<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/WhatsApp-Image-2024-09-08-at-162102-1-1714738076.jpeg" alt="PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina mendapatkan peluang kerja sama untuk optimalisasi potensi pasokan gas bumi dari Blok Andaman dari pegelaran Indonesia &ndash; Afrika Forum (IAF) 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina mendapatkan peluang kerja sama untuk optimalisasi potensi pasokan gas bumi dari Blok Andaman dari pegelaran Indonesia &ndash; Afrika Forum (IAF) 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaku usaha menilai bahwa pemerintah belum seirama untuk meningkatkan investasi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyoroti salah satunya hal itu tercermin dari beberapa pelaku industri yang masih kesulitan mendapatkan pasokan gas yang memadai untuk industri di dalam negeri. Padahal, pemerintah sepakat bahwa gas merupakan salah satu unsur penting untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi di sektor industri. Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa pelaku bidang industri pengguna gas di Kadin Bidang Perindustrian sudah mengeluh karena sulitnya mendapatkan pasokan gas. Padahal pabriknya berada di pusat-pusat industri itu berada seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Saleh menduga bahwa ego sektoral terkait pemenuhan gas untuk industri masih sangat kuat. Dirinya pun berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi atau monitoring secara langsung sehingga dapat mengetahui fakta yang terjadi di lapangan. Dia meyakini bahwa isu gas industri ini berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi. "Sebagaimana diketahui Biro Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi quartal 1 2025 hanya tumbuh 4,87 persen," ujarnya. Turut mengamini, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan bahwa target utilisasi produksi keramik tahun ini bisa terancam akibat tingginya harga dan gangguan suplai gas untuk industri. Edy menyebut, pemerintah telah memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76 Tahun 2024 untuk tujuh sektor industri, yang disertai dengan kenaikan harga gas dari USD 6,5 per Million British Thermal Units (MMBTU) ke USD 7 per MMBTU. "Sangat disayangkan penerapan kebijakan tersebut tidak sesuai harapan industri keramik sepanjang bulan Januari-April 2025," urai Edy. Dia membeberkan, industri juga semakin tertekan dengan besaran Alokasi Gas untuk Industri Tertentu (AGIT) per April 2025 yang hanya tercatat sebesar 65,3 persen untuk industri Jawa bagian Barat dan sebesar 48,8 persen untuk Jawa bagian Timur. Menurut Edy, hal tersebut menggerus daya saing industri keramik nasional. Karena isu tersebut, sambung Edy, industri harus berproduksi dengan rata-rata biaya gas yang naik menjadi lebih dari USD 8 per MMBTU. "Artinya sekarang kurang lebih 15 persen lebih mahal dari kebijakan HGBT. Sangat disayangkan terlebih untuk Jawa bagian Timur yang seharusnya tidak ada kendala tentang suplai gas, namun diinfokan adanya gangguan di hulu, yang membutuhkan waktu perbaikan sampai Oktober mendatang," urainya. Selain itu, ketidakpastian suplai gas dan mahalnya harga surcharge gas atau harga regasifikasi gas dinilai dapat merusak iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia. "Ini mengganggu roadmap industri keramik nasional yang telah merencanakan ekspansi kapasitas dari 625 juta m2 per tahun ke 718 juta m2 per tahun di akhir 2026 dan meningkat ke 850 juta m2 per tahun kapasitas produksi keramik di 2030," pungkasnya.

Artikel ini membahas tantangan pasokan gas bagi pelaku industri dan dampak kebijakan pemerintah terhadap investasi.

Pemerintah Diminta Lebih Harmonis soal Kebijakan Gas Bumi Tertentu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/bahlil-2-4154114148.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah belum memutuskan keberlanjutan dari program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah yang berlaku untuk 7 sektor industri, meliputi industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, kebijakan HGBT senilai USD 6,5 per MMBTU tersebut telah berakhir pada 31 Desember 2024 dan mulai 1 Januari 2025 harga yang dikenakan bersifat komersil sebesar USD 16,77 MMBTU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membuka sinyal akan tetap melanjutkan program HGBT atau gas murah untuk industri pada tahun 2025. Adapun kini, pemerintah masih terus membahas kebijakan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya baru selesai rapat (HGBT) dan masih kita exercise lagi," kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (7/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, lanjut Bahlil, pemerintah juga membuka peluang pengurangan jumlah industri penerima program gas murah itu. Terutama, bagi industri secara IRR atau Internal Rate of Return sudah dikatakan bagus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, IRR adalah besarnya tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis. "Karena dari 20 item industri yang dapat HGBT, kami sekarang lagi evaluasi. Sebab HGBT itu kan tujuannya adalah untuk memberikan sebuah nilai bisnis yang masuk," ujar Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, kalau yang sudah masuk, yang IRR-nya udah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan di dalam checklist HGBT," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, ia memastikan program HGBT masih akan dipertahankan dan tetap diberikan kepada industri yang secara IRR belum membaik. "Tetapi kalau yang masih membutuhkan, dan kita lihat IRR-nya belum bagus, itu tetap kita pertahankan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Bahlil masih belum bisa memastikan kapan kebijakan perpanjangan program HGBT akan diumumkan oleh pemerintah. Saat disampaikan soal harapan pengusaha yang minta kepastiannya muncul sebelum Ramadan, ia hanya bilang akan dipertimbangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, saya sebagai mantan pengusaha kan boleh aja memohon kan. Ya, memohon kita pertimbangkan permohonan itu," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kebijakan HGBT senilai USD 6,5 per MMBTU telah berakhir pada 31 Desember 2024, mulai 1 Januari 2025 harga yang dikenakan bersifat komersil.

Bahlil Buka Sinyal Lanjutkan Program HGBT, tapi Jumlah Industri Penerima Bakal Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/WhatsApp-Image-2024-11-08-at-093805-1313563881.jpeg" alt="Linde mengumumkan telah dimulainya proses pemasokan gas industri kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Linde mengumumkan telah dimulainya proses pemasokan gas industri kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Linde mengumumkan telah dimulainya proses pemasokan gas industri kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Linde telah menginvestasikan senilai USD 120 juta untuk mencakupi pembangunan, pengelolaan kepemilikan, dan pengoperasian unit pemisahan udara (Air Separation Unit/ASU) baru. Ii merupakan fasilitas terbesar di Indonesia dan juga fasilitas ASU milik Linde yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Fasilitas yang telah dikembangkan Linde kini menjalankan fungsi pasokan gas industri oksigen dan nitrogen untuk PT Freeport Indonesia dalam menjalankan fungsi pemurnian tembaga dan fasilitas refining di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Fasilitas proses pemurnian tembaga tersebut merupakan salah satu yang terbesar di tingkat dunia. Unit ASU milik Linde juga akan memberikan pasokan gas industri yang dicairkan kepada customer baru dan existing di Jawa Timur yang turut meningkatkan kerapatan jejaring bisnis Perusahaan di wilayah tersebut. &ldquo;Dengan permintaan komoditas tembaga yang terus meningkat di tingkat global, dengan bangga kami mendukung upaya ekspansi PT Freeport Indonesia,&rdquo; ungkap Moloy Banerjee, President ASEAN &amp; South Asia Linde. &ldquo;Gas industri membantu meningkatkan efisiensi pemurnian tembaga melalui dorongan kapasitas produksi yang diikuti dengan penurunan konsumsi dan emisi bahan bakar. Fasilitas baru di lapangan yang dikembangkan Linde menggunakan teknologi terbaru untuk memasok gas industri yang esensial secara aman dan dapat diandalkan kepada seluruh customer kami pada pasar industri yang penting,&rdquo; imbuh Moloy Banerjee.

Linde mengumumkan telah dimulainya proses pemasokan gas industri kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dukung Proses Pemurnian, Mulai Proses Pasokan Gas Industri kepada PT Freeport Indonesia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/pertagas-4009583595.jpg" alt="PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina mencatat peningkatan kinerja operasional sepanjang 2023." width="100%">
<figcaption>PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina mencatat peningkatan kinerja operasional sepanjang 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketersediaan stok gas akan semakin besar seiring dengan terus ditemukannya cadangan gas. Bahkan berdasarkan neraca gas bumi 2023-2032 terungkap bahwa surplus gas bisa terjadi mulai 2025. Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien mengungkapkan untuk mengatasi kelebihan pasokan yang sangat berpotensi terjadi mulai 2025 perlu disiapkan calon pembeli gas dari dalam negeri. Sehingga gas bisa dimanfaatkan tidak langsung dijual atau diekspor. "Indonesia bakal surplus gas hingga 2035. Pasokan gas nanti ada dari Bontang, Tangguh, serta dari proyek Masela. Ini gasnya bisa juga untuk domestik, terutama pembangkit listrik dan industri," kata Rizal dalam webinar Menilsik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, yang di selenggarakan oleh Forum Wartawan Energi di Jakarta (28/2). Konektivitas kini menjadi isu utama dalam penyaluran gas di Tanah Air. Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah berinisiatif mengisi gap antara sumber pasokan gas dan wilayah yang membutuhkan gas. Ini bisa dilihat dari proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon&ndash;Semarang (Cisem) yang ditargetkan bisa rampung pada Agustus nanti untuk tahap I. "Sekarang hampir tersambung dari Sumatera hingga ke Jawa," ujar Rizal. Kebutuhan gas domestik sebenarnya sudah mengalami pertumbuhan. Penurunan ekspor gas dimulai 2012, sejalan penggunaan gas untuk dalam negeri juga mulai meningkat, namun pertumbuhannya sejak saat itu hanya dikisaran satu persen setiap tahunnya. Tahun 2022 dari total produksi gas sebesar 5.474 ribu kaki kubik per hari (MMscfd), sebanyak 68 persen diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sisanya atau sebesar 32&nbsp;persen diekspor. Rizal mengungkapkan, gas memiliki peran penting termasuk dalam pemenuhan energi pada masa depan. Apalagi dengan emisi yang lebih rendah otomatis dengan peningkatan penggunaan gas maka emisi secara keseluruhan juga bisa ditekan. "Gas bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi. Setelah 2060 memang sudah tidak ada gas dalam RUPTL, tapi masih ada untuk transportasi. Untuk industri dan gas ini sumber daya energi yang bersih," jelas Rizal. Penerimaan Negara Turun Diimplementasikannya&nbsp;harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri telah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Deputi keuangan dan komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi menuturkan, penurunan penerimaan negara akibat kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU mencapai lebih dari USD 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014384713/insentif-harga-gas-bumi-berpotensi-kurangi-penerimaan-negara-hingga-rp-156-triliun">Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Penerimaan Negara hingga Rp 15,6 Triliun</a> Namun, menurut Rizal, pihaknya masih harus mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan itu.&nbsp;"Kemenperin juga sudah mengsulkan usulan untuk perpanjangan atau keberlanjutan kebijakan HGBT,hanya kami dari ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini," tegasnya. Sementara itu, Chairman Indonesia Gas Sociaty (IGS) Aris Mulya membeberkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi RI dalam pengembangan gas dalam negeri. Menurut Aris, tantangan yang dimaksud berasal dari sektor hulu, hilir, hingga regulasi. Dari sektor hulu, Aris menyebut tingginya risiko&nbsp;pengembangan&nbsp;hulu migas berdampak terhadap rendahnya investasi yang masuk.

"Setelah 2060 memang sudah tidak ada gas dalam RUPTL, tapi masih ada untuk transportasi," kata Rizal Fajar.

Surplus Gas Diprediksi Terjadi Mulai 2025, Pasar Dalam Negeri Perlu Disiapkan Agar Bisa Serap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PGN-OK.jpg" alt="Ilustrasi petugas lapangan PGN tengah memeriksa jaringan gas untuk pelanggan rumah tangga. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas lapangan PGN tengah memeriksa jaringan gas untuk pelanggan rumah tangga. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan pelat merah PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk menyampaikan, pandemi Covid-19 telah menurunkan permintaan. Untuk sektor industri dan niaga, penurunannya sebesar 17 persen.  Direktur Utama PGN, Suko Hartono mengaku, memang selama pandemi konsumsi gas dari industri cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan industri juga banyak yang berhenti beroperasi.  "Penjualan turun 17 persen. Karena industri ini menurunkan pemakaian," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII, Senin (6/7).  Meskipun demikian, untungnya sisi sektor pengangkutan gas penurunannya tak terlalu parah. Suko mencatat penurunan pengangkutan hanya 1,6 persen.  "Memang masih enggak terlalu berdampak," imbuhnya.  Pihaknya berharap, adanya harga gas khusus dapat mendorong industri kembali bergeliat, terutama untuk sektor industri dan niaga. Sebab, harga gas murah untuk industri dapat mendorong industri kembali beroperasi optimal dan meningkatkan konsumsi gas.  "Harapan kami dengan adanya harga khusus USD 6 per MMBTU itu bisa meningkatkan produksi mereka. Sehingga mereka bisa menggunakan, dan perekonomian tumbuh dan penggunaan gas kembali normal," pungkasnya.

Bos PGN Sebut Penjualan Gas Industri Turun 17 Persen Selama Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BIODIESEL-FEDRIK3-1.jpg" alt="petugas menunjukkan sampel bahan bakar B30 saat peluncuran uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Uji jalan kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel 30 persen pada b" width="100%">
<figcaption>petugas menunjukkan sampel bahan bakar B30 saat peluncuran uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Uji jalan kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel 30 persen pada b</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persebaran virus SARS-CoV-2 memengaruhi target pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Sepanjang kuartal I tahun ini, realisasi volume penyaluran biodiesel tercatat 2,17 juta kiloliter (kl) atau 90,4 persen dari permintaan alias purchase order (PO).  "(Pandemi) Ini berdampak pada penggunaan biodiesel. Pengembangan EBT bukan hanya listrik, tetapi juga nonlistrik. Antara lain, (pemanfaatan) biodiesel," ujar Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Hariyanto, Kamis (23/4). Termasuk B30 yang merupakan BBM jenis solar dengan campuran 30 persen biodiesel.  Secara keseluruhan, tren pemakaian biodiesel terus meningkat sejak 2017. "Peningkatan ini dilatarbelakangi perluasan insentif B30 ke sektor nonpublic service obligation (PSO)," tuturnya.  Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) Gigih Prakoso menyikapi turunnya harga jual gas industri dengan sejumlah usul insentif. Salah satunya, penerapan harga khusus atas pembelian gas oleh PGN dari pemasok.  Gas dengan harga khusus tersebut akan dijual kepada pelanggan industri. Baik yang disebutkan dalam Keppres Nomor 40 maupun yang tidak.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J3kwJqfNR1o  https://www.youtube.com/watch?v=gGSkI9fPe7Y  https://www.youtube.com/watch?v=5hmKS9U7yVw

Target Biodiesel dan Gas Diperkirakan Meleset Akibat Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-Pertamina-Nicke-Widyawati-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Dirut Pertamina Nicke Widyawati - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Dirut Pertamina Nicke Widyawati - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga minyak dunia, khususnya patokan Amerika Serikat (AS), terkontraksi pandemi Covid-19 hingga di bawah nol dolar. PT Pertamina (Persero) pun diminta oleh Komisi VII DPR untuk mengevaluasi harga jual BBM-nya.  Permintaan evaluasi tertulis ini merupakan satu dari kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi VII DPR dan dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk Gigih Prakoso, kemarin Selasa (21/4). Hasil kesimpulan lainnya dibacakan Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto yakni, DPR memberikan apresiasi atas upaya Pertamina dan PGN dalam partisipasi pencegahan Covid-19.  Selain itu, Pertamina dan PGN diminta untuk terus melanjutkan proyek-proyek strategis nasional dalam mendukung tercapainya ketahanan dan kemandirian energi nasional. "Komisi VII juga mendukung PGN agar penetapan tarif pangangkutan gas dihitung sesuai undang-undang yang berlaku," katanya dilansir dari Antara, Rabu (22/4).  Komisi VII juga mendorong Kementerian ESDM untuk kembali meninjau penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri karena berpotensi menghambat kinerja BUMN Migas.

Harga Minyak AS di Bawah USD 0, DPR Minta Pertamina Evaluasi Harga BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/resmi-jadi-sub-holding-gas-pgn-telah-siapkan-rencana-di-2019_m_.jpg" alt="industri gas nasional" width="100%">
<figcaption>industri gas nasional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) tetap menjaga kinerjanya di tengah lesunya industri minyak dan gas (migas). Ditambah lagi muncul beberapa kebijakan pemerintah telah mendorong BUMN Migas itu memangkas margin bisnisnya.  Salah satunya adalah kebijakan harga gas industri tertentu sebesar USD 6 per MMBTU di plant gate sebagaimana Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2020. Anggota Komisi VII Falah Amru mengatakan, pihaknya cemas kebijakan yang memangkas bisnis PGN akan mengurangi kemampuan BUMN ini untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi.  "Kami minta dijelaskan dampak kebijakan itu (Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020) terhadap kemampuan PGN membangun infrastruktur. Kami tidak ingin PGN rugi, karena yang rugi juga rakyat," ujarnya dalam video conference, Selasa (21/4).  Hal senada juga dikatakan oleh Tifatul Sembiring yang mendorong adanya evaluasi terhadap Permen Nomor 8 Tahun 2020 yang baru dirilis pekan lalu. Dirinya mensinyalir regulasi baru tersebut bisa memangkas peran PGN dalam perluasan pemanfaatan gas bumi.  Ia juga mengatakan, Permen yang menjadi turunan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu tersebut akan membuka pintu swasta untuk berperan lebih besar dalam mata rantai industri gas bumi. "Jangan sampai ada main mata. Jadi, harus ada konsultasi dengan Kementerian (ESDM) soal regulasi itu," tuturnya.  Kepada Komisi VII DPR, Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menyatakan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tersebut membuat harga jual gas PGN ke industri akan turun. Dampaknya pendapatan perusahaan juga akan mengalami penurunan.  Menurutnya, saat ini harga gas PGN ke industri rata-rata USD 8,4 per mmbtu. Sehingga dengan harga gas industri tertentu ditetapkan USD 6 per mmbtu maka PGN akan kehilangan pendapatan sebesar USD 2,4 per MMBTU.  Lebih lanjut Gigih mengungkapkan, sesuai ketentuan dari Permen 8/2020, harga gas di hulu juga akan diturunkan menjadi sekitar USD 4-USD 4,5 per MMBTU. Sementara PGN selama ini membeli harga gas di hulu rata-rata sekitar USD 5,4 per MMBTU.  "Jadi masih ada selisih antara penurunan harga gas di hulu dengan harga jual gas PGN ke industri. Kami akan laporkan kepada Menteri BUMN untuk bisa mendapatkan insentif," ungkapnya.  Gigih menjelaskan, pihaknya akan mengusulkan beberapa opsi insentif kepada Kementerian ESDM terkait pelaksanaan kebijakan harga gas industri tertentu ini. Beberapa opsi yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan harga khusus yang dibeli PGN dari pemasok.  Volume gas dengan harga khusus ini akan dijual kepada pelanggan-pelanggan PGN, baik pelanggan industri yang masuk dalam Keppres Nomor 40, ataupun yang diluar Keppres Nomor 40.  Namun, Gigih melanjutkan, apabila permintaan masih rendah dan PGN tidak bisa menjual, maka alternatif lain perusahaan bisa mengusulkan semacam penggantian biaya secara cash dari pemerintah. "Ini semua akan kami sampaikan kepada pemerintah untuk dimintakan persetujuannya," ucapnya.  Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta Kaban menambahkan apabila tidak ada insentif, maka kemampuan PGN memenuhi kewajiban jangka panjang kemungkinan akan terganggu. Arie memperkirakan, penerapan Permen ESDM 8/2020 akan menyebabkan pendapatan perusahaan turun sebesar 21 persen, jika tidak ada insentif dari pemerintah.  "Saat ini PGN memiliki kewajiban utang jangka panjang sebesar USD 1,95 miliar yang jatuh tempo pada 2024. Jika pendapatan terganggu akan membuat PGN tidak mampu memenuhi kewajibannya," imbuhnya.

PGN akan Minta Insentif ke Pemerintah Agar Bisa Jual Gas Seharga USD 6

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/GAS-INDUSTRI.jpg" alt="Manajemen PGN selalu memastikan distribusi gas tetap bagus kepada pelanggan dengan melakukan pengontrolan secara berkala. (PGN)" width="100%">
<figcaption>Manajemen PGN selalu memastikan distribusi gas tetap bagus kepada pelanggan dengan melakukan pengontrolan secara berkala. (PGN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan industri nasional. Dukungan ini dilakukan dengan memperluas jaringan infrastruktur gas bumi ke berbagai daerah, sehingga sentra-sentra industri baru yang bermunculan dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional melalui pemanfaatan gas bumi.  Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, sesuai UU no 19 tahun 2003 tentang BUMN, PGN mengemban misi sebagai revenue generator sekaligus agent of development. Oleh karena itu, sebagai pionir pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi, PGN terus melakukan inovasi dan terobosan agar energi baik gas bumi dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.  "Dengan cadangan gas bumi nasional yang masih sangat besar, energi ini adalah aset strategis bangsa untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan. PGN akan mendukung langkah pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfataan gas bumi bagi seluruh sektor dan segmen pelanggan melalui berbagai inisiatif pengembangan dan pembangunan infrastruktur gas," kata Rachmat, Rabu (18/3).  Rachmat juga menjelaskan upaya PGN dalam mendukung pelaksanaan Perpres No 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Menurutnya, PGN sebagai badan usaha yang bertanggungjawab dalam pengembangan infrastruktur dan penyaluran gas bumi kepada pelanggan, telah melakukan berbagai upaya efisiensi.  Dalam Perpres No 40 tahun 2016, rencana penurunan harga gas kepada industri dilakukan melalui penyesuaian harga gas di hulu yang dibeli dari kontraktor dengan tidak mengurangi besaran penerimaan yang menjadi bagian dari kontraktor. Selama ini, harga gas di hulu berkontribusi sekitar 70 persen dari harga gas kepada pelanggan akhir.  Rahmat menjelaskan bahwa PGN memiliki keterbatasan kemampuan untuk menurunkan harga jual gas di pengguna Akhir. Jumlah kebutuhan insentif harga untuk Pengguna Akhir, menurut Rahmat jumlahnya terlalu besar untuk ditanggung PGN tanpa dukungan dari Pemerintah.  Menurut Rahmat, kompensasi tersebut dapat dilakukan melalui penurunan harga beli hulu ataupun penggantian selisih biaya untuk menutupi biaya kegiatan pengelolaan infrastruktur dan niaga PGN, atau mekanisme lain yang dipilih Pemerintah.  “Selama nilai kompensasi yang diterima sebesar jumlah insentif yang harus kami berikan ke industri pengguna akhir, saya pikir tidak ada masalah. Mekanismenya kami akan ikut keputusan pemerintah,” ujarnya menambahkan  Hal ini diupayakan sebagai win-win solution bagi semua pihak untuk menjaga kelangsungan bisnis hilir gas bumi dan kemampuan badan usaha sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur gas bumi dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional.  Sementara sesuai dengan arahan Kementerian ESDM, penurunan pendapatan di sisi transportasi dan distribusi gas akan dikompensasi antara lain dengan jaminan pasokan gas dan efisiensi perusahaan. Konsep DMO untuk pasokan gas merupakan salah satu solusi, yang artinya pasokan gas tersebut harus fixed volumenya dengan harganya khusus.  Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan, sebagai perusahaan negara, PGN memiliki tugas dan tanggung jawab terkait optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik. Sebagai contoh adalah dalam pembangunan jaringan gas rumah tangga yang merupakan penugasan dari Pemerintah, termasuk juga penyediaan gas bumi untuk sektor transportasi. Dengan demikian, PGN juga harus memastikan sektor industri di berbagai daerah mendapatkan perlakuan yang sama melalui pembangunan dan perluasan infrastruktur gas bumi.  Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor strategis seperti kelistrikan, pupuk, petrokimia dan baja, selama ini PGN juga telah menyalurkan gas bumi dengan harga yang bersaing. Oleh karena itu, penetapan harga gas untuk industri tertentu diharapkan dapat terus memperkuat posisi PGN sebagai pemain utama industri infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi nasional. Lebih penting lagi, sektor industri yang menerima manfaat harus mampu berkontribusi secara optimal dan terukur terhadap ekonomi nasional.  "PGN berharap keputusan penetapan harga gas industri dari pemerintah akan memberikan stimulus bagi optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Tentunya tanpa mengurangi daya dukung pembangunan infrastruktur gas yang masih banyak dibutuhkan berbagai daerah dan pelaku usaha kecil serta rumah tangga yang belum mendapatkan manfaat gas bumi," imbuhnya.

PGN Dukung Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/PIPA-GAS-1.jpg" alt="Ilustrasi saluran pipa gas. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi saluran pipa gas. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana penurunan harga gas terus dikritisi banyak pihak. Ekonom Faisal Basri menilai rencana pemerintah untuk menurunkan harga gas industri hingga USD 6/mmbtu tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, penurunan harga gas tersebut tidak akan menjamin industri penerima harga gas itu akan tumbuh lebih kuat.   "Hitungannya darimana sehingga harga gas industri harus 6 dollar. Dasar penurunan harga gas itu apa?" ucap Faisal usai berbicara diskusi yang digelar Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama di Jakarta, Selasa (25/02).  Faisal mengungkapkan bahwa harga gas di Indonesia bervariasi, tergantung sumber dan lokasinya. Dengan adanya agregator, menurutnya, harga gas yang berbeda itu kemudian dijadikan satu, sehingga keluar menjadi harga yang bisa dijangkau oleh konsumen.  Dia pun tidak yakin jika penurunan harga gas industri akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.   Monty Girianna, Deputi III Menko Perekonomian usai menjadi pembicara dalam diskusi yang sama kepada wartawan juga belum dapat menyampaikan besaran dampak ekonomi akibat penurunan harga gas industri. "Masih dalam perhitungan," ucap Monty.  Pembicara lain, Kholid Syeirazi dari Center For Energy Policy menilai tidak fair negara menyubsidi cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Sesuai perpres No. 40 Tahun 2016 terdapat 7 industri yang berhak atas ‘subsidi’ harga gas yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, industri baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.  "Penetapan harga atas tiga kategori industri yang menjadikan gas sebagai bahan baku (feed stock) yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical bisa dimengerti. Namun, untuk 4 industri selebihnya, gas bumi bukan merupakan bahan baku, tetapi burner yang bisa disubstitusi dengan BBM," jelasnya.  Subsidi negara atas industri, lanjut Kholid, justru bertolakbelakang dengan semangat meningkatkan daya saing industri. Dari segi harga, harga gas bumi di end-user sekitar USD 8,87 per MMBTU, masih cukup bersaing di kawasan. Sementara Tiongkok, dengan harga gas di end-user kisaran USD 20 per MMBTU, ternyata mempunyai cabang-cabang industri yang bersaing. Karena itu, masalah industri bukan di harga gas bumi dalam struktur biaya (Cost of Goods Sold/COGS), tetapi komponen biaya lain yang inefisien.   Kholid meminta Pemerintah tidak terus menerus memanjakan industri dengan memberikan insentif dan subsidi tanpa menghitung efek bergandanya bagi perekonomian.

Ekonom Kritisi Rencana Penurunan Harga Gas Industri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gas industri

Berita Terkini