<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/WhatsApp-Image-2025-04-29-at-135903-3306840598.jpg" alt="Sekjen Garda Satu Solihin Pure lakukan kunjungan ke Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Garda Satu Solihin Pure lakukan kunjungan ke Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Jenderal Garda Satu Solihin Pure melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang. Kunjangan diterima Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Solihin Pure menegaskan, pertemuan ini menunjukkan komitmen organisasi dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan di NTT. Sekjen Garda Satu yang juga putra kelahiran Baranusa, Alor, NTT, itu mengajak masyarakat mendukung visi misi Gubernur NTT yakni NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, berkelanjutan, dan menghadirkan pendidikan berkualitas. &rdquo;Ayo bangun NTT, khusus rakyat NTT mari sama-sama mendukung kakak gubernur. Sekecil apapun kontribusi kita sangat berarti bagi kemajuan NTT di maaa yang akan datang menuju NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan,&rdquo; kata Pure di Jakarta, Selasa (29/4). Lebih lanjut, Pure menjelaskan, Garda Satu hadir sebagai mitra strategis pemerintah di berbagai tingkatan, termasuk pusat, provinsi, dan daerah. Itu dalam rangka menyukseskan kebijakan pemerintah, pengembangan pendidikan, ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan, serta program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. &rdquo;Audensi dengan Bapak Gubernur ini adalah implementasi nyata dari program Garda Satu di sektor peningkatan SDM melalui jalur pendidikan,&rdquo; tegas Pure. Pure menuturkan, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik kunjungan dan inisiatif sinergi dari Garda Satu. Dia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kesediaan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, khususnya dalam mempersiapkan generasi emas 2045. &rdquo;Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mewujudkan program-program peningkatan SDM di Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi antara organisasi masyarakat dan institusi pendidikan,&rdquo; kata Pure menuturkan arahan Gubernur Melki Laka Lena itu.

Garda Satu dukung peningkatan SDM melalui pendidikan di NTT dukung program Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena

Sekjen Garda Satu Ajak Masyarakat NTT Dukung Program Gubernur Melki Laka Lena

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/27/WhatsApp-Image-2025-04-27-at-164919-1558927284.jpg" alt="Dewan Pembina Garda Satu Provinsi Jawa Barat Zaky Roby Cahyadi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pembina Garda Satu Provinsi Jawa Barat Zaky Roby Cahyadi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pembina Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) Provinsi Jawa Barat Zaky Roby Cahyadi mendukung keputusan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) yang menghapus dana hibah untuk pesantren pada 2025. Menurut Zaky, lebih dari Rp 300 miliar dana hibah atas nama pesantren, ini bukan bantuan, tapi ini adalah bancakan. &rdquo;Langkah Gubernur Provinsi Jawa Barat KDM adalah langkah yang tepat, setidaknya untuk mengevaluasi dana-dana hibah pesantren yang sudah terjadi pada kepemimpinan gubernur pendahulunya di Jawa Barat,&rdquo; kata Roby dalam keterangannya, Minggu (27/4). Zaky menilai Dedi Mulyadi sangat memahapi selama ini dana hibah pesantren sudah menjadi alat politik, pesantren-pesantren tertentu yang punya hubungan dengan partai dapat jatah besar. Sementara ribuan pesantren rakyat yang benar-benar butuh malah tidak kebagian. Manipulasi dana hibah pesantren ada yang mendapat sampai Rp 50 miliar, sedangkan yang lain hanya mendapatkan gigit jari, lebih parah lagi dana itu dipotong 15 hingga 40 persen oleh oknum anggota dewan dipakai buat iuran partai, fee calo, atau buat balas budi politik. &rdquo;Uang umat, uang rakyat, dari pajak dipereteli, disunat atas nama perjuangan, atas nama dakwah, dan atas nama Islam. Sungguh prihatin dan memalukan,&rdquo; tutur Zaky. &rdquo;Ini yang terjadi bukan karena sistem, ini adalah kejahatan dan penyakit maka langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih menyembuhkan bukan sekedar menambal,&rdquo; tegas dia. Dedi Mulyadi berkeinginan sistem baru yang adil dan transparan. Bantuan pendidikan tidak tergantung pada kedekatan politik atau bukan karena kenal gubernur. Bukan sistem yang menguntungkan segelintir orang yang pandai bermain proposal dan menjual agama demi proyek. Zaky menegaskan, Garda Satu Provinsi Jawa Barat sangat memahami, Dedi Mulyadi bukan anti pesantren apalagi anti Islam. KDM ingin benar-benar dana umat sampai ke umat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015933390/netizen-soroti-gestur-gubernur-jabar-dedi-mulyadi-saat-debat-dengan-lulusan-sma-yang-kritik-larangan-wisuda-sekolah-jangan-tunjuk-tunjuk">Netizen Soroti Gestur Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat Debat dengan Lulusan SMA yang Kritik Larangan Wisuda Sekolah: Jangan Tunjuk-Tunjuk</a> &rdquo;Pimpinan Wilayah Garda Satu Jawa Barat berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan investigasi total dana hibah tahun-tahun sebelumnya, bongkar siapa saja main proyek atas nama Islam dan kepada para anggota dewan yang merasa terusik jika merasa bersih jangan takut,&rdquo; jelas Zaky. Bagi rakyat Jawa Barat mari bersatu, agama jangan dijadikan topeng korupsi. Garda Satu Jawa Barat akan terus mengawal kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Garda Satu Provinsi Jawa Barat dukung keputusan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menghapus dana hibah untuk pesantren

Garda Satu Jabar Dukung Gubernur Dedi Mulyadi Hapus Dana Hibah Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/WhatsApp-Image-2025-04-22-at-181236-810882224.jpg" alt="Halal Bi Halal Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) di Tangerang, Selasa (22/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Halal Bi Halal Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) di Tangerang, Selasa (22/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI periode 2019-2024 yang juga menjabat sebagai Pembina DPP Garda Satu Nurul Ghufron meminta doa agar dilancarkan dalam seleksi calon hakim agung. Hal tersebut Ghufron sampaikan di acara Halal Bi Halal Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) di Tangerang, Selasa (22/4). &rdquo;Saat ini saya ikut proses dalam seleksi calon Hakim Agung. Saya berharap dan mohon doa mudah-mudahan dilancarkan dan dikabulkan dan menjadi kebanggan Garda Satu,&rdquo; kata Ghufron. Ghufron menyampaikan, bersedia bersama Garda Satu dalam kegiatan-kegiatan Garda Satu ke depannya. Tentu dalam kegiatan yang taat pada hukum. &rdquo;Kami berharap sekali lagi, kebersamaan ini akan terus berlanjut dalam kegiatan-kegiatan Garda Satu yang lebih kongkret dalam membina dan juga bermanfaat bagi rakyat,&rdquo; ujar Nurul Ghufron. Ghufron juga menekankan kepada seluruh pengurus Garda Satu se-Indonesia agar solidaritas dan kekompakan terus dijaga. Salah satunya apa yang dilakukan Ketua Umum Garda Satu Cak Abdul Rohim yang mampu mengumpulkan pengurus Garda Satu seluruh Indonesia. &rdquo;Alhamdulillah tanggapan, respons dari Garda Satu di beberapa daerah sangat respinsif dan positif. Kemudian kesolidan ini, kita lanjutkan dengan kerja-kerja nyata ke depan,&rdquo; ungkap Nurul Ghufron. &rdquo;Mudah-mudahan kita bisa ke depan menjalankan program, mungkin tidak perlu yang muluk-muluk tapi dari hal-hal yang kecil tapi lebih kongkrit dan bisa kita sumbangsikan bagi rakyat,&rdquo; tambah Ghufron. Sementara Ketua Umum Garda Satu Abdul Rohim mengucapkan terima kasih atas kehadiran pengurus DPP Garda Satu dalam acara halal bihalal. &ldquo;Saya ketua umum Garda Satu dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin,&rdquo; tutur Cak Abdul Rohim. &rdquo;Mari kita tetap lebih solid, tingkatkan kesatuan dan persatuan sesuai dengan visi misi Garda Satu, marilah kita tingkatkan dan membantu program-program pemerintah terutama dalam ekonomi kerakyatan. Kita dukung program pemerintah,&rdquo; sambung dia.

Mantan wakil ketua KPK yang juga Pembina DPP Garda Satu Nurul Ghufron meminta doa agar dilancarkan dalam seleksi calon hakim agung

Halal Bihalal Garda Satu, Nurul Ghufron Minta Doa Dilancarkan Seleksi Calon Hakim Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/WhatsApp-Image-2025-04-03-at-143940-57093924.jpg" alt="Ketua Umum Garda Satu Abdul Rohim (kiri) bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Garda Satu Abdul Rohim (kiri) bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Garda Satu Abdul Rohim memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan inovatif Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terkait penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan persyaratan tertentu. &rdquo;Saya sangat mengapresiasi langkah cerdas Kang Dedi Mulyadi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperpanjang pajak kendaraan tahunan mereka tanpa harus terlebih dahulu melunasi tunggakan pajak sebelumnya,&rdquo; ujar Abdul Rohim yang akrab disapa Cak Rohim, dalam keterangannya, Kamis (3/4). Cak Rohim menjelaskan, kebijakan yang berlaku hingga Juni 2025 ini memberikan angin segar bagi pemilik kendaraan di Jawa Barat. Mereka dapat memperpanjang masa berlaku pajak kendaraan mereka dengan hanya membayar pajak tahun berjalan. &rdquo;Ini adalah bentuk pengampunan dan pemakluman dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Namun, kami mengimbau agar setelah Hari Raya Idul Fitri, masyarakat segera memperpanjang pajak,&rdquo; kata Abdul Rohim. Lebih lanjut, Cak Rohim menilai kebijakan ini sebagai langkah edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam membayar pajak kendaraan. Yakni dengan memberikan kemudahan di saat masyarakat mungkin sedang mengalami kesulitan, pemerintah hadir dan secara tidak langsung mendorong kepatuhan wajib pajak. &rdquo;Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan. Masyarakat akan merasa dihargai dan didukung pemerintah. Saya berharap kebijakan serupa dapat dipertimbangkan dan diterapkan oleh provinsi lain di seluruh Indonesia,&rdquo; harap Cak Rohim. Sebelumnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Gubernur Dedi Mulyadi melalui berbagai platform, termasuk akun TikTok pribadi pada Selasa (18/3), menyampaikan permohonan maaf atas potensi kekurangan layanan dari Pemprov Jabar. Dedi juga mengumumkan kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. &rdquo;Kami meminta maaf apabila Pemprov Jabar belum memberikan layanan terbaik. Kami juga memaafkan kesalahan warga yang masih menunggak pajak kendaraan,&rdquo; ujar Dedi Mulyadi. Namun, Gubernur juga memberikan penegasan bahwa kebijakan ini diberikan dengan harapan agar masyarakat yang memiliki kemampuan finansial tetap memenuhi kewajiban membayar pajak di masa mendatang. Dia memberikan batas waktu hingga Juni 2025 bagi pemilik kendaraan untuk memperpanjang pajak dengan tarif pajak baru 2025 tanpa perlu membayar tunggakan sebelumnya. &rdquo;Tunggakan pajak kendaraan untuk 2024 dan sebelumnya tidak perlu dibayar, kami maafkan, dan dihapuskan. Tapi setelah Lebaran, mohon diperpanjang pajak kendaraannya,&rdquo; tegas Gubernur Dedi Mulyadi. Dia mengingatkan dengan nada santai konsekuensi bagi yang tidak memperpanjang pajak setelah batas waktu yang ditentukan. Gubernur Dedi Mulyadi berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat Jawa Barat dalam menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih bahagia.

Garda Satu dukung penuh terhadap kebijakan inovatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor

Garda Satu Apresiasi Kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/WhatsApp-Image-2025-03-24-at-171815-1020460517.jpeg" alt="Ketua Umum Garda Satu Abdul Rohim (kiri) bersama Wakil Kepala BGN Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Garda Satu Abdul Rohim (kiri) bersama Wakil Kepala BGN Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) komitmen membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengakselerasi Program Makan Bergizi Gratis. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Garda Satu Abdul Rohim saat melakukan kunjungan ke kantor BGN di Gedung E Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Senin (24/3). Abdul Rohim disambut Wakil Kepala BGN Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Rohim, yang akrab disapa Cak Rohim, mengungkapkan bahwa kunjungannya bertujuan untuk bersilaturahmi dan berkoordinasi terkait Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. &rdquo;Saya ke BGN untuk bersilaturahmi dengan Pak Lodewyk Pusung sekaligus koordinasi terkait program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo,&rdquo; ujar Cak Rohim. Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak usia sekolah di Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan asupan gizi yang baik, sehingga mendukung peningkatan kecerdasan dan kesehatan generasi muda. Menurut dia, program tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan, sejalan dengan arahan Presiden bahwa kemajuan ekonomi nasional harus didukung perkembangan dari desa. &rdquo;Untuk itu, sinergi dan dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang dapat segera dirasakan manfaatnya tidak hanya anak-anak, tapi juga bagi masyarakat sekitar," harap Cak Rohim. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting), serta memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah. Badan Gizi Nasional yang dibentuk berdasar Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, telah ditunjuk sebagai koordinator pelaksana program prioritas Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas 2045. &rdquo;Dengan kolaborasi antara Garda Satu dan BGN, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa serta masyarakat luas,&rdquo; ucap Cak Rohim.

Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) komitmen membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengakselerasi Program Makan Bergizi Gratis

Garda Satu Siap Bantu Akselerasi BGN Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/WhatsApp-Image-2025-03-17-at-193100-3139400624.jpeg" alt="Garda Satu Pamekasan silaturahmi bersama Nurul Ghufron kntuk Konsolidasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Garda Satu Pamekasan silaturahmi bersama Nurul Ghufron kntuk Konsolidasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) Pamekasan mengadakan acara silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Satu. Acara dihadiri Dr. Nurul Ghufron, SH, MH, Wakil Ketua KPK periode 2019-2024 yang juga menjabat sebagai Pembina DPP Garda Satu. Tema kegiatan kali ini Konsolidasi, Meraih Berkah, berlangsung di Hotel Odaita, Pamekasan, Jawa Timur, pada Senin (17/3). Nurul Ghufron menyatakan, Garda Satu didirikan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintahan Prabowo-Gibran. Organisasi ini berbeda dari yang lain, dengan fokus pada pengawasan yang taat hukum tanpa mengandalkan kekerasan atau tindakan anarkis. &rdquo;Kita ingin tetap berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengawasan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Partisipasi kita akan sesuai dengan kompetensi masing-masing, tanpa memasuki bidang yang bukan keahlian kita," ujar Ghufron. Ketua Umum Garda Satu Cak Abdul Rohim menyampaikan apresiasi kepada DPC Garda Satu Pamekasan atas terselenggaranya acara silaturahmi ini. Di tengah kesibukan Ramadan, Garda Satu Pamekasan, DPW Jawa Timur, dan DPP, meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Rohim mengungkapkan kebanggaannya atas kehadiran tokoh-tokoh yang sudah lama dikenal. Khususnya Gus Mus, yang bersedia menjadi pembina Garda Satu Pamekasan. &rdquo;Acara ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal Garda Satu dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan pengawasan yang berintegritas,&rdquo; papar Cak Abdul Rohim. Dia menambahkan, dengan mengedepankan kompetensi dan kepatuhan terhadap hukum, Garda Satu berkomitmen untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan di semua tingkatan.

DPC Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) Pamekasan mengadakan acara silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan DPP Garda satu

Garda Satu Pamekasan Gelar Silaturahmi Bersama Nurul Ghufron untuk Konsolidasi dan Pengawasan Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/mengawal-defisit-anggaran_m_168866.jpeg" alt="Ilustrasi anggaran bombastis" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anggaran bombastis</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pengurus Pusat (DPP) Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Gizi Nasional (BGN). Sekretaris Jenderal DPP Garda Satu Solihin Pure menegaskan, keberlanjutan anggaran tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Selain itu memastikan program gizi nasional tetap berjalan optimal. &rdquo;Kami DPP Garda Satu mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk tidak memangkas anggaran Kemhan sebesar Rp 166,2 triliun, Polri Rp 126,6 triliun, dan BGN Rp 71 triliun,&rdquo; ujar Pure dalam keterangannya di Jakarta. Menurut Pure, alokasi anggaran tersebut tidak hanya krusial bagi kelangsungan tugas Kemhan dan Polri dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan dalam negeri tetapi juga bagi BGN dalam melaksanakan program makanan bergizi gratis yang menyasar 17,5 juta masyarakat Indonesia. &rdquo;Kemhan membutuhkan anggaran ini untuk mendukung operasional Mabes TNI serta tiga matra, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Begitu juga dengan Polri yang memerlukan dukungan anggaran guna meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat,&rdquo; jelas Pure. Lebih lanjut, Pure menegaskan, sektor pertahanan, keamanan, dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan pilar utama dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaulat. Oleh karena itu, Garda Satu menilai keputusan pemerintah untuk mempertahankan anggaran tersebut adalah langkah tepat dan strategis. &rdquo;Kami berharap seluruh elemen masyarakat juga turut mendukung kebijakan ini demi kepentingan nasional yang lebih luas, menuju Indonesia emas 2045,&rdquo; tandas Pure.

DPP Garda Satu dukung keputusan pemerintah tak memangkas anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan), Polri, dan Badan Gizi Nasional (BGN)

Garda Satu Dukung Penuh Pemerintah Tidak Pangkas Anggaran Kemhan, Polri, dan BGN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/WhatsApp-Image-2025-01-31-at-174730-403826508.jpg" alt="Aksi demonstrasi GARDA Satu di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1). Buntut insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi GARDA Satu di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1). Buntut insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ratusan orang dari Garuda Sakti (GARDA) Satu menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1). Mereka menuntut pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, oleh Otoritas Maritim Malaysia pada Jumat pekan lalu. Sekjen DPP GARDA Satu Solihin Pure menegaskan, kejadian itu bukan yang pertama. Berdasar data Migrant Care, dalam 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.&nbsp; &rdquo;Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa dalam kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukan baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali,&rdquo; ujar Solihin dalam keterangannya. GARDA Satu juga meminta pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia serta memberikan santunan kepada keluarga korban, khususnya kepada Sanggup Basri, salah seorang korban penembakan.&nbsp; &rdquo;Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam kepada pemerintah Malaysia agar segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta kepada pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya kepada Sanggup Basri dan keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,&rdquo; tegas Solihin Pure.&nbsp; Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA Satu dan berjanji menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Meski demikian, Solihin menegaskan, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.&nbsp; &rdquo;Tentu. Kalau tidak ditangkapi dalam 1x24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengepung pemerintahan Malaysia di Jakarta,&rdquo; tandas Solihin.&nbsp; Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas dalam merespons insiden ini.

GARDA Satu menyebut aksi kekerasan oknum aparat keamanan Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia sudah sering terjadi

Buntut Penembakan Lima PMI, Pemerintah Malaysia Diminta Berikan Santunan ke Para Korban

Garda Satu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Garda Satu

Berita Terkini