<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-8_crop_760x446.jpeg" alt="PLN ingin terjadinya sinergi dari sejumlah potensi pariwisata setempat, dapat menjadi bagian terintegrasi, melalui sosialisasi penggunaan kompor listrik induksi (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PLN ingin terjadinya sinergi dari sejumlah potensi pariwisata setempat, dapat menjadi bagian terintegrasi, melalui sosialisasi penggunaan kompor listrik induksi (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru memastikan kebijakan Pemerintah terkait pergantian penggunaan gas elpiji 3 kilogram dengan kompor induksi atau kompor listrik masih tahap sosialisasi atau uji coba.  Pemerintah akan memberikan paket kompor listrik gratis kepada 300 ribu masyarakat Indonesia, yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memiliki listrik.  “Uji coba ini untuk mengetahui, seberapa efektif penggunaan kompor listrik ini dibandingkan elpiji. Lebih bisa menekan impor gas, atau tidak,” ujar Falah kepada wartawan, Sabtu (24/9).  Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, ketika penggunaan kompor listrik berhasil menekan impor, maka akan berdampak lebih baik untuk rakyat. Konversi ke kompor listrik ini tak akan menambah beban rakyat. Sebab kompor listrik ini disubsidi oleh pemerintah.  Anggota DPR Dapil Jawa Timur X itu pun mengungkapkan, nanti akan dibagikan juga alat Miniatur Circuit Breaker (MCB) secara gratis kepada masyarakat penerima kompor listrik. Di mana penerima merupakan pelanggan listrik 450 sampai 900 volt ampere (VA).  “Sekali lagi, pengggunaan kompor listrik ini masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi, belum ada pembahasan yang lebih intensif,” pungkas Falah.  Sebelumnya, pemerintah menegaskan program konversi kompor gas ke kompor induksi tidak akan diterapkan pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran terkait program tersebut belum dibicarakan dan disetujui oleh DPR.  “Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” kata Airlangga dalam konferensi pers didamping Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (23/9).  Ia juga menjelaska, program konversi LPG 3 Kg ke kompor induksi listrik masih dalam proses uji coba atau prototype di dua wilayah, yakni Denpasar dan Bali. Airlangga juga menyebut soal pengurangan jumlah kompor yang akan dibagikan ke masyarakat dari awalnya 300.000 unit menjadi 2.000 unit.  Airlangga memastikan, pihaknya akan melakukan evaluasi dari uji coba tersebut. Selain itu, pemerintah juga menjamin akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum program tersebut diberlakukan untuk masyarakat.

Kompor Listrik Masih Sosialisasi, DPR: Belum Ada Pembahasan Intensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220421_152404.jpg" alt="Petugas mengangkat tabung gas LPG yang merupakan barang bukti kasus pengoplosan gas di Polda Jawa Barat, Kamis (21/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas mengangkat tabung gas LPG yang merupakan barang bukti kasus pengoplosan gas di Polda Jawa Barat, Kamis (21/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo menyebut, para pelaku pengoplosan gas 3 kilogram bersubsidi ke tabung gas 12 kilogram di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meraup untung sekitar Rp 175 juta per bulan.  Dari kasus tersebut, ada dua orang diamankan berinisial MS dan AA. Selain itu, 451 tabung disita terdiri atas 58 unit tabung 12 kg, 8 unit tabung 5,5 kg, dan 385 unit tabung 3 kg.  ”Dari pengembangan dan keterangan yang diperoleh, upaya para tersangka itu beromzet sekitar Rp 175 juta per bulan,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (21/4).  Para pelaku, kata dia, membeli gas liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram ke penjual resmi di sekitar TKP dengan harga Rp 17.500 per unit. Selanjutnya, gas di tabung 3 kilogram itu dipindahkan ke tabung 12 kilogram.  Setiap tabung 12 kilogram itu, kata dia, diisi dari empat tabung gas 3 kilogram. Dengan begitu, modal untuk mengoplos tabung 12 kilogram dari tabung 3 kilogram seharga Rp 70 ribu.  ”Gas tabung 12 kilogram itu lalu dijual dengan harga Rp 180 ribu hingga Rp 185 ribu per tabung. Dengan demikian, para pelaku bisa meraup untung dari gas 12 kilogram sebesar Rp 115 ribu per tabung,” terang Ibrahim.  ”Jadi ini perkembangan penyelidikan. Pada 19 April, ditemukan orang yang memindahkan isi gas dari tabung 3 kilogram ke tabung 12 kilogram,” tambah dia.  Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Roland Ronaldy mengatakan, para pelaku bisa memindahkan 200 tabung 3 kilogram ke dalam 50 tabung 12 kilogram dalam sehari. ”Keuntungan yang diperoleh per hari itu sekitar Rp 5,7 juta. Kalau dikalkulasi itu, 1 bulan sekitar Rp 175 juta,” jelas Roland.  Dalam kasus itu, menurut Roland, ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini ada dua tersangka berinisial MS dan AA, sedangkan seorang lainnya berinisial GS yang masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).  Akibat perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 55 paragraf 5 tentang energi dan sumber daya mineral Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar.

Polisi Sebut Pengoplos Gas LPG di Bogor Raup Rp 175 Juta Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20200807-WA0014.jpg" alt="Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap penyimpangan tabung gas subsidi pemerintah tanpa kelengkapan izin usaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap penyimpangan tabung gas subsidi pemerintah tanpa kelengkapan izin usaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membongkar praktik penyuntikan gas ilegal. Kasus ini ditemukan oleh aparat di 3 lokasi berbeda di wilayah Jakarta Barat.  Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol Muhammad Zulkarnain mengatakan, kasus ini menggunakan modus penyuntikan gas subsidi 3 kg dipindah ke tabung 12 kg. Dengan cara ini, para pelaku mengambil keuntungan tambahan dari gas yang dijual.  "Pada saat ini di Meruya ini ada 3 TKP, dalam hal penyalahgunaan gas bersubsidi dari gas 3 Kg dipindahkan ke 12 Kg," kata Zulkarnain di Meruya, Jakarta Barat, Selasa (6/4).  Praktik curang ini dilakukan oleh 2 pelaku. Yakni DF dan T. Dari praktik seperti ini, pelaku menjual gasnya seharga Rp 17 ribu untuk ukuran 3 kg dan Rp 140 ribu untuk ukuran 12 kg.  "Dari 3 TKP kami menyita lebih kurang 1.372 tabung gas 3 kg, 307 tabung gas 12 kg dan selang regulator sebanyak 100 selang untuk memindahkan dari 3 kg ke 12 kg, ada 8 kendaraan roda empat, ada 4 kendaraan roda dua," imbuhnya.  Kepada petugas, para pelaku mengaku mengedarkan gas suntikan ini di wilayah Jakarta Barat. Aparat pun tengah melakukan pemantauan terkait gas suntikan tersebut yang sudah beredar di tengah masyarakt.  "Hal ini perlu kita lakukan untuk yaitu kita harus mengawal subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah karena pada saat ini kami jajaran Bareskrim khususnya Dittipidter bertugas untuk mengawal subsidi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar tepat sasaran," pungkas Zulkarnain.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 8 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 53 UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, dengan ancaman 5 tahun dan denda maksimum Rp 40 miliar.

Polri Temukan 3 Lokasi Penyuntikan Gas 3 Kg ke 12 Kg di Jakbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pasokan-Gas-3KG-Jelang-Ramadhan-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, jika pemerintah ingin mengubah skema subsidi gas elpiji 3 kilogram (gas melon) maka harus merubah Undang-Undang terlebih dahulu. Sebab, subsidi telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.  “Kalau mau berubah dari yang sudah di tentukan dalam UU APBN kalau mau ubah, ubahlah dulu UU-nya supaya apakah melalui APBNP kalau tidak ya tunggu tahun depan,” ujarnya di Wisma Bisnis Indonesia Jakarta, Kamis (30/1).  Menurutnya, anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN tahun ini sebesar Rp 49 triliun bersasarkan mekanisme yang telah ditetapkan saat ini. Jika merubah skema otomatis besaran jumlahnya pun akan berubah.  “Kalau jumlahnya berubah berarti tidak seusai dengan APBN tidak boleh dilaksanakan. Karena itu melanggar UU. Bukannya tidak boleh tapi rubah dulu. Itu namanya tertib aturan,” tuturnya.  Ia mengaku, pihaknya memiliki misi yang sama dengan pemerintah yaitu agar pemberian subsidi tepat sasaran. Sebab, kebutuhan energi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. “Sekarang kalau langsung apakah bisa tepat sasaran? Sekarang kita tanya mana yang akan dikasih. Orang miskin, orang miskin yang mana, sementara datanya belum jadi. Nanti lebih ngga tepat sasaran lagi. Lalu kita tanya, oke siapa saja yang dikasih ? Petani dikasih ngga? Berapa untuk petani? Petani dikasih ngga? Bingung dia,” ucapnya.  Kardaya melanjutkan lebih jauh, pemberian subsidi dalam bentuk barang maupun tunai pun nantinya akan menuai kontroversial. “Sekarang UMKM, oke UMKM, UMKM yang memakai sehari 1 tabung dengan yang pakai sehari 2 tabung seperti misalnya warteg-warteg dikasihnya sama ngga kalau dikasih uang. Kalau dikasih sama geger lagi. Itu harus dikaji ulang,” tuturnya.

DPR: Tahun Depan, Jika Skema Subsidi Gas Melon Ingin Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertamina-pastikan-pasokan-gas-melon-di-madina-aman_m_220129.jpeg" alt="GAS MELON: Pertamina MOR I memastikan pasokan gas melon aman di Mandailing Natal. " width="100%">
<figcaption>GAS MELON: Pertamina MOR I memastikan pasokan gas melon aman di Mandailing Natal. </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I memastikan penyaluran LPG 3 kilogram di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara aman selama arus mudik dan libur Hari Raya Idulfitri. Madina diketahui mendapat pasokan sebesar 5.040 tabung, Rabu (13/6). Ada dua Agen dan 80 pangkalan yang melakukan distribusi langsung ke pelanggan. Per tabungnya, Pertamina mematok Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 17-22 ribu per tabung.  Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi jelang lebaran, Pertamina juga akan menambah pasokan sebesar 6.160 tabung per hari pada tanggal 29 dan 30 Mei 2018.  Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait arus mudik dan libur lebaran 2018, Pertamina MOR I akan terus melakukan penambahan pasokan tabung LPG pada tanggal 9, 12, 14, 15, dan 17 Juni 2018 sebanyak 9.520 tabung per hari di wilayah tersebut. Unit Communication &amp; CSR Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto menyatakan pasokan LPG Pertamina di wilayah Madina berjalan normal. Tim investigasi telah diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap adanya keluhan kondisi pasokan LPG 3 kilogram di wilayah tersebut.  &ldquo;Pasokan LPG 3 kilogram di wilayah Madina berjalan normal bahkan sudah dilakukan penambahan pasokan sebelumnya. Kami akan cek apabila penambahan pasokan memang dirasa belum mencukupi. Kami akan melakukan penambahan pasokan fakultatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Rudi. Pertamina menyalurkan LPG 3 kilogram sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Pertamina mengimbau bahwa peruntukkan LPG 3 kg hanya bagi rakyat miskin dengan penghasilan kurang dari Rp 1,5 juta per bulan atau Usaha Mikro. Bagi warga mampu, Pertamina telah menyediakan LPG non subsidi seperti Bright Gas 5,5 Kg, Bright Gas 12 Kg dan Elpiji tabung biru 12 kg serta 50 kg untuk usaha komersial.&nbsp;

Pertamina Pastikan Pasokan Gas Melon di Madina Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/waspada-beredar-tabung-gas-tak-sesuai-ukuran_m_128755.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor menemukan sejumlah kecurangan parktik penjualan gas elpiji 3 kilogram. Temuan itu didapatkan saat melakukan sidak elpiji di salah satu agen gas di bilangan Panduraya, Bogor Utara, kemarin (8/5). Dalam sidak itu, Disperindag menemukan adanya tabung gas yang tidak sesuai dengan ukuran standar. Kabid Metrologi dan Tata Tertib Disperindag Kota Bogor, Mangahit Sinaga mengatakan, ada tiga tabung yang beratnya tidak sesuai ukuran standar dari delapan tabung sampel. Dari ketiga tabung tersebut, ada satu tabung yang beratnya kurang dari ukuran standar. Kemudian ada dua tabung yang beratnya lebih dari standar. &ldquo;Tidak ada sanksi karena tidak ada indikasi kecurangan. Itu harusnya 8 kilogram. Ada satu yang kurang, sedangkan yang lebihnya dua tabung. Jadi, kalau itu terus-menerus terjadi maka yang rugi pihak SPBG,&rdquo; jelasnya kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group). Atas temuan tersebut, Mangahit memastikan tidak ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh agen yang disidak. Hanya, menurutnya, pihak agen kurang teliti dalam memasukkan jumlah gas ke dalam tabung. &ldquo;Yang ada hanya kecerobohan dalam pengisian. Peringatan kami kepada SPBG-nya untuk lebih teliti dalam mengisi elpiji, agar tidak terjadi kekurangan-kekurangan,&rdquo; imbuhnya. Sidak kali ini sengaja dilakukan di satu titik, karena akan dilakukan secara berkala menjelang bulan Ramadan. Pihaknya mengaku akan mengecek satu per satu dari 13 agen elpiji 3 kilogram yang ada di Kota Bogor. Hal tersebut, menurutnya, dilakukan untuk memberikan rasa nyaman pada masyarakat Kota Bogor, terlebih dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena berdasarkan kejadian tahun-tahun sebelumnya, ketika bulan Ramadan kebutuhan komoditas bakal meningkat tajam. &ldquo;Salah satu dari tupoksi kita&nbsp; memastikan bahwa elpiji 3 kilogram benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat, dengan ukuran yang benar,&rdquo; tandasnya. (cr3/yuz/JPG)

Waspada, Beredar Tabung Gas Tak Sesuai Ukuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70867_90119_Elpiji.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat Polres Tasikmalaya tengah menyelidiki kasus gas 3 kilogram bodong yang meresahkan masyarakat.&nbsp; Polisi terus mengusut dalang di balik beredarnya gas kosong namun bersegel sebagaimana baru.&nbsp; &ldquo;Ada atau tidak laporan, kami bisa menindak pelakunya karena sudah merugikan masyarakat,&rdquo; ujar Kapolres Tasikmalaya AKBP Nugroho Arianto, Rabu (14/12). Dalam penyelidikan, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tasikmalaya. Guna mendapat keterangan mengenai pengawasan dan alur pendistribusian. &ldquo;Nanti jalur distribusinya akan kita dalami, guna mengetahui di mana letak oknum nakalnya,&rdquo; ujarnya. Nugroho juga meminta kepada masyarakat untuk tidak hawatir dan resah karena pihaknya mengawasi pendistribusian minyak dan gas. &ldquo;Masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu hawatir. Kami akan menindak tegas pelaku jika ditemukan,&rdquo; pungkasnya.(jar/rmol/mam/JPG) &nbsp;

Gas 3 Kilogram Bodong Beredar, Isinya Kosong Tapi Bersegel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69110_88308_police_line.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Bekasi Kota menggerebek tempat pengoplos gas tabung 3 Kg dan tabung 12 Kg di Kp Cibening, Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat. &nbsp; Dalam penggerebekan yang berlangsung kemarin (5/12), polisi menangkap 3 dari 5 pelaku yang tengah mengoplos tabung gas.&nbsp; Mereka adalah HP (42), M (47), S (35). Sedangkan 2 pelaku lainnya berinisial J dan A masih diburu polisi. Kedua tersangka tersebut kabur saat penggerebekan. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Umar Surya Fana mengatakan para pelaku bisa menyuntikan isi tabung gas 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram sebanyak 200 tabung per hari. &ldquo;Satu tabung gas 12 kilogram dijualnya dengan harga Rp105 ribu dengan mengambil keuntungan dari satu tabung Rp25 ribu dan keuntungan dalam satu hari sebesar Rp5 juta dari penjualan 200 tabung perhari. Mereka sudah delapan bulan beraksi dan mengedarkan tabung gasnya di sekitar Pondokgede,&rdquo; katanya sebagaimana dilansir GoBekasi.co.id&nbsp;(JawaPos Grup), Selasa (6/12). Menurutnya, kasus ini terungkap berdasarkan informasi warga sekitar karena curiga dengan aktivitas di rumah tersebut. Di sana, kerap terjadi aksi bongkar muatan gas tabung 3 kilogram dalam jumlah banyak menggunakan mobil bak terbuka. Adapun cara para pelaku untuk mengoplos gas tabung 3 Kg dan 12 Kg tersebut dengan menidurkan tabung gas lalu dipasangkan selang regulator. Setelah itu tabung gas 12 Kg ditaruh es batu, selanjutnya kran regulator dibuka perlahan dan isi yang berada didalam tabung gas mengalir dari tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg.&nbsp; Lalu bila pemindahan gas itu menimbulkan bunyi pelaku menusuk pentilnya menggunakan batang besi. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 20 selang regulator, 15 alat suntik beserta pipa dari besi, 130 tabung gas ukuran 12 kilogram, 525 tabung gas ukuran 3 kilogram, serta dua unit mobil pick-up Daihatsu Grandmax B 4151 SAF dan B 9204 KAB. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 62 ayat (1) Juncto Pasal 8 huruf a, b, dan c UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan&nbsp; Konsumen dan atau Pasal 32 ayat (2) Juncto Pasal 30 UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Hukuman maksimalnya 5 tahun penjara.(van/gob/mam/JPG)

Komplotan Pengopolos Gas 3 Kilogram Dibekuk, Begini Cara Pelaku Beraksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gas 3 kilogram

Berita Terkini