<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/KT4opgfmTTiY8GkEUeI6Ba044dOt84Qv8p4fPi2H-1987838406.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo kunjungi pabrik garmen di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo kunjungi pabrik garmen di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Ribuan buruh di Kabupaten Pemalang akhirnya tersenyum kembali. Hal itu lantaran pabrik garmen yang dipimpin Wong Hang Bersaudara resmi beroperasi.&nbsp;</p> <p>Mengusung tema peresmian <em>Menjahit Harapan Kembali</em>, menandai kembalinya harapan para pekerja yang sempat terputus. Peresmian operasional parbrik tu juga disaksikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, pada Jumat (19/12).</p> <p>Pabrik tersebut kini telah menyerap 1.300 karyawan yang merupakan warga lokal, dengan target mencapai 1.500 karyawan pada akhir 2025. Selain pabrik garmen, Wong Hang Bersaudara juga memiliki beragam unit usaha yang mencakup pabrik sepatu, konstruksi dan mebel, MEP &amp; K3, serta IT dan advertising.</p> <p>&ldquo;Visi dan misi kami sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, yakni membuka lapangan kerja, memperkuat produksi dalam negeri, membangun kemandirian bangsa, mengindonesiakan produk-produk lokal, serta membawa produk asli Indonesia ke mata dunia,&rdquo; kata salah satu pemilik Wong Hang Bersaudara, Alfindra Amanda dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/12).</p> <p>Dalam rangka mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berkomitmen untuk memberikan kemudahan perizinan bagi para pelaku usaha. Dia menegaskan bahwa investasi merupakan prioritas utama di wilayah Jawa Tengah.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, kami menjamin keamanan penuh dengan memastikan tidak adanya praktik premanisme serta memberikan kemudahan perizinan melalui sistem satu pintu (<em>one gate system</em>) guna menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit,&rdquo; kata Ahmad Luthfi.</p> <p>Upaya tersebut, kata dia, telah membuahkan hasil dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tercatat mencapai 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional.</p> <p>&ldquo;Fokus utama pemerintah provinsi adalah mendorong industri padat karya guna menyerap tenaga kerja secara masif, serta memperkuat peran sekolah vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak sumber daya manusia yang kompetitif dan siap bekerja di pabrik-pabrik seperti milik Wong Hang Bersaudara,&rdquo; tambah Ahmad Luthfi.</p> <p>Sementara itu, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menekankan bahwa institusi Polri memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal garis kebijakan Presiden untuk menyejahterakan masyarakat dan buruh. Dia menyoroti pentingnya ketersediaan logistik dasar, seperti pakaian dan sepatu, bagi personel yang bertugas di lapangan.</p> <p>&ldquo;Keberadaan industri garmen domestik seperti Wong Hang Bersaudara sangat penting untuk memastikan kebutuhan dasar operasional, mulai dari baju hingga sepatu, dapat terpenuhi dengan cepat tanpa kendala logistik yang berarti,&rdquo; ujar Dedi.</p>

Pabrik garmen Wong Hang Bersaudara di Pemalang resmi beroperasi, menciptakan ribuan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal

Iklim Usaha Bangkit, Ribuan Buruh Garmen di Pemalang Tersenyum Kembali

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/04/qLGSAJ09xY60MFP1YIuMsEThWKnBBP3xHIs5pN24-1778510860.jpg" alt="Salah satu petinggi Oxford United, Anindya Bakrie. (Dok. Oxford United)" width="100%">
<figcaption>Salah satu petinggi Oxford United, Anindya Bakrie. (Dok. Oxford United)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, mendorong terbentuknya skema kemitraan dagang baru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Kemitraan ini memungkinkan produk garmen Indonesia mendapatkan tarif serendah mungkin, bahkan mendekati nol persen.</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015973508/8-weton-ini-disebut-balungan-sugih-dipercaya-hidupnya-akan-kecukupan-karena-punya-kekayaan-menggunung">8 Weton Ini Disebut Balungan Sugih, Dipercaya Hidupnya akan Kecukupan karena Punya Kekayaan Menggunung</a></strong></p> <p>Dorongan ini pun diberikan pada saat perang dagang dunia yang dikobarkan oleh Presiden AS, Donald Trump, sedang panas.&nbsp;</p> <p>"Kita memikirkan suatu kesepakatan (dengan NCC), dimana kalau kita pakai semacam kapas dari Amerika, ketika sudah diolah, dikirim kembali ke Amerika berupa garmen, kita bisa mendapatkan tarif yang serendah mungkin. Syukur-syukur 0 persen," kata Anin dalam keterangannya, dikutip Senin (5/5).</p> <p>Menurutnya, pihaknya telah meminta National Cotton Council (NCC) untuk mempertimbangkan konsep ini dan membantu melobi U.S. Trade Representative (USTR) selaku pihak AS.</p> <p>"Seperti kita dengan pemerintah punya relasi yang sangat bagus, supaya perusahaan garmen kita bisa lebih kompetitif ke depannya," ungkap Anin.</p> <p>Tak hanya itu, Anin juga menyadari tantangan dari skema tersebut, mengingat kapas AS bersaing dengan pasokan dari negara lain seperti Tiongkok dan Brasil. Hanya saja, Anin optimistis peluang kerjasama tetap terbuka. Bahkan, dalam pertemuan dengan NCC, diakuinya berjalan dengan sangat baik.</p> <p>"Ini pertemuan yang berdampingan dengan pemerintah dan berfokus kepada kebijakan tarif, yang kami yakin pasti ada solusinya," jelas dia.</p> <p>Lebih jauh, Anin menambahkan bahwa saat ini ekspor Indonesia mencapai sekitar USD 2 miliar per bulan. Dengan keseimbangan perdagangan yang lebih baik, peluang ekspor produk seperti garmen, alas kaki, dan elektronik akan semakin besar.</p> <p>"Kami juga ingin memastikan bahwa kalau nanti kapasnya dari Amerika, mereka bisa membantu kita memastikan garmen kita tarifnya mendekati nol. Jadi kita bisa lebih kompetitif sehingga barangnya laku di Amerika," ungkap Anin.</p> <p>Dia berharap, skema ini dapat membawa manfaat luas dan membawa banyak manfaat bagi seluruh perusahaan, pengusaha, dan juga pekerja di bidang tekstil dan garmen Indonesia yang jumlahnya mencapai jutaan orang. (*)</p> <p>&nbsp;</p>

Kadin dorong kemitraan dagang baru dengan AS untuk produk garmen, tarif mendekati nol persen, manfaat bagi industri tekstil.

Kadin Lobi NCC Demi Dapatkan Tarif Serendah Mungkin untuk Produk Garmen Indonesia ke AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/mensesneg-3678264719.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)</figcaption>
</figure> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan sebanyak 8.000 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex bisa bekerja kembali. Hal ini seiring dengan Sritex yang akan kembali dibuka dengan skema baru pada dua pekan mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Pras dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, Perwakilan Tim Kurator PT Sritex Group Nurma Sadikin, dan Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada empat perusahaan. Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru," kata Prasetyo Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015715136/karyawan-sritex-dipekerjakan-kembali-dalam-dua-pekan">Karyawan Sritex Dipekerjakan Kembali dalam Dua Pekan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, perwakilan Tim Kurator PT Sritex Group, Nurma Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuka opsi untuk penyewaan alat berat di eks PT Sritex. Opsi ini dilakukan sebagai upaya dari kurator untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, sudah ada investor yang bersedia untuk menyewa alat-alat tersebut. Adapun keputusan tersebut baru akan disampaikan kurator pada dua minggu yang akan datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi, yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex," ujar Nurma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya pun berharap, kehadiran investor baru yang akan menghidupkan kembali mesin-mesin milik PT Sritex Group akan kembali menyerap tenaga kerja yang telah terkena PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sritex Group resmi tutup total mulai 1 Maret 2025. Imbasnya Sritex Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sebanyak 10.965 karyawan pada Jumat (28/2). Berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diambil dari Disnakertrans Jawa Tengah, Ribuan karyawan yang di PHK terdiri atas empat perusahaan tekstil milik Sritex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rinciannya, pada Januari 2025 Sritex telah melakukan PHK terhadap 1.065 orang karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian per Februari 2025, tercatat sebanyak 8.504 orang karyawan PT Sritex Sukoharjo terkena PHK. Lalu, sebanyak 956 karyawan dari PT Primayuda Boyolali, 40 orang karyawan dari PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan 104 orang karyawan dari PT Bitratex Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah total PHK 10.965 orang," bunyi keterangan Kemnaker yang diterima <em>JawaPos.com,</em> Jumat (28/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Nurma Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuka opsi untuk penyewaan alat berat di eks PT Sritex.

Mensesneg Sebut 8.000 Karyawan Sritex Bisa Kembali Kerja dengan Skema Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/WhatsApp-Image-2024-11-01-at-215019-2457813754.jpeg" alt="Ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Tbk) menggelar Istiqhosah Akbar untuk memohon,?Keselamatan dan Kebangkitan Sritex Kembali Berjaya?, di halaman pabrik PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, (1/11/2024)." width="100%">
<figcaption>Ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Tbk) menggelar Istiqhosah Akbar untuk memohon,?Keselamatan dan Kebangkitan Sritex Kembali Berjaya?, di halaman pabrik PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, (1/11/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk memberikan solusi atas kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Hal ini menyusul ditolaknya kasasi Group PT Sritex oleh Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, kata Saleh, Fraksi PAN mendesak agar pemerintah mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan para karyawan PT Sritex. Mengingat, terdapat 50.000 karyawan yang menggantungkan nasib ke perusahaan tekstil tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan," ucap Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tidak menginginkan adanya pemutus hubungab kerja (PHK) besar-besaran akibat kepailitan PT Sritex. Menurutnya, dalam rapat dengan Komisi VII sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan akan dijaga dan diselamatkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan presiden Prabowo," tegas Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini. Perlu penjelasan pemerintah agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintah," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Saleh berharap agar Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal nasib para karyawan PT Sritex. Ia menegaskan, Presiden Prabowo bisa menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK atau dirumahkan," pungkasnya.</div>

"Kala itu beliau (Menperin) menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK," katanya.

Komisi VII DPR Tagih Janji Pemerintah Tak akan Ada PHK Besar-besaran Imbas Kepailitan PT Sritex

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/BNI-26-1760382854.jpg" alt="Ilustrasi Gedung BNI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung BNI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau BNI sebagai salah satu kreditur PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) buka suara usai perusahaan tekstil raksasa di Asia Tenggara ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung (MA).</p> <p dir="ltr">Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya mendapatkan dukungan pemerintah untuk berkoordinasi dengan para kreditur guna memastikan keberlangsungan usaha Sritex. Ia memastikan bahwa perseroan akan berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah dan kreditur Sritex lainnya menyusul ditolaknya Kasasi Pailit Sritex oleh Mahkamah Agung.</p> <p dir="ltr">"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah, manajemen Sritex, dan lembaga lainnya untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengkaji <em>going concern</em> Sritex," kata Royke dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12).</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, Royke memastikan akan berupaya mencari solusi terbaik yang dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk kreditur lainnya, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. Bahkan, perseroan juga mengakui bahwa PT Sritex telah memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga pertumbuhan ekonomi tanah air.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kami memahami bahwa Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi,&rdquo; ujar Royke.</p> <p dir="ltr">Royke berharap melalui kerja sama yang baik antar semua pihak akan dapat mendukung keberlanjutan usaha Sritex termasuk industri tekstil pada umumnya. "BNI juga sudah membentuk level pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi risiko kredit Sritex," pungkasnya.</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), terkait putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang. Upaya kasasi itu sebelumnya dilakukan Sritex, serta perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex untuk menghindari status pailit.</p> <p dir="ltr">Kasasi itu bertujuan untuk membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.&nbsp;&ldquo;Amar putusan: tolak,&rdquo; bunyi putusan tersebut, sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Kamis (19/12).</p> <p dir="ltr">Putusan itu diadili oleh Ketua Majelis Prof. Hamdi, bersama anggota Nani Indrawati dan Lucas Prakoso. Serta panitera pengganti Wigati Pujiningrum. Putusan itu diketok pada Rabu (18/12) kemarin.</p> <p dir="ltr">Putusan kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Negeri Semarang terhadap nasib kepailitan Sritex. Sebab, kepailitan Sritex sempat menarik perhatian publik, salah satunya dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.</p> <p dir="ltr">Di sisi lain, merespons keputusan itu, manajemen Sritex sendiri mengaku akan mengajukan Peninjauan Kembali (KP) kepada MA terkait keputusan itu.</p>

Royke berharap melalui kerja sama yang baik antar semua pihak akan dapat mendukung keberlanjutan usaha Sritex termasuk industri tekstil lain

Jadi Salah Satu Kreditur PT Sritex, Dirut BNI Pastikan Bantu Cari Solusi Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/wamen-eben-65594174.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku mumet saat ditanya soal permasalahan PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex) yang baru-baru ini ditolak permohonan kasasinya di Mahkamah Agung (MA). Noel justru meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut ke Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lu tanya Sekjen gue aja deh, ini lagi fokus yang itu. Lagi mumet gue tuh, lagi mumet juga gue soal Sritex nih aduh," kata Noel kepada awak media di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Noel tidak menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan ia berkomentar mumetnya terhadap Sritex. Ia hanya mengatakan bahwa informasi terkait Sritex akan terungkap di kemudian hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada deh, entar juga lama-lama tahu," pungkas dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), terkait putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang. Upaya kasasi itu sebelumnya dilakukan Sritex, serta perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex untuk menghindari status pailit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasasi itu bertujuan untuk membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Amar putusan: tolak,&rdquo; bunyi putusan tersebut, sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Kamis (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan itu diadili oleh Ketua Majelis Prof. Hamdi, bersama anggota Nani Indrawati dan Lucas Prakoso. Serta panitera pengganti Wigati Pujiningrum. Putusan itu diketok pada Rabu (18/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Negeri Semarang terhadap nasib kepailitan Sritex. Sebab, kepailitan Sritex sempat menarik perhatian publik, salah satunya dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, merespons keputusan itu, manajemen Sritex sendiri mengaku akan mengajukan Peninjauan Kembali (KP) kepada MA terkait keputusan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Lu tanya Sekjen gue aja deh, ini lagi fokus yang itu. Lagi mumet gue tuh, lagi mumet juga gue soal Sritex nih aduh," kata Noel.

Wamenaker Noel: Mumet juga Gue soal Sritex Nih, Aduh!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/ebenezer-3689458135.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya telah memastikan kebenaran bahwa tidak ada PHK terhadap pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Ia mengungkapkan, hasil kunjungannya ke pabrik tekstil itu di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah pada Jumat pekan lalu.</p> <p>Ia mengakui bahwa telah menanyakan perihal itu pada para pekerja serta serikat pekerja Sritex. "Sritex positif. Kita masih fokuskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kan saya datang ke sana untuk memastikan di Sritex tidak ada PHK," ujar Wamen Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (20/11).<br /><br />Meski sebelumnya manajemen perusahaan telah menyampaikan tidak ada PHK, namun ia ingin memastikan sendiri dari sisi pekerja atau buruh bahwa tak ada PHK. "Saya tidak mau dari sudut pandang manajemen ya, saya juga tanya ke kawan-kawan buruh, ada tidak PHK? Jawaban kawan buruh tidak ada. Lantas saya ke serikat pekerja tidak ada. Artinya saya atau persoalan ini kan tidak dari satu sudut pandang jadi dari serikat juga kawan-kawan buruh juga gitu," ujarnya pula.<br /><br />Sementara soal 2.500 pekerja yang dirumahkan, Wamenaker mengungkapkan perusahaan hingga kini masih membayarkan kewajibannya. "Tetap dibayar, kewajiban tetap kok," katanya.<br /><br />PT Sri Rejeki Isman (Sritex) menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 pekerja di perusahaan tekstil itu. "Sritex tidak melakukan PHK. Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi, Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan kita," ujar Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Kurniawan Lukminto.<br /><br />Iwan menjelaskan karyawan yang diliburkan karena adanya persoalan mengenai pasokan bahan baku yang tersendat. Ia juga mengakui bahwa pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji.<br /><br />Jumlah itu disebut Iwan akan terus meningkat bila tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha, pasalnya ketersediaan baku disebutnya hanya mampu bertahan untuk produksi selama tiga minggu ke depan.</p>

"Saya tidak mau dari sudut pandang manajemen ya, saya juga tanya ke kawan-kawan buruh, ada tidak PHK? Jawaban kawan buruh tidak ada".

Sudah Konfirmasi ke Karyawan dan Serikat Pekerja, Wamenaker Immanuel Ebenezer Pastikan Tak Ada PHK di Sritex

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/20/luhut-PB-812259517.jpg" alt="Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan menyaksikan penandatangan kerja sama. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan menyaksikan penandatangan kerja sama. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) resmi bekerja sama dengan PT Mitra Kreasi Garmen, sebagai pemegang merek produk <em>apparel</em> dalam negeri, MILLS. Melalui kerja sama tersebut, MILLS ditunjuk PB PASI sebagai <em>apparel</em> resmi Tim Nasional Atletik Indonesia.</p> <p>Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pihaknya sangat antusias dengan kerja sama strategis ini dan berharap dapat memberikan dukungan yang substansial bagi para atlet di Timnas Atletik Indonesia.&nbsp;"Dengan dukungan perlengkapan atletik berkualitas tinggi dari MILLS, kami yakin hal ini dapat berkontribusi meningkatkan performa para atlet untuk meraih lebih banyak prestasi di kancah internasional," ujar Luhut, dalam keterangannya, Sabtu (20/7).</p> <p>Luhut mengungkapkan, kerja sama ini akan berjalan selama dua setengah tahun. Menerapkan fitur dan teknologi khusus, MILLS akan memenuhi kebutuhan <em>apparel</em> atlet di bawah naungan PB PASI serta tentunya <em>apparel</em> resmi tim nas atletik Indonesia nantinya juga bisa didapatkan di toko resmi milik MILLS Indonesia.</p> <p>Salah satu inovasinya yaitu MILLS GREEN, sebuah <em>campaign</em> inisiasi untuk turut andil dalam memelihara Bumi dengan dimulai dari produk-produk MILLS yang ramah lingkungan, dengan teknologi Recycle menciptakan sebuah bahan daur ulang &ndash; Recycle Polyester sebagai bahan utama pembuatan apparel MILLS Running. Terbuat dari limbah plastik yang diolah sedemikian rupa guna menciptakan bahan unggulan meningkatkan performa serta kenyamanan atlet dan memberikan dampak positif bagi lingkungan.</p> <p>Selain itu, MILLS juga sudah telah mendapatkan Sertifikat GLOBAL RECYCLE STANDARD by Control Union Certification yang menandakan setiap proses produk MILLS sudah terstandar global dalam pengolahan <em>recycle</em>-nya.&nbsp;"PB PASI menyadari pentingnya kemajuan teknologi dalam dunia olah raga, termasuk dalam hal <em>apparel</em>. Kami percaya bahwa penggunaan teknologi terkini dalam perlengkapan atletik akan memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi para atlet kami. ⁠Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam upaya kami untuk membawa atletik Indonesia ke level yang lebih tinggi," kata Luhut.</p> <p>Sejak kemunculannya pada 2018, MILLS langsung menjadi primadona di kalangan pecinta olah raga di Indonesia. Dari tahun ke tahun, MILLS terus melebarkan sayap bisnisnya. Bahkan, MILLS juga mampu mendobrak pasar internasional dengan menjadi sponsor <em>apparel</em> untuk klub di League Two Inggris.</p> <p>"Tentu kami sangat mengapresiasi MILLS, karena sebagai produk buatan dalam negeri, produk-produk MILLS mampu masuk ke pasar internasional. Hal ini tentu sangat berdampak baik karena masyarakat Indonesia jadi bisa memperoleh produk berkualitas internasional dengan lebih terjangkau," pungkas Luhut.</p>

Luhut sangat antusias dengan kerja sama strategis ini dan berharap dapat memberikan dukungan yang substansial bagi para atlet di Timnas.

PB PASI Kerja Sama dengan MILLS sebagai Apparel Resmi Timnas Atletik Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/bea-cukai-3758505227.jpg" alt="PT Anggun Kreasi Garmen, perusahaan garmen yang berlokasi di Bantul, Jogjakarta mengekspor produknya ke dua negara, yakni Belanda dan Uni Emirat Arab." width="100%">
<figcaption>PT Anggun Kreasi Garmen, perusahaan garmen yang berlokasi di Bantul, Jogjakarta mengekspor produknya ke dua negara, yakni Belanda dan Uni Emirat Arab.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT Anggun Kreasi Garmen, perusahaan garmen yang berlokasi di Bantul,&nbsp;Jogjakarta mengekspor produknya ke dua negara, yakni Belanda dan Uni Emirat Arab, pada Rabu (29/5).</p> <p>"Perusahaan ini berhasil mengekspor 19.033 buah pakaian dengan berat sembilan ton. Nilai ekspornya sendiri mencapai Rp 4 miliar," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Tedy Himawan dalam keterangan tertulis, Kamis (6/6).</p> <p>PT Anggun Kreasi Garmen merupakan salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai Yogyakarta. Disebutkan Tedy, pemanfaatan fasilitas kawasan berikat memungkinkan perusahaan mendapatkan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.</p> <p>Keuntungan lain yang didapatkan PT Anggun Kreasi Garmen dari fasilitas ini ialah perusahaan memperoleh kemudahan dalam proses kepabeanan. "Keberhasilan ekspor PT Anggun Kreasi Garmen menunjukkan bahwa pemberian fasilitas kawasan berikat telah berkontribusi positif bagi industri dalam negeri yang berorientasi ekspor serta memperbesar penyerapan tenaga kerja," kata Tedy.</p> <p><strong>Edukasi Pekerja Migran</strong></p> <p>Bea Cukai melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan Bea Cukai Tanjung Emas bekerja sama dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) memberikan edukasi kepada 39 calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, pada Selasa (28/5).</p> <p>Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III Bea Cukai Tanjung Emas, Riefki Kurniawan, menyampaikan bahwa edukasi ini diberikan pada calon pekerja migran dalam operasi pra-pemberangkatan (OPP) sebagai bekal pengetahuan kepabeanan. Para peserta dibekali dengan informasi kepabeanan yang dibutuhkan para pekerja migran Indonesia, diantaranya mengenai barang kiriman, barang pindahan, barang penumpang, dan IMEI.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/edukasi-1548904825.jpg" alt="Bea Cukai Kanwil Jateng dan DI Yogyakarta memberikan edukasi kepada calon pekerja migran." width="100%">
<figcaption>Bea Cukai Kanwil Jateng dan DI Yogyakarta memberikan edukasi kepada calon pekerja migran.</figcaption>
</figure> <p>"Informasi kepabeanan ini kami rasa sangat penting untuk disampaikan kepada para calon pekerja migran Indonesia. Pembekalan ini diharapkan dapat mengedukasi para pekerja migran untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga proses importasi barang pekerja migran menjadi lancar," ujar Riefki, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/6).</p> <p>Riefki mengatakan, regulasi impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia. "Bagi pekerja migran yang terdaftar di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memperoleh fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk dan pajak untuk tiga kali pengiriman dalam setahun, dengan nilai maksimal barang sebesar USD 500 untuk setiap pengiriman," jelasnya.</p> <p>Selain itu, ujar Riefki, dalam skema pendaftaran IMEI, pekerja migran yang memenuhi syarat akan diberikan pembebasan bea masuk dan pajak atas pendaftaran IMEI, dengan batasan maksimal dua perangkat per penumpang untuk satu kali kedatangan dalam periode satu tahun. "Pendaftaran IMEI dapat dilakukan ketika pekerja migran melakukan pengisian<em> electronic customs declaration</em> (e-CD) yang sudah diaplikasikan di bandara atau terminal kedatangan," imbuhnya.</p> <p>Kerja sama antara Bea Cukai dan BP3MI diharapkan dapat berlanjut agar dapat memberikan manfaat yang luas dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada pekerja migran Indonesia. Adanya edukasi pra-pemberangkatan seperti ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik tentang prosedur kepabeanan, sehingga meminimalisasi risiko yang mungkin timbul dalam proses kepabeanan.</p>

Pemanfaatan fasilitas kawasan berikat memungkinkan perusahaan mendapatkan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Peroleh Fasilitas Kawasan Berikat dari Bea Cukai, Perusahaan Garmen Asal Bantul Tembus Pasar Eropa dan UEA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/thumb_6_29_gobel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Praktik impor baju bekas makin merajalela. Hal itu dinilai mengancam keberadaan industri garmen kecil dan rumahan. Selain melanggar peraturan, kedatangan pakaian sisa pakai berpotensi tidak ramah lingkungan.<br /> <br /> Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 menyebutkan, impor pakaian bekas dilarang dan jika sudah masuk, harus dimusnahkan. Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.<br /> <br /> "Larangan impor baju bekas tersebut dimaksudkan untuk menjaga industri garmen rumahan dan UMKM yang juga merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi nasional karena menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari lapisan bawah," ujarnya kemarin (12/6).<br /> <br /> Dia menambahkan, membangun industri, khususnya garmen, membutuhkan kreativitas dan intelektual karena harus memahami desain, tren, pasar, manajemen industri, hingga manajemen sumber daya manusia. "Ini tidak sebanding dengan <em>skill</em> importir pakaian bekas yang hanya membutuhkan koneksi dengan para pemegang kekuasaan dan kekuatan modal," ujarnya.<br /> <br /> Tak hanya impor produk jadi, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai kebijakan Kementerian Perdagangan pada kuartal II/2022 sangat kontraproduktif karena membuka keran impor tekstil untuk importir umum (API-U) untuk memenuhi bahan baku industri kecil menengah (IKM).<br /> <br /> Padahal, selama tiga kuartal terakhir, asosiasi menilai industri dalam negeri sangat mampu menyuplai bahan baku untuk IKM. Bahkan saat puncak kenaikan permintaan pada kuartal I/2022.<br /> <br /> Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, membanjirnya produk impor, baik yang legal maupun tidak prosedural, sangat sarat lobi-lobi importir yang berkepentingan. "Kami sangat mampu menyuplai bahan baku untuk IKM," ujarnya.<br /> <br /> Saat ini pertumbuhan industri dan produk tekstil pada kuartal I/2022 mencapai 12,45 persen (YoY). "Impor sih boleh-boleh saja, tapi jangan hancurkan industri dalam negeri, suplai dalam negeri kan sudah terbukti mencukupi, kenapa harus impor?" ucapnya.

Sesuai Permendag, Baju Impor Bekas Harus Dimusnahkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Garmen

Berita Terkini