuka FGD yang bertema "Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional", di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9).  Fadel mengatakan walaupun begitu kuatnya keinginan untuk memiliki sistem yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain proses yang dilalui tidak mudah. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/09/2020/pks-indonesia-darurat-perlindungan-tokoh-agama/">PKS: Indonesia Darurat Perlindungan Tokoh Agama</a></li> </ul> Menurut dia, ada mekanisme ketat yang harus diikuti salah satunya, melakukan amandemen UUD dan muatan materinya.  "Materinya harus disusun dengan lebih sederhana sehingga bisa mempermudah dalam implementasinya di lapangan terutama oleh para kepala daerah," ujarnya.  Selain itu menurut dia, materi haluan negara harus lebih fokus ke bidang yang lebih dibutuhkan rakyat seperti masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan publik.  Fadel mengatakan sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama diterapkan di Indonesia, pada era Orde Lama ada Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB).  Di era Orde Baru ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era reformasi kemudian bergulir, GBHN berubah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).  "Di era reformasi ini, Haluan Negara seperti GBHN, muncul menjadi isu nasional yang dibicarakan rakyat Indonesia. Ada sebagian rakyat yang menganggap sangat penting hadirnya haluan negara tapi ada juga yang merasa tidak perlu," katanya.  Menurut dia, MPR RI sigap merespon hal tersebut, sejak periode MPR 2014-2019, isu itu telah dikaji secara mendalam. Kemudian, MPR periode 2019-2024 mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas mulia tersebut.  "Agar lebih bagus kebijakan yang diambil nanti, pendalaman tidak hanya dilakukan di dalam MPR saja tapi melibatkan elemen masyarakat lainnya seperti para akademisi, para pakar ketatanegaraan, tokoh masyarakat," katanya.  Fadel berharap pendapat dan pandangan para peserta FGD terkait berbagai hal tersebut karena pandangan para profesional ini sangat dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar Haluan Negara.  Menurut dia, seluruh pemikiran-pemikiran yang keluar dari FGD itu akan ditampung dan menjadi masukan di MPR untuk pedoman dalam penyusunan haluan negara.  "Saya berikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta FGD baik hadir secara fisik maupun virtual yang sangat antusias untuk diskusi bersama walaupun dalam masa pandemi," ujarnya.  FGD itu terselenggara atas kerjasama MPR dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) yang dihadiri Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (virtual), anggota MPR dari DPD Hasan Basri, Dekan FIA UB Prof. Dr. Bambang Supriyono (virtual), Dekan FIA Universitas Indonesia Prof. Dr. Eko Prasojo (virtual), akademisi Unas, PKN STAN, UT serta perwakilan Lembaga Administrasi Negara, Bapppenas, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu dan sekitar 300 peserta yang hadir secara virtual.

MPR: Pembangunan Harus Merata Tanpa Pengecualian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Syarief-Hasan-Cianjur.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyerap pendapat dan pandangan kalangan akademisi Universitas Suryakancana melalui Focus Group Discussion (FGD). Hal itu terkait wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 khususnya soal dihidupkannya kembali Garis-Garis Haluan Negara (GBHN).  Pendapat dan pandangan akademisi ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan serta kajian bagi MPR terkait dengan haluan negara. Karena bagaimanapun, pandangan dan pendapat kalangan akademisi ini merupakan kontribusi bagi perkembangan demokrasi, pembangunan dan kesejahteraan.  "Tetap harus ada masukan dari kalangan akademisi, karena mereka sejatinya memikirkan itu dan berada di tengah," kata Syarief Hasan ketika membuka FGD dengan tema "Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Khususnya Terkait Dihidupkannya Kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara" di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (26/8). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/26/08/2020/bamsoet-bahas-3-agenda-besar-mpr-dari-mkm-hingga-museum-konstitusi/">Bamsoet Bahas 3 Agenda Besar MPR, dari MKM Hingga Museum Konstitusi</a></li> </ul> FGD kerjasama MPR dan Universitas Suryakancana ini dihadiri Rektor Prof Dr Dwidja Priyanto, SH, MH, Sp.N, Jafar Hafsah (Staf Ahli Wakil Ketua MPR), Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Dr. Dedi Mulyadi, SH, MH, serta akademisi Universitas Suryakancana.  Syarief Hasan mengungkapkan MPR periode 2019 - 2024 mendapatkan amanah dari MPR periode sebelumnya (2014 - 2019) untuk melanjutkan kajian terhadap amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara.  "Untuk melakukan amandemen UUD perlu pendalaman yang komprehensif dengan melibatkan stake holder dan masyarakat Indonesia," katanya.  Salah satu klaster yang digali, lanjut Syarief Hasan, adalah kalangan akademisi. "Karena kalangan akademisi memiliki independensi dalam memberikan pendapat dan pandangannya. Akademisi memiliki independensi demi kepentingan bangsa dan negara. Itulah sebabnya saya selalu berkomunikasi dengan perguruan tinggi," tambahnya.  Kepada peserta FGD, Syarief Hasan pun menjelaskan pandangan-pandangan tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan GBHN. Ada pandangan yang mengatakan amandemen empat tahap sebelumnya (amandemen UUD 1945 yang dilakukan tahun 1999 - 2002) belum sempurna sehingga perlu dilakukan amandemen kelima khususnya terkait dengan GBHN.  "Strategi pembangunan kita, melalui UU No 25 Tahun 2004 dan UU No 17 Tahun 2007 belum mewakili kepentingan nasional. Salah satunya tidak ada sinergi dan kesinambungan pembangunan sampai tingkat provinsi dan kabupaten, karena pembangunan di daerah berdasarkan visi misi kepala daerah terpilih," jelasnya.  "Jika GBHN masuk dalam konstitusi maka akan menjadi haluan pembangunan siapa pun pemimpin atau kepala daerah," imbuhnya.  Namun, lanjut Syarief Hasan, muncul beragam masalah bila dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. "Bukan tidak mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang masuk ketika melakukan amandemen dan tidak hanya amandemen khusus haluan negara," katanya.  Persoalan lainnya, tambah Syarief Hasan, adalah siapa yang menyusun GBHN. "Ada pandangan bila MPR yang menyusun GBHN maka MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Karena itu Presiden sebagai pelaksana GBHN maka akan mempertanggungjawabkan kepada MPR. Ini juga menjdi persoalan," katanya.  Untuk itu, Syarief Hasan meminta pendapat dan pandangan para akademisi Universitas Suryakancana melalui FGD terkait dengan persoalan itu.  "Saya apresiasi terhadap para peserta FGD di tengah pandemi Covid-19 ini ikut memberikan kontribusi berupa pandangan dan pendapat berkomitmen untuk sharing bersama. Pendapat, pandangan, dan saran akademisi ini akan dibawa ke MPR," pungkasnya.

Bahas Amandemen UUD NRI 1945, Syarief Hasan Gelar FGD di Unsur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bamsoet-PPHN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dibutuhkan untuk menjamin stabilitas politik, ekonomi dan hukum. Penegasan itu kembali disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.  Politikus Golkar yang biasa disapa Bamsoet itu menjelaskan, PPHN muncul karena kekhawatiran bahwa Indonesia tidak memiliki road map pembangunan jangka panjang yang disepakati secara konsensus nasional. Hal ini tidak hanya berpotensi mendatangkan ketidakpastian bagi para investor. Namun juga bisa mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.  "Selama ini tidak ada jaminan, bahwa agenda pembangunan yang dijalankan oleh satu presiden akan dilanjutkan presiden penggantinya," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (20/2).  Menurut Bamsoet, beberapa pembangunan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya, ternyata ada yang tidak dilanjutkan oleh presiden penggantinya. Sehingga pembangunan tersebut menjadi mangkrak dan mengganggu kepercayaan investor serta dunia usaha.  Bamsoet juga menjelaskan, untuk program pembangunan berskala besar seperti pemindahan Ibu Kota Negara, lebih tepat jika diatur dalam PPHN. Karena jika pembangunannya tidak selesai sebelum akhir jabatan Presiden Jokowi di 2024, bukan hal mustahil jika presiden terpilih penggantinya tidak sejalan dalam visi pemindahan Ibu Kota Negara, dan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghentikan progres pembangunan yang sudah berjalan.  "Mengingat dalam membangun bangsa, tidak mungkin hanya dilakukan dalam lima atau sepuluh tahun kepemimpinan presiden saja," paparnya.  Karena itu, lanjut Bamsoet, butuh keberlanjutan dari satu presiden ke presiden penggantinya. Keberadaan PPHN yang saat ini sedang dibahas di MPR RI, kelak akan menjadi penjamin agar tidak ada proyek yang mangkrak. Karena keberhasilan pembangunan bangsa, bukan semata hanya tanggung jawab seorang presiden. Melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa Indonesia.  Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menerangkan, berbagai negara dunia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Sehingga arah pembangunannya bisa fokus. Seperti China dengan visi 2050, maupun Arab Saudi dengan visi 2030. Sedangkan Indonesia, program pembangunan usai kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2024 masih belum jelas.  Bamsoet juga menanyakan, apakah pembangunan yang digagas Presiden Jokowi seperti pemindahan Ibu Kota Negara, kereta cepat Jakarta - Bandung, konektfitas MRT sampai ke Tangerang, LRT mengelilingi Jabodetabek, maupun pengembangan transportasi massal lainnya, akan tetap dilanjutkan oleh presiden mendatang?  "Karena itu semua harus terjamin keberlanjutannya dengan Kehadiran PPHN sebagai road map pembangunan bangsa, setidaknya hingga 2045, akan memberikan kepastian hukum, politik dan ekonomi agar siapapun presiden terpilih selanjutnya, tetap concern membangun bangsa," pungkas Bamsoet.  Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (F-Demokrat) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD). Sedangkan jajaran Tv One yang hadir antara lain Direktur Utama Ari Ahmad Widarmana, Direktur Programming dan Sport Reva Dedy Utama, Direktur Finance Andi Saliman, Vice Editor in Chief Totok Suryanto, serta Managing Director Viva Group dan Chairman One Pride MMA David Burke.

Ketua MPR: PPHN Dibutuhkan Untuk Menjaga Stabilitas Politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gbhn

Berita Terkini