<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/e1e66861-5497-41ee-b486-9fce08bc1515-3793384076.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong kepada organisasi sayap partai agar tegak lurus terhadap visi misi partai. Dia menegaskan&nbsp;pentingnya memahami idealisme, harapan, dan cita-cita perjuangan. Hal itu disampaikan Cak Imin di hadapan&nbsp;ratusan kader Garda Bangsa dalam Konsolidasi Nasional Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa yang digelar di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat. Cak Imin mengatakan,&nbsp;para pengurus inti, serta kader muda Garda Bangsa penting memahami arah perjuangan. &ldquo;Pengurus inti, kader, dan seluruh struktur Garda Bangsa harus memahami konteks cita-cita kita. Konteks itu ada dalam UUD 1945, juga dalam Mabda Siyasi. Semua harus dipahami secara detail agar alur berpikir kalian terukur dan terarah,&rdquo; kata Cak Imin, Jumat (5/12). Cak Imin menekankan bahwa perjuangan kader PKB berbeda dengan politisi pada umumnya. Karena memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan gagasan dan cita-cita besar partai tetap menjadi pegangan. &ldquo;Semangat perjuangan kita adalah Indonesia yang adil, setara, makmur, dan sejahtera untuk semua,&rdquo;&nbsp;tegasnya. Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengatakan, partai perlu&nbsp;membentuk kader berani. Sehingga, bisa melewati berbagai kesulitan. &ldquo;Berani adalah sikap dasar untuk setia pada cita-cita dan gagasan. Dalam konteks politik yang penuh tantangan, Garda Bangsa harus memiliki pegangan sikap yang kuat. Ketika dihantam banyak badai, kalau sudah punya kader berani, insyaallah semuanya bisa dilalui,&rdquo; tandas Cak Imin.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong kepada organisasi sayap partai agar tegak lurus terhadap visi misi partai.

Cak Imin Ingatkan Kader PKB Harus Berani, Alur Berpikir Perlu Terukur dan Terarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/20240902_172035-1945744570.jpg" alt="Banser PBNU menhatakan bakal tabayun ke Garda Bangsa PKB terkait tantangan perang. (Tazkia royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Banser PBNU menhatakan bakal tabayun ke Garda Bangsa PKB terkait tantangan perang. (Tazkia royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Konflik PBNU dan PKB seakan tak berujung. Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa baru saja meladeni tantangan dari Garda Bangsa untuk perang. Tantangan iytu sehubungan dengan konflik PKB dan PBNU yang semakin meruncing akibat isu muktamar tandingan PKB.&nbsp; Diketahui, Garda Bangsa merupakan badan otonom PKB. Sedangkan Banser dan Pagar Nusa adalah badan otonom PBNU.&nbsp; Kepala Satkornas Banser Syafiq Syauqi mempertanyakan pernyataan Ketua DKN Garda Bangsa Tommy Kurniawan yang menyatakan siap perang dengan PBNU.&nbsp; &ldquo;Kami kemarin mendapatkan info ajakan perang itu. Tapi kami tidak mau gegabah, tidak ingin terpancing. Kami, Banser dan Pagar Nusa meniatkan untuk tabayun ke Tommy. Biar kami paham duduk perkaranya, konteksnya bagaimana,&rdquo; katanya kepada wartawan, Senin (2/9). Menanggapi itu, Syafiq juga menyebut bahwa pihaknya akan berkonsultasi pada PBNU untuk menindaklanjuti pernyataan Tommy. &ldquo;Kami akan melapor kepada PBNU dan meminta perintah selanjutnya apa yang harus kami lakukan. Apapun keadaannya. Kami minta semua kader dan anggota ansor untuk tetap memegang teguh disiplin dan bertindak menurut komando pimpinan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Sementara itu, Komandan Pasukan Inti Nasional Pagar Nusa Malik juga mengatakan, kalau memang dalam proses tabayun benar Garda Bangsa mengajak perang pada PBNU, pihaknya siap menerima. &ldquo;Kita lihat saat tabayun, kalau benar ya kita terima saja. Kalau mau konfrontasi fisik Banser dan Pagar Nusa siap-siap saja. Misalnya kita siapkan panggung Pencak Dor. Tinggal Garda Bangsa tentukan tempatnya, kapan dan di mana,&rdquo; ungkapnya. Namun begitu, keduanya sepakat akan melakukan konsultasi ke PBNU terlebih dahulu untuk meminta arahan dan pertimbangan untuk menanggapi hal tersebut. &ldquo;Dalam waktu dekat kami akan ke PBNU, minta pertimbangan minta arahan. Kita satu komando,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, wacana muktamar tandingan PKB berpotensi membuat perseteruan PKB vs PBNU memanas. Kubu PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar telah menyiapkan skenario terburuk, yakni membubarkan muktamar itu. Garda Bangsa pun disiagakan untuk menghadapi dua badan otonom NU, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Pagar Nusa. Ketua Umum Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa Tommy Kurniawan menyatakan, sebagai badan otonom PKB, Garda Bangsa bertanggung jawab untuk menjaga PKB. Bahkan, dia menyebut Garda Bangsa siap perang terbuka dengan GP Ansor dan Pagar Nusa yang sebelumnya diminta PBNU untuk &rsquo;&rsquo;menertibkan&rsquo;&rsquo; PKB. &rsquo;&rsquo;Kalau skenarionya adalah perang, maka kita siap,&rsquo;&rsquo; tegas Tomkur, sapaan akrab Tommy Kurniawan, di kantor DPP PKB Sabtu (31/8).&nbsp;

Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa baru saja meladeni tantangan dari Garda Bangsa untuk perang.

Konflik PBNU vs PKB Semakin Meruncing, Banser-Pagar Nusa dan Garda Bangsa Saling Siap Perang   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/01/JKT-1-PKB-GARDA-BANGSA-LAWAN-MUKTAMAR-TANDINGAN-FED-7JPG-70357137.jpg" alt="Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan bersama pengurus organisasi memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan bersama pengurus organisasi memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana muktamar tandingan PKB berpotensi membuat perseteruan PKB vs PBNU memanas. Kubu PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar telah menyiapkan skenario terburuk, yakni membubarkan muktamar itu. Garda Bangsa pun disiagakan untuk menghadapi dua badan otonom NU, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Pagar Nusa. Ketua Umum Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa Tommy Kurniawan menyatakan, sebagai badan otonom PKB, Garda Bangsa bertanggung jawab untuk menjaga PKB. Bahkan, dia menyebut Garda Bangsa siap perang terbuka dengan GP Ansor dan Pagar Nusa yang sebelumnya diminta PBNU untuk &rsquo;&rsquo;menertibkan&rsquo;&rsquo; PKB. &rsquo;&rsquo;Kalau skenarionya adalah perang, maka kita siap,&rsquo;&rsquo; tegas Tomkur, sapaan akrab Tommy Kurniawan, di kantor DPP PKB kemarin (31/8). Namun, dia menegaskan, skenario perang itu tetap menunggu komando dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar. &rsquo;&rsquo;Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando. Kalau memang harus perang, kita perang,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Reaksi Garda Bangsa itu merupakan buntut rencana mantan Sekjen PKB Lukman Edy yang akan menggelar muktamar ulang PKB pada 2-3 September mendatang. Dalam keterangannya, Lukman menilai muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, pada 24-25 Agustus lalu cacat prosedur karena melanggar AD/ART partai. Karena itu, pihaknya menganggap perlu digelar muktamar ulang yang sesuai dengan AD/ART. Wacana muktamar tandingan itu dikabarkan membuat tensi di antara PKB dan PBNU memanas. Pantauan Jawa Pos di kantor DPP PKB di Jakarta Pusat kemarin, personel kepolisian berseragam tampak berjaga di sekitar kantor. Wapres Ma&rsquo;ruf Amin juga terlihat mendatangi kantor yang berada di Jalan Raden Saleh itu pukul 15.30 WIB. Meski begitu, kedatangan Ma&rsquo;ruf Amin disebut tidak membahas ketegangan PKB vs PBNU. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menyebut pihaknya membahas strategi pemenangan Pilkada 2024 sekaligus kepengurusan baru DPP PKB pasca muktamar di Bali. Dalam pleno perdana DPP itu, Ma&rsquo;ruf hadir sebagai ketua Dewan Syuro PKB. Tomkur melanjutkan, muktamar tandingan yang kabarnya didukung PBNU itu tidak memiliki landasan konstitusi yang jelas. Sebab, muktamar PKB telah dilakukan di Bali. Bahkan, dalam muktamar tersebut, Ma&rsquo;ruf hadir sebagai Wapres yang menjadi representasi pemerintah. Selain Ma&rsquo;ruf Amin, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto juga hadir. Dia menyatakan, Garda Bangsa telah mengerahkan kekuatan untuk menjaga keamanan muktamar PKB di Bali. Saat itu muktamar PKB juga dihadapkan pada demonstrasi di luar area muktamar. &rsquo;&rsquo;Kami bekerja sama dengan kepolisian dan para pecalang Bali untuk mengamankan area muktamar,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Sekjen Garda Bangsa Rodli Kaelani menambahkan, pihaknya tak segan melayangkan somasi kepada event organizer dan hotel yang jadi tempat pelaksanaan muktamar tandingan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti pelaksanaan muktamar itu. Menurut dia, muktamar tandingan adalah tindakan yang konyol. Sebab, muktamar PKB di Bali telah dilakukan sesuai AD/ART PKB. Hal itu sekaligus membantah pernyataan mantan Sekjen PKB Lukman Edy bahwa muktamar PKB di Bali tidak sesuai AD/ART. &rsquo;&rsquo;(Muktamar PKB di Bali) juga dihadiri wakil presiden sebagai bentuk pengakuan negara atas eksistensi dan penghargaan terhadap parpol,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Di sisi lain, Jawa Pos berupaya menghubungi mantan Sekjen PKB Lukman Edy yang menginisiasi pelaksanaan muktamar ulang PKB. Namun, hingga tadi malam belum mendapat respons. Diberitakan sebelumnya, wacana muktamar tandingan membuat DPP PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar meradang. Muhaimin menilai upaya pihak-pihak tertentu yang ingin melaksanakan muktamar ulang sebagai tindakan ilegal dan liar. Namun, meski dinilai tidak punya landasan konstitusi, kubu Lukman Edy menyebut pihaknya tetap akan melaksanakan muktamar ulang PKB. Bahkan, dia mengklaim mendapat mandat dari ratusan DPC PKB yang menginginkan muktamar ulang. Dia pun mendorong tokoh-tokoh NU seperti Yenny Wahid hingga Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai ketua umum dalam muktamar ulang itu. (tyo/c18/oni)

Garda Bangsa disiagakan untuk membubarkan Muktamar tandingan PKB. Garda Bangsa dipimpin Tomy Kurniawan.

Dipimpin Tommy Kurniawan, Garda Bangsa Ancam Bubarkan Muktamar Tandingan PKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Cak-Imin-Garda-Bangsa.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Kepemimpinan Nasional (DKN) Garda Bangsa berkomitmen mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Organisasi sayap partai PKB ini bahkan menyiapkan 'pasukan darat' untuk memuluskan jalan Cak Imin menjadi calon presiden (capres).  "Setelah pasukan udara (media), sekarang menyiapkan pasukan daratnya untuk menyiapkan Gus Ketum (Cak Imin) menjadi presiden. Tujuan dan inti acara ini yaitu membuat pasukan darat untuk memenangkan PKB dan Gus Ketum," kata Ketua DKN Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, dalam acara Training of Trainer Nasional Akademi Kader Militan (Akmil) DKN Garda Bangsa, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Rabu, (1/11).  Sementara itu, Cak Imin yang menghadiri acara ini mengaku bersyukur dengan kehadiran Akmil DKN Garda Bangsa. Dia menilai, kehadiran Akmil DKN Garda Bangsa penting bagi PKB dalam mempersiapkan pilpres. Apalagi, kata dia, konstalasi politik sudah dirasakan dari sekarang. Mengingat, tak ada calon incumbent dalam Pilpres 2024. Pemilihan RI-1 terbuka luas bagi siapa pun.  "Siapa pun dia memiliki kesempatan baik legislatif maupun eksekutif. Di legislatif peta politiknya sangat keras kompetisinya. Karena memang ada yang bilang anggota DPR gila karena berita-berita negatif dan positifnya gila. Bahkan sebelum pileg pun gila karena peluangnya kecil," kata Cak Imin.  Cak Imin pun mengakui kompetisi untuk pilpres atau pun pileg sangat sulit. Namun, dia menegaskan PKB tak akan pernah gentar apa lagi mundur dalam kontestasi politik tersebut.  "Kita tak pernah mundur untuk perjuangan ide-ide untuk satu target kemuliaan bangsa ini. Yang tentu saja berdampak ke kemuliaan kita. Oleh karena itu kaderisasi sangat penting menjadi modal dasar," kata dia.  Wakil Ketua DPR itu meminta seluruh kader memaksimalkan potensi dan peluang dengan baik. Terpenting, kader bisa mengedepankan kecerdasan. Dia mencontohkan ihwal Hasyim Asy'ari saat membentuk Nahdlatul Ulama (NU).  "Rentetan gagasan formula yang kemudian lahir organisasi, kemudian dilindungi lalu dibuat organisasi. Mau enggak mau organisasi besar menjadi kekuatan politik. Kasih tahu ke kader jalan cepat mencapai cita-cita adalah jalan politik. Jalan mencapai kesejahteraan terwujud cepat," kata dia.  Cak Imin menyebut jaringan PKB cukup luas namun belum dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, dia ingin kaderisasi Garda Bangsa dilakukan dengan cepat.  "Muda berpengalaman itu Garda Bangsa. Diperbanyak beraktivitas, pengalaman penting yang bisa mengatasi masalah, rekrutmen harus terus berjalan," tegas dia.

Garda Bangsa Siapkan Pasukan Darat Usung Cak Imin di Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GARDA-BANGSA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Hari Santri Nasional (HSN), juga menjadi momentum banyak kalangan untuk berderma. DKC Garda Bangsa Kota Surabaya, misalnya. Organ sayap PKB itu juga turun ke kampung-kampung untuk mencari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Warga kurang mampu itu kemudian diberi bantuan sembako. .  Menurut Mahfudz, ketua DKC Garda Bangsa Kota Surabaya, pembagian sembako itu menyasar MBR di beberapa wilayah. Di antaranya, Kecamatan Tegalsari, Genteng, dan Bubutan. Total ada sebanyak 1.000 paket sembako. ‘’Sasarannya warga yang terdampak pandemi Covid-19,’’ ujarnya.  Dia menilai HSN merupakan momen untuk merenungi sikap, sifat, dan teladan kaum santri. "Bahwa berbagi merupakan tradisi yang sudah melekat pada diri para santri," paparnya.  Mahfudz yang juga pernah tinggal sekaligus belajar di lingkungan pesantren itu memahami betul bagaimana karakter para santri. Misalnya, dalam hal makan bersama. "Kebiasaan kami di pondok dulu, daun atau kertas minyak ditata memanjang, lalu diberi nasi dan lauk. Di atas tikar, kita makan bersama," katanya.  HSN, lanjut dia, mesti juga harus dimaknai sebagai ajang untuk aktualisasi diri. Jika 22 Oktober 1945, santri berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka di masa pandemi ini para santri harus ikut andil dalam berjuang melawan Covid-19 beserta dampaknya. Salah satu dampak itu adalah ekonomi.  Selama pandemi, tidak sedikit pekerja yang kehilangan pekerjaan. Banyak pula pedagang kaki lima (PKL) maupun pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengeluhkan pendapatannya anjlok. Ada pula yang sampai gulung tikar karena kehabisan modal.  Nah, bantuan sembako tersebut diharapkan bisa meringankan sedikit beban warga terdampak pandemi. Meski status PPKM di Kota Surabaya sudah turun ke level 1, bukan berarti ekonomi lantas membaik seketika. "Tentu butuh proses. Ini (pemberian sembako, Red) bagian kecil dari stimulus ekonomi. Juga, untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi yang sudah hampir dua tahun dirasakan," paparnya.  Pria yang juga sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya itu menambahkan, santri harus hadir di tengah krisis yang terjadi di masyarakat. Santri harus mengambil peran ketika negara sedang susah. "Gerakan ini hanya kegiatan kecil dan diharapkan mampu menggerakkan para stakeholder agar mau turun dan ikut andil dalam meringankan beban masyarakat," jelasnya.

Momen Hari Santri, Garda Bangsa Berbagi 1.000 Paket Sembako untuk MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-24-at-19.51.20-1.jpg" alt="Ketua Garda Bangsa Surabaya Mahfudz. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua Garda Bangsa Surabaya Mahfudz. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mesin politik terus dipanasi partai sebelum pesta demokrasi pada 2024. Tokoh politik dari partai-partai dikenalkan lebih dekat lagi ke publik untuk meramaikan kontestasi. Seperti yang dilakukan Garda Bangsa Kota Surabaya.  Organisasi kepemudaan dari PKB itu mengenalkan Muhaimin sebagai calon presiden (Capres) pada 2024 kepada para santri urban. Pengenalannya dikemas melalui workshop modeling bagi santri urban. Foto Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin itu dipasang di pojok tengah ruangan. ”Acara ini juga sebagai langkah partai memperingati hari santri nasional,” kata Mahfudz, ketua Garda Bangsa Surabaya saat ditemui JawaPos (24/10).  Sekretaris Komisi B itu menyatakan, Garda Bangsa hanya berwewenang mengenalkan calon pemimpin ke kelompok masyarakat. Organisai tidak memiliki hak atau memaksa masyarakat untuk memilih.  Mahfudz menambahkan, Garda Bangsa menjadi organisasi sayap PKB yang bergerak di segmen pemuda. Karena itu, Garda Bangsa mencoba menyapa teman-teman milenial atau santri urban dengan workshop model tersebut. Selain workshop modeling, para santri urban juga diajarkan tentang public speaking.  Saat ditanya mengenai harapan Garda Bangsa Surabaya tentang siapa calon pendamping Cak Imin, Mahfudz mengungkapkan, pihaknya menyerahkan ke pusat. Yang jelas, kata dia, Garda Bangsa Surabaya manut dengan apa yang diputuskan.  ”Semua untuk kepentingan bangsa ini. Yang terbaik siapa, monggo,” ucap Mahfudz.  Selain mengenalkan Cak Imin, Garda Bangsa Surabaya juga ingin membuat nama PKB dikenal. Terutama di kalangan milenial. Salah seorang peserta workshop Annisa mengungkapkan, dia sangat terbuka dalam isu politik. Ketika ditanya tentang Cak Imin, dara 21 tahun itu mengaku sudah mengenal namanya. ”Tahu mana wajah orangnya. Di beberapa reklame ada dan sempat tanya-tanya siapa beliau,” kata Annisa.

Kenalkan Cak Imin Lewat Workshop Modeling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/DKN-koalisi-Tembakau.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DKN Gerbang Tani kembali menggelar Istighosah Koalisi Tembakau di Pondok Pesantren Al-Mizan, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Selasa (21/9). Acara itu pun dilanjutkan dengan diskusi rencana Pemerintah menaikkan cukai rokok.  "Selain membahas cukai rokok, diskusi juga mengulas soal Peta Jalan Petani Tembakau, demi menciptakan inovasi budidaya tembakau, agar petani tembakau berdaya," ujar Sekjen Garda Bangsa Billy Ariez dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Diketahui, dalam acara yang digelar atas kerjasama dengan DPW Partai Kebangkitan Bangs (PKB) Jawa Barat dan Koalisi Tembakau itu hadir juga sejumlah pembicara dari berbagai kalangan seperti Dewan Syura PKB KH Maman Imanulhaq, Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda, Anggota DPRD Jabar Asepp Suherman, Ketua Gerbang Tani Jabar Jaenal Murtado, Akademisi IPB Prima Gaandhi.  Billy juga menjelaskan, diskusi keempat sebagai kelanjutan dari diskusi pertama sampai ketiga yang diselenggarakan di Jawa Tengah (Semarang), Jawa Timur (Surabaya, Sumenep, Jember), NTB (Lombok Timur), bersama Petani Tembakau, Asosiasi Petani Tembakau dan Anggota Legislatif Jawa Tengah. Dalam diskusi ini akan dibahas bersama-sama terkait dengan urgensi menyikapi rencana Pemerintah menaikkan cukai rokok.  Menurut Billy, jika Pemerintah tetap menaikan cukai rokok maka yang diuntungkan adalah industri rokok besar. Sementara industri rokok kecil dan rumahan berpotensi gulung tikar. Karena industri rumahan tidak akan mampu menanggung ongkos produksinya.  "Yang paling bisa dilakukan adalah pengurangan biaya produksi. Akhirnya akan terjadi banyak pengurangan karyawan atau pekerja," ujarnya.  Sementara itu, akademi IPB Prima Gandhi mengatakan, Indonesia tercatat sebagai 10 besar produsen tembakau dunia. Sentra produksi tembakau terbesar di Indonesia, Jawa tengah, Jawa Timur, NTB, Jawa Barat. Menurutnya, alasan pemerintah untuk menaikan cukai rokok tidak tepat apalagi di tengah kedidakpastian cuaca.  “Di tengah ketidakpastian cuaca seperti ini semestinya Pemerintah tidak menaikkan Cukai Rokok, karena terjadinya penurunan produksi rokok. Alasan penerimaan negara atas cukai rokok, tidak tepat,” kata Prima Gandhi.  Prima menuturkan, seharusnya untuk memfasilitasi petani tembakau dan menjaga harga tembakau agar tetap stabil dan menguntungkan para petani. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan penghargaan kepada Petani, Dana Bagi Hasil Tembakau harus untuk kesejahteraan Petani Tembakau. Bahkan, Pemerintah harus turun tangan menjaga harga tembakau agar tetap stabil, dan menguntungkan para petani tembakau.  "Tentu saja bantuan dan Pembekalan terhadap Petani Tembakau sangat dibutuhkan petani saat ini,” tuturnya.  Hal senada juga diungkakan oleh, Ketua APTI Jawa Barat, Nana Suryana yang mengatakan regulasi tembakau itu merugikan petani tembakau dalam negeri, sementara impor tembakau dari luar negeri tanpa pajak. Bahkan, tembakau di Indonesia merupakan barang yang diatur dan diawasi peredarannya,  “Tembakau yang di Indonesia bisa tumbuh di Tiongkok, sedangkan pemerintah Indonesia impor tembakau dari Tiongkok. Ingat tembakau bukan tanaman yang dilarang, tetapi tanaman yang di diskriminatif,” sambungnya.  Menurut Nana, budidaya tanaman tembakau merupakan warisan budaya bangsa yang patut dilestarikan. Tembakau ini menjadi penunjang perekonomian keluarga. Bahkan pendapatan negara sangat besar dari tembakau.  Sementaa itu, kata Asep Suherman, ada beberapa petani tembakau di Jawa Barat yang tersebar di Garut, Sumedang, Majalengka, dan Bandung. Rp124 milliar pendapatan tembakau di Jawa Barat. Jawa Barat lebih dikenal dengan Tembakau Mole.  “Sebagai Anggota DPRD Jawa Barat, kebetulan di Komisi II, saya mengontrol betul terkait kebijakan tembakau ini. Kami juga menanti rekomendasi dari acara Koalisi Tembakau ini untuk bersama-sama kami perjuangkan demi Petani Tembakau,” tegasnya.  Merespons hal itu, Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda mengatakan, tema pertanian sangat relevan untuk menjadi ruang konsolidasi, ruang public, ruang komunikasi kebijakan di level pemerintah Pusat dan Daerah,  “Saya menyampaikan semangat Ketua Umum DPP PKB, bahwa pilar yang harus diutamakan Pemerintah baik level politik maupun regulasi itu adalah Petani. Ingat Indonesia sebagai negara Agraris, Petani dominan. Tidak terkecuali Petani Tembakau,” sambungnya.  Menurut Ketua Komisi X DPR itu, orientasi model kebijakan Pemerintah selalu berpihak pada Industri dari pada memproteksi kepentingan Petani. Anehnya justru pemerintah lebih memfasilitasi kepentingan Pasar.  “Dari sinilah peran kita untuk membantu mengimbangi kepentingan pasar dan membantu Petani. Meyakinkan negara, agar Petani punya daya tawar untuk negosiasi terhadap negara. Meyakinkan pemerintah atas kepentingan pasar yang beresiko merugikan Petani,” katanya.  Karena itu, Syaiful Huda mengajak kepada semua pihak khususnya pemerintah agar menyiapkan peta jalan kesejahteraan petani termasuk petani tembakau.  "Saya mengajak, agar Pemerintah tidak menjadi lawan petani, tapi untuk melakukan penguatan kerja pemerintah untuk peta jalan kesejahteraan petani dan melawan Pasar. Dengan pengorganisasian petani, kita tidak melawan pasar dengan serampangan. Butuh reorientasi pembangunan baru, terkait Politik Kesejahteraan,” pungkasnya.

DKN Gerbang Tani Anggap Kenaikan Cukai Tak Sejalan UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/gowes-MPR-RI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan penghobi sepeda dari jabodetabek berkumpul di di halaman utama Komplek Gedung MPR/DPR RI, di Senayan, Jakarta, Minggu, (26/7). Mereka hadir sejak pagi hari untuk mengikuti ‘Gowes To Nation’.  Hadir dalam acara itu Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, dan Ketua Umum Garda Bangsa yang juga anggota MPR Tommy Kurninawan.  Dalam kegiatan tersebut, Jazilul Fawaid menyampaikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (4 Pilar MPR) kepada seluruh peserta sesaat sebelum start. Dalam kesempatan itu politikus PKB yang biasa disapa Gus Jazil itu mengajak kepada semua untuk belajar dari lebah. Serangga yang selalu mengambil sesuatu yang baik dan halal, inti sari bunga.  "Setelah itu menghasilkan madu yang mempunyai khasiat. Filosofinya mereka selalu mengambil yang baik demi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat," ujarnya.  Jazilul juga menuturkan, agar seluruh generasi muda selalu bisa menjadi garda terdepan menjaga Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Kami selalu mengajak semua terutama anak-anak muda untuk berbangga menjadi Indonesia yang memegang teguh 4 Pilar MPR.  Saat acara juga dibagikan berbagai bantuan kepada para seniman dan masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang ada salah satunya berbentuk sembako. Sebagai bentuk kepedulian sesama di tengah pandemi Covid-19.

Gelar Gowes To Nation, Gus Jazil Sampaikan 4 Pilar MPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/200-santri-terbaik-lolos-ke-final-musabaqah-kitab-kuning_m_145572.jpeg" alt="Ketua DKN Garda Bangsa, Cucun Ahmad Sjamsurizal" width="100%">
<figcaption>Ketua DKN Garda Bangsa, Cucun Ahmad Sjamsurizal</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 200 santri putra dan putri se-Indonesia akan mengikuti malam final Musabaqah Kitab Kuning (MKK), yang digelar mulai besok hingga Sabtu (22/7).&nbsp; Rencananya, kegiatan yang diinisiasi Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa ini dihelat di Graha Gus Dur, Cikini, Jakarta Pusat. &nbsp; "Final MKK kali ini merupakan satu rangkaian kegiatan menyambut Harlah ke-19 PKB. Dengan total hadiah yang diperebutkan mencapai angka Rp500 juta, plus umroh," ujar Ketua DKN Garda Bangsa, Cucun Ahmad Sjamsurizal, Kamis (20/7). Menurut Cucun, mereka-mereka yang berhak terbang ke Jakarta dan mengikuti final MKK merupakan santri terbaik dari masing-masing daerah. Sebab, sebelum mereka berangkat ke Jakarta, para santri terlebih dahulu berkompetisi dengan rekan-rekan sejawatnya di daerah. "Yang terbaiklah yang terpilih. Saya berharap di final nanti mereka mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, serta tampil menjadi jawara," katanya. Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR itu menambahkan, pembukaan malam final MKK rencananya dihadiri Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Muh Nasir, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dan beberapa pengurus teras DPP PKB. "MKK kali ini merupakan gelaran kedua. Jumlah peserta yang mengikuti pun membeludak, mencapai angka 2000 jiwa di seluruh Indonesia dengan ketegori ula dan ulya," kata Cucun. Cucun menambahkan, adapun kitab yang dilombakan dari mulai babak penyisihan hingga final tetap sama, yakni Kitab Fathul Qorib, Nadham Imrithi, Kitab Ihya Ulumiddin serta Nadham Alfiyah Ibnu Malik.&nbsp; "Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya melombakan kitab Ihya Ulumiddin. Adapun babak final MKK tingkat Ula dengan kitab Fathul Qorib dan NadhamImrithi. Sedangkan tingkat Ulya adalah kitab Ihya Ulumiddin dan Nadham Alfiyah Ibnu Malik," katanya. Esensi penyelenggaraan MKK sesungguhnya, menurut Cucun, adalah menjaga dan melestarikan khazanah-khazanah intelektual pesantren yang merupakan ciri khas dalam mengembangkan pendidikan karakter. Serta dalam rangka menjaga tradisi Islam Ahlus Sunnah Waljamaah. "MKK ini wajib dijaga dan dilestarikan sebagai tradisi intelektual pondok pesantren dalam rangka mengembangkan Islam Ahlus Sunnah waljamaah," tutup dia.&nbsp;

200 Santri Terbaik Lolos Ke Final Musabaqah Kitab Kuning  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/garda-bangsa-ini-komitmen-menjaga-tradisi-keilmuan-pesantren_m_115362.jpeg" alt="Acara launching Musabakah Kitab Kuning yang digelar Garda Bangsa di Kantor DPP PKB, Jumat (10/3)." width="100%">
<figcaption>Acara launching Musabakah Kitab Kuning yang digelar Garda Bangsa di Kantor DPP PKB, Jumat (10/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan&nbsp;Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa menggelar kembali Musabakah Kitab Kuning (MKK) untuk kedua kalinya. Panitia MKK melaunching acara tersebut secara resmi pada Jumat (10/3) siang di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sekretaris Panitia MKK, Anas Nasikhin, mengatakan, kegiatan MKK 2017 merupakan wujud konsistensi Garda Bangsa dan PKB mempertahankan tradisi keilmuan pesantren. "MKK merupakan upaya untuk menjaga dan mengembangkan tradisi keilmuan pesantren yang selama ini mewarnai kehidupan muslim di Indonesia," katanya. Adapun kitab yang diperlombakan, kata Anas, lebih bervariatif. Yakni kitab Fathul Qorib, Nadhom Imrithi, Ihya Ulumiddin dan Alfian Ibnu Malik. Sedangkan tahun lalu, panitia hanya melombakan kitan Ihya Ulumiddin. "Tingkatan perlombaan pun dibagi dua, yakni tingkat ula dan tingkat ulya. Dengan hadiah total mencapai 500 juta," katanya. Anas menambahkan, pelaksanaan MKK dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap Penyisihan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret sampai 16 April yang dilakukan di masing-masing kabupaten/ kota se-Indonesia. Babak Semi final dilakukan pada 17 April- 25 April di masing-masing provinsi. Kemudian pelaksanaan final dan grand final dilaksanakan pada tanggal 29 april - 1 Mei di Jakarta. "MKK digelar di 31 provinsi di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut dan formulir pendaftaran dapat di download di www.gardabangsa.id," ucap Koordinator Nasional Garda Santri itu. Sementara itu, Anggota Dewan Syuro DPP PKB yang juga Anggota DPR RI, Kholilurrahman menegaskan, Garda Bangsa sebagai badan otonom PKB telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam menjaga tradisi keilmuan yang diajarakan dalam kitab kuning.&nbsp; "Kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren dengan perspektif ulama yang mengajarkannya semakin memperkaya khazanah keagamaan masyarakat Indonesia," katanya. Kholilurrahman menambahkan, dengan mempelajari kitab kuning, masyarakat pesantren dan kaum nahdliyin pada umumnya menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat. "Bahkan, dengan mempelajari kitab kuning kita tidak akan mudah menuduh orang lain salah dan menuduh pihak lainnya benar. Untuk itu, tradisi mempelajari kitab kuning harus dijaga terus menerus agar tidak hilang," ucapnya. Kholilurrahman menambahkan, dalam membuat kebijakan partai, PKB selalu merumuskan kebijakan- kebijakan politik memakai pertimbangan qaidah-qaidah ushul fiqh. &nbsp;Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengamalkan dan sekaligus menjadikan kitab kuning sebagai rujukan.&nbsp; "Karenanya PKB selalu menyatu dengan dunia pesantren, dan hasil kebijakannya dapat diterima masyarakat luas," ujarnya. Di tempat sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DKN Garda Bangsa Nashiruddin Kholil mengapresiasi kegiatan MKK yang menjadi program tahunan Garda Santri.&nbsp; "Semoga kegiatan ini sukses dan semakin mendekatkan PKB dan pesantren," tandasnya.(mam/JPG)

Garda Bangsa: Ini Komitmen Menjaga Tradisi Keilmuan Pesantren

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#garda bangsa

Berita Terkini

Cak Imin Ingatkan Kader PKB Harus Berani, Alur Berpikir Perlu Terukur dan Terarah