<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1816424956784794446" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/1000158084-1117185522.jpg" alt="Penolakan kebijakan PPN 12 persen ramai di media sosial. (INSTAGRAM)" width="100%">
<figcaption>Penolakan kebijakan PPN 12 persen ramai di media sosial. (INSTAGRAM)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1816424956784794446-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Garuda Biru yang sempat heboh di media sosial untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kini kembali viral. Bedanya, saat ini kemunculan garuda biru di media sosial di tengah ramainya penolakan masyarakat terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam poster yang beredar, garuda biru yang beredar di media sosial disertai dengan kalimat penolakan terhadap penerapan kebijakan PPN 12 persen. Hal ini seperti diunggah oleh akun Instagram @lawandarikantor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menarik Pajak Tanpa Timbal Balik untuk Rakyat Adalah Sebuah Kejahatan. Jangan Minta Pajak Besar Kalau Belum Becus Melayanai Rakyat. Tolak PPN 12%," bunyi kalimat yang tercantum dalam poster tersebut, dikutip Jumat (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, garuda biru juga ramai di platform X, salah satunya seperti diunggah oleh Yayasan LBH Indonesia. "PPN 12% oke sih, kalau pemerintahannya....... 1. Ngga korupsi 2. Lanjutin di kolom reply yaaaa..," tulis akun @YLBHI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, akun @lawandarikantor pula turut mengunggah soal ajakan untuk menolak PPN 12 persen karena dinilai mencekik rakyat. Dalam unggahan cerita Instagram tertulis, sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rakyat tidak bodoh. Rakyat punya pilihan untuk desak pemerintah lewat media sosial, tidak memilih lagi presiden dan anggota DPR-DPD-DPRD yang pro kenaikan PPN 12%, mengurangi konsumsi, belanja dan pembelian kecuali yang kebutuhan pokok, protes turun ke jalan, sampai menang. Tolak PPN 12% #PajakMencekik," bunyi unggahan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, akun ini pula membeberkan soal apa deretan pajak yang telah dikenakan kepada masyarakat selama ini. Mulai dari gaji tiap bulan yang dipotong pajak, THR dan bonus yang dikenai pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, beli barang mahal yang kena pajak barang mewah, rumah yang dikenai pajak bumi dan bangunan, motor dan mobil yang harus bayar pajak tiap tahun. Lalu, belanja di supermarket yang tiap itemnya dikenai pajak, makan di restoran, beli barang di luar negeri yang kena pajak bea cukai, bunga tabungan, biaya meterai saat apply pekerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian saat ditilang pun dikenai biaya yang dibayarkan ke negara, pembuatan SKCK, beli tanah, beli rumah, saat mencicil KPR, bayar listrik, beli pulsa, bayar internet, masuk ke tempat wisata, saat meroko, saat membeli minumann keras.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mati, kubur di TPU masih juga kena pajak daerah. Yang kaya? dapet pengampunan pajak," bunyi kalimat terakhir dari cerita instagram yang bebas di repost oleh siapapun itu. Hingga berita ini tayang, cerita instagram yang membeberkan pajak yang sudah ditanggung masyarakat telah dibagikan oleh lebih dari 23 ribu orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Dalam poster yang beredar, garuda biru yang beredar di media sosial disertai dengan kalimat penolakan terhadap kebijakan PPN 12 persen.

Garuda Biru Kembali Viral, kini Ramai-ramai Tolak PPN 12 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/Ustaz-Hilmi-Firdaus-81581629.jpeg" alt="Ustaz Hilmi Firdaus (@hilmi28/twitter)" width="100%">
<figcaption>Ustaz Hilmi Firdaus (@hilmi28/twitter)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ustadz Hilmi Firdausi memberikan dukungan penuh pada gerakan kawal putusan MK yang dianggap memberikan cahaya terang bagi masa depan demokrasi dan menolak akal-akalan DPR yang diduga akan mematikan cahaya terang itu lewat pengesahan RUU Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang menarik, Hilmi Firdausi mengunggah sebuah hadist Rasulullah yang memiliki pesan sangat kuat dan menusuk tentang rasa malu yang dalam Islam rasa malu merupakan bagian dari keimanan seseorang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. (HR. Bukhari)," demikian hadist yang di unggah Ustadz Hilmi Firdausi di akun Instagram pribadinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015006581/tak-hanya-menawan-6-tanggal-lahir-ini-juga-punya-daya-pikat-yang-mampu-membawa-keberuntungan-besar-dalam-hidup-menurut-primbon-jawa">Tak Hanya Menawan, 6 Tanggal Lahir Ini Juga Punya Daya Pikat yang Mampu Membawa Keberuntungan Besar dalam Hidup, Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dia juga memberikan keterangan dengan mendoakan keselamatan untuk negara Indonesia dari siapapun yang memiliki niat jahat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selamatkanlah negeri kami Yaa Robbana," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kolom komentar, banyak netizen memberikan komentar atas unggahan Ustadz Hilmi Firdausi. Mayoritas dari mereka memberikan komentar yang positif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nunggu komando para ulama lurus. Kalau harus turun ke jalan, Insya Allah siap," komentar salah satu netizen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang belum tahu beritanya: DPR RI mengabaikan keputusan MK. Hal ini dilakukan untuk mengakali Pilkada 2024 agar di sejumlah daerah, terutama DKI Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang riil, dan memuluskan jalan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah," timpal yang lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015006575/5-kelebihan-shio-anjing-yang-dikenal-paling-setia-dalam-astrologi-tiongkok">5 Kelebihan Shio Anjing yang Dikenal Paling Setia dalam Astrologi Tiongkok!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Firaun Hancur ketika dia di puncak kekuasaan. Insyaa Allah rezim Mukidi sebentar lagi hancur pas lagi Di puncak-puncaknya."</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan MK sudah final, kalau dibatalkan, pelantikan Gibran juga dibatalkan, mengenai batas cawapres."</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Imam Syafi'i memperbolehkan rakus, tapi terhadap ilmu. Bukan kekuasaan."</div>

Hilmi Firdausi mengunggah sebuah hadist Rasulullah yang memiliki pesan sangat kuat dan menusuk tentang rasa malu yang dalam Islam.

Unggah Gambar Peringatan Darurat Garuda Biru, Ustadz Hilmi Firdausi Kutip Hadist Rasulullah dengan Pesan Menusuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/IMG_20230403_121058-2652219147.jpg" alt="Mantan member JKT48 Nabilah Ayu juga memasang gambar Peringatan Darurat Garuda Biru di akun media sosialnya. (Instagram nblh.ayu)" width="100%">
<figcaption>Mantan member JKT48 Nabilah Ayu juga memasang gambar Peringatan Darurat Garuda Biru di akun media sosialnya. (Instagram nblh.ayu)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan member JKT48 Nabilah Ayu juga memasang gambar Peringatan Darurat Garuda Biru di akun media sosialnya, X, mengikuti jejak Raditya Dika, Pandji Pragiwaksono, Wanda Hamidah, dan lain-lain.</p> <p>Melengkapi unggahannya tersebut, Nabilah Ayu mengutip pernyataan Presiden Pertama Republik Indonesia Presiden Soekarno tentang beratnya perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka.</p> <p>"Pidato alm. Ir Soekarno saat Hari Pahlawan 10 November 1961 adalah 'Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri'," tulis Nabilah Ayu di akun X @nbl_ayu.</p> <p>Menurut perempuan berusia 24 tahun itu, pernyataan Presiden Soekarno bukan hanya kata-kata pemanis di bibir namun tanpa makna. Karena kini pernyataan Sang Proklamator benar-benar terjadi.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><span dir="ltr" lang="in">Pidato alm. Ir Soekarno saat Hari Pahlawan 10 November 1961 adalah &ldquo;Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.&rdquo; <br />Dan kini sedang terjadi&hellip; <a href="https://t.co/lpfyUFU1GQ">pic.twitter.com/lpfyUFU1GQ</a></span>&mdash; Nabilah Ayu (@nblh_ayu) <a href="https://twitter.com/nblh_ayu/status/1826307540822749484?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2024</a></blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>Netizen pun merespons secara positif unggahan Nabilah Ayu. Ketika yang tidak terlibat dalam kegiatan politik sudah buka suara, maka menandakan situasi Tanah Air memang sedang gawat.</p> <p>"Ada apa ini ex member JKT48 bersuara juga," komentar salah satu netizen .</p> <p>"Setuju beb. Ternyata kamu masih waras. Terharu," timpal yang lainnya.</p> <p>Netizen lain mengomentari unggahan Nabilah Ayu dengan memodifikasi pernyataan Presiden Soekarno</p> <p>"Perjuanganmu akan tambah susah karena harus melawan pemerintah," komentar salah satu warganet.</p> <p>"Beri aku satu Jawa, akan kuguncangkan negara," timpal yang lainnya.</p> <p>"Maaf, kami (bangsa Indonesia) tidak sedang melawan bangsa sendiri. Melainkan melawan bangsa iblis yang telah mengacak-acak negara kami. Kembalikan mereka ke tempatnya," tulis netizen lain.</p>

Nabilah Ayu mengutip pernyataan Presiden Pertama Republik Indonesia Presiden Soekarno tentang beratnya perjuangan bangsa Indonesia.

Mantan Member JKT48 Nabilah Ayu Pasang Gambar Peringatan Darurat Garuda Biru dan Kutip Pernyataan Presiden Soekarno

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/WhatsApp-Image-2024-08-21-at-184651-892626818.jpg" alt="Peringatan Darurat oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peringatan Darurat oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Johanes Tuba Helan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir oleh badan legislatif maupun eksekutif, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Tidak bisa. Dalam negara demokrasi putusan badan yudikatif tidak bisa dianulir oleh badan legislatif maupun badan eksekutif," kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Kamis, terkait kesepakatan dalam Rapat Panja RUU Pilkada ini.<br /><br />Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tetap menggunakan keputusan MK sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.</p> <p><br />Jika KPU tidak menggunakan keputusan MK maka pelaksanaan Pilkada berpotensi melanggar hukum dan KPU dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum<br /><br />"Kalau tidak menggunakan putusan MK, maka pelaksanaan pilkada melanggar hukum sehingga dapat digugat melalui jalur hukum, dan KPU dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum," katanya.<br /><br />Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah setuju melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.</p> <p><br />Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.<br /><br />Delapan fraksi di Baleg DPR RI menyatakan setuju terhadap pembahasan lebih lanjut RUU Pilkada. Delapan fraksi itu meliputi Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP, sedangkan Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menolak pembahasan RUU Pilkada untuk diundangkan.<br /><br />Sementara itu, pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan persetujuan agar RUU Pilkada diparipurnakan.<br /><br />Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada ini.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015004047/rajin-sedekah-5-weton-ini-akan-kaya-dan-rezeki-berlimpah-bebas-dari-kemiskinan-menurut-primbon-jawa">Rajin Sedekah! 5 Weton Ini akan Kaya dan Rezeki Berlimpah Bebas dari Kemiskinan Menurut Primbon Jawa</a></strong><br /><br />Pertama, terkait penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).<br /><br />Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.<br /><br />Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon terpilih dilantik menjadi kepala daerah.<br /><br />Kedua, soal perubahan Pasal 40 UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, dengan mengakomodasi hanya sebagian putusan MK.</p>

Dr. Johanes Tuba Helan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir oleh badan legislatif maupun eksekutif

Gerakan Garuda Biru Membahana di Media Sosial, Pakar Sebut Putusan MK Tidak Dapat Dianulir Badan Legislatif Maupun Eksekutif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/Screenshot_20240822_082819_Instagram-3821981059.jpg" alt="YouTuber gaming Windah Basudara ikut menyuarakan Peringatan Darurat Garuda Biru. (Instagram windahbasudara)" width="100%">
<figcaption>YouTuber gaming Windah Basudara ikut menyuarakan Peringatan Darurat Garuda Biru. (Instagram windahbasudara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Seluruh elemen masyarakat ikut menyuarakan kekecewaan mereka atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Tagar #KawalPutusanMK, topik terkait Gedung DPR dan sebelumnya "Peringatan Darurat" juga menggema di berbagai linimasa media sosial khususnya X (sebelumnya Twitter).</p> <p>Berbagai tokoh publik, selebritis dan kreator konten juga ikut menyuarakan keresahan mereka atas kondisi Indonesia belakangan ini dengan membagikan gambar "Peringatan Darurat". Salah satunya adalah kreator konten, YouTuber gaming, Windah Basudara.</p> <p>Melalui Instagram pribadinya, Windah Basudara berbagi Stories yang mengunggah posting-an "Peringatan Darurat". Seperti biasa, posting-an tersebut merupakan template yang juga sudah dibagikan oleh ribuan pengguna Instagram lainnya sejak Rabu (21/8) kemarin.</p> <p>Windah Basudara sendiri di Instagram memiliki sebanyak 2,9 juta lebih pengikut atau followers. Sementara di YouTube, Windah Basudara memiliki sebanyak 13,9 juta subscriber.</p> <p>Kreator konten tersebut terkenal melalui konten gamingnya. Windah Basudara sendiri juga dikenal sebagai streamer dengan gaya yang seru dan khas saat live streaming.</p> <p>Terkait "Peringatan Darurat" sebelumnya seruan yang sama juga banyak digaungkan oleh selebritis Indonesia lainnya. Salah satu yang paling tajam adalah komika stand up comedy, Bintang Emon.</p> <p>Bintang Emon mengunggah gambar "Peringatan Darurat" di akun Instagram pribadinya pada Rabu (21/8). Unggahannya tersebut telah disukai lebih dari 470 ribu pengguna media sosial dan dikomentari lebih dari 9 ribu kali.<br /> <br />Bintang Emon juga memberikan pesan tajam dalam unggahannya tersebut untuk menggambarkan sikap tidak berdaya. "Dikencingin di muka, tapi nggak bisa ngapa-ngapain," tulis Bintang Emon memberi keterangan foto.</p> <p>Pada kolom komentar, netizen pun berusaha memberikan penjelasan atas unggahan dan komentar Bintang Emon. Diduga hal itu berkaitan dengan kondisi politik terkini Tanah Air dimana demokrasi dan kesempatan yang setara untuk dipilih dan memilih mulai berada di titik mengkhawatirkan.<br /> <br />Putusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu yang menjadi angin segar bagi masa depan demokrasi kabarnya akan dimandulkan oleh DPR melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada. Gerakan kawal putusan MK pun menggema di media sosial.</p>

Melalui Instagram pribadinya, Windah Basudara berbagi Stories yang mengunggah posting-an "Peringatan Darurat".

Lewat Instagram Stories, YouTuber Gaming Windah Basudara Ikut Suarakan Peringatan Darurat Garuda Biru

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/20240821_163130-770950659.jpg" alt="Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengamankan aksi beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, dikutip dari <em>ANTARA</em>.</p> <div>"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 2.013 personel gabungan dan ada dua ekor anjing pelacak," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/8).</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015003961/30-ribu-warga-gaza-berdesakan-di-setiap-km2-zona-aman-ciptaan-israel">30 Ribu Warga Gaza Berdesakan di Setiap Km2 'Zona Aman' Ciptaan Israel</a></strong></div> <div><br />Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.</div> <div><br />Susatyo menyebut, personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung ataupun menutup jalan tol yang berada di depan gedung DPR.</div> <div><br />"Lalu pemadam kebakaran juga sudah kami siapkan untuk mengantisipasi bila nanti massa melakukan aksi bakar ban," ujar Susatyo.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015003950/anggota-dprd-sidoarjo-2024-2029-resmi-dilantik-targetkan-alat-kelengkapan-dewan-akd-dan-penyusunan-tata-tertib-anggota-dalam-sebulan">Anggota DPRD Sidoarjo 2024-2029 Resmi Dilantik, Targetkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Penyusunan Tata Tertib Anggota Dalam Sebulan</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Terkait penutupan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR, kata Susatyo nantinya bersifat situasional.<br /><br />Rekayasa arus lalu lintas juga akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika di lapangan.</div> <p>"Bila nanti di depan DPR massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan penyekatan di Pulau Dua. Penjagaan kami fokus di pintu masuk dan keluar," ucap Susatyo.</p> <p>Lebih lanjut, Susatyo menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengutamakan negosiasi dan pelayanan secara humanis (berperikemanusiaan).</p> <p>Lalu, Susatyo mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan peserta aksi untuk melakukan aksi dengan santun, tidak anarkis, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman dan tertib sesuai harapan semua.</p> <p>Susatyo juga menyebutkan, personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.</p> <p>Aksi ini diramaikan para sejumlah tokoh mulai dari guru besar, akademisi dan aktivis 1998 untuk mengawal putusan MK.</p> <p>Sebelumnya, Selasa (20/8), MK memutuskan dua putusan krusial terkait tahapan pencalonan kepala daerah, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015003953/ramalan-zodiak-virgo-soal-karier-dan-keuangan-hari-kamis-22-agustus-2024-keputusan-hari-ini-perlu-dilandasi-dengan-kebijaksanaan">Ramalan Zodiak Virgo Soal Karier dan Keuangan Hari Kamis 22 Agustus 2024, Keputusan Hari Ini Perlu Dilandasi dengan Kebijaksanaan</a></strong>&nbsp;</p> <div>Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.</div> <div><br />Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.</div> <div><br />Namun, pada Rabu (21/8), Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015003937/5-weton-perempuan-pemalu-tapi-pintar-cari-uang-menurut-primbon-jawa-rezekinya-mengalir">5 Weton Perempuan Pemalu tapi Pintar Cari Uang Menurut Primbon Jawa, Rezekinya Mengalir!</a></strong></div> <p>Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada itu.</p> <p>Pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.</p> <p>Kedua, perubahan Pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukan hanya bagi partai non parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD.</p>

Kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengamankan aksi beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI.

Polisi Kerahkan Dua Ribu Lebih Personel untuk Jaga Aksi di DPR/MPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/larang-1.jpg" alt="Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku sulit memahami langkah dan keputusan DPR RI yang menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dan menganggap mereka tak menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) serta tak mematuhi Undang-Undang.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015003891/ketika-kata-semangat-dan-sabar-tidak-lagi-berarti-inilah-yang-dirasakan-setiap-manusia-saat-tertimpa-musibah">Ketika Kata Semangat dan Sabar Tidak Lagi Berarti, Inilah yang Dirasakan Setiap Manusia Saat Tertimpa Musibah</a></strong><br /><br />"DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi," ujar Mu'ti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.<br /><br />Sebelumnya, MK mengeluarkan putusan terbaru soal syarat ambang batas pencalonan serta persyaratan calon kepala daerah. ​​​​​​Putusan itu sempat menjadi angin segar bagi PDIP untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta.<br /><br />Hanya sehari setelah keputusan MK, Baleg DPR RI menggulirkan kembali RUU Pilkada yang kemudian disebut-sebut berpotensi mengoreksi putusan MK itu.<br /><br />Mu'ti mengatakan DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat, semestinya menghayati dasar-dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat, dibanding dengan kepentingan politik kekuasaan semata.<br /><br />"Karenanya DPR tidak semestinya berseberangan, berbeda, dan menyalahi keputusan MK dalam masalah persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah dengan melakukan pembahasan RUU Pilkada 2024," kata dia.<br /><br />Langkah DPR tersebut, kata Mu'ti, selain dapat menimbulkan masalah disharmoni dalam hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius dalam Pilkada 2024.<br /><br />"Selain itu akan menimbulkan reaksi publik yang dapat mengakibatkan suasana tidak kondusif dalam kehidupan kebangsaan," kata dia.<br /><br />Ia pun mendorong DPR dan Pemerintah untuk sensitif dan tidak menganggap sederhana terhadap arus massa, akademisi, dan mahasiswa yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum dan perundang-undangan.<br /><br />"Perlu sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang semakin meluas," kata dia. (*)</p>

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku sulit memahami langkah dan keputusan DPR RI yang menggulirkan pembahasan RUU Pilkada

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Sebut DPR Harusnya Hormati MK dan Patuhi Undang-Undang

Garuda Biru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Garuda Biru

Berita Terkini