<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/WhatsApp-Image-2025-08-05-at-133047-3364225992.jpg" alt="penyidik Pilda Jatim menunjukkan barang bukti tabung yang digunakan untuk mengoplos LPG di Malang, selasa (5/8/2025). (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>penyidik Pilda Jatim menunjukkan barang bukti tabung yang digunakan untuk mengoplos LPG di Malang, selasa (5/8/2025). (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Polda Jawa Timur baru saja mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi di Kabupaten Malang.</p> <p>Seorang pria berinisial MA (49) diamankan Unit 2 Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jatim, akibat memindah isi gas dari tabung LPG 3 kilogram (subsidi) ke tabung 12 kilogram (nonsubsidi) selama satu tahun terakhir.</p> <p>Pengungkapan dilakukan pada Kamis (31/7) pekan lalu sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah gudang di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.</p> <p>Polisi bertindak setelah menerima laporan dari warga sekitar yang curiga terhadap aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.</p> <p>"Pengungkapan ini berdasarkan laporan masyarakat yang setiap hari melihat ada aktivitas pemindahan isi gas 3 kilogram ke tabung 12 kilogram di lokasi itu. Setelah diselidiki, ternyata benar. Praktik ini sudah dilakukan sekitar satu tahun," kata Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Damus Asa, Selasa (5/8).</p> <p>Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui membeli gas LPG 3 kg bersubsidi dari berbagai agen di wilayah Malang, lalu memindahkan isinya ke tabung 12 kg menggunakan alat regulator rakitan.</p> <p>Dalam prosesnya, tabung 3 kg diletakkan di atas, tabung 12 kg di bawah, dan dibantu dengan es batu sebagai pendingin agar gas bisa berpindah lebih cepat.</p> <p>&ldquo;Modusnya cukup sederhana tapi merugikan negara. Dalam satu hari, tersangka bisa mengisi 5 sampai 6 tabung LPG 12 kg, yang setiap tabungnya berisi 4 sampai 5 tabung LPG 3 kg. Tabung-tabung itu kemudian dijual di wilayah Malang dengan harga Rp 185.000 hingga Rp 195.000,&rdquo; jelas Damus.</p> <p>Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain 85 tabung LPG 3 kg kosong, 40 tabung LPG 3 kg isi, 10 tabung LPG 12 kg kosong, dan 2 tabung LPG 12 kg isi.</p> <p>Polisi juga menyita 1 unit mobil Suzuki Carry, 3 regulator pemindah gas, 1 timbangan digital, 3 potongan ember plastik, 40 segel LPG 12 kg baru, dan 1 plastik berisi segel LPG 3 kg bekas.</p> <p>Tersangka juga diketahui membeli segel tabung LPG 12 kg secara online untuk mengelabuhi pembeli.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Total kerugian negara akibat kegiatan ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 162 juta selama satu tahun,&rdquo; ujar Kompol Gandi Darma Yudanto, Kaurpenum Bidhumas Polda Jatim.</p> <p>Atas perbuatannya, MA dijerat Pasal 55 Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar.</p> <p>Saat ini, polisi juga masih mendalami kemungkinan keterkaitan kasus ini dengan pengungkapan serupa di wilayah Probolinggo pada Juni lalu.</p> <p>"Memang ada kemiripan modus, dan pasokannya sama-sama mengarah ke Malang. Kemungkinan ada hubungan, tapi masih kami dalami," pungkas Damus.</p>

Tersangka diketahui membeli gas LPG 3 kg bersubsidi dari berbagai agen di wilayah Malang, lalu memindahkan isinya ke tabung 12 kg.

Polda Jatim Bongkar Gas LPG Oplosan di Malang, Sudah Beroperasi Setahun, Kerugian Negara Capai Rp 162 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/Antrean-Warga-Membeli-Gas-3-Kg-Dery-Ridwansah-7-4043540793.jpg" alt="Warga antri membeli gas elpiji 3 kg pada sebuah agen gas di kawasan Ceger, Tangerang selatan, Banten, Senin (03/02/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga antri membeli gas elpiji 3 kg pada sebuah agen gas di kawasan Ceger, Tangerang selatan, Banten, Senin (03/02/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemprov DKI Jakarta akan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2015 yang peraturan yang mengatur harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 kg di DKI Jakarta. Revisi dilakukan untuk mengatur kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat pangkalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Hari Nugroho menuturkan, saat ini HET gas elpiji tiga kilogram di Jakarta dipatok seharga Rp16 ribu per tabung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harga itu tidak pernah naik sejak Pergub di keluarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat masih memimpin Jakarta.&nbsp;Sedangkan di daerah penyangga Jakarta, kata Hari, HET gas LPG 3 kg telah mencapai Rp19 ribu pertabung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015604084/suara-kamu-ternyata-mencerminkan-kepribadian-rahasia-yang-terungkap-dari-cara-berbicara">Suara Kamu Ternyata Mencerminkan Kepribadian, Rahasia yang Terungkap dari Cara Berbicara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita bicara daerah penyangga atau perbatasan dari Jakarta, seperti Tangerang, Banten, Bogor, Depok, Bekasi, itu telah mengalami kenaikan HET per 2019. Kita dari tahun 2015 belum naik-naik," ujar Hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemprov DKI Jakarta akan menggelar rapat penyesuaian HET dalam waktu dekat. Mengingat, bulan Ramadhan 2025 akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Hari mengklaim kenaikan HET LPG di Jakarta tak akan berdampak pada inflasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengaruhnya terhadap inflasi sangat kecil, karena apa, karena kenyataan harga (gas elpiji) di lapangan segitu, sudah naik kiri kanan (Jakarta), seperti daerah penyangga," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hari juga membeberkan sejumlah faktor penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg di Jakarta. Ia mengakui adanya pengurangan jumlah kuota penyaluran gas melon di Jakarta jika dibandingkan tahun 2024. Pada tahun lalu, kuota LPG 3 Kg di Jakarta sebesar 414.134 metric ton (MT). Namun pada realisasinya mencapai 421.989 MT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2025, kata Hari, pihaknya mengusulkan penambahan kuota menjadi 433.933 MT atau 4 persen lebih tinggi dari realisasi di tahun 2024. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sehingga, kuota di Jakarta hanya 407. 555 MT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015604049/pakar-teknologi-pangan-heran-framing-bahaya-bpa-di-kemasan-air-galon-terus-didorong">Pakar Teknologi Pangan Heran Framing Bahaya BPA di Kemasan Air Galon Terus Didorong</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun itu tadi kuota yang sudah ada di Jakarta di 2025 itu hanya sebesar 407. 555 metric ton kurang lebih 15 persen rendah dari usulan kita," ujar Hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faktor lainnya, lanjut Hari, disebabkan adanya libur panjang Imlek dan Isra dan Mi'raj. Mengingat pendistribusian memang tidak dilakukan saat tanggal merah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, terjadi panic buying yang dilakukan masyarakat usai dikeluarkannya kebijakan Pemerintah yang menetapkan penjualan tabung gas LPG 3 Kg per 1 Februari 2025 tidak dapat lagi dilakukan di tingkat pengecer atau warung-warung. "Terjadilah panik buying sehingga akhirnya LPG langka," jelas Hari.</div>

Kepala Disnakertransgi DKI Hari Nugroho menuturkan, saat ini HET gas elpiji tiga kilogram di Jakarta dipatok seharga Rp16 ribu per tabung.

Harga Eceran Tertinggi Gas LPG di Jakarta Akan Dinaikkan, Pemprov Siapkan Revisi Pergub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/IMG-20240610-WA0018-3837982297.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram atau gas melon di Jawa Timur resmi mengalami kenaikan sejak Rabu (15/1). Dari Rp 16 Ribu menjadi Rp 18 Ribu per tabung.</p> <p>Kenaikan harga sebesar Rp 2 Ribu ini berlaku di tingkat pangkalan, sebagaimana Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024, yang diterbitkan pada 24 Desember 2024.</p> <p>Kabar naiknya harga elpiji bersubsidi itu lantas menyita perhatian masyarakat. Tak sedikit yang mempertanyakan alasan, mengingat harga elpiji tergolong stabil sejak 2015 alias sepuluh tahun yang lalu.</p> <p>Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, penyesuaian HET sudah melalui perhitungan matang. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ketersediaan komoditas LPG 3 Kilogram.</p> <p>Terlebih, provinsi lain di Pulau Jawa sudah lebih dulu melakukan penyesuaian harga LPG 3 kg. Di antaranya Jawa Tengah pada Agustus 2024, Bali Januari 2023. Begitu juga dengan Jakarta, Jogjakarta, dan Jawa Barat.</p> <p>&rdquo;Urgensinya untuk memastikan ketersediaan pasokan. Kalau kita tidak naik, otomatis akan terjadi pergeseran dari stok kita bisa keluar, karena harganya lebih tinggi (di daerah lain),&rdquo; ujar Adhy di Surabaya.</p> <p>Apabila kondisi tersebut dibiarkan, konsekuensi yang mungkin terjadi adalah Jawa Timur mengalami kelangkaan. Hal ini dinilai Adhy malah akan merugikan masyarakat. Terutama kalangan menengah ke bawah.</p> <p>Lebih lanjut, Adhy menerangkan, kenaikan harga LPG tidak terlepas dari harga BBM. Bahan bakar minyak memengaruhi biaya transportasi dan distribusi. Maka dari itu, pemerintah tidak ada pilihan selain menaikkan harga.</p> <p>&rdquo;Maka HET-nya harus ikut disesuaikan Rp 18.000 per tabung. Komponen harga yang dinaikkan, yakni biaya distribusi dan margin agen namun tidak menaikkan harga pokok,&rdquo; imbuh Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono.</p> <p>Pemprov Jatim melibatkan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan. Dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten/kota, hingga jajaran kepolisian di Jawa Timur.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Sehingga subsidi energi lebih tepat sasaran. Yang kami pertahankan bagaimana stok gas LPG di Jawa Timur tetap terjaga. Bila perlu melebihi kebutuhan di masyarakat,&rdquo; tandas Pj Gubernur Adhy Karyono.</p>

HET gas LPG 3 kilogram di Jawa Timur resmi mengalami kenaikan sejak Rabu (15/1), dari Rp 16 Ribu menjadi Rp 18 Ribu per tabung

Pj Gubernur Jatim Beberkan Alasan LPG 3 Kg Naik Jadi Rp 18 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/03/elpiji-langka-1513357363.jpg" alt="Warga Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Jepara, antre gas elpiji 3 kilogram. (NIBROS HASSANI/RADAR KUDUS)" width="100%">
<figcaption>Warga Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Jepara, antre gas elpiji 3 kilogram. (NIBROS HASSANI/RADAR KUDUS)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div id=":2on" class="ii gt"> <div id=":2oo" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Warga Jepara masih saja mengalami kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kilogram, meskipun stok barang sudah ditambah oleh pemerintah setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir dari Radar Kudus (Jawa Pos Group), Rabu (3/4), kelangkaan gas LPG 3 kilogram ini sebenarnya sudah dirasakan hampir merata di Kabupaten Jepara sejak awal Maret 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu Pertamina mengatakan bahwa terdapat kendala dalam pengiriman stok elpiji karena operasional tanggal merah. Kemudian disusul dengan gelombang tinggi dan banjir di Semarang dan Demak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendala tersebut sempat membuat warga di Jepara akhirnya memanfaatkan kembali tungku tradisionalnya untuk memasak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa hari setelah itu ketersediaan gas elpiji mulai tersedia, namun beberapa hari terakhir ini gas LPG 3 kilogram tersebut kembali sulit dicari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada Selasa (2/4) kemarin, di sebuah agen di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Jepara tampak sejumlah warga masih mengantre gas elpiji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warga mengantre pada Senin (1/4) sore hari dan mereka berbondong-bondong membawa tabung kosong. Diketahui, terdapat lebih dari 20 warga mengantre sejak pukul 15.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari banyaknya warga yang mengantre, terdapat warga yang membawa tiga tabung kosong dengan kendaraan roda dua. Bahkan, ada juga yang membawa lebih dari empat tabung kosong yang dibawa di dalam mobil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat warga melihat mobil pengangkut elpiji datang sekitar pukul 15.30 WIB, mereka langsung menyerbunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, kelangkaan gas LPG 3 kilogram ini juga dirasakan oleh warga Jepara lainnya yakni Rahayu dari Desa Ngasem, Batealit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku bahwa suaminya harus mencari hingga ke delapan toko penjual gas elpiji untuk bisa mendapatkan gas LPG 3 kilogram tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, dirinya harus membeli gas LPG 3 kilogram tersebut dengan harga eceran yang jauh dari harga normal, yakni Rp 45 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suami saya cari gas ke delapan toko baru dapat. Mahal lagi harganya, hari ini (kemarin, Red) beli Rp 35 ribu," kata Rahayu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengaku heran dengan kelangkaan gas elpiji tersebut padahal pemerintah sudah menambah stoknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi kok masih sulit dan harganya mahal," herannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait permasalahan itu, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang karena saat ini pemerintah telah mengamankan stok gas elpiji untuk lebaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga meminta masyarakat untuk membeli gas secukupnya, tidak berlebihan, serta jangan sampai menimbun gas.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;***</div> </div> </div>

Warga Jepara masih saja mengalami kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kilogram, meskipun stok barang sudah ditambah.

Warga Jepara Tetap Kesulitan Mendapatkan LPG 3 Kilogram Meski Stok Sudah Ditambah, Ini Penyebabnya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/11/lpg-1078055689.jpg" alt="Petugas Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Petugas Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. (Antaranews)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus meningkatkan pasokan LPG 3 kg di agen dan pangkalan untuk Kabupaten/Kota di Pantura-Madura Jawa Timur.</p> <p>Kenaikan pasokan LPG di Jawa Timur ini sebesar 969 metrik ton (MT) atau 47,7 persen dari konsumsi harian normal sebesar 2.031 MT menjelang Pemilu, ANTARA melaporkan, Minggu (11/2).</p> <p>Menurut Ahad Rahedi, Area Manager Comm, Rel &amp; CSR, peningkatan ini dilakukan berdasarkan proyeksi kenaikan konsumsi dan pemantauan konsumsi beberapa pekan terakhir untuk memberikan kenyamanan selama Pemilu 2024.</p> <p>Tambahan juga dilakukan untuk Kabupaten Bondowoso, Jember, dan Lumajang sejumlah 124 MT atau 8,1 persen dari konsumsi normal harian ketiga kabupaten tersebut.</p> <p>Ahad menyatakan bahwa kabupaten/kota lain yang tidak mendapatkan peningkatan stok dianggap sudah mencukupi, mengingat tidak ada kenaikan konsumsi yang signifikan selama beberapa hari libur dan stok di agen serta pangkalan daerah tersebut masih mencukupi untuk beberapa hari ke depan.</p> <p>Dia menegaskan bahwa stok LPG di Jawa Timur saat ini dalam kondisi sangat aman, dengan tambahan stok sebagai langkah pencegahan di tingkat agen/pangkalan.</p> <p>Sementara untuk Jatim, ada tiga Storage LPG Utama di Surabaya, Gresik, dan Banyuwangi dengan total 15.372 MT, dan konsumsi rata-rata harian sebesar 4.035 metrik ton/hari.</p> <p>Tidak ada peningkatan konsumsi yang signifikan untuk BBM menjelang pemilu. Namun, Pertamina tetap meningkatkan stok untuk seluruh SPBU se-Jatimbalinus sebesar 2 persen untuk bensin dan 3 persen untuk solar.</p> <p>Hal ini dilakukan berdasarkan proyeksi kenaikan konsumsi yang tidak terlalu signifikan, yakni 0,9 persen untuk bensin dan 1,3 persen untuk solar.</p> <p>Ahad juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di Pangkalan Resmi Pertamina dengan menggunakan KTP sesuai dengan edaran Pemerintah untuk mensukseskan program Subsidi Tepat LPG 3 kg, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kelangkaan.</p> <p class="class-paragraph">Sedangkan untuk transaksi BBM, mereka mendorong penggunaan non-tunai di SPBU untuk mempercepat proses dan kenyamanan pelanggan, serta menyediakan berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina.</p>

Kenaikan pasokan LPG di Jawa Timur sebesar 969 metrik ton atau 47,7 persen dari konsumsi harian normal sebesar 2.031 MT jelang Pemilu.

Ikuti Proyeksi Kenaikan Konsumsi, Pertamina Tambah Stok Gas LPG di Jawa Timur Jelang Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gas-LPG-2-Kg-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Pekerja menata tabung gas 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022). PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga LPG non subsidi mulai 10 Juli 2022. Harga LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Adapun" width="100%">
<figcaption>Pekerja menata tabung gas 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022). PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga LPG non subsidi mulai 10 Juli 2022. Harga LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Adapun</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Mulai 1 Januari 2024, pemerintah memberlakukan aturan baru untuk pembelian&nbsp;LPG&nbsp;3 kg. Pembelian LPG tabung melon tersebut hanya dapat dilakukan pengguna yang telah terdata.</p> <p>Masyarakat pengguna LPG 3 kg dapat memeriksa statusnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) di sub penyalur atau pangkalan resmi. Pengguna yang belum terdata baru dapat bertransaksi setelah mendaftar dengan dibantu sub penyalur/pangkalan.</p> <p>Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Alfian Nasution menegaskan bahwa Pertamina akan menutup agen atau pangkalan yang menjual LPG melon tanpa menggunakan KTP. Langkah itu dilakukan untuk memperketat pengawasan dari pangkalan hingga pengecer. Harapannya, pendistribusian dapat tepat sasaran. &rdquo;Apabila dia (agen atau pangkalan, Red) juga menjual tanpa NIK, gampang kita deteksi dan tentu ada tindakan yang tegas dari Pertamina terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran itu. Pasti kita tutup,&rdquo; kata Alfian.</p> <p>Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang, kebijakan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP dilatarbelakangi penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran. &rdquo;Artinya, masih ada orang yang tidak berhak menerima bantuan tersebut, tetapi pada kenyataannya menerima. Dan, di saat yang bersamaan ada orang yang berhak menerima bantuan tersebut, tetapi pada kenyataannya tidak menerima,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (4/1).</p> <p>Pemerintah kemudian membuat kebijakan subsidi energi langsung menyasar ke penerima atau biasa disebut by name by address. Dengan begitu, penerima subsidi juga akan terintegrasi menerima bansos lainnya.</p> <p>Meski begitu, Yusuf menggarisbawahi perlunya data akurat dan ter-update untuk memastikan bantuan bisa tepat sasaran. Langkah verifikasi juga harus diperkuat pemerintah dan Pertamina. &rdquo;Misalnya, di level pusat, seseorang telah menerima bantuan. Nah, hal ini yang kemudian perlu diverifikasi ketika misalnya mereka ingin membeli LPG 3 kg ke tempat-tempat di mana calon penerima bantuan ini tinggal,&rdquo; katanya.</p> <p>Menurut dia, jangan sampai ketika ingin berbelanja, verifikasi dari calon penerima bantuan tersebut tidak muncul. &rdquo;Sehingga mereka yang sebenarnya berhak menerima bantuan ini akhirnya tidak bisa menggunakan bantuan subsidi dalam bentuk baru ini,&rdquo; imbuh dia.</p> <p>Yang juga tidak kalah penting, kata Yusuf, adalah memastikan agen-agen penjual itu tersebar di dekat atau di tempat calon penerima bantuan berada. Harapannya, calon penerima bantuan subsidi bisa mengakses bantuan tersebut dengan mudah. &rdquo;Jangan sampai kemudian agen yang ditunjuk itu terbatas dan akhirnya mengurangi minat calon penerima bantuan subsidi LPG ini untuk menggunakan bantuan yang mereka dapatkan,&rdquo; kata dia.</p> <p>Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji memastikan bahwa hingga saat ini belum ada wacana menaikkan harga LPG melon. Meski, diakui konsumsi tabung LPG 3 kg melonjak hingga mencapai 8,07 juta ton atau melampaui kuota yang ditetapkan sebesar 8 juta ton selama 2023. &rdquo;Saat ini kita tidak ada wacana meningkatkan harga LPG PSO maupun non-PSO. Memang ini perlu dikaji lebih dalam terhadap peningkatan (konsumsi) itu,&rdquo; ujar Tutuka.</p> <p>Dia menambahkan, selagi pendataan KTP berjalan, masyarakat masih dipersilakan untuk mendaftar. &rdquo;Jadi, saat ini yang bisa membeli LPG 3 kg yang sudah mendaftar saja. Bagi yang belum mendaftar, masih kita perbolehkan, namun menyertakan KTP dan KK untuk mendaftar ke pangkalan,&rdquo; jelas dia.</p> <p class="class-paragraph">Tutuka menjelaskan, kebijakan itu diambil pemerintah karena setiap tahun penjualan LPG subsidi semakin naik. Bahkan mencapai 8 juta ton. Padahal, jumlah rakyat miskin justru berkurang. &rdquo;Ini yang membuat kami berpikir keras kenapa ini terjadi. Kita juga tidak mau sampai ada oplosan di lapangan. Untuk itu, konsekuensinya kami harus lakukan transformasi subsidi ini,&rdquo; paparnya.</p> <p>Sementara itu, aturan pembelian LPG melon dengan NIK atau KTP memunculkan kekhawatiran. Salah satunya, identitas kependudukan tersebut disalahgunakan. &rdquo;Mereka (masyarakat) khawatir saja, yang untuk pinjol lah atau lainnya itu,&rdquo; kata Sugik, kepala operasional agen LPG 3 kilogram di Manyar Sabrangan, Surabaya, kemarin (4/1).</p> <p>Menurut dia, kondisi itu hanya terjadi pada warga yang baru membeli langsung ke agen. Atau, yang belum terdaftar dalam aplikasi. &rdquo;Kalau warga sekitar sudah paham, toh setor KTP hanya mencocokkan pada aplikasi saja,&rdquo; ungkapnya. Kondisi tersebut, lanjut dia, hanya kendala komunikasi dan informasi.</p> <p>Sugik mengungkapkan, sosialisasi berjalan sejak Oktober lalu dengan target 30 persen pembeli sudah terdaftar ke aplikasi. Lalu, sosialisasi pada November ditarget 60 persen pembeli terekam dalam aplikasi. Pada Desember, targetnya 100 persen pembeli sudah terekam dalam aplikasi. &rdquo;Tapi, itu teorinya. Faktanya susah. Di Januari ini, misal dari 100 pembeli, hanya 15 yang mau setor KTP,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dia menjelaskan, prosedur pembelian cukup mudah. Bagi yang belum terekam dalam aplikasi, warga cukup menyerahkan NIK dengan bukti KK untuk didaftarkan langsung. Setelah terdaftar, warga yang membeli untuk kali kedua cukup memperlihatkan NIK guna mencocokkan daftar pembeli.</p> <p>Kondisi yang hampir sama terjadi di sejumlah agen di Surabaya Utara. Salah satunya di Krembangan. &rdquo;Di awal ya banyak pembeli yang kaget,&rdquo; ujar Munawar, pegawai agen LPG.</p> <p>Dia tidak menampik beberapa pembeli mengaku khawatir KTP-nya disalahgunakan. Namun, mereka bisa mengerti setelah diberi pemahaman. &rdquo;KTP itu kan fungsinya hanya untuk pendaftaran. Jadi, nggak masalah,&rdquo; katanya.</p> <p>Berbeda dengan agen, toko kelontong terpantau belum mewajibkan pembeli membawa KTP. Harsi, salah seorang pemilik toko, mengaku tidak menerapkannya karena belum mendapat pemberitahuan.</p> <p>Selama ini tokonya mendapat pasokan dari agen dua pekan sekali. Dia membenarkan sempat dimintai KTP dengan alasan untuk didaftarkan sebagai pembeli. &rdquo;Sudah lama,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dia mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir pada keamanan data pribadi konsumen. Pemerintah dan Badan Usaha Penerima Penugasan (PT Pertamina) menjamin data konsumen LPG 3 kg pada merchant app Pertamina akan terlindungi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</p> <p>Data aktual menunjukkan bahwa sekitar 31,5 juta pengguna LPG 3 kg telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di sub penyalur/pangkalan resmi. Pendataan pengguna LPG tabung 3 kg sebagai tahap awal proses transformasi itu dilaksanakan sejak 1 Maret sampai 31 Desember 2023. <strong>(dee/zam/edi/c19/c6/fal)</strong></p>

pemerintah memberlakukan aturan baru untuk pembelian LPG 3 kg. Pembelian elpiji tabung melon tersebut hanya dapat dilakukan pengguna yang

Pertamina Bakal Tutup Agen Yang Jual LPG Tanpa KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Gas-Elpiji-Subsidi-3-Kg-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pekerja saat menata gas elpiji 3 Kg di salah satu toko agen sembako, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Pemerintah saat ini tengah mengkaji untuk menaikkan harga jual Liquefied Petroleum Gas(LPG) 3 kilo gram (kg) atau yang dikenal dengan gas" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menata gas elpiji 3 Kg di salah satu toko agen sembako, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Pemerintah saat ini tengah mengkaji untuk menaikkan harga jual Liquefied Petroleum Gas(LPG) 3 kilo gram (kg) atau yang dikenal dengan gas</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menyebut, ketersediaan gas LPG 3 kg menipis bukan karena kuota 2023 turun dari 2022. Namun, kelangkaan itu akibat salah sasaran pengguna.</p> <p>&rdquo;Bahwa harusnya kalau melihat dari data awal (berdasar KTP yang berhak menerima) tidak kekurangan untuk masyarakat miskin ya, tetapi faktanya yang menggunakan kan banyak, berarti ada yang tidak tepat sasaran,&rdquo; kata Ida Bagus Setiawan seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Denpasar, Kamis (28/9).</p> <p>Tahun ini, Pertamina memberi kuota 203.565 metrik ton untuk LPG 3 kg di Bali, pada 2022 sebanyak 219.046 metrik ton, sehingga jumlahnya menurun.</p> <p>Menurut Setiawan, kuota yang telah diputuskan pusat tersebut sesungguhnya telah sesuai dengan aturan KTP Bali. Namun, ada celah yang dimanfaatkan masyarakat yang tidak sesuai sasaran.</p> <p>&rdquo;Kan jadi tidak adil kan, semuanya menikmati sementara kuotanya dibatasi. Kemudian tidak tepat penggunaannya juga UMKM, ternyata ada surat edaran dari Dirjen Migas melarang mana saja yang tidak boleh,&rdquo; ujar Ida Bagus Setiawan.</p> <p>Setiawan mengatakan, beberapa usaha seperti hotel, restoran, jasa las, dan laundry, semestinya tidak berhak atas LPG 3 kg. namun, setelah menyusuri ke lapangan justru usaha tersebut memanfaatkan.</p> <p>&rdquo;Ternyata penggunaan sangat besar juga ada di sisi laundry. Laundry itu bukan mendukung untuk masyarakat miskin, tetapi dia <em>ngelaundry</em> untuk mendukung&nbsp;villa. Artinya kan tidak tepat jadinya, ini yang ada di lapangan yang perlu kita rapikan,&rdquo; ujar Ida Bagus Setiawan.</p> <p>Selanjutnya, Disnaker ESDM Bali akan kembali memetakan kebutuhan gas LPG 3 kg di Bali, dengan mengajukan kebutuhan pada Oktober mendatang dengan harapan realisasinya sebanyak tahun sebelumnya. Yang terpenting menurut dia, mengedukasi masyarakat mengenai sistem pembelian gas melon tersebut.</p> <p>&rdquo;Karena 2024, akan dilakukan pendataan NIK sehingga diharapkan penggunanya tepat sasaran. Setidaknya kita sekarang ini mengedukasi ke masyarakat, bukan untuk menyerahkan kopian KTP atau KK tapi cukup nomornya saja supaya di pangkalan bisa diperiksa. Prosesnya di pangkalan ya, tidak ada yang cek di pengecer jadi resmi sampai dengan di pangkalan,&rdquo; kata Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali menyebut, ketersediaan gas LPG 3 kg menipis bukan karena kuota 2023 turun dari 2022 tapi salah sasaran

Dinas ESDM Bali Sebut Stok LPG 3 Kilogram Langka karena Salah Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Tabung-Gas-3kg-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Pekerja saat membongkar tabung gas LPG di salah distributor penjualan Gas, di Tangerang, Banten, (13/6/2021).  PT Pertamina (Persero) optismistis untuk bisa menyetop impor liquefied petroleum gas atau LPG pada 2027 dengan program gasifikasi batu bara menj" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat membongkar tabung gas LPG di salah distributor penjualan Gas, di Tangerang, Banten, (13/6/2021).  PT Pertamina (Persero) optismistis untuk bisa menyetop impor liquefied petroleum gas atau LPG pada 2027 dengan program gasifikasi batu bara menj</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pemerintah daerah turut membantu mengawasi penggunaan LPG 3 kg agar tetap sasaran. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Migas Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022.<br /> <br /> Dirjen Migas Tutuka Ariadji menyampaikan, pemerintah menyediakan dan menyalurkan LPG 3 kg sesuai peraturan perundang-undangan, pengguna LPG 3 kg berdasarkan Pasal 1 butir 5 Pepres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kg adalah rumah tangga dan usaha mikro.<br /> <br /> Adapun, kelompok rumah tangga yang di maksud, yakni konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas.<br /> <br /> Sementara untuk usaha mikro yakni konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas.<br /> <br /> "Kami mengharapkan bantuan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan penggunaan LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ucap dia dalam dikutip, Senin (25/4).<br /> <br /> Pengguna lain LPG 3 kg berdasarkan Pasal 1 butir 3 dan 4 Pepres Nomor 38 Tahun 2019 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran adalah nelayan sasaran dan petani sasaran.<br /> <br /> Nelayan Sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gros ton (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 Horse Power.<br /> <br /> Adapun Petani Sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 hektar dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 Horse Power.<br /> <br /> Selanjutnya dalam rangka pengendalian penggunaan LPG 3 kg, Dirjen Migas melarang konsumen LPG, antara lain restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian (diluar ketentuan Pepres Nomor 38 Tahun 2019 dan yang belum dikonversi), usaha tani tembakau dan usaha jasa las, menggunakan LPG 3 kg yang merupakan LPG bersubsidi.

Pengendalian Subsidi Tepat Sasaran, Resto-Hotel Jangan Pakai LPG 3 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Gas-LPG-3-Kg-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas mengisi tabung gas LPG ukuran 3 kilogram di SPBE Pertamina, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Petugas mengisi gas LPG ke dalam tabung 3Kg  di Depok, Kamis (11/6). Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa rencana target realisasi pengadaan gas elpiji" width="100%">
<figcaption>Petugas mengisi tabung gas LPG ukuran 3 kilogram di SPBE Pertamina, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Petugas mengisi gas LPG ke dalam tabung 3Kg  di Depok, Kamis (11/6). Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa rencana target realisasi pengadaan gas elpiji</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari memberikan kritikan atas rencana pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan LPG 3 kg. Kritik ini pun disampaikan langsung kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (6/4).<br /> <br /> "Saya tidak bisa membayangkan ini jadi kado pahit keberapa kalau sampai gas LPG 3 kg subsidi ini juga naik. Saya tidak mau jadi kejutan di Bulan Ramadan atau menghadapi Idul Fitri," ungkap Diah Nurwitasari.<br /> <br /> Sebab, saat ini, pengguna LPG 3 kg sekitar 93 persen. Apabila ini naik, maka akan berdampak sangat besar bagi masyarakat. "Bayangkan itu kemudian naik harganya, ini dampak pasti luar biasa dan menyakitkan bagi masyarakat. Artinya ini menantang kita semua bagaimana bersama pemerintah menghadirkan solusi cerdas," ucapnya.<br /> <br /> Mengenai hal itu, Nicke mengakui bahwa benar konsumsi LPG 3 kg saat ini sebesar 93 persen. Namun, peruntukan LPG subsidi tersebut masih menjadi pertanyaan.<br /> <br /> "Padahal itu untuk keluarga kurang mampu, UMKM, warteg, dan sebagainya, pertanyaannya apakah betul itu 93 persen?" tutur dia.<br /> <br /> Adapun, pemerintah itu mensubsidikan LPG 3 kg sebesar Rp 11.250 per kg. Artinya, masyarakat yang mengkonsumsi itu menikmati potongan harga sebesar Rp 33.750 per kg.<br /> <br /> "Faktanya itu hari ini LPG terjual 93 persen di subsidi, subsidinya berapa, itu Rp 11.250 per kg. Sekali nenteng subsidi dari pemerintah itu Rp 33.750," terang Nicke.<br /> <br /> Untuk itu, dia meminta agar penyaluran subsidi itu tepat sasaran. Sebab, tidak mungkin 93 persen masyarakat yang mengkonsumsi LPG 3 kg merupakan kelompok tidak mampu atau UMKM.<br /> <br /> "Saya sepakat kita lakukan monitoring dan meminta kepada pemerintah untuk mendetilkan lagi kriteria pengguna, agar Pertamina dan juga APH (aparat penegak hukum) dengan pemda bisa melakukan monitoring lebih baik di lapangan," tutup dia.

Dirut Pertamina: Sekali Nenteng LPG 3 Kg, Nikmati Subsidi Rp 33.750

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AIRLANGGA.jpg" alt="Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar" width="100%">
<figcaption>Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah menegaskan, masih mengkaji wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Sebab, saat ini harga minyak dunia juga terus melonjak naik. Hal tersebut merupakan imbas dari konflik antara Rusia dan Ukraina yang belum menemukan titik terang.<br /> <br /> "Saat sekarang kita masih mengkaji," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam telekonferensi pers, Selasa (5/4).<br /> <br /> Tidak hanya Pertalite saja, pengkajian juga dilakukan untuk gas tabung LPG 3 kg. Apabila telah selesai, pemerintah akan segera mengumumkan hal tersebut.<br /> <br /> "Nanti setelah kita kaji akan kita umumkan. Tetapi sekarang belum," ungkap dia.<br /> <br /> Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ada kemungkinan harga Pertalite fan LPG 3 kg mengalami kenaikan.<br /> <br /> Di sisi lain, Meski begitu, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa rencana kenaikan tersebut belum ada. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok.<br /> <br /> “Belum ada (wacana kenaikan pertalite dan elpiji 3 kg, Red),” kata dia kepada<em> Jawa Pos,</em> Sabtu (2/4) lalu.

Airlangga Sebut Kenaikan Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Masih Dikaji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gas LPG

Berita Terkini