<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GARAM-1.jpg" alt="Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi garam rakyat, lewat pemanfaatan teknologi dan kerjasama dengan lembaga negara lainnya." width="100%">
<figcaption>Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi garam rakyat, lewat pemanfaatan teknologi dan kerjasama dengan lembaga negara lainnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Industri garam nasional sedang tidak baik-baik saja. Pengusaha garam lokal, salah satunya di Madura, menjerit karena stok garam habis. Imbasnya, karyawan atau pekerja dirumahkan. Apa yang dilakukan pelaku usaha garam lokal itu sangat berisiko memunculkan pengangguran. Jumlah pengangguran bisa mencapai ribuan karena banyak pengusaha lokal yang terpaksa merumahkan pekerja. &nbsp; Kebijakan menghentikan pekerja terpaksa dilakukan. Mereka (pengusaha-pengusaha) garam lokal tidak memiliki stok garam. Pelaku usaha garam tak memiliki pilihan lain. &rdquo;Bayangkan, pekerja saya jumlahnya lebih dari 1.000 orang, sekarang sekitar 70 sampai 80 persen saya rumahkan. Saya ndak punya stok garam lagi karena semua sudah habis,&rdquo; kata Direktur Utama PT Budiono Madura Bangun Persada Pang Budiono. Pang Budiono mengatakan, kondisi pengusaha lokal garam di ujung tanduk. Saat ini, stok garam milik petani sudah tidak ada. Hal itu disebabkan kondisi cuaca yang tidak menentu. Belum lagi harga garam yang sangat melambung mencapai Rp 5. 000 per kilogram, ditambah lagi dengan kualitas garam dari petani yang sangat buruk. &rdquo;Cuaca saat ini tidak memungkinkan untuk produksi garam. Ada garam tapi umurnya pendek, umurnya hanya 3 hari, otomatis kualitasnya jelek,&rdquo; ungkap Pang Budiono. Padahal, lanjut Pang Budiono, idealnya umur mutu garam sekitar 12 hari untuk bisa membentuk kristalisasi bagus dengan kualitas baik. Selain itu, harga yang beredar di pasar benar-benar tidak ramah kantong. Menurut Pang Budiono, harga garam yang standar internasional berkisar&nbsp; Rp 1.250 hingga Rp 1.500/kilogram. Sementara di Indonesia, garam dilempar di pasar dengan harga Rp 5.000/kilogram. &rdquo;Angka lima ribu itu tidak wajar ongkos produksi bagaimana?&rdquo; terang Pang Budiono. Direktur PT Jakarta Garamindo Sejahtera Ferri Chandra menyebutkan, pengusaha garam lokal memang sedang dalam masalah. Sejauh ini, tidak ada upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kebijakan untuk pengusaha yang masih kelas UMKM. &rdquo;Justru pemerintah lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan yang melakukan impor garam. Mereka seperti anak emas yang selalu diperhatikan saat akan mendatangkan garam dari luar negeri,&rdquo; ucap Ferri Chandra. &rdquo;Kita ini kehabisan stok garam dari petani, harusnya pemerintah memberikan solusi yang baik bagi kami, bukan dibiarkan seperti saat ini,&rdquo; tambah dia. Awal 2023, BPS mencatat volume impor garam Indonesia mencapai 2,83 juta ton dengan nilai US$ 107,5 juta sepanjang 2021 atau sekitar Rp 1,5 triliun (asumsi kurs 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.197 per US$). Nilai impor garam Indonesia tercatat meningkat sejak 2017 hingga 2019 seperti terlihat pada grafik. Nilainya sempat turun tipis 0,9 persen (yoy) pada 2020, namun kembali meningkat pada 2021. Ferri menyampaikan, pengusaha lokal memiliki pekerja yang menghidupi anak dan istri. Namun, karena tidak ada stok garam, terpaksa perusahaan garam lokal merumahkan mereka. Ada 50 persen pekerja yang dirumahkan. &rdquo;Saya tidak ada barang, tidak mungkin saya pertahankan mereka,&rdquo; ungkap Ferri Chandra. Saat ini, lanjut Ferri, produksi garam petani sangat sedikit. Jika ditemukan garam petani harganya sangat melambung. Tak tanggung-tanggung, harga yang ada sekitar Rp 5.000 hingga Rp 7.000 kg. Jumlah harga itu tidak masuk akal dan jika terpaksa diproduksi sulit untuk dijual. Sebab, di pasaran atau ritel masih ada yang menjual dengan harga garam sekitar Rp 7.000/kg. Mereka berasal dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan jatah impor. Terpisah, Direktur PT Garsindo Anugerah Sejahtera (GAS) Yohannes Sugiarto mengatakan, perusahaan garam lokal dalam kondisi di ambang kebangkrutan. Hal itu karena pengusaha membeli garam petani dengan harga tinggi, seharga Rp 5.400 hingga Rp 5.600/kilogram. Padahal harga normalnya yaitu berkisar Rp 700/kg. &rdquo;Kalau harga sekarang&nbsp; Rp 5.400/kg, kan tidak mungkin harga garam akan turun normal. Paling turun menjadi Rp 5000/kg, atau maksimum menjadi Rp 5.500/kilogram. Itu belum termasuk biaya-biaya lain, karena garam itu diproduksi tentunya butuh dicuci, listriknya bagaimana, terus pegawainya seperti apa? Saya sudah komplain, harusnya pemerintah tahu ini, dan beri solusi kami dong,&rdquo; papar Yohannes Sugiarto.

Pengusaha garam lokal di Madura, menjerit karena stok garam habis. Imbasnya, tidak bisa produksi dan karyawan atau pekerja dirumahkan

Pelaku Usaha Garam Lokal Menjerit, Stok Habis Terpaksa Rumahkan Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PETANI-GARAM-RADAR-MADURA.jpg" alt="Ilustrasi petani garam tengah menggarap lahan aramnya di Pulau Madura, Jawa Timur. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani garam tengah menggarap lahan aramnya di Pulau Madura, Jawa Timur. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jatuhnya harga garam di sejumlah daerah membuat petani garam menjerit. Betapa tidak, saat musim panen, para petani garam justru tidak mendapatkan harga jual sebanding. Garam produksi rakyat rata-rata hanya dihargai Rp 300 per kilogram. Alhasil, banyak garam lokal yang belum terjual ke masyarakat.  Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah pun mengambil tindak cepat dengan mendorong perbaikan kualitas garam produksi dalam negeri, agar dapat meningkatkan nilai tambah guna menjaga fluktuasi harga di tingkat petani. Salah satu caranya dengan mengklasifikasikan garam sebagai komoditas penting.  “Kalau kita masukkan garam ke barang penting, kita bisa tentukan harga eceran terendah (HET),” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (26/7).  Airlangga bilang, peningkatan kualitas produksi garam lokal bakal ditopang melalui perbaikan infrastruktur dari dan menuju lokasi tambak garam. Hal ini untuk mempercepat laju distribusi. Contohnya, pembenahan jalan dari kawasan tambak ke jalur transportasi utama.  “Aksesibilitas dari area tambak ke jalur utama mesti diperhatikan. Jadi, infrastruktur petani garam perlu diperbaiki," tuturnya.  Selanjutnya, pemerintah akan memperketat distribusi garam impor agar tidak ada rembesan ke pasaran. Sebab, garam yang diimpor oleh produsen untuk diolah dan dijadikan bahan baku untuk produk tertentu yang bernilai tambah tinggi. “Produk jadinya itu antara lain alkali, PVC, hingga infus,” ungkapnya.  Ketua Umum Partai Golkar itu mencatat, harga garam industri juga jauh lebih mahal ketimbang garam produksi rakyat, sehingga tidak ada alasan bagi importir untuk menjual garam industri ke pasar. “Harga garam industri kan jauh lebih mahal. Jadi, importir atau perusahaan yang menggunakan garam untuk kebutuhan industri tidak ada insentifnya untuk jual ke pasar," tandasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/industri-hasil-tembakau-serap-59-juta-tenaga-kerja_m_-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Hendra Eka/Jawa Pos)  Di sisi lain, Airlangga menuturkan, pemerintah fokus untuk terus memacu kualitas garam rakyat. Pasalnya, industri memang membutuhkan garam berkualitas tinggi, terutama untuk industri berorientasi ekspor.  Sebagaimana diketahui, kualitas garam yang digunakan oleh industri tidak hanya terbatas pada kandungan natrium klorida (NaCl) yang tinggi, yakni minimal 97 persen. Namun, masih ada kandungan lainnya yang harus diperhatikan seperti Kalsium dan Magnesium dengan maksimal 600 ppm serta kadar air yang rendah.  Standar kualitas tersebut yang dibutuhkan industri aneka pangan dan industri chlor alkali plan (soda kostik). Sedangkan garam yang digunakan oleh industri farmasi untuk memproduksi infus dan cairan pembersih darah, harus mengandung NaCl 99,9 persen.  “Jadi, pemerintah mengimpor garam untuk kebutuhan bahan baku industri-industri tersebut. Sedangkan untuk garam konsumsi, masih akan dipenuhi oleh industri garam nasional,” jelasnya. Hingga saat ini, garam yang mendekati kualitas tinggi sudah mulai banyak terserap oleh industri.  “Sekarang kira-kira industri sudah menyerap garam dari masyarakat sekitar satu juta ton," ujarnya. Airlangga menegaskan, pihaknya saat ini mendorong peningkatan kualitas garam lokal dan penyerapan pasokan yang tersedia terlebih dahulu.  Terpisah, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono menyampaikan bahwa garam merupakan salah satu bahan baku pokok yang dibutuhkan bagi sebagian sektor industri di dalam negeri. Wabil khusus untuk menunjang keberlanjutan produksinya.  “Garam adalah komoditas strategis yang dapat mendukung rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah sejumlah industri di dalam negeri. Jadi, sama pentingnya dengan bahan baku lainnya seperti baja dan produk petrokimia,” paparnya.  Sigit mengemukakan, sektor manufaktur yang mengkonsumsi garam industri ini dinilai berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga perlu dijaga ketersediaan bahan bakunya.  Contohnya, industri Chlor Alkali Plant (CAP) yang meliputi produsen kertas dan petrokimia. Potensi bagi Indonesia, sektor ini mencapai 13 perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 17 ribu orang, total nilai ekspor menembus hingga USD 6,7 miliar, dan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp 104 triliun.  Selain itu, industri aneka pangan yang berjumlah 410 perusahaan telah menyerap tenaga kerja lebih dari 877 ribu orang dengan sumbangsih terhadap nilai ekspor USD 27,4 miliar dan ke PDB sebesar Rp 936 triliun. Berikutnya, industri tekstil mencapai 1.798 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,5 juta orang, serta berkontribusi terhadap ekspor USD 4,3 miliar dan ke PDB sebesar Rp 166 triliun.  Di industri farmasi, terdapat 206 perusahaan dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 50 ribu orang serta capaian ekspornya menembus USD 0,55 miliar dan ke PDB hingga Rp 238 triliun. “Sektor-sektor tersebut juga mengalami pertumbuhan yang positif,” ungkapnya.  Pada triwulan I tahun 2019, sektor manufaktur yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah industri tekstil dan pakaian jadi yang menyentuh di angka 18,98 persen. Kemudian, industri CAP tumbuh sebesar 13,42 persen, industri farmasi 8,11 persen, dan industri aneka pangan 6,77 persen. Kinerja positif ini mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama sekitar 5,07 persen.  Menurut data BPS dan Kemenko Perekonomian, kebutuhan garam nasional tahun 2019 diperkirakan sebanyak 4,19 juta ton yang terdiri atas kebutuhan industri sebesar 3,51 juta ton. Kebutuhan garam industri tersebut naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,28 juta ton. Peningkatan ini seiring penambahan investasi yang mendorong pertumbuhan sektor pengguna garam industri tersebut.  Pada tahun 2018, Kemenperin memfasilitasi kerja sama antara industri pengolah garam nasional dengan petani garam lokal sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penyerapan garam hasil produksi dalam negeri. Sebanyak 15 industri pengolah garam telah merealisasikan 90 persen penyerapan garam lokal atau berkisar 1,01 juta ton.

Harga Garam Lokal Anjlok, Pemerintah Janjikan Langkah Ini ke Petani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190405-WA0005_crop_760x446.jpg" alt="PT Garsindo Anugrah Sejahtera sebagai percontohan nasional (Ellya Mutia Fansuraini)" width="100%">
<figcaption>PT Garsindo Anugrah Sejahtera sebagai percontohan nasional (Ellya Mutia Fansuraini)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menjadikan Garam Ibu Bijak milik PT Garsindo Anugrah Sejahtera sebagai percontohan nasional. Garam ini dinilai memiliki kualitas tinggi hingga ‘mirip’ garam impor.  Kondisi  ini terungkap setelah peserta rakor garam nasional bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendatangi pabrik yang berada di Gresik, Jawa Timur. Dalam tinjauan lapangan, tim kementerian sangat puas dengan kinerja yang ditunjukan PT Garsindo. Mereka seolah tidak percaya dengan hasil produksi garam ini, padahal garam ini merupakan garam lokal yang diolah dengan teknologi mesin secara modern.  “Kualitasnya sudah sangat bagus, sudah mirip garam impor. Ini bagus lembut dan putih,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Hamka Latief di sela-sela peninjauan produksi garam PT Garsindo di Gresik, Jawa Timur.  Hamka mengatakan, pihaknya sengaja mengajak peserta rakor garam nasional mendatangi PT Garsindo. Sebab, informasi yang diterima tidak ada IKM di Jawa Timur mampu memproduksi garam dengan kualitas baik. Namun, PT Garsindo mampu membuat terobosan dengan menjadikan garam lokal sebagai  produksi  garam beryodium.  Apalagi, lanjutnya, Garsindo sudah memiliki ISO 22000 serta standar SNI dalam pengecekan yodium. Untuk itu, semua produksi garam ini layak untuk dijadikan contoh bagi peserta rakor garam supaya mereka bisa memproduksi minimal sama dengan Garsindo atau lebih baik. “Banyak rekomendasi ke Garsindo, sekelas IKM yang bagus kan ndak ada selain ini (Garsindo),” ungkap Hamka.  Hamka menegaskan, di Jawa Timur IKM-IKM yang bisa berkembang tidak banyak, hanya IKM PT Garsindo yang memproduksi Garam Ibu Bijak. Hal ini berbeda dengan IKM yang berad di Pati Jawa Tengah, jumlahnya bisa mencapai 140 IKM. “Menurut pandangan kita secara fisik proses yang ada di Garam Ibu Bijak (PT Garsindo) bagus, apalagi kadarnya 0,5 persen,” papar dia.  Meski demikian, Hamka menegaskan kalau garam yang ada di Indonesia masih kalah kualitasnya dibandingkan garam impor. Untuk itu, prosentasi impor masih cukup besar di Indonesia mencapai 2 juta tom untuk tahun 2019. Jumlah tersebut lebih rendah dibaandingkan impor tahun 2018 yang mencapai 2,5 juta ton. “Saya berharap impor akan terus berkurang. Kita inikan termasuk negara dengan garis pantai terpanjang, masak impor garam terus,” ucapnya.  Direktur Utama PT PT Garsindo Anugrah Sejahtera, Yohannes Sugiarto mengaku sangat senang dengan kunjungan tim peserta rakor garam dan kementerian. Menurut dia, kunjungan ini membuktikan kalau perusahaan miliknya memiliki kelebihan dibandingkan perusahaan garam lainnya.  “Kami selalu menjaga kualitas dalam memproduksi garam. kami menggunakan alat-alat modern,” katanya.  Yohanes menuturkan, garam yang diproduksi di pabriknya murni garam lokal. Setiap hari, jumlah produksi mencapai 100 ton/hari. Garam-garam ini sudah menghiasai pasar diseluruh Indonesia dengan berbagai merek yang telah dikeluarkan. “Ada tujuh merek yang sudah kami miliki, bukan Ibu Bijak saja. Kami sangat optimis bisa berkembang,” tutur dia.

Berkualitas Tinggi, Garam Produksi Dalam Negeri Sekelas Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anak-buah-prabowo-dorong-pemerintah-atur-harga-acuan-garam_m_150664.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, H Wilgo Zainar mendengarkan keluhan petani garam di di Desa Ketapang Raya, Kabupaten Lombok Timur" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, H Wilgo Zainar mendengarkan keluhan petani garam di di Desa Ketapang Raya, Kabupaten Lombok Timur</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Harga jual garam sering kali anjlok saat musim panen tiba. Harga jual garam yang tidak manusiawi dihargakan Rp 200/kg menjadi salah satu penyebab petani enggan produksi garam dan lebih memilih pekerjaan lain. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang melakukan impor garam. Keluh kesah petani garam tersebut diamini oleh anggota Komisi XI DPR RI dapil NTB dari Fraksi Partai Gerindra, H Wilgo Zainar, Jumat kemarin (11/8). Wilgo mengatakan, persoalan mendasar yang dialami dan dikeluhkan oleh petani garam adalah harga jual yang sangat murah tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh petani. "Jadi persoalan utama petani garam ini adalah masalah harga yang terlalu murah. Seharusnya ada harga terendah yang dikeluarkan oleh pemerintah," kata Wilgo Zainar seperti dikutip Radar Lombok (Jawa Pos Group), Minggu (13/8). Wilgo mengunjungi petani garam di Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Dari kunjungan tersebut, Wilgo mendapatkan banyak hal terkait persoalan mendasar yang dihadapi dan dialami oleh petani garam yang minim perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, utamanya untuk masalah harga. Dikatakannya, dalam proses produksi garam petani juga mengaku kesulitan masalah modal, pemasaran hingga kondisi lahan tambak garam yang kian dangkal. Oleh karena itu, petani garam sangat membutuhkan bantuan alat berat berupa eskavator untuk mengeruk tambak garam yang mulai mendangkal. Selain itu juga masalah alat memasak produk garam yang diolah menjadi garam beryodium yakni tungku. "Kita berharap pemerintah ada keberpihakan terhadap petani garam. Jangan hanya berpikir impor ketika produksi kurang. Intinya pemerintah bisa memberi harga jual yang bagus, maka produksi garam akan swasembada," ujar Wilgo. Sementara itu, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H Lalu Hamdi mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama Pemprov NTB pada tahun 2016 dan tahun2017 ini telah membangun gudang penyimpanan garam paska panen. Garam produksi petani ketika panen melimpah disimpan di gudang tersebut. Ketika produksi mulai menurun, karena kondisi cuaca, maka petani melalui koperasi petani garam mulai menjual garam tersebut dengan harga yang lebih layak dan bernilai ekonomi bagus bagi petani garam. DKP Provinsi NTB, sudah membangun gudang penyimpanan untuk garam di enam kabupaten, diantaranya di Kabupaten Bima dengan kapasitas 4 ribu ton, Sumbawa kapasitas gudang 50 ton, Lombok Timur kapasitas gudang 50 ton, Kabupaten Lombok Tengah dengan gudang kapasitas 50 ton dan Lombok Barat kapasitas gudang 50 ton. "Tahun 2017 ini kami targetkan produksi garam bisa tembus 176 ribu ton. Tentunya harga jual petani juga lebih baik dari sebelumnya," ucap Hamdi.    DIALOG: &nbsp;Jumat kemarin (11/8).

Anak Buah Prabowo  Dorong Pemerintah Atur Harga Acuan Garam

garam lokal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#garam lokal

Berita Terkini

Pelaku Usaha Garam Lokal Menjerit, Stok Habis Terpaksa Rumahkan Karyawan

Harga Garam Lokal Anjlok, Pemerintah Janjikan Langkah Ini ke Petani

Berkualitas Tinggi, Garam Produksi Dalam Negeri Sekelas Impor

Anak Buah Prabowo Dorong Pemerintah Atur Harga Acuan Garam

Download Aplikasi JawaPos.com