<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/Antrean-Warga-Membeli-Gas-3-Kg-Dery-Ridwansah-7-4043540793.jpg" alt="Warga antri membeli gas elpiji 3 kg pada sebuah agen gas di kawasan Ceger, Tangerang selatan, Banten, Senin (03/02/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga antri membeli gas elpiji 3 kg pada sebuah agen gas di kawasan Ceger, Tangerang selatan, Banten, Senin (03/02/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemprov DKI Jakarta akan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2015 yang peraturan yang mengatur harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 kg di DKI Jakarta. Revisi dilakukan untuk mengatur kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat pangkalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Hari Nugroho menuturkan, saat ini HET gas elpiji tiga kilogram di Jakarta dipatok seharga Rp16 ribu per tabung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harga itu tidak pernah naik sejak Pergub di keluarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat masih memimpin Jakarta.&nbsp;Sedangkan di daerah penyangga Jakarta, kata Hari, HET gas LPG 3 kg telah mencapai Rp19 ribu pertabung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015604084/suara-kamu-ternyata-mencerminkan-kepribadian-rahasia-yang-terungkap-dari-cara-berbicara">Suara Kamu Ternyata Mencerminkan Kepribadian, Rahasia yang Terungkap dari Cara Berbicara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita bicara daerah penyangga atau perbatasan dari Jakarta, seperti Tangerang, Banten, Bogor, Depok, Bekasi, itu telah mengalami kenaikan HET per 2019. Kita dari tahun 2015 belum naik-naik," ujar Hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemprov DKI Jakarta akan menggelar rapat penyesuaian HET dalam waktu dekat. Mengingat, bulan Ramadhan 2025 akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Hari mengklaim kenaikan HET LPG di Jakarta tak akan berdampak pada inflasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengaruhnya terhadap inflasi sangat kecil, karena apa, karena kenyataan harga (gas elpiji) di lapangan segitu, sudah naik kiri kanan (Jakarta), seperti daerah penyangga," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hari juga membeberkan sejumlah faktor penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg di Jakarta. Ia mengakui adanya pengurangan jumlah kuota penyaluran gas melon di Jakarta jika dibandingkan tahun 2024. Pada tahun lalu, kuota LPG 3 Kg di Jakarta sebesar 414.134 metric ton (MT). Namun pada realisasinya mencapai 421.989 MT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2025, kata Hari, pihaknya mengusulkan penambahan kuota menjadi 433.933 MT atau 4 persen lebih tinggi dari realisasi di tahun 2024. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sehingga, kuota di Jakarta hanya 407. 555 MT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015604049/pakar-teknologi-pangan-heran-framing-bahaya-bpa-di-kemasan-air-galon-terus-didorong">Pakar Teknologi Pangan Heran Framing Bahaya BPA di Kemasan Air Galon Terus Didorong</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun itu tadi kuota yang sudah ada di Jakarta di 2025 itu hanya sebesar 407. 555 metric ton kurang lebih 15 persen rendah dari usulan kita," ujar Hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faktor lainnya, lanjut Hari, disebabkan adanya libur panjang Imlek dan Isra dan Mi'raj. Mengingat pendistribusian memang tidak dilakukan saat tanggal merah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, terjadi panic buying yang dilakukan masyarakat usai dikeluarkannya kebijakan Pemerintah yang menetapkan penjualan tabung gas LPG 3 Kg per 1 Februari 2025 tidak dapat lagi dilakukan di tingkat pengecer atau warung-warung. "Terjadilah panik buying sehingga akhirnya LPG langka," jelas Hari.</div>

Kepala Disnakertransgi DKI Hari Nugroho menuturkan, saat ini HET gas elpiji tiga kilogram di Jakarta dipatok seharga Rp16 ribu per tabung.

Harga Eceran Tertinggi Gas LPG di Jakarta Akan Dinaikkan, Pemprov Siapkan Revisi Pergub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/Antrean-Warga-Membeli-Gas-3-Kg-Dery-Ridwansah-6-1887515338.jpg" alt="Warga antri membeli gas elpiji 3 kg pada sebuah agen gas di kawasan Ceger, Tangerang selatan, Banten, Senin (03/02/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga antri membeli gas elpiji 3 kg pada sebuah agen gas di kawasan Ceger, Tangerang selatan, Banten, Senin (03/02/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah bahwa&nbsp;<span class="il">LPG</span>&nbsp;3 kilogram atau biasa disebut gas melon langka di pasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oh gini, kalai dibilang&nbsp;<span class="il">LPG</span>&nbsp;langka, enggak," kata Bahlil kepada wartawan di sela acara orientasi dan outbound pengurus DPP Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil mengatakan justru saat ini pemerintah sedang menata pengelolaan distribusi gas melon agar tidak ada oknum yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dia pun memastikan bahwa stok gas melon aman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015600900/dari-henrikh-mkhitaryan-hingga-rafael-leao-inilah-empat-pemain-dengan-rating-terburuk-derbi-milan-inter">Dari Henrikh Mkhitaryan hingga Rafael Leao, Inilah Empat Pemain dengan Rating Terburuk Derbi Milan - Inter</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Elpiji itu tetap semua ada, tetapi sekarang lagi ditata kelolanya diatur, agar tidak boleh ada oknum yang menaikan harga elpiji 3 Kg," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ketua Umum Partai Golkar ini pun memastikan bahwa pemerintah masih terus berkomitmen menyediakan&nbsp;<span class="il">LPG</span>&nbsp;3 kg bagi masyarakat. Bahkan anggaran subsidi yang ditetapkan pemerintah tidak dikurangi atau ikut diefisiensi, yakni masih Rp 87 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada. Enggak ada pengurangan subsidi. Subsidi elpiji tetap Rp 87 triliun, enggak ada yang dikurangi sedikit pun ya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, banyak masyarakat di berbagai daerah mengaku kesulitan mendapatkan&nbsp;<span class="il">LPG</span>&nbsp;3 kg. Banyak dari mereka baru bisa mendapatkan gas setelah mengantre berjam-jam hingga harus mengeluarkan kocek lebih besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti yang viral di media sosial, warga di Balikpapan harus mengantre panjang berjam-jam untuk mendapatkan gas melon. Dalam video yang diunggah bahkan memperlihatkan puluhan emak-emak duduk lesehan dengan masing-masing membawa satu tabung gas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ngantre wee, ngantre gas wee... Gimana ini weee, sampai sana wee antrenya wee.. ya Allah.. Kebagian ndak ini wee..," kata seorang perempuan dalam video itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015600886/myles-lewis-skellydari-tak-dikenal-jadi-bintang-arsenal-setelah-hancurkan-manchester-city">Myles Lewis-Skelly,&nbsp;dari Tak Dikenal Jadi Bintang Arsenal setelah Hancurkan Manchester City</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, warga di Aceh rela mengantre sembari hujan-hujanan demi mendapatkan&nbsp;<span class="il">LPG</span>&nbsp;3 kg langsung dari mobil yang diparkir di depan Masjid Agun At-Taqwa Kutacane, Aceh Tenggara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warga yang rela antre panjang pun terjadi di Poris, Tangerang. Dalam video yang beredar terlihat warga mengantre panjang di SPBU kawasan Poris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kondisi hari ini, Senin (3/2) antri pembelian gas&nbsp;<span class="il">LPG</span>&nbsp;3kg di pom bensin poris," tulis akun @txtdaritng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, langkanya gas&nbsp;<span class="il">LPG</span>&nbsp;3 kg membuat masyarakat harus mengeluarkan kocek Rp 25 ribu per tabung, dari biasanya Rp 22 ribu. Untuk diketahui, kelangkaan&nbsp;<span class="il">LPG</span>&nbsp;3 kg dirasakan masyarakat bersamaan dengan penerapan kebijakan bahwa pengecer dilarang menjual gas bersubsidi yang ditetapkan pemerintah mulai 1 Februari 2025.</div>

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah bahwa LPG 3 kilogram atau biasa disebut gas melon langka di pasaran.

Pemerintah Bantah Gas Melon Langka, Tapi Warga Beneran Sulit Dapat LPG 3 Kg hingga Harus Antre Berjam-jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gas-LPG-2-Kg-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Pekerja menata tabung gas 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022). PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga LPG non subsidi mulai 10 Juli 2022. Harga LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Adapun" width="100%">
<figcaption>Pekerja menata tabung gas 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022). PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga LPG non subsidi mulai 10 Juli 2022. Harga LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Adapun</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kebijakan pelarangan pengecer menjual LPG 3 kilogran memicu kepanikan masyarakat. Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKB, Imas Aan Ubudiah meminta tata ulang niaga LPG dipersiapkan lebih matang sehingga tidak merugikan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menilai penataan ulang tata niaga elpiji 3 kilogram tidak disiapkan secara matang sehingga memicu kepanikan masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir kami menerima laporan masyarakat jika mereka kesulitan membeli elpiji 3 kilogram karena adanya aturan pembelian harus melalui pangkalan resmi,&rdquo; kata Imas Aan Ubudiah kepada wartawan, Senin (3/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, masyarakat yang sebelumnya bisa membeli gas elpiji di toko-toko kelontong, kini harus membeli di pangkalan resmi gas 3 kilogram dengan mengakses laman&nbsp;<a href="https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg&amp;source=gmail&amp;ust=1738651429501000&amp;usg=AOvVaw3HDLNKhXkZAEFZkpWO-wj8">https://subsiditepatlpg.<wbr />mypertamina.id/infolpg3kg</a>&nbsp;atau menghubungi call center 135.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015600444/barbie-hsu-meninggal-rekannya-di-meteor-garden-sangat-terkejut">Barbie Hsu Meninggal, Rekannya di Meteor Garden Sangat Terkejut</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, apabila ada pengecer yang ingin melakukan penjualan elpiji 3 kilogram, harus terdaftar sebagai pangkalan atau sub penyalur resmi dari Pertamina.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memahami, niat pemerintah untuk menata ulang distribusi gas melon agar tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat. Menurutnya, saat ini memang gas melon dijual jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 12.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang gas LPG 3 kilogram ini dikhususkan untuk warga kurang mampu dengan harga Rp 12.000. Meskipun faktanya pengguna gas LPG ini juga datang dari warga berkecukupan dan dijual di pasaran di kisaran Rp 20.000-Rp 25.000,&rdquo; urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, kata Imas, aturan penjualan gas melon harus melalui pangkalan resmi ini terkesan mendadak. Karena banyak masyarakat yang belum dengan aturan tersebut. Selain itu, pemerintah baru saja membuka pendaftaran bagi warga yang berniat menjadi pangkalan resmi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015600400/ramalan-zodiak-gemini-libra-aquarius-selasa-4-februari-waspada-masalah-asmara-dan-kesehatan">Ramalan Zodiak Gemini, Libra, Aquarius Selasa, 4 Februari: Waspada Masalah Asmara dan Kesehatan!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini kan artinya terlambat, aturan pembelian di pangkalan resmi sudah diberlakukan tetapi warga atau pedagang yang menjadi pangkalan resmi masih belum ditetapkan,&rdquo; paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, legislator dari Jabar XI ini menegaskan aturan pembelian LPG 3 Kg melalui pangkalan resmi tidak boleh merugikan masyarakat. Selama ini pembelian LPG hingga tingkat pengecer banyak membantu masyarakat, di mana mereka bisa 24 jam memenuhi kebutuhan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Meskipun harganya relatif mahal karena rantai distribusinya panjang keberadaan pengecer ini cukup membantu karena mereka standby 24 jam. Nah kalau di pangkalan resmi apakah bisa seperti itu,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKB, Imas Aan Ubudiah meminta tata ulang niaga LPG dipersiapkan lebih matang sehingga tidak merugikan warga

Larangan Toko Eceran Jual Gas Melon Picu Kepanikan Masyarakat, DPR Minta Pemerintah Persiapkan Aturan yang Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/LPG-3-Kg-Dery-Ridwansah-5-2087047534.jpg" alt="Pedagang eceran bongkar muat tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg atau gas melon di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pedagang eceran bongkar muat tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg atau gas melon di Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah wilayah diketahui mengalami kelangkaan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram atau gas melon. Bahkan, warga harus mengantre sejak pagi untuk mendapatkan gas melon di agen-agen terdekat.</p> <p>Padahal, kenyataannya konsumsi gas melon paling banyak digunakan oleh masyarakat.</p> <p>Menyikapi hal ini, Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan BUMN Pemuda Katolik, Vandarones Purba menyayangkan adanya kelangkaan gas melon.</p> <p>"Fenomena ini harusnya tidak terjadi, kasihan masyarakat yang butuh untuk memasak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi tersendat," kata Vanda dalam keterangan resmi pada Senin&nbsp;(3/2).</p> <p>Vanda pun meminta stakeholder terkait untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini, mulai dari Pertamina, hingga kementerian terkait.</p> <p>"pemerintah segera turun tangan selesaikan masalah ini sebab ini mendasar, baik itu di pemerintah pusat, daerah hingga kementerian terkait," kata Vanda.</p> <p>Vanda juga meminta masyarakat agar bersabar dan menunggu antrian dengan tertib. Menurutnya, jangan sampai, kelangkaan gas melon membuat para warga yang mengantre jadi terkesan anarkis karena ingin terburu-buru.</p> <p>"Terakhir kami juga minta rekan-rekan dari Polri untuk awasi agen-agen setempat agar pertama tidak jadi penimbunan, kedua memastikan situasi kondusif di masyarakat jangan sampai gaduh,"&nbsp;pungkasnya.</p>

Sejumlah wilayah diketahui mengalami kelangkaan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram atau gas melon.

Gas 3 Kg Langka di Pasaran, Pemuda Katolik Minta Pemerintah Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/premium-dan-gas-3-kg-langka-bamsoet-minta-menteri-esdm-ngomong_m_191727.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo meiminta menteri ESDM ambil tindakan terkait langkanya Premium dan Gas Elpiji 3 Kg" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo meiminta menteri ESDM ambil tindakan terkait langkanya Premium dan Gas Elpiji 3 Kg</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium ataupun gas tabung melon 3 Kg belakangan ini, menuai sorotan khusus Ketua DPR Bambang Soesatyo.</p><br /> <p>Pasalnya, bersamaan dengan kelangkaan Premium, Pertamina juga menaikkan harga jual BBM non-subsidi jenis Pertamax.</p><br /> <p>Menurut Bambang, Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, serta Komisi VII DPR yang menangani energi perlu segera memanggil PT Pertamina Persero dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).</p><br /> <p>"Guna menjelaskan kelangkaan bahan bakar dan gas tersebut. Ini harus segera dijelaskan. Agara masyarakat tahu kenapa dua jenis bahan bakar itu langka,&rdquo; ujar Bambang, Senin (26/2).</p><br /> <p>Legislator Golkar yang akrab disapa dengan panggilan Bamsoet itu juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjelaskan kondisi kelangkaan dan kenaikan harga BBM non-subsidi.</p><br /> <p>&ldquo;DPR juga berhak tahu soal data produksi dan konsumsi yang akurat," tegasnya.</p><br /> <p>Lebih lanjut, Bamsoet juga meminta Komisi VII DPR segera memanggil PLN guna menjelaskan kebijakan penghapusan daya listrik subsidi dari 450-900 volt ampere (VA) menjadi 1.300 VA.</p><br /> <p>&ldquo;Ini jelas sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat," pungkasnya.&nbsp;</p>

Premium dan Gas 3 Kg Langka, Bamsoet Minta Menteri ESDM Ngomong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/batang-langka-gas-harga-naik-jadi-rp-25-ribu-untuk-ukuran-3-kg_m_171932.jpeg" alt="Ilustrasi distribusi  LPG Pertamina" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi distribusi  LPG Pertamina</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com-</strong> Kelangkaan pasokan gas LPG ukuran 3 Kg di wilayah Kabupaten Batang semakin menyulitkan warga. Kalaupun ada, harganya kini sudah sangat mahal. Salah satunya dirasakan Sayuti (61) warga Watesalit, Batang. Ia mengeluhkan keberadaan gas subsidi yang kini sangat susah didapatkan. Ia kebingungan mengurusi warung kecil tempatnya berjualan sekarang.</p><br /> <p>&ldquo;Susahnya masya Allah mas, padahal saya butuh untuk memasak dan berjualan. Bahkan, kemarin saya sempat masak air pakai alat pemanas nasi, mau bagaimana lagi, mencari gas susah," ujarnya sebagaimana dilansir Radar Pekalongan (Jawa Pos Group), Jumat (1/12).</p><br /> <p>Menurutnya, harga gas LPG 3 Kg di daerahnya kini sudah mencapai Rp 22 ribu sampai Rp 25 ribu. &ldquo;Mungkin karena langka mas, jadi harganya melambung tinggi. Saya sempat ditawari dengan harga Rp 25 ribu, kemarin," bebernya.</p><br /> <p>Sayuti mengaku pasrah dengan harga jual gas subsidi yang kini merangkak naik itu. Terpenting baginya, ia dapat memasak dan jualannya tidak tersendat.</p><br /> <p>&ldquo;Karena butuh untuk jualan, mahal pun pasti saya beli. Karena mau masak pakai apa kalau tidak ada gas mas. Saya belum mampu kalau disuruh membeli gas ukuran 5 kilo dan 12 kilo itu, mahal mas," imbuhnya.</p><br /> <p>Saat ditanya mengenai harga gas LPG 3 Kg dari agen, wanita paruh baya tersebut tidak mengetahui secara pasti berapa harga yang ditetapkan. "Saya tidak tahu pasti berapa harganya, selama saya beli ya harganya Rp 20 sampai Rp 22 ribu, kata penjual gas memang susah kadang stok habis," terangnya.</p><br /> <p>Hal senada juga dialami oleh Casmuah, warga Simbang Desa, Kecamatan Tulis. Dia mengaku harus mencari kebeberapa warung, termasuk ke desa tetangga untuk bisa mendapatkan gas 3 kg.</p><br /> <p>Namun sering kali tidak membuahkan hasil, karena rata-rata stok yang ada di warung kosong.</p><br /> <p>"Sulit banget nyari gas 3 kg saat ini. Hampir satu desa ga ada yang jualan. Kalaupun ada warung yang dapat pasokan, jumlahnya hanya tiga maksimal lima saja, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan warga," beber Casmuah.</p><br /> <p>Ia berharap pemerintah membantu permasalahan ini. Selain harga naik, barang susah didapat.</p><br /> <p>"Kalau mau naik, ya dinaikan saja, tapi barangnya tetap tersedia. Jangan seperti ini, menyusahkan warga saja," keluhnya.</p><br /> <p>Berdasarkan pantauan di lapangan, akibat kelangkaan gas 3 kg, banyak warga yang memilih untuk langsung mendatangi pangkalan yang ada di dekat daerahnya.</p><br /> <p>Mereka biasanya menunggu datangnya kiriman dari agen, dan membelinya langsung dari pemilik pangkalan.</p><br /> <p>Pemilik sendiri tak keberatan menjual gas yang baru dibongkar dari truk pengangkut ke pembeli, namun harganya tentu saja disesuaikan dengan harga di warung atau kios yang biasa menjadi pengecer.</p><br /> <p>Terkait keluhan warga masyarakat soal pelangkaan gas, Manager Communication dan CSR LPG Pertamina MOR IV Rayon I, Andar Titi Lestari, mengaku pihaknya belum tahu secara pasti penyebab kelangkaan gas LPG 3 Kg tersebut.</p><br /> <p>Ia mengatakan belum mengetahui penyebab kelangkaan gas di wilayah Batang ini</p><br /> <p>2&ldquo;Yang pasti, sampai dengan saat ini Pertamina belum melakukan pengurangan alokasi pasokan LPG 3 Kg," tegasnya.</p><br /> <p>Namun dari hasil survey yang telah kami lakukan bersama pihak ESDM dan Disperindag, alasan kenapa LPG 3 Kg itu sulit dicari, penyebabnya karena tidak tepat sasaran. "Jadi lebih banyak lari dan digunakan oleh para pengusaha,&rdquo; pungkasnya.</p><br /> <p><br /><br /><br /><br /><br /></p>

Batang Langka Gas, Harga Naik Jadi Rp 25 Ribu Untuk Ukuran 3 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/bukan-orang-miskin-pns-janganlah-pakai-gas-3-kg_m_162144.jpeg" alt="Buruh angkut Pelabuhan Sagulung memindahkan gas melon ke dalam boat pancung." width="100%">
<figcaption>Buruh angkut Pelabuhan Sagulung memindahkan gas melon ke dalam boat pancung.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menekankan seluruh aparatur sipil negara (ASN) daerah tersebut untuk tidak mengkonsumsi gas 3 kg. Sebab gas bersubsidi itu hanya diperuntukkan bagi orang miskin dan UKM yang belum tersentuh akses permodalan dari perbankan.</p><br /> <p>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Kaiman Turnip mengatakan, saat ini ASN selain mendapatkan gaji pokok, juga menerima tunjangan atas kinerja pegawai yang cukup tinggi. Sehingga aparatur bisa dikategorikan sebagai kalangan masyarakat yang bukan miskin. Karena itu, wajar jika penggunaan gas 3 kg tidak dilakukan ASN.</p><br /> <p>"Ya kalau ASN ini kan masuk kategori bukan miskin. Walaupun tidak dalam bentuk karangan, tetapi dengan penghasilan yang menurut kita sudah mencukupi, sebaiknya memang ASN tidak menggunakannya," kata Kaiman Turnip seperti dilansir <em>Sumut Pos (Jawa Pos Group)</em>, Rabu (11/10).</p><br /> <p>Sebelumnya PT Pertamina (Persero) telah mengingatkan PNS agar tidak memakai gas tabung elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi. Sebab sasaran dari distribusi gas 3 kg itu yakni masyarakat kaum kecil dengan pendapatan Rp 350 ribu per bulan.</p><br /> <p>Berdasar data Pertamina, saat ini sebanyak 26 juta keluarga tidak mampu berhak menikmati tabung gas elpiji 3 kg. Indikasi berhak menerima salah satunya pendapatan Rp 350 ribu per bulan. Selain itu, memiliki dinding dan lantai rumah tidak permanen.</p><br /> <p>&rdquo;Secara ekonomi mampu, terdapat 31 juta keluarga. Mereka ini dilarang menggunakan gas tabung elpiji 3 kg,&rdquo; tutur Manager External Communication Pertamina, Arya Dwi Paramita, belum lama ini di Jakarta.</p><br /> <p>Penerima berikutnya kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Kelompok UKM terdiri dari pedagang gorengan, toko kelontong, warung kopi, pedagang kaki lima, pekerja kurang dari 10 orang, aset kurang Rp 50 juta, dan belum tersentuh akses permodalan perbankan. &rdquo;Kelompok UKM ini terdapat 2,3 juta jiwa,&rdquo; imbuhnya.</p><br /> <p>Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, bilang Arya, perlu pengawasan secara kolektif. Kerja bareng antara pemerintah pusat dan daerah (pemda).</p><br /> <p>Arya menyebut untuk mencegah penyalahgunaan gas 3 kg di kalangan PNS, kini 104 Pemerintah Kota (Pemkot) sepakat untuk mengawasi dan melarang PNS menggunakan elpiji 3 kg. &rdquo;Peruntukan elpiji 3 kg bukan hak PNS,&rdquo; ingatnya.</p>

Bukan Orang Miskin, PNS Janganlah Pakai Gas 3 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/gas-3-kg-makin-langka-ibu-ibu-ngantri-hingga-pingsan_m_155869.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram terjadi di Bontang, Kaltim. Empat hari belakangan ini warga kesulitan mendapatkannya. Padahal, agen mengaku jumlah pasokan tidak dikurangi.</p><br /> <p>Syamsiah, warga Tanjung Laut, mengutarakan sudah tiga hari tak bisa memasak. Walhasil, dia harus mengeluarkan kocek lebih dalam karena mesti membeli makanan siap santap. &ldquo;Padahal, elpiji kan buat rakyat miskin. Tapi sekarang susah dicari,&rdquo; terangnya dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Jumat (8/9).</p><br /> <p>Untuk mengantisipasi hal itu, Rabu (6/9), Pemkot Bontang mengadakan operasi pasar di pelataran Kantor Lurah Loktuan dan halaman Masjid AL Hijrah, Tanjung Laut. Sebanyak 1.120 tabung disalurkan, sekitar pukul 09.00.</p><br /> <p>Namun, tidak semua warga kedapatan. Tak sedikit yang pulang membawa tabung kosong. Mayoritas adalah ibu rumah tangga (IRT). Mereka kalah bersaing dengan para pria. Hal itu karena sistem pembagian yang tidak teratur.</p><br /> <p>Sambil mengangkat tabung, warga berkerumun di samping dan belakang truk pengangkut elpiji. Tidak ada antrean. &ldquo;Biar (tabung) kosong, capek juga kalau lama-lama diangkat. Saya tidak kuat,&rdquo; kata Surtini, warga Tanjung Laut.</p><br /> <p>&ldquo;Kalau seperti ini lebih baik saya beli saja di tempat lain biar mahal. Datang pagi-pagi juga percuma,&rdquo; umpat warga lain sambil berlalu.</p><br /> <p>Diketahui, rata-rata gas 3 kilogram dijual Rp 23 ribu. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 18 ribu. Dengan langkanya gas, pengecer bisa menjual sampai Rp 30 ribu.</p><br /> <p>Minimnya petugas semakin membuat suasana crowded. Petugas Sat Intelkam Polres Bontang yang awalnya hanya memantau bahkan sampai ikut naik ke truk untuk membagikan tabung. Berbanding terbalik dengan Satpol PP yang justru terlihat hanya menonton. Hanya satu yang berada di truk.</p><br /> <p>Sanking sesaknya, Fatmasari, warga Bontang Baru, yang mengantre sejak pukul 07.00 pingsan. Dia mengaku sudah dua hari kehabisan gas. &ldquo;Belum sarapan, langsung ke sini,&rdquo; tuturnya.</p><br /> <p>Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menuturkan, pemerintah akan meninjau ulang penyaluran gas melon tersebut. Pasalnya, ditengarai distribusinya tidak tepat sasaran.</p><br /> <p>Bontang sejatinya mendapat 16 ribu tabung, sedangkan jumlah penduduk miskin hanya 8 ribu orang. &ldquo;Warga yang mampu sebaiknya menggunakan gas 5,5 kilogram atau 12 kilogram. Gas ini (3 kilogram) kan bersubsidi,&rdquo; terangnya.</p><br /> <p>Politikus Golkar itu menyebut, kemungkinan nanti penyaluran gas melalui kelurahan. Namun, hal itu akan dikaji lebih dulu.</p>

Gas 3 Kg Makin Langka, Ibu-Ibu Ngantri hingga Pingsan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12597_30365_LPG.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Kadisperindakop dan UKM Bireuen, Aceh, Darwansyah menemukan pelanggaran pendistribusian elpiji 3 kilogram, Sabtu (5/12). Penemuannya kemudian dibawa ke ranah hukum.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Pelanggaran itu berawal saat Darwansyah melintas kios kelontong di Desa Geulanggang Gampong (Cureh), Kecamatan Kota Juang. Dia memergoki dua warga Blang Keujeren memuat 22 tabung gas berisi elpiji 3 kilogram ke mobil pikap BL 8192 B.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Merasa ada yang janggal, Darwansyah berhenti memertanyakan tentang pemuatan gas 3 kg ke pikap mereka. Kadis memberitahukan&nbsp;sopir dan kernet pikap melanggar aturan.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Karena hendak membawa gas elpiji jatah masyarakat di Bireuen. Gas yang dibelinya dari kios kelontong di lokasi, mau dijual lagi ke luar daerah (Blang Keujeren).&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Kadis turut berkoordinasi dengan Kanit Tipiter Satreskrim Polres Bireuen dan Kabid Perdangangan serta staf agar segera mungkin datang ke lokasi. Dia&nbsp;menduga kuat, selama ini kelangkaan gas karena ada &nbsp;permainan antara pangkalan dengan distributor dan pengecer.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Saya tadi lewat pulang antar anak kesekolah, sekalian monitor pemasaran gas elpiji 3 Kg. Karena sudah tidak tahan lagi dengan dugaan kelangkaan gas 3 kg,&rdquo; ungkap Darwansyah kepada <em>Rakyat Aceh</em> (<em>Jawa Pos Group</em>).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Pemilik kios kelontong, sopir dan kernet kemudian diamankan ke polres untuk dimintai keterangan. Sebanyak 22 tabung gas elpiji 3 kg turut dibawa sebagai barang bukti.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Menurutnya, penjualan gas elpiji 3 kg di kios kelontong untuk dijual kembali kepada warga masyarakat secara eceran tidak dibenarkan. Karena tidak ada izin.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&ldquo;Gas jatah masyarakat di Bireuen, mau dijual ke Blang Keujeren. Notabene, kabupaten dimaksud, juga sudah ada alokasinya tersendiri&rdquo; ujar Darwansyah.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Sopir pikap BL 8192 B mengaku namanya MS (36) wargar Blang Keujeurendan dan kernetnya Tu (27). Sebanyak 22 gas elpiji 3 kg yang sudah dimuat di mobil milik ayahnya, AA. &ldquo;Per tabung dibeli Rp 24 ribu dan mau dijual lagi Rp 30 ribu per tabung, di Blang Keujeren,&rdquo; ungkapnya. <strong>(rah/HPG)</strong></p>

Gas 3 Kg Langka, Disperindag Temukan Praktik Distribusi Ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gas 3 kg langka

Berita Terkini