<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/WhatsApp-Image-2025-03-21-at-160353-1595932246.jpeg" alt="Para pelaku bisnis, investor, dan wirausahawan terkemuka berkumpul dalam forum bergengsi Dubai Global Gateway 3.0 yang digelar di Dubai. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Para pelaku bisnis, investor, dan wirausahawan terkemuka berkumpul dalam forum bergengsi Dubai Global Gateway 3.0 yang digelar di Dubai. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pelaku bisnis, investor, dan wirausahawan terkemuka berkumpul dalam forum bergengsi Dubai Global Gateway 3.0 yang digelar di Dubai. Acara ini mengangkat tema "Dubai dari Masa ke Masa: Kisah Pertumbuhan dan Potensi Bisnis Dubai &amp; Peluncuran Sanad Village Campus Indonesia." Forum ini bertujuan memperkuat hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan Dubai, memberikan kesempatan bagi perusahaan yang ingin berekspansi secara global. Forum ini diselenggarakan oleh vOffice Group&mdash;mitra strategis Dubai Chamber di Indonesia dan Dubai bekerja sama dengan Sandilogi serta Emirates NBD. Acara ini menjadi wadah penting bagi perusahaan Indonesia yang ingin merambah pasar Dubai, maupun bagi perusahaan Dubai yang berencana memperluas bisnis ke Indonesia. Dengan adanya platform ini, peserta mendapatkan wawasan strategis mengenai peran Dubai sebagai pusat perdagangan, inovasi, dan investasi global. Dalam pidato pembukaannya, Arif Firdaus, Kepala Perwakilan Dubai International Chamber Indonesia, menegaskan posisi Dubai sebagai penghubung strategis antara pasar berkembang dan ekonomi global. "Dubai International Chamber hadir untuk menyederhanakan proses ekspansi internasional dan membuka akses nyata ke peluang global. Bagi perusahaan Indonesia, Dubai bukan sekadar tujuan&mdash;ini adalah titik lompatan menuju dunia," ungkapnya. Pidato utama disampaikan oleh H.E. Sandiaga Uno, Co-Founder Saratoga Investama, Ketua Komite Sanad Village Indonesia, dan Co-Founder Sandilogi. Dalam paparannya, ia menyoroti infrastruktur kelas dunia Dubai, kebijakan ekonomi pro-bisnis, serta ekosistem keuangan modern yang menjadi daya tarik utama bagi pelaku usaha global. "Untuk berhasil di panggung global, pelaku usaha Indonesia harus berani berinovasi, membangun kemitraan global, dan memanfaatkan keunggulan strategis yang ditawarkan kota seperti Dubai," jelasnya. Melalui Sandilogi, Sandiaga Uno menginisiasi berbagai program untuk mendukung UMKM dan startup Indonesia. Program ini mencakup mentoring, peningkatan kapasitas bisnis, hingga memperluas eksposur internasional guna menjembatani bisnis lokal dengan pasar global. Bambang Udaya, Kepala Perwakilan Emirates NBD, turut berbicara mengenai kemudahan akses perbankan di Dubai yang mendukung perdagangan lintas negara. Ia memperkenalkan berbagai solusi keuangan, termasuk instrumen pembiayaan perdagangan dan dukungan investasi, yang menjadikan Dubai sebagai pusat keuangan unggulan bagi perusahaan dari Indonesia dan Asia. Momen bersejarah dalam acara ini adalah peluncuran resmi Sanad Village Campus Indonesia. Inisiatif ini terinspirasi dari Sanad Village Dubai, yang dikenal sebagai pusat pendidikan inklusif dan terapi untuk individu dengan autisme. Sanad Village di Dubai, yang berlokasi di The Sustainable City, telah diakui secara global atas inovasinya dalam bidang pendidikan dan integrasi sosial. Kampus Indonesia nantinya akan mengadopsi pendekatan serupa dengan menghadirkan fasilitas terapi khusus serta program inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Peluncuran ini menjadi bukti nyata kerja sama antara Dubai dan Indonesia dalam mengembangkan solusi berdampak sosial positif. Dubai Global Gateway 3.0 bukan sekadar forum bisnis, tetapi juga pemicu ambisi global. Acara ini mempertemukan para pemimpin industri untuk membangun kemitraan baru dan menciptakan strategi ekspansi ke pasar internasional. Melalui komitmen vOffice Group, pelaku usaha kini memiliki akses lebih luas untuk mengembangkan bisnis mereka secara global. Saat forum berakhir, satu pesan utama mengemuka: Kemitraan antara Dubai dan Indonesia terus berkembang, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga inklusivitas dan inovasi untuk masa depan yang lebih baik.

Para pelaku bisnis, investor, dan wirausahawan terkemuka berkumpul dalam forum bergengsi Dubai Global Gateway 3.0 yang digelar di Dubai.

Forum Dubai Global Gateway 2025, Jembatan Ekspansi Bisnis Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/Screenshot_20231010-193510_Instagram-582444488.jpg" alt="Ilustrasi logo Starlink diatas permukaan bumi./instagram.com/starlink_idn/" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Starlink diatas permukaan bumi./instagram.com/starlink_idn/</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satelit orbit rendah seperti Starlink disebut akan beroperasi di Tanah Air. Keberadaan satelit tersebut dikritisi karena berpotensi mengancam kedaulatan siber Indonesia dan memperbesar risiko separatisme di Papua. Potensi itu diungkap oleh Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (SKSG UI). Ketua Prodi SKSG UI Muhamad Syauqillah mengatakan, jika satelit dengan dengan teknologi Low Earth Orbit Satellite (LEO) tak memiliki kerja sama degan perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia akan memperbesar risiko terhadap kedaulatan siber dan potensi risiko separatisme di Papua. Pasalnya, Starlink tidak memiliki NOC, Gateway, dan IP Address. Hingga saat ini Starlink tidak pernah membangun NOC, Gateway, dan IP Address di negara yang mereka layani. Seluruh perangkat telekomunikasi Starlink berada di Amerika Serikat (AS). Apalagi dalam operasionalnya, Starlink mengadopsi teknologi Inter Satellite Link (ISL). Dengan tekonologi ini seluruh data telekomunikasi yang terjadi di Starlink langsung masuk dan dikontrol di Amerika. "Dengan seluruh perangkatnya tidak ada di Indonesia, maka kontrolnya ada di negara lain," ujar Muhamad Syauqillah kepada wartawan di Jakata, Minggu (21/4). Menurut Muhamad Syauqillah, hal itu akan mempersulit penegak hukum di Indonesia untuk mengawasi dan mengontrol Starlink. Teknologi ISL ini memungkinkan Starlink dapat menghindari gateway internet Indonesia, sehingga negara tak memiliki kedaulatan untuk menjalankan kebijakan internet seperti trust positive dan kewajibannya lawful intercept, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. "Dari sisi ini kami melihat Indonesia sebagai negara berdaulat penuh menjadi tak memiliki kedaulatan siber atas badan usaha yang melakukan usaha di Indonesia," sambungnya. "Kajian yang pernah kita lakukan adalah jika Starlink ingin beroperasi di Indonesia, kami merekomendasikan agar mereka tak menjual produknya langsung ke konsumen. Jika ingin menjalankan bisnisnya Starlink bisa bekerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi yang sudah ada di Indonesia,&rdquo; ucap Syauqillah. Prosedur dan mekanisme pengajuan izin bagi penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dibuat oleh Kemenkominfo. Bagi badan usaha yang hendak menjalankan usaha jasa telekomunikasi, regulator telah mewajibkan agar memiliki NOC, server, hub, NMS (Network Monitoring System). Selain itu mereka harus menggunakan autonomous system (AS) Number, IP address di Indonesia. Perangkat itu semuanya bukan sekadar dummy. Namun keberadaannya fisiknya harus ada dan ditaruh di Indonesia. Tujuannya untuk mendukung lawful intercept. Jika Starlink tetap tak ingin memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur tersebut, Syauqillah menilai kerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi bisa menjadi jalan tengah bagi mereka untuk dapat memberikan layanan telekomunikasi di Indonesia. Syauqillah berpendapat, Starlink penuhi saja seluruh mekanisme dan prosedur yang telah dibuat Kemenkominfo. Seluruh prosedur tersebut harus menjadi acuan untuk seluruh perusahaan telekomunikasi yang ingin berinvestasi di Indonesia. Jika Starlink beroperasi di Indonesia tanpa memenuhi seluruh mekanisme dan prosedur yang berlaku, maka Indonesia tak memiliki kedaulatan siber. Ini menjadi potensi ancaman keamanan nasional. Pemerintah seharusnya tak hanya sekadar mempertimbangkan adanya potensi investasi yang masuk dari kehadiran Starlink di Indnesia. Pemerintah juga harus dapat mempertimbangkan isu-isu keamanan, pertahanan dan ancaman separatisme di Papua ketika hendak memberikan izin bagi Starlink.

Satelit orbit rendah seperti Starlink disebut akan beroperasi di Tanah Air. Keberadaan satelit tersebut dikritisi karena berpotensi menganca

Kehadiran Starlink Disebut Berpotensi Ancam Kedaulatan Siber Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Astronot_Jepang.jpg" alt="Kru dua anggota JAXA astronot Akihiko Hoshide dari Jepang dirangkul rekan senegaranya kru 1 astronot Soichi Neguchi saat ia dan anggota ESA astronot Thomas Pesquet dari Prancis disambut saat tiba turun dari Stasiun Ruang Angkasa Internasional, setelah men" width="100%">
<figcaption>Kru dua anggota JAXA astronot Akihiko Hoshide dari Jepang dirangkul rekan senegaranya kru 1 astronot Soichi Neguchi saat ia dan anggota ESA astronot Thomas Pesquet dari Prancis disambut saat tiba turun dari Stasiun Ruang Angkasa Internasional, setelah men</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Jepang dan Amerika Serikat pada Jumat (18/11) menandatangani perjanjian untuk mengirim astronot Jepang ke Gateway, yakni stasiun ruang angkasa yang mengorbit Bulan yang akan dibangun di bawah kepemimpinan Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA).  Pengikutsertaan astronot Jepang merupakan imbalan bagi negara Asia itu karena menyediakan transportasi logistik dan dukungan lainnya.  Namun, astronot Jepang yang ditempatkan di stasiun luar angkasa di bawah perjanjian itu tidak akan mendarat di Bulan. Kemungkinan bagi astronot Jepang untuk ikut mendarat di Bulan akan ditentukan melalui konsultasi di masa depan.  Gateway adalah bagian dari program Artemis NASA, sebuah proyek multilateral yang dimaksudkan untuk kembali mengirimkan manusia ke Bulan pada 2024.  Menteri Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang Keiko Nagaoka dan administrator NASA dari National Aeronautics and Space Administration Bill Nelson menandatangani dokumen perjanjian tersebut dalam sebuah pertemuan daring.  Nagaoka mengatakan dia ingin memperkuat hubungan antara kedua negara terkait eksplorasi Bulan, dan Nelson menyebut Jepang sebagai mitra penting.  Kedua negara sepakat bahwa Badan Eksplorasi Ruang Angkasa Jepang (Japan Aerospace Exploration Agency) akan memberikan dukungan, termasuk baterai untuk modul Habitation and Logistics Outpost Gateway.  Badan Antariksa Jepang itu juga akan menyediakan transportasi menggunakan pesawat nirawak mereka. Jepang bermaksud untuk mulai mengirimkan empat ton material yang dimulai sekitar tahun 2030.  Jepang juga bertujuan untuk menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat yang mendaratkan manusia di Bulan.  Nagaoka mengumumkan bahwa Jepang akan memperpanjang keterlibatan dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional hingga 2030, sesaat setelah operasinya akan berakhir pada 2024.  Astronot Jepang Koichi Wakata, yang akan ikut dalam misi Gateway, telah menjalankan misi di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) sejak Oktober 2022.  Amerika Serikat telah meminta Jepang dan negara-negara Eropa untuk memperpanjang partisipasi mereka dalam program tersebut.  Sementara kelanjutan kerja sama Tokyo dinyatakan sudah diputuskan, Pemerintah Jepang dengan hati-hati mempertimbangkan masalah tersebut dengan latar belakang invasi Rusia ke Ukraina. Rusia adalah salah satu pemain kunci dalam proyek ISS. (*)

Astronot Jepang Jadi Awak Stasiun Ruang Angkasa Yang Dipimpin AS

Gateway

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gateway

Berita Terkini

Forum Dubai Global Gateway 2025, Jembatan Ekspansi Bisnis Internasional

Kehadiran Starlink Disebut Berpotensi Ancam Kedaulatan Siber Nasional

Astronot Jepang Jadi Awak Stasiun Ruang Angkasa Yang Dipimpin AS

Download Aplikasi JawaPos.com