<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-27-at-19.48.59.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Muncul dua kubu berbeda dalam melihat kasus PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) yang terlilit utang menggunung. Sebagian kalangan menilai maskapai tersebut wajib diselamatkan dari kebangkrutan.  Itu lantaran Garuda Indonesia menjadi salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan flag carrier kebanggaan Indonesia. Di lain pihak, ada yang mendukung agar Garuda dipailitkan.  Itu mengingat opsi penyelamatannya membutuhkan dana sangat besar dan akan membebani keuangan negara.  Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan penyelamatan Garuda dengan cara restrukturisasi utang, serta menyusun strategi bisnis ke depan. Pengamat Investasi Global dan Pasar Modal Edhi Pranasidhi juga menyebut, pemerintah wajib menyelamatkan maskapai pelat merah tersebut.  Menurutnya, bukan hanya sebagai brand, Garuda merupakan salah satu identitas Indonesia di mata dunia. Secara mayoritas, kepemilikan saham Garuda juga dikuasai oleh negara, dengan porsi lebih dari 60 persen.  Edhi memaparkan beberapa kerugian jika Garuda dibiarkan bangkrut. Yang pasti, kepercayaan investor asing terhadap pemerintah bisa hilang. Ini dikarenakan, kreditur dan lessor Garuda berinvestasi di Indonesia.  "Bila kepercayaan investor hilang, ke depannya akan menambah country risk investment bagi Indonesia," ujarnya dalam keterangan yang diterima oleh JawaPos.com, Senin (8/11).  Bahkan, kata dia, risiko berinvestasi di Indonesia bisa meningkat di mata investor asing. Selain itu, akan menimbulkan multiplier effect kepada industri di dalam negeri. Sebab, Garuda bukan hanya punya utang kepada lessor (prinsipal sewa pesawat), tapi juga ke sejumlah BUMN.  "Skema penyelesaian utang-utang Garuda kepada kreditur dan lessor harus berjalan win-win solution, bukan lose-lose solution. Sebab, apabila skema penyelesaiannya merugikan Garuda, dampaknya pemerintah juga akan ikut menanggung kerugian. Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah segalanya," tuturnya.  Ia mencatat, saat ini total aset Garuda sekitar Rp146,6 triliun. Sementara itu, short term debt atau utang jangka pendek maskapai berkode saham GIAA ini sebesar Rp73 triliun.  Lalu, long term debt atau utang jangka panjang Garuda mencapai Rp114,6 triliun. Angka ini berpotensi terus bertambah seiring berjalannya beban bunga utang Garuda.  Edhi menggambarkan, umumnya, kreditor memberikan pinjaman dalam dolar Amerika Serikat (AS) dengan bunga di atas 7 persen. Jika dirupiahkan, bunganya rata-rata bisa 10 persen per tahun.  Dengan bunga sebesar itu, maka kewajiban Garuda membayar bunga pinjaman sekitar Rp7,3 triliun per tahun. Ini baru bayar bunga utang jangka pendek, belum termasuk utang jangka panjang.  Untuk kupon bunga jangka panjang, biasanya sebesar 10 persen per tahun. Jadi, untuk bayar bunga utang long term kepada kreditur berkisar Rp11,4 triliun per tahun.  "Kondisi seperti ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan di Indonesia untuk menyelamatkan Garuda," imbuhnya.  Pemerintah, lanjutnya, harus dapat meyakinkan kepada seluruh kreditor bahwa Garuda memiliki dana tunai untuk membayar utang pokok beserta bunganya. Sehingga, pemerintah perlu menentukan skema yang tepat agar Garuda bisa membayar seluruh utangnya kepada kreditor.  Opsi Penyelamatan  Menurutnya, terdapat beberapa skema opsi yang bisa dilakukan Garuda. Pertama, pemerintah bisa memberikan izin kepada Garuda untuk menerbitkan obligasi (bond) dengan tenor 30 tahun. Nilai obligasinya berkisar Rp20 triliun sampai Rp30 triliun.  Dari jumlah ini, 50 persen digunakan untuk membayar utang dan sisanya untuk keperluan biaya operasional Garuda. "Tentu, yang membeli obligasi Garuda adalah pemerintah. Bisa juga, pemerintah berbagi beban dengan Bank Indonesia (BI). Toh, selama ini, BI juga membeli surat utang pemerintah," katanya.  Penerbitan obligasi bisa dilakukan bertahap dengan kupon 1 persen per tahun. Tapi, pemerintah harus memberikan graceperiode/masa tenggang 5 tahun bagi Garuda untuk membayar cicilan dan kupon obligasi.  Dengan adanya grace periode, Garuda bisa memperbaiki dulu kinerjanya selama lima tahun. Setelah lima tahun, baru Garuda mulai mencicil pembayaran dan kupon obligasi yang diterbitkan.  "Lewat penerbitan obligasi ini, bisa menjadi solusi bagi Garuda dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan utang kepada para lender," paparnya.  Cara lainnya, kata dia, bisa lewat penerapan mandatory convertible bond (MCB) atau obligasi wajib konversi. Misalnya, ditetapkan harga MCB Rp 500 dengan jangka waktu selama 7 tahun dan bunga sebesar 6 persen.  "Yang beli MCB tentu kreditur. Setelah jatuh tempo, obligasi tadi dikonversi dengan saham Garuda. Jadi, ada kepercayaan dari kreditur bahwa Garuda punya niat untuk membayar utangnya," ucapnya.  Kalau MCB itu bisa mengurangi beban utang Garuda sebesar Rp10 triliun saja, itu sudah lumayan. Dana sebesar itu, terutama bisa digunakan untuk membayar utang-utang short term.  Selanjutnya, hal terpenting lainnya, ekuitas Garuda bisa positif terlebih dahulu. Jika kinerja Garuda positif, tentu akan ikut mempengaruhi pergerakan harga saham Garuda di pasar modal.

Sederet Kerugian jika Pemerintah Angkat Tangan soal Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/pesawat-garuda_butuh.jpg" alt="FOKUS NEGO LESSOR DAN KREDITUR: Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin (1/1). Garuda menghadapi kendala finansial karena utang jatuh tempo sebesar Rp 70 triliun. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>FOKUS NEGO LESSOR DAN KREDITUR: Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin (1/1). Garuda menghadapi kendala finansial karena utang jatuh tempo sebesar Rp 70 triliun. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menangkap pesan di balik keputusan Presiden Jokowi menumpangi pesawat pelat merah itu sepulang dari lawatan luar negeri.  Menurut Irfan, dari bahasa tubuh Presiden Jokowi tidak ada persepsi pemerintah akan mempailitkan Garuda Indonesia. “Lihat dong gesturnya Pak Jokowi kemarin, waktu naik pesawat Garuda mau pergi. Dalam kondisi gini malah beliau naik Garuda," ujar Irfan secara virtual, Jumat (5/11).  Irfan tidak melihat sedikit pun niat pemerintah untuk menggantikan Garuda dengan maskapai lain meskipun utang menggunung membelit tubuh Garuda.  "Saya nggak melihat satu tetes pun niatan untuk ini dipailitkan," ucapnya.  Irfan memandang dari bahasa tubuh Jokowi memperlihatkan keinginannya agar Garuda dapat terus terbang di langit dan menjadi maskapai kebanggaan negara Indonesia. Garuda dapat menjadi simbol keberhasilan Indonesia memiliki maskapai yang pelayanannya sangat baik.  "Beliau kan orang Jawa, Solo. Tak semua yang dia mau diungkapkan. Saya ngga ngerti, bangsa simbol tapi simbol ini dilempar masih ada orang ngeyel bilang ini mau ini pailitkan,” pungkasnya.

Irfan Sebut Gestur Presiden Jokowi Tidak Ada Niat Mempailitkan Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahun-2017-pelita-air-service-catat-laba-usd-27-juta_m_211402.jpeg" alt="Pesawat Pelita Air. (Radar Nunukan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pesawat Pelita Air. (Radar Nunukan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Negara BUMN membuka opsi memailitkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang merugi USD 2,44 miliar dan akan digantikan oleh Pelita Air dari air charter sebagai maskapai full service domestik. Tindakan tersebut dilakukan bila proses restrukturisasi utang dengan kreditur menemui jalan buntu.  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, jika opsi tersebut terealisasi, tentunya akan ada sisi positif dan negatifnya.  Sisi positifnya, hal ini dapat menjadi awal mula yang baru untuk menata seluruh kinerja perseroan.  “Akan jadi fresh start atau awal mula yang baru untuk menata seluruh manajemen. Tidak ada lagi keuangan yang tidak efisien, pemborosan-pemborosan, dan juga untuk memposisikan kembali maskapai penerbangan nasional untuk bersaing di segmentasi pasar yang memang pertumbuhannya bagus,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Senin (18/10).  Selanjutnya, pergantian maskapai dari Garuda ke Pelita Air akan membuat penyegaran baru dari segi citra setelah citra Garuda tercoreng akibat beberapa kasus. Mulai dari manipulasi keuangan, hingga penyelundupan barang mewah.  "Ini kan di satu sisi branding positif yang lebih segar karena image Garuda Indonesia ini maskapai yang terus menerus merugi. Bahkan sebelumnya image-nya sempat tercoreng oleh kasus (sepeda) Brompton, kasus manipulasi laporan keuangan. Jadi kalau membuat brand baru ini akan membuat manajemen dan direksinya pun akan baru. Ada penyegaran,” ungkapnya.  Namun, sisi negatifnya adalah pergantian ini akan menjadi preseden buruk. Akan ada persepsi masyarakat mengenai maskapai penerbangan nasional yang ternyata tidak diselamatkan oleh pemerintah.  “Tidak di bail out tapi sengaja dibiarkan pailit,” ucapnya.  Pergantian ini pun akan berdampak pada pegawai Garuda. “Tenaga kerja dari Garuda mau dikemanakan? Kalau ada perubahan bentuk atau perusahaan baru pasca dipailitkan, apakah bisa menyerap seluruh pekerja Garuda? Kalau tidak, akan mengupayakan PHK massal yang buruk bagi perekonomian,” jelasnya.  Aspek yang perlu dipertimbangkan lainnya adalah hal menyangkut masa depan maskapai pelat merah itu. Sebab, semakin kecil pemain nasional, akan memperbesar kemungkinan pesaing asing masuk ke bisnis maskapai.  Apalagi, lanjut Bhima, setelah pandemi Covid-19 usai dan semua dapat beraktivitas normal, permintaan transportasi udara akan nain secara signifikan. Tentunya, ini akan meningkatkan kinerja keuangan perseroan.  “Ini harus dipertimbangkan juga apalagi kalau nanti terjadi booming, butuh penumpang banyak pasca Covid-19 mereda. Ini mungkin pemerintah masih akan kehilangan dividen atau pendapatan yang harusnya ada kalau perusahaannya disehatkan kembali,” tuturnya.  Bhima menyebut, hal ini akan menjadi kasus yang sama dalam kegagalan industri maskapai plat merah seperti yang dialami oleh Merpati Air. “Ini akan mengulang juga kasus yang sama, tapi saya rasa kalau bail out ataupun bantuan likuiditas terlalu mahal, maka pailit pasti akan jadi opsi yang akan diambil,” pungkasnya.

Opsi Pelita Air Gantikan Garuda, Ini Sisi Positif Dan Negatifnya

garuda pailit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#garuda pailit

Berita Terkini

Sederet Kerugian jika Pemerintah Angkat Tangan soal Garuda

Irfan Sebut Gestur Presiden Jokowi Tidak Ada Niat Mempailitkan Garuda

Opsi Pelita Air Gantikan Garuda, Ini Sisi Positif Dan Negatifnya

Download Aplikasi JawaPos.com