<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/rs-sardjito-2936135291.jpg" alt="BPH Migas dan PGN melakukan monitoring langsung penyaluran gas bumi ke RSUP Dr. Sardjito. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BPH Migas dan PGN melakukan monitoring langsung penyaluran gas bumi ke RSUP Dr. Sardjito. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta kini mengandalkan gas bumi sebagai sumber energi utama untuk menunjang operasional layanan kesehatan yang berjalan 24 jam nonstop. Pasokan energi bersih itu disuplai PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina. Saat ini, RS Sardjito menggunakan gas bumi dengan volume sekitar 30.000 meter kubik per bulan. Energi itu dimanfaatkan untuk mengoperasikan peralatan boiler atau pemanas serta memenuhi kebutuhan dapur rumah sakit. Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Arief Wardono menegaskan, penyaluran gas bumi kepada pelanggan PGN, baik sektor komersial maupun rumah tangga, saat ini berada dalam kondisi aman tanpa gangguan operasional. Khusus untuk RS Sardjito, BPH Migas memastikan pasokan gas bumi mampu menopang aktivitas vital rumah sakit secara berkelanjutan. &ldquo;Untuk fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit, keandalan pasokan energi menjadi hal krusial. Karena itu kami meminta PGN terus memberikan layanan gas bumi yang prima dan sesuai kebutuhan RS Sardjito,&rdquo; ujar Arief dalam keterangannya, Minggu (25/1). Ke depan, layanan penyaluran gas bumi ke RS Sardjito akan memasuki fase transisi dari PGN Gagas ke PGN, dengan tetap menjaga kualitas, keamanan, dan konsistensi pasokan. Adapun penyaluran gas bumi dilakukan menggunakan skema beyond pipeline berupa Compressed Natural Gas (CNG) yang disuplai oleh PT Gagas Energi Indonesia, anak usaha PGN. PGN pun menegaskan komitmennya menjaga pasokan gas bumi yang aman dan andal bagi RS Sardjito. Sementara itu, Area Head PGN Semarang, Sugiyanto Eko Cahyono, menyebut PGN hadir sebagai mitra strategis sektor kesehatan dalam mewujudkan operasional rumah sakit yang lebih efisien dan ramah lingkungan. "Melalui sinergi dengan pemerintah, salah satunya BPH Migas, PGN berkomitmen menyediakan layanan energi yang aman dan tersedia 24 jam, sehingga rumah sakit dapat fokus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,&rdquo; ujarnya. Pada saat yang sama, Direktur Layanan Operasional RSUP Dr. Sardjito, Riat El Khair, mengungkapkan bahwa penggunaan gas bumi membawa dampak signifikan, baik dari sisi efisiensi maupun keberlanjutan lingkungan. &ldquo;Penggunaan gas bumi mampu menurunkan biaya energi hingga sekitar 30 persen dibandingkan bahan bakar sebelumnya. Selain itu, ini sejalan dengan komitmen rumah sakit menuju pengelolaan lingkungan yang lebih hijau,&rdquo; jelasnya. Untuk diketahui, hingga saat ini, PGN telah melayani 3.517 Sambungan Rumah (SR) serta pelanggan kecil, UMKM, dan komersial di wilayah Yogyakarta. Ke depan, PGN berkomitmen terus mengembangkan jaringan gas bumi di daerah tersebut agar manfaat energi bersih dapat dirasakan lebih luas, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional dan pelayanan publik yang berkualitas.

RS Sardjito Yogyakarta andalkan gas bumi PGN 30.000 meter kubik per bulan untuk operasi 24 jam yang efisien. Solusi energi hijau dan andal.

Operasional RS Sardjito Andalkan Gas Bumi 24 Jam Hijau Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PGAS1.jpg" alt="llustrasi pegawai PGN di pusat pengedalian penyaluran gas alam." width="100%">
<figcaption>llustrasi pegawai PGN di pusat pengedalian penyaluran gas alam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Fasilitas hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga sistem pengamanan fisik menjadi kebutuhan krusial untuk mencegah gangguan operasional, mulai dari pencurian, perusakan, hingga potensi sabotase di area terbatas. General Manager Marketing PT Bevananda Mustika, Hiu Khi On, mengatakan pengamanan objek vital migas tidak cukup hanya mengandalkan prosedur, pengawasan, dan personel, tetapi juga membutuhkan kesiapan infrastruktur fisik. &ldquo;Infrastruktur fisik berperan penting, terutama di area terbuka dan perimeter fasilitas yang rentan gangguan,&rdquo; ujarnya, Jumat (23/1). Ia menerangkan, sejumlah kasus di wilayah operasi migas darat di Sumatera dan Jawa memperlihatkan adanya pencurian material logam serta perusakan pagar fasilitas produksi yang berujung pada gangguan operasional. Sementara di area pesisir dan lepas pantai, lingkungan yang korosif disebut kerap mempercepat penurunan kualitas infrastruktur pengamanan fisik, sehingga meningkatkan risiko masuknya pihak tidak berkepentingan ke area terbatas. Hiu Khi On menambahkan, karakter lingkungan operasi migas yang ekstrem dan korosif, terutama di wilayah pesisir, menjadi tantangan tersendiri karena dapat mempercepat degradasi sarana pengamanan bila material yang digunakan tidak memadai. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa Bevananda menyediakan infrastruktur keamanan fisik dengan mempertimbangkan ketahanan material terhadap lingkungan korosif. Perusahaan tersebut menggunakan berbagai bahan baku untuk menghasilkan sistem pengamanan perimeter hingga pengamanan berlapis di area berisiko tinggi. Hiu menyebut kapasitas produksi terpasang Bevananda sekitar 20.000 ton per tahun dan telah terlibat dalam ratusan proyek infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dia menegaskan, sejumlah fasilitas migas memerlukan desain sistem pengamanan fisik yang tidak mudah ditembus karena tingkat risikonya yang tinggi. Hiu juga menilai keterlibatan perusahaan pendukung dalam negeri dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor dalam sistem pengamanan hulu migas. &nbsp;

Fasilitas migas berisiko tinggi butuh sistem pengamanan fisik kuat agar aman. Infrastruktur tahan korosi jadi kunci untuk jaga operasional

Fasilitas Migas Berisiko Tinggi, Sistem Pengamanan Fisik Dinilai Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/edukasi-pertamina-gas-negara-3198337697.jpg" alt="PT PGN beri edukasi soal jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.&nbsp;(Dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>PT PGN beri edukasi soal jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.&nbsp;(Dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus mendorong perluasan pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hingga saat ini, tercatat 2.945 sambungan rumah (SR) telah terlayani.&nbsp; Di tengah pelanggan yang mencapai ribuan itu, Subholding Gas Pertamina itu&nbsp;memperkuat pemahaman masyarakat dengan menggencarkan sosialisasi terkait manfaat, tata cara penggunaan, dan aspek keamanan energi gas bumi. Adapun sosialisasi dilakukan di desa dan kelurahan yang dilalui jalur pipa jargas.&nbsp; Area Head PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Pasuruan Mochammad Arif PGN menegaskan, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting karena pengembangan jargas merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan penugasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk di wilayah Lumajang.&nbsp; "Sosialisasi tentang keamanan dalam pemanfaatan gas merupakan kegiatan rutin PGN di setiap wilayah yang terpasang pipa jargas, Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang gas bumi, sekaligus mengajak warga untuk bersama-sama menjaga asset dan fasilitas jaringan gas milik pemerintah," tegas Mochammad Arif pada Senin (10/11). Selain tata cara penggunaan jargas, Arif menyebut, sosialisasi ini juga mencakup edukasi aspek keamanan, termasuk cara mendeteksi kebocoran. Kemudian juga disampaikan bagaimana mengenali kebocoran gas dan langkah tanggap darurat yang harus dilakukan, serta menyampaikan nomor layanan pengaduan PGN.&nbsp; Melalui jargas, masyarakat dapat merasakan keunggulan utama yaitu lebih praktis krena pasokan gas mengalir terus menerus 24/7 melalui pipa, sehingga tidak perlu mengganti atau membeli tabung.&nbsp; "Selain itu, jargas lebih aman karena gas bumi (Metana) lebih ringan dari udara sehingga jika terjadi kebocoran akan langsung mengurasi ke atas dan meminimalkan risiko ledakan. Pembakaran gas bumi juga lebih sempurna, sehingga lebih ramah lingkungan," ujarnya. PGN juga menginformasikan perihal kemudahan catat meter mandiri yang dapat dilakukan oleh pelanggan melalui aplikasi PGN Mobile. Aplikasi ini tersedia di Playstore ataupun Appstore, yang disiapkan oleh PGN untuk memudahkan pelanggan dalam monitoring pemakaian gas.&nbsp; Dalam realisasinya, pencatatan meter oleh petugas tetap dijalankan dengan kunjungan pelanggan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan akurasi catat meter mandiri yang dilakukan pelanggan. Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan catat meter mandiri melalui melalui WhatsApp resmi PGN di nomor 081511500645.&nbsp; PGN berkomitmen, sosialisasi jargas terus dilakukan secara intensif untuk menjamin masyarakat Lumajang dapat memanfaatkan energi baik gas bumi dengan maksimal dan aman. "Komitmen ini juga sebagai wujud dukungan PGN terhadap upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya gas nasional untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

PGN memperluas jaringan gas bumi di Lumajang, memberikan edukasi tentang keamanan dan penggunaan gas bumi kepada masyarakat.

PGN Perluas Jaringan Gas Bumi di Lumajang, Masyarakat Diberi Edukasi Keamanan Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/Jalur-Sepeda-Alih-Fungsi-Dery-Ridwansah-5-1079521498.jpg" alt="Terlihat bajaj mengetem di jalur sepeda kawasan Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Jalur sepeda banyak jadi alih fungsi sebagaimana mestinya dan justru dipakai untuk tempat parkir dan tempat berjualan pedagang kopi keliling. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.c" width="100%">
<figcaption>Terlihat bajaj mengetem di jalur sepeda kawasan Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Jalur sepeda banyak jadi alih fungsi sebagaimana mestinya dan justru dipakai untuk tempat parkir dan tempat berjualan pedagang kopi keliling. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.c</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tren konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menuju bahan bakar gas (BBG) semakin mendapat perhatian, terutama di sektor transportasi perkotaan.&nbsp; Salah satu contohnya adalah keberadaan bajaj gas atau Kobagas di Jakarta, yang kini menjadi simbol transportasi ramah lingkungan sekaligus lebih efisien dibanding kendaraan konvensional. Kendaraan roda tiga ini telah lama menjadi wajah khas ibu kota. Namun, dengan penggunaan BBG, bajaj gas tidak hanya membantu menekan biaya operasional bagi pengemudinya, tetapi juga berkontribusi mengurangi polusi udara di Jakarta.&nbsp; Pemerintah dan perusahaan energi, termasuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), ikut mendorong peralihan ini dengan berbagai inisiatif. Termasuk upaya merangkul komunitas Bajaj gas. &ldquo;Para pengemudi Kobagas berperan penting dalam memperluas pemanfaatan BBG di sektor transportasi. Mereka telah menjadi contoh nyata bagaimana energi bersih bisa digunakan secara luas dalam moda transportasi publik,&rdquo; ujar Direktur Komersial PGN, Aldiansyah Idham, di sela acara bersama komunitas Kobagas di SPBG PGN Pusat, Jakarta (2/9). Selain menegaskan komitmen pengembangan BBG, PGN juga memberikan dukungan sosial berupa 600 paket sembako kepada pengemudi bajaj gas.&nbsp; Namun, bantuan ini lebih dipandang sebagai simbol penghargaan terhadap peran pengemudi bajaj gas dalam menggerakkan tren energi bersih ketimbang sekadar program bantuan sosial. Sebagaimana diketahui, konversi kendaraan dari BBM ke BBG sebenarnya bukan isu baru. Pemerintah sudah sejak lama menggagas program ini untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM, menekan subsidi energi, sekaligus mendukung agenda transisi energi. Meski begitu, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), insentif bagi pemilik kendaraan, hingga keterbatasan sosialisasi di lapangan. Namun, keberadaan Kobagas memberi gambaran bahwa konversi ini memungkinkan dilakukan secara masif, terutama jika ada dukungan kebijakan yang jelas dan kolaborasi dengan masyarakat pengguna. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendara, menambahkan bahwa Kobagas bisa menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keberlanjutan energi.&nbsp; &ldquo;Kobagas bukan hanya alat transportasi ikonik, tetapi juga bukti bahwa energi bersih bisa berjalan beriringan dengan roda ekonomi masyarakat,&rdquo; ujarnya. Seiring semakin tingginya kebutuhan transportasi ramah lingkungan, bajaj gas di Jakarta bisa menjadi contoh untuk diperluas ke moda transportasi lain. Jika infrastruktur BBG diperkuat dan dukungan regulasi makin jelas, PGN meyakini, bukan tidak mungkin kendaraan ramah lingkungan ini akan semakin populer di kota-kota besar lainnya.

Dengan penggunaan BBG, bajaj gas tidak hanya membantu menekan biaya operasional bagi pengemudinya, tapi juga kurangi polusi Jakarta.

Rangkul Komunitas Bajaj Gas, PGN Kebut Konversi Transportasi Ramah Lingkungan di Jakarta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/jargas-4273827830.png" alt="Ilustrasi. Generated images AI yang menggambarkan utilitas untuk jaringan gas bumi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Generated images AI yang menggambarkan utilitas untuk jaringan gas bumi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketahanan energi nasional, terutama dari sektor gas bumi, tengah diuji. Penurunan pasokan gas pipa dari blok-blok migas tua di wilayah Indonesia Barat telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri pengguna gas. Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Tumiran, menyampaikan bahwa tanpa kepastian pasokan gas dalam jangka panjang, kelangsungan usaha di sektor hilir terancam. Lebih jauh lagi, kondisi ini bisa berdampak langsung terhadap ribuan tenaga kerja di industri tersebut. &ldquo;Kalau pasokan gas nggak terjamin dan dia kolaps karena tidak produksi, itu segmen pasar dia bisa hilang. Nah segmen pasar hilang, untuk mengembalikan kepercayaan pasar akan sangat sulit. Tapi yang lebih positif kan orang-orang itu potensi kehilangan lapangan kerja kan terhindarkan. Nah itu harus dijaga, kepentingan sosial ekonomi harus dijaga,&rdquo; ujar Tumiran, yang juga pernah menjadi anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Gas bumi dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 90 persen pasokan gas bumi dialirkan ke sektor penting seperti pembangkit listrik, petrokimia, pupuk, industri kaca, alas kaki, dan keramik. Namun, pergeseran lokasi sumber gas domestik dari wilayah barat&mdash;yang didominasi gas pipa&mdash;ke wilayah timur yang menghasilkan Liquefied Natural Gas (LNG), menambah tantangan. Selain harganya lebih tinggi, sebagian besar LNG juga sudah terikat kontrak ekspor. &rdquo;Kalau memang dari gas dalam negeri itu sudah dialokasikan untuk ekspor seperti dari Tangguh, Bontang, dan lainnya memang sebagian sudah didedikasikan kontrak, ya sudah buka saja pasar impor. Jangan malu,&rdquo; tegasnya. Menurut Tumiran, dalam kondisi kekurangan pasokan seperti ini, opsi impor gas seharusnya tidak dianggap tabu. Bahkan, pembukaan keran impor menjadi langkah realistis untuk menjaga kelangsungan industri dan ketahanan energi nasional. &ldquo;Nggak bisa katakan cukup kalau memang kurang. Jadi itu harus diatasi. Keran impor dibuka saja lah, saya kira nggak masalah,&rdquo; ucapnya. Pelaku usaha saat ini menunggu langkah konkret dari pemerintah guna memastikan ketersediaan gas dalam jangka panjang. Industri tidak bisa menunggu hingga munculnya sumber gas baru, sementara kebutuhan tetap berjalan. Di sisi lain, infrastruktur distribusi gas yang dibangun secara masif, terutama oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), telah memperluas akses gas hingga ke industri kecil, rumah tangga, dan UMKM. Sayangnya, perluasan ini tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan di sisi hulu. "Masalahnya PGN saja sekarang kan kesulitan untuk mendapatkan pasokannya kan? Jika pasokan gas tidak bisa dipenuhi, untuk sementara waktu pemerintah bisa membuka peluang impor LNG,&rdquo; kata Tumiran. Ia menilai bahwa pemerintah, melalui kewenangan Kementerian ESDM, bisa mengambil keputusan cepat terkait impor gas. Terlebih saat ini harga LNG global sedang menurun, menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya juga sempat menyatakan kemungkinan membuka impor gas untuk industri, sebagai respons atas tingginya harga gas dalam negeri. Meski belum diputuskan, opsi ini telah dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. "Ketika bersama presiden, itu sudah disampaikan catatan keputusan, apabila dianggap suplai gas nasional nggak mencukupi baik kualitas dan harga ngga sesuai dengan regulasi. Maka seharusnya HKI atau industri bisa diberikan fleksibilitas yakni mendapat sumber gas lain termasuk dari luar negeri, dengan catatan suplai gas nasional terbatas," jelas Agus pada Rabu (18/6). Sementara itu, kekurangan pasokan gas telah mulai dirasakan sejumlah industri. Beberapa fasilitas produksi bahkan terpaksa berhenti karena pasokan hanya tinggal 48 persen. Industri yang memerlukan suhu dan tekanan tinggi menjadi paling terdampak. Ketua Umum Indonesian Rubber Glove Manufacturers Association (IRGMA), Rudy Ramadhan, mengungkapkan bahwa beberapa pabrik di wilayah Tangerang telah mematikan kiln akibat penurunan tekanan gas. "Kalau sudah berhenti setop produksi, maka akan ada perumahan tenaga kerja," ujarnya dengan nada khawatir. Dengan kondisi yang kian genting, para pelaku industri berharap agar pemerintah segera memberikan kepastian dan membuka opsi pasokan baru, termasuk dari luar negeri, guna menyelamatkan keberlangsungan industri dan mencegah gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pasokan gas bumi menipis akibat blok tua. Industri terancam, pakar energi minta pemerintah buka opsi impor untuk jaga ketahanan energi

Ketahanan Energi Nasional Ditentukan Kepastian Pasokan Gas Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/WhatsApp-Image-2024-09-08-at-162102-1-1714738076.jpeg" alt="PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina mendapatkan peluang kerja sama untuk optimalisasi potensi pasokan gas bumi dari Blok Andaman dari pegelaran Indonesia &ndash; Afrika Forum (IAF) 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina mendapatkan peluang kerja sama untuk optimalisasi potensi pasokan gas bumi dari Blok Andaman dari pegelaran Indonesia &ndash; Afrika Forum (IAF) 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; PT Perusahaan Gas Negara Tbk menggenjot pemanfaatan gas bumi yang berpeluang menjadi energi prioritas menuju swasembada energi nasional, sejalan dengan bauran energi nasional untuk gas bumi yang diproyeksikan sebesar 22% pada tahun 2025. &ldquo;Gas bumi merupakan fossil fuel dengan tingkat emisi lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Sejalan dengan bauran energi tersebut, terdapat porsi yang cukup besar bagi gas bumi untuk dimanfaatkan sebagai energi prioritas,&rdquo; ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangan tertulis yang diterima. Rosa mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan strategi prioritas untuk pertumbuhan perusahaan dalam 5 tahun mendatang. Rencananya, akan ada beberapa infrastruktur baru yang dibangun untuk memastikan gas bumi disalurkan ke pelanggan dan memberikan manfaat dekarbonisasi yang besar. Salah satunya, PGN akan terus membangun jargas rumah tangga yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar tinggi emisi seperti LPG dan kerosin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016392308/4-zodiak-yang-paling-sering-menderita-dalam-diam-karena-sulit-mengatakan-tidak-mereka-tersenyum-di-luar-tapi-terkikis-di-dalam">4 Zodiak yang Paling Sering Menderita dalam Diam Karena Sulit Mengatakan &ldquo;Tidak&rdquo;: Mereka Tersenyum di Luar Tapi Terkikis di Dalam</a> Jika jumlah pelanggan jargas mencapai 1 juta Sambungan Rumah (SR), maka berpotensi dapat penurunan emisi karbon sekitar 380 ribu ton CO&sup2; di tahun 2034. Adapun hingga akhir 2024, PGN telah menyambungkan lebih dari 815.000 rumah tangga dengan total panjang pipa jargas mencapai 20.000 km. &ldquo;Kami memiliki target menambah sekitar 450 ribu sambungan rumah tangga sampai lima tahun mendatang,&rdquo; ujar Rosa. Disamping itu, lanjut Rosa, pihaknya tengah mengembangkan produk baru yaitu biomethane. Biomethane ini adalah limbah agrikultur contohnya dari sawit, jerami dan juga kotoran hewan yang kemudian dijadikan biogas. Nantinya, biomethane akan diinjeksi ke dalam jaringan pipa gas bumi eksisting. &ldquo;Rencananya Biomethane ini akan on stream di tahun 2027 sebagai bagian dari inisiatif untuk Net Zero Emission,&rdquo; kata Rosa. &ldquo;Dengan strategi Step Out, kami masuk ke bisnis turunan gas bumi lainnya atau green energy seperti ammonia dan hydrogen (H2). Mengingat ini adalah bisnis baru PGN, kami memilih konsep partnership. Dengan partnership yang baik, banyak teknologi yang menarik untuk diterapkan dan memastikan mitigasi risiko ketika memasuki bisnis baru,&rdquo; jelas Rosa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016392304/9-weton-berjumpa-dengan-kekayaan-mulai-5-agustus-2025-siap-jalani-hidup-sebagai-jutawan">9 Weton Berjumpa dengan Kekayaan Mulai 5 Agustus 2025, Siap Jalani Hidup Sebagai Jutawan!</a> Beberapa pengembangan proyek gas bumi lainnya yang sedang dikembangkan PGN untuk memperluas utilisasi gas bumi yaitu Pipa Tegal &ndash; Cilacap dan rencana LNG storage maupun regasifikasi di Pulau Jawa. Kemudian untuk LNG, PGN terus mengupayakan penyaluran pasokan LNG yang sebagian besar dari Indonesia bagian timur untuk pelanggan, termasuk di Pulau Jawa yang demand-nya sangat besar. Sedangkan untuk CNG, PGN mengutamakan untuk disalurkan ke horeka (hotel, restoran, dan caf&eacute;), UMKM, dan kebutuhan komersial lainnya. &ldquo;Apabila pemanfaatan gas bumi dalam bentuk CNG maupun LNG dikombinasikan, akan membantu pemerintah untuk menurunkan level subsidi,&rdquo; kata Rosa. PGN melihat kebutuhan energi akan terus tumbuh dan gas bumi sebagai energi transisi menjadi pilihan utama dalam mendukung energi bersih. Maka PGN optimis bahwa investasi dalam memperluas pemanfaatan gas bumi sejalan dengan cita-cita pemerintah. &ldquo;Visi PGN adalah memainkan peran sebagai penyedia gas bumi sebagai energi transisi untuk bumi yang berkelanjutan. Kami memastikan gas bumi yang ramah lingkungan dapat disalurkan kepada pelanggan mulai dari industri hingga rumah tangga,&rdquo; tutup Rosa.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk menggenjot pemanfaatan gas bumi yang berpeluang menjadi energi prioritas menuju swasembada energi nasional.

Paparkan Strategi untuk Genjot Pemanfaatan Gas Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/CNG-2407348734.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan Compressed Natural Gas (CNG) Station di Kawasan Industri Maspion, Gresik, Senin (28/7). (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan Compressed Natural Gas (CNG) Station di Kawasan Industri Maspion, Gresik, Senin (28/7). (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemprov Jawa Timur berkomitmen mendorong percepatan green economy, dengan meresmikan Compressed Natural Gas (CNG) Station di Kawasan Industri Maspion, Manyar, Gresik, Senin (28/7). CNG Station milik PT Citra Nusantara Energi, yang diproyeksikan memiliki kapasitas 2,0 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) ini, diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. "Komitmen kita untuk membangun green economy terus berjalan. Komitmen kita untuk terus bergerak dari Green economy menuju Blue economy juga akan terus bergerak," ujar Khofifah di Gresik, Senin (28/7). CNG Station Gresik beroperasi usai PT Petrogas Jatim Utama, mengantongi Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari Kementerian ESDM RI pada 23 Juni 2025 lalu, untuk melakukan komersialisasi gas dari wilayah kerja Ketapang. Gubernur Khofifah kemudian membeberkan bahwa rata-rata produksi gas bumi di Jatim mencapai 733,79 Million Metric Standard Cubic Feet Day (MMSCFD). Ini berdasarkan data yang dihimpun Pemprov per Desember 2024. "Angka tersebut membawa Jawa Timur menduduki peringkat ketiga daerah penghasil migas terbesar secara nasional setelah Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur," sambungnya. Dengan potensi tersebut, Gubernur Khofifah optimistis CNG Station di Gresik akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jatim, dengan tidak bergantung pada bahan bakar fosil dan tetap ramah lingkungan. "Baik untuk kegiatan industri, pembangkitan, rumah tangga dan lain-lain. Dan tentu penyaluran ke sektor industri menjadi komitmen kita semua bahwa kita peduli terhadap alam dan lingkungan kita," seru Khofifah. Gubernur Khofifah berharap di mana depan, Provinsi Jawa Timur dapat menjadi pusat transformasi energi bersih nasional, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan inovasi. "Semoga peresmian CNG Station Gresik ini jadi titik tolak penguatan ekonomi sekaligus perluasan akses energi bersih, serta kehadirannya membawa berkah bagi masyarakat Gresik dan Jatim," harap Khofifah. Di sisi lain, Komut PT PJU Achmad Fauzi mengatakan bahwa setelah berpuluh-puluh tahun hanya menjual Gas ke PLN, kini PT PJU dapat menyalurkannya ke sektor industri swasta melalui CNG Station Gresik. "Kami akan terus melakukan pengembangan-pengembangan dengan industri yang lain (swasta). Dalam waktu dekat, kami akan meluncurkan produk gas bagi rumah tangga," ucap Fauzi. Turut hadir dalam peresmian CNG Station Gresik: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Komut PT PJU Achmad Fauzi, Dirut PT Citra Nusantara Energi Mohammad Isa Safardin, serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jatim.

Pemprov Jatim resmikan CNG Station di Gresik, dorong green economy, dukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Jatim.

Dorong Green Economy, Gubernur Khofifah Resmikan CNG Station di Kawasan Industri Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/WhatsApp-Image-2024-09-08-at-162102-1-1714738076.jpeg" alt="PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina mendapatkan peluang kerja sama untuk optimalisasi potensi pasokan gas bumi dari Blok Andaman dari pegelaran Indonesia &ndash; Afrika Forum (IAF) 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina mendapatkan peluang kerja sama untuk optimalisasi potensi pasokan gas bumi dari Blok Andaman dari pegelaran Indonesia &ndash; Afrika Forum (IAF) 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaku usaha menilai bahwa pemerintah belum seirama untuk meningkatkan investasi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyoroti salah satunya hal itu tercermin dari beberapa pelaku industri yang masih kesulitan mendapatkan pasokan gas yang memadai untuk industri di dalam negeri. Padahal, pemerintah sepakat bahwa gas merupakan salah satu unsur penting untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi di sektor industri. Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa pelaku bidang industri pengguna gas di Kadin Bidang Perindustrian sudah mengeluh karena sulitnya mendapatkan pasokan gas. Padahal pabriknya berada di pusat-pusat industri itu berada seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Saleh menduga bahwa ego sektoral terkait pemenuhan gas untuk industri masih sangat kuat. Dirinya pun berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi atau monitoring secara langsung sehingga dapat mengetahui fakta yang terjadi di lapangan. Dia meyakini bahwa isu gas industri ini berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi. "Sebagaimana diketahui Biro Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi quartal 1 2025 hanya tumbuh 4,87 persen," ujarnya. Turut mengamini, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan bahwa target utilisasi produksi keramik tahun ini bisa terancam akibat tingginya harga dan gangguan suplai gas untuk industri. Edy menyebut, pemerintah telah memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76 Tahun 2024 untuk tujuh sektor industri, yang disertai dengan kenaikan harga gas dari USD 6,5 per Million British Thermal Units (MMBTU) ke USD 7 per MMBTU. "Sangat disayangkan penerapan kebijakan tersebut tidak sesuai harapan industri keramik sepanjang bulan Januari-April 2025," urai Edy. Dia membeberkan, industri juga semakin tertekan dengan besaran Alokasi Gas untuk Industri Tertentu (AGIT) per April 2025 yang hanya tercatat sebesar 65,3 persen untuk industri Jawa bagian Barat dan sebesar 48,8 persen untuk Jawa bagian Timur. Menurut Edy, hal tersebut menggerus daya saing industri keramik nasional. Karena isu tersebut, sambung Edy, industri harus berproduksi dengan rata-rata biaya gas yang naik menjadi lebih dari USD 8 per MMBTU. "Artinya sekarang kurang lebih 15 persen lebih mahal dari kebijakan HGBT. Sangat disayangkan terlebih untuk Jawa bagian Timur yang seharusnya tidak ada kendala tentang suplai gas, namun diinfokan adanya gangguan di hulu, yang membutuhkan waktu perbaikan sampai Oktober mendatang," urainya. Selain itu, ketidakpastian suplai gas dan mahalnya harga surcharge gas atau harga regasifikasi gas dinilai dapat merusak iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia. "Ini mengganggu roadmap industri keramik nasional yang telah merencanakan ekspansi kapasitas dari 625 juta m2 per tahun ke 718 juta m2 per tahun di akhir 2026 dan meningkat ke 850 juta m2 per tahun kapasitas produksi keramik di 2030," pungkasnya.

Artikel ini membahas tantangan pasokan gas bagi pelaku industri dan dampak kebijakan pemerintah terhadap investasi.

Pemerintah Diminta Lebih Harmonis soal Kebijakan Gas Bumi Tertentu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/jargas-4273827830.png" alt="Ilustrasi. Generated images AI yang menggambarkan utilitas untuk jaringan gas bumi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Generated images AI yang menggambarkan utilitas untuk jaringan gas bumi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pasokan gas bumi nasional mengalami penurunan akibat natural decline dari sumur tua yang sudah beroperasi. Kondisi ini menuntut langkah strategis guna menjaga ketahanan energi, salah satunya melalui opsi impor dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo, menegaskan bahwa gas bumi memiliki peran penting dalam transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Hal ini tertuang dalam revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), menggantikan PP 79 Tahun 2014 tentang KEN. &ldquo;Tadi disebut Kementerian ESDM, ketahanan energi Indonesia ada di skala 6,4 yang artinya cukup tahan. Kenapa dikatakan tahan? Karena availability (ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), affordability (keterjangkauan), dan acceptability (akseptabilitas) itu semua terjaga. Meskipun itu dilakukan dengan impor tetapi kita tahan,&rdquo; ujarnya dalam Discussion Series &lsquo;Memacu Infrastruktur Gas Menuju Swasembada Energi&rsquo; yang digelar secara virtual oleh Energy Institute for Transition (EITS) pada akhir pekan ini. Penurunan pasokan gas bumi akibat natural decline berpotensi mengganggu stabilitas energi nasional. Oleh karena itu, strategi impor perlu diterapkan sambil menunggu proyek gas raksasa seperti Masela dan Andaman mulai beroperasi (onstream). &ldquo;Oleh karena itu kalau sekarang masih kekurangan gas, sedikit harus impor. Nanti kalau Masela dan Andaman sudah onstream, kelihatannya 78 sampai 100,3 MTOE (Mega Ton setara Minyak) bisa terpenuhi oleh resources yang ada di kita,&rdquo; jelas Abadi. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, menambahkan bahwa Indonesia saat ini memasuki era gas bumi, ditandai dengan penemuan cadangan gas besar dalam dua tahun terakhir. &ldquo;Kita berani bilang bahwa kita sekarang berada di era gas. Penemuan 2023 oleh ENI di Geng North-1 (Kalimantan Timur) dan pada 2024 oleh Mubadala Energy di wilayah Andaman ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang dilirik oleh investor asing untuk eksplorasi lebih lanjut,&rdquo; ungkap Hudi. Meski cadangan baru ditemukan, pemanfaatannya membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk distribusi gas ke berbagai sektor. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas penunjang harus segera dipercepat agar ketahanan energi tetap terjaga. Berdasarkan proyeksi The International Energy Agency (IEA), konsumsi gas bumi global diprediksi tetap stabil hingga 2050, sementara energi fosil lainnya mengalami penurunan signifikan. Tren ini menunjukkan bahwa banyak negara menjadikan gas sebagai energi transisi sebelum beralih sepenuhnya ke energi terbarukan. &ldquo;Artinya, bukan hanya Indonesia, negara lain di dunia juga melakukan hal yang sama dalam utilisasi terhadap gas bumi untuk menopang ketahanan energinya,&rdquo; ujar Direktur Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaiman. Gas bumi memiliki peran krusial dalam berbagai sektor, mulai dari pembangkit listrik, industri, hingga kebutuhan rumah tangga. Pemerintah berupaya memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi pipa di Pulau Jawa dan Sumatera. &ldquo;Supaya bisa dipenuhi maka harus ada pengaturan yaitu dari solusi infrastruktur. Di Jawa dan Sumatera ditopang jaringan transmisi dan distribusi pipa baik yang eksisting maupun dalam penyelesaian, yaitu Cisem (Cirebon &ndash; Semarang) dan Dusem (Dumai &ndash; Sei Mangke),&rdquo; jelasnya. Sementara itu, untuk Indonesia bagian tengah dan timur, solusi yang diterapkan berbeda mengingat tantangan geografis wilayah kepulauan. &ldquo;Di wilayah Indonesia Tengah dan Timur lebih banyak diselesaikan dengan virtual pipeline seperti moda LNG, mini LNG, dan di daerah tersebut dibangun Terminal Regasifikasi. Kalau kita negara daratan mungkin gampang lah dengan pipa seluruhnya. Karena kita negara kepulauan maka solusinya beda. Lebih rinci dan rigid dan di setiap tahapan supply chain ada strategi keekonomian yang harus diperhitungkan,&rdquo; pungkasnya. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berupaya memastikan ketahanan energi tetap terjaga sambil mempersiapkan transisi menuju energi bersih di masa depan.

Pasokan gas bumi menurun akibat natural decline. DEN menyebut impor jadi opsi jangka pendek untuk ketahanan energi nasional.

Pasokan Gas Bumi Menurun, DEN: Impor Jadi Opsi Jangka Pendek untuk Ketahanan Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/dadan-kusdiana-3311575141.jpg" alt="Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam sambutannya di webinar dengan tema" width="100%">
<figcaption>Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam sambutannya di webinar dengan tema</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah berkomitmen mempercepat proses pengembangan lapangan-lapangan gas baru guna menopang ketahanan energi nasional dan mendukung proses transisi energi menuju net zero emission (NZE) tahun 2060. "Selama proses transisi energi, pengembangan energi fosil termasuk gas bumi akan dipercepat," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM/Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam sambutannya di&nbsp;webinar dengan tema 'Strategi Pemerintah Mempercepat Monetisasi Giant Gas Discovery', Selasa (10/12). Gas bumi memiliki peran esensial untuk menjembati proses transisi energi dari energi fosil menuju energi bersih, sehingga perubahannya berjalan lebih mulus. Gas bumi juga dapat dikategorikan sebagai energi bersih jika dalam prosesnya menerapkan teknologi carbon capture and storage (CCS). "Jika dibandingkan, emisi gas bumi jauh lebih kecil dari emisi batu bara dan minyak. Produksi gas kita akan meningkat dalam dua tiga tahun kedepan, gas akan menjadi energi utama selama masa transisi sampai tercapainya net zero emission tahun 2060," ujar Dadan Kusdiana,&nbsp; Ia menjelaskan, gas bumi juga bisa menjadi energi bersih jika dalam prosesnya menerapkan teknologi CCS, yaitu teknologi menangkap CO2 dan menginjeksikannya kembali ke perut bumi. "Proyek-proyek pengembangan lapangan gas yang sedang berjalan juga akan menerapkan teknologi penangkapan dan penyimpanan carbon seperti di blok Masela, Tangguh, serta lapangan-lapangan gas lainnya," ungkap dia. Selain itu, gas bumi juga berguna menjadi bahan baku untuk industri pupuk. Karena itu, perananan gas sangat strategis bagi keandalan energi di dalam negeri maupun pasokan bahan baku untuk mendukung industri pupuk untuk mendorong swasembada pangan, gas rumah tangga, serta transportasi. Lebih jauh, gas bumi juga menjadi salah satu andalan untuk mendukung tercapainya Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu Indonesia swasembada energi, mencapai kedaulatan energi, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.&nbsp;"Sebab itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT)," imbuhnya. Kepala Departemen Pengembangan Lapangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Arya Disiyona mengatakan, contoh konkret upaya percepatan monetisasi temuan cadangan gas bumi yang telah dilakukan SKK Migas dan pemerintah adalah temuan gas di sumur Geng North-1, blok North Ganal, oleh ENI SpA. "Geng North ini menjadi game changer, ditemukan tahun 2023, memperoleh persetujuan rencana pengembangan lapangan dari pemerintah Agustus 2024, atau hanya 10 bulan, dan proyek pengembangannya ditargetkan akan onstream tahun 2027," terang Arya. Selain percepatan proses-proses persetujuan dan perizinan, terang dia, SKK Migas dan pemerintah juga memberikan berbagai insentif kepada para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas agar keekonomian proyek pengembangan lapangan gas lebih menarik. "Jenis-jenis insentif yang akan diberikan kepada KKKS disesuaikan dengan peraturan yang ada," imbuh dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015379016/skk-migas-sebut-tahun-depan-lifting-migas-didominasi-produksi-gas">SKK Migas Sebut Tahun Depan Lifting Migas Didominasi Produksi Gas</a> Sementara itu, Dani Jatnika, Senior Manager Gas Commercial &amp; Monetization PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyatakan, sesuai arahan SKK Migas dan pemerintah, produksi gas dari blok Masela, salah satu giant gas yang dimiliki Indonesia, akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. "Kami bukan operator blok Masela, hanya sharing info. Sesuai POD serta arahan dari pemerintah dan SKK Migas, 40 hingga 60 persen produksi gas blok Masela akan dialokasikan untuk domestik. Yang sudah fix, PT Pupuk Indonesia akan membangun pabrik pupuk di Masela memanfaatkan 150 MMSCFD,"&nbsp;terang Dani. Selanjutnya, jelas dia, Inpex selaku operator blok Masela saat ini masih berdiskusi dengan calon pembeli domestik lain, yaitu PLN dan PGN. Rencananya, gas dalam bentuk LNG itu nantinya akan memenuhi kebutuhan pembangkit-pembangkit listrik tenaga gas PLN dan untuk memenuhi market industri PGN. Group Head of Gas, Supply &amp; LNG Trading PT Pertamina Gas Negara (PGN),&nbsp;M. Anas Pradipta mengungkapkan kesiapan PGN menjadi aggregator gas nasional.&nbsp;"PGN, sebagai aggregator gas, sangat siap menyerap produksi gas dari proyek-proyek pengembangan lapangan-lapangan gas baru, termasuk gas dari Masela dan IDD yang akan berbentuk LNG," ujar Anas. Dia mengatakan, sejak tahun 2024 ini PGN telah berpengalaman mendistribusikan LNG yang berasal tiga kilang LNG di Indonesia untuk market industri, dan market industri dapat menerima penyesuaian harga. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro dalam tinjauan kritisnya berpendapat cita-cita swasembada energi pemerintah dapat tercapai jika seluruh potensi sumber energi di Indonesia dimanfaatkan, termasuk energi berbasis fosil. "Swasembada energi dapat tercapai kalau bicara energy in total, baik energi fosil maupun energi baru. Kalau hanya energi terbarukan saja, mungkin akan sulit tercapai. Kalau mau mandiri energi, tidak dikotomikan energi bersih dengan energi fosil, maka optimis dapat mencapai swasembada energi," tutup Komaidi.

Gas bumi memiliki peran esensial untuk menjembati proses transisi energi dari energi fosil menuju energi bersih.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gas bumi

Berita Terkini