<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/IMG20241104112104-606201201.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah memberikan sinyal bahwa kran impor garam industri akan dibuka kembali. Hal tersebut menyikapi banyaknya keluhan dari pelaku usaha yang kesulitan bahan baku garam sejak kran impor garam ditutup. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa impor garam industri diperbolehkan kembali hingga swasembada garam pada 2027. &ldquo;Sudah boleh. Karena peraturannya sudah jadi untuk relaksasi sampai 2027," ujar Zulhas. Zulhas menjelaskan, pemerintah menargetkan swasembada garam pada 2027. Untuk itu, importasi untuk garam industri diperbolehkan kembali lantaran Indonesia belum mampu membuatnya. Sebelumnya, dalam revisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional disebutkan bahwa impor garam untuk dihentikan pada Januari 2025 guna mencapai swasembada garam. Lewat beleid itu, pemerintah menutup impor garam industri, kecuali untuk kebutuhan chlor-alkali plant (CAP). Kebutuhan garam akan dipenuhi melalui produksi dalam negeri oleh petambak garam dan juga badan usaha. Namun menurut Zulhas, hal ini belum dapat terlaksana lantaran industri garam nasional belum berjalan dan baru akan berlangsung pada 2027. &ldquo;Maka tadi itu disepakati, karena sudah teriak-teriak ini yang (industri, red) farmasi, mamin, untuk farmasi infus itu kan pakai garam. Nah yang itu, kita belum bisa bikin, tahun 2027 baru bisa, jadi kita setuju untuk impor,&rdquo; imbuhnya. Penghentian impor garam sempat diprotes oleh beberapa pelaku usaha. Di antaranya oleh Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi). &ldquo;Imbas penghentian pada Januari 2025, dua pabrik produsen garam di Jawa Barat dan Banten telah berhenti beroperasi karena kekurangan bahan baku,&rdquo; ujar Ketua Umum AIPGI Cucu Sutara. Cucu mengatakan garam lokal belum dapat memenuhi kebutuhan industri aneka pangan dan farmasi, apalagi CAP. Kualitas ini di antaranya ditentukan oleh kadar natrium klorida. Di garam yang diproduksi oleh petambak dan koperasi dalam negeri, kadar senyawa berkode NaCl itu tak mampu menyamai garam impor. Sementara itu, Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman menegaskan, para pelaku usaha sebenarnya mendukung penuh upaya pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Bahkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PT Garam dan berbagai pihak lainnya. Namun, menurutnya, realita di lapangan menunjukkan ketersediaan garam industri lokal belum siap sepenuhnya. &ldquo;Kami setuju bahwa semaksimal mungkin menggunakan produk dalam negeri. Tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan PT Garam, dengan yang lain. Ketersediaannya belum mencukupi. Seperti spek apa yang dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman,&rdquo; urainya. Menurut Adhi, beberapa sektor seperti pembuatan ikan asin atau kecap masih bisa menggunakan garam lokal. Namun untuk produk-produk yang lebih kompleks, seperti makanan ringan kering, garam lokal belum bisa memenuhi standar yang dibutuhkan. &ldquo;Kalau yang misalnya untuk bikin penggaraman ikan asin, untuk kecap, mungkin masih bisa. Tapi untuk produk-produk yang bubuk, yang kering itu masih belum bisa,&rdquo; urainya. Adhi menilai, belum memungkinkan jika industri aneka pangan dipaksa sepenuhnya menggunakan garam lokal dalam waktu dekat. Menurut Adhi, tantangan utama dalam penggunaan garam lokal ada dua hal utama, yakni kuantitas dan kualitas. Dia menegaskan bahwa garam industri berbeda dengan garam konsumsi biasa dan kebutuhannya sangat spesifik. &ldquo;Kualitas spek dan jumlahnya juga. Dua-duanya belum bisa. Karena beda antara garam konsumsi dengan garam industri," pungkasnya. Menurut Adhi, kebutuhan total garam industri bisa mencapai 4 jutaan ton per tahun. Sementara itu, produksi garam dalam negeri masih jauh di bawah angka tersebut. &ldquo;Bahkan pernah satu tahun produksi tidak sampai 100 ribu ton, itu pernah. Kalau produksi tidak sampai 100 ribu ton, kita mau bagaimana? Kalau misalnya tidak boleh impor,&rdquo; tambahnya.&nbsp;

Menko Pangan  Zulkifli Hasan mengatakan bahwa impor garam industri diperbolehkan kembali hingga swasembada garam pada 2027.

Pemerintah Beri Sinyal Kran Impor Garam Industri Dibuka Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/3-IVU-GARAM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian masih berupaya menjaga pasokan bahan baku garam untuk berbagai subsektor industri. Salah satunya adalah industri kertas. Dengan menjaga pasokan bahan baku garam, produktivitas dan daya saing industri kertas akan meningkat tahun ini.  "Garam merupakan komoditas strategis yang penggunaannya sangat luas. Mulai industri petrokimia, pulp dan kertas, farmasi dan kosmetik, pengeboran minyak, aneka pangan, hingga konsumsi rumah tangga," papar Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayam Kamis (11/2).  Dia menambahkan bahwa dampak pertumbuhan industri yang signifikan adalah meningkatnya kebutuhan garam. Pada 2021 ini, proyeksi kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton. Sebanyak 84 persen di antaranya kebutuhan sektor manufaktur.  Agar garam lokal dapat terserap oleh sektor industri, perlu ada kuantitas, kualitas, kontinuitas pasokan, dan kepastian harga. "Guna menjamin kepastian pasokan bahan baku garam bagi industri dalam negeri, Kemenperin berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait," beber Khayam.  Pemerintah, menurut dia, juga terus meningkatkan metode produksi garam dalam negeri serta menerapkan teknologi di lahan maupun fasilitas pengolahannya. "BPPT di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi telah mencanangkan program peningkatan serapan garam lokal oleh sektor industri. Termasuk industri CAP," ungkapnya.  BPPT berencana membangun pilot plant yang mengimplementasikan teknologi garam tanpa lahan atau garam dari rejected brine PLTU Suralaya.  Pada 2018, Kemenperin telah memfasilitasi kerja sama fasilitas pengolahan garam dengan petani. Kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman penyerapan garam lokal. Realisasi periode Agustus 2019–Juli 2020 mencapai 95 persen dari target yang dipatok 1,1 juta ton.  Tahun ini Kemenperin berkoordinasi dengan KKP untuk mendata stok garam lokal. Sebagian besar tersebar di delapan lokasi sentra. Yakni, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Rembang, Pati, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Bima.  Kemenperin akan mengawal penyerapan stok garam lokal oleh industri pengolah garam di bawah koordinasi Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI). Tentunya tetap memperhatikan kualitas stok garam. "Kami bertekad mengoptimalkan serapan garam lokal pada 2021 ini serta mencari solusi terbaik untuk memperlancar penyerapan garam lokal oleh industri," urai Khayam.  Sementara itu, Ketua Umum AIPGI Toni Tanduk mengimbau pemerintah untuk tetap siaga dengan melakukan pemetaan yang cermat terkait dengan penerbitan izin impor garam. Sebab, kapasitas produksi industri aneka pangan biasanya meningkat sekitar 30 persen pada tiga bulan sebelum Ramadan.  "Pengadaan garam industri butuh waktu sekitar 30 sampai 40 hari. Jadi, kalau boleh. izinnya segera dikeluarkan karena itu butuh waktu," ujarnya.  NERACA KEBUTUHAN GARAM NASIONAL  (dalam juta ton)  Tahun | Total Kebutuhan | Produksi | Impor  2017 | 3,9 | 2,6 | 1,1  2018 | 4 | 2,7 | 2,7  2019 | 4,2 | 2,7 | 2,3  Sumber: Kemenko Perekonomian  https://www.youtube.com/watch?v=XVaTfeFeBCE

Kebutuhan Garam Nasional Tahun ini Ditaksir Capai 4,6 Juta Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/petani-garam.jpg" alt="TETAP BEKERJA: Muhammad, suami Mas’udiyah, mendapat senyuman dari anak perempuannya yang ikut bertani kemarin. (Hisyam/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TETAP BEKERJA: Muhammad, suami Mas’udiyah, mendapat senyuman dari anak perempuannya yang ikut bertani kemarin. (Hisyam/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komoditas garam jadi perhatian kalangan dewan. Pemerintah diminta lebih serius dalam pengembangan garam yang dipergunakan untuk kebutuhan bahan baku industri di daerah yang potensial. Pasalnya, selama ini garam tersebut diimpor dengan jumlah besar.  Ketua Komisi VI DPR Faisol Reza mengatakan pemerintah harus mempunyai rencana induk pengembangan atau road map secara merinci untuk mengembangkan garam bahan baku industri. Karena selama ini Indonesia memenuhi kebutuhan garam bahan baku industri melalui impor.  “Kadar NaCl pada garam yang kita produksi berkisar 92%-94%, sedangkan kebutuhan garam bahan baku industri memerlukan kadar NaCl 97%,” jelas Faisol dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (19/9).  Dia mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi untuk memproduksikan garam bahan baku industri. Karena NTT memiliki banyak faktor untuk memproduksi garam bahan baku industri.  "Mungkin NTT salah satunya," ungkap Faisol.  Salah satunya kelembaban udara. Juga menjadi satu faktor medukungnya NTT memproduksi garam. "Rata-rata kelembaban di berbagai daerah di Indonesia berkisar 75%-80%, NTT jauh di bawah itu,” tuturnya.  Dia menambahkan Provinsi NTT dapat dibangun industri-industri yang memproduksi garam bahan baku. Pemerintah diminta perlu serius mendorong industri produksi garam bahan baku.  "Keseriusan pemerintah sangat penting. Tidak ada alasan untuk tidak bisa menyediakan garam bahan baku industri. Secara teknologi Industri ini tidak membutuhkan teknologi yang rumit," ungkapnya.  Faisol menjelaskan Provinsi NTT bisa menjadi pionir sebagai daerah yang mampu melakukan subtitusi impor garam. Dengan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan untuk industri garam.  "Saya kira itu penting," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4F3k4ZErWP8

NTT Berpotensi Jadi Sentra Produksi Garam Industri di Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PT-Garam-JP.jpg" alt="pekerja sedang mengemasi garam di PT Garam Segoromadu Gresik . frizal/jawapos" width="100%">
<figcaption>pekerja sedang mengemasi garam di PT Garam Segoromadu Gresik . frizal/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Garam (Persero) tidak berhenti meningkatkan kinerja. Sejak tahun lalu, perseroan merekondisi pabrik garam industri miliknya di Segoromadu, Gresik.  Sejauh ini, progres pembangunan kembali telah mencapai 98 persen. Pengoperasian pabrik yang berdiri sejak 1992 itu sempat terhenti pada 2007 karena lingkungan sekitar kurang kondusif.  "Karena permintaan garam olahan positif, kami bangun fasilitas produksi garam halus karungan dan kemasan dengan kapasitas 5 ton per jam atau 30 ribu ton pertahun," jelas Direktur Utama PT Garam Budi Sasongko akhir pekan lalu.  Selain garam kasar dan halus, permintaan garam merek Segitiga G dan Lososa juga semakin tumbuh. "Rekondisi ini juga strategi kami memperkuat bisnis hilir, yaitu memproduksi garam berkualitas untuk industri ataupun konsumsi," tutur Budi.  Perseroan memproyeksikan produksi garam industri di pabrik tersebut menjadi 37.723 ton pertahun pada 2020. Saat ini PT Garam memiliki empat pabrik garam olahan. Yakni, dua pabrik di Madura dan dua di Gresik.  Pabrik di Camplong, Madura, berkapasitas 63 ribu ton per tahun. Sementara itu, pabrik di Sampang, Madura, berkapasitas 11.800 ton per tahun.  Dua pabrik di Gresik, masing-masing pabrik garam halus Segoromadu dan pabrik garam Lososa Segoromadu, memiliki kapasitas 30 ribu ton per tahun dan 1.500 ton per tahun.  Budi mengakui bahwa saat ini harga garam mencapai titik terendah. Namun, itu justru menjadi tantangan bagi PT Garam untuk menaikkannya lagi.  Budi yakin pada November harga garam kembali terangkat. Untuk itu, PT Garam akan meningkatkan penyerapan. Selama ini, mereka telah menyerap 140 ribu ton garam petambak. Khusus tahun ini, perusahaan akan menambah serapan 30 ribu ton dengan memanfaatkan sisa uang penyertaan modal negara (PMN) Rp 30 miliar.

PT Garam Genjot Produksi Garam Industri Hingga 37 Ribu Ton per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PETANI-GARAM-RADAR-MADURA.jpg" alt="Ilustrasi petani garam tengah menggarap lahan aramnya di Pulau Madura, Jawa Timur. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani garam tengah menggarap lahan aramnya di Pulau Madura, Jawa Timur. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa tujuh perusahaan importir tidak terbukti melakukan praktik kartel garam industri. Berdasar hasil penyelidikan, kenaikan harga yang terjadi setelah tujuh perusahaan melakukan impor masih di ambang batas wajar.  Sebelumnya, tujuh perusahaan ditengarai melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Garindro Sejahtera Abadi, PT Susanti Megah, PT Niaga Garam Cemerlang, PT Unichem Candi Indonesia, PT Cheetham Garam Indonesia, PT Budiono Madura Bangun Persada, dan PT Sumatraco Langgeng Makmur.  "Dalam pertimbangan putusannya, tujuh importir itu tak melanggar Pasal 11 mengenai kartel," ujar Komisi Majelis KPPU Dinni Melannie, Senin malam (29/7).  Dalam Pasal 11 diatur ketentuan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.  Komisi Majelis Guntur Saragih menjelaskan, kenaikan harga yang terjadi setelah tujuh perusahaan itu melakukan impor masih di ambang batas wajar. Kewajaran disimpulkan karena peningkatan harga garam pada 2015 masih sesuai dengan perhitungan inflasi saat itu.  "Artinya, terjadi kenaikan tapi tidak signifikan," paparnya.  Guntur menerangkan, tujuh terlapor terbukti tidak memenuhi salah satu unsur kartel pada Pasal 11 mengenai unsur memengaruhi harga. "Berdasar analisis majelis, satu unsur tidak terpenuhi, diputuskan bahwa tujuh terlapor ini tidak bersalah. Tapi, unsur perjanjian terpenuhi, adanya pelaku usaha terpenuhi, mengatur produksi juga terpenuhi," tambahnya.  Sebelumnya, Investigator Utama KPPU Noor Rofieq mengatakan bahwa pemeriksaan dugaan kartel garam dilakukan karena lembaganya menemukan ketidakberesan dalam proses impor yang dilakukan tujuh importir tersebut. Ketidakberesan salah satunya terlihat dari pengajuan impor garam tujuh importir itu yang diajukan secara bersama-sama.  Secara aturan, impor tidak bisa diajukan secara bersama atau melalui kesepakatan, tetapi dari masing-masing pelaku usaha. Noor mengatakan, pihaknya curiga pengajuan impor secara bersama tersebut dilakukan untuk mempermainkan harga garam.

Tujuh Importir Garam Tak Terbukti Kartel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-garam-industri-pemerintah-diminta-benahi-masalah-dari-hulu_m_.jpg" alt="Ilustrasi petani tengah memanen produksi garamnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tengah memanen produksi garamnya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah masih terus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah seharusnya bisa membenahi masalah hulu komoditas garam. Salah satunya dengan meningkatkan keterampilan produksi para petani garam. Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman mengatakan, impor garam tidak lepas dari belum mampunya para petani garam lokal untuk memenuhi kebutuhan industri. Selain itu, harga garam lokal juga relatif lebih mahal daripada garam impor dan kualitasnya masih berada di bawah garam impor. Garam industri harus harus memenuhi ketentuan tertentu yang dibutuhkan industri. &ldquo;Dengan adanya peningkatan kapasitas petani, diharapkan ke depannya hasil produksi garam lokal juga bisa dipakai memenuhi kebutuhan industri sehingga pasar mereka semakin luas dan tidak hanya untuk garam konsumsi saja,&rdquo; terangnya dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (22/1). Kegiatan-kegiatan yang dimaksud antara lain mengenalkan teknologi bercocok tanam secara teori maupun praktek, pelibatan iptek dan membuka kesempatan kepada para petani untuk belajar langsung ke negara-negara produsen garam besar di dunia. Selain itu, pemerintah juga seharusnya bisa memaksimalkan peran penyuluh pertanian supaya mereka bisa memberikan pendampingan kepada para petani. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, kebutuhan garam industri untuk 2018 berjumlah sekitar 3,7 juta ton. Industri yang membutuhkan jumlah garam terbesar adalah industri petrokimia yaitu sebesar 1.780.000 ton. Berikutnya adalah industri pulp dan kertas yang membutuhkan pasokan garam industri sebesar 708.500 ton. Tempat ketiga diduduki oleh industri pangan yang membutuhkan pasokan garam industri sebesar 535.000. Selain itu masih ada sederet industri yang membutuhkan pasokan garam industri, seperti pengasinan ikan, kosmetik, tekstil, sabun dan deterjen, pakan ternak, penyamakan kulit, pengeboran minyak dan lain-lain. Jumlah kebutuhan ini, lanjut Ilman, diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya industrialisasi. Seharusnya potensi peningkatan pendapatan petani melalui garam industri bisa segera ditanggapi seepat mungkin. Memperluas lahan tambak garam tidak akan sepenuhnya efektif tanpa adanya peningkatan keterampilan produksi petaninya.

Soal Garam Industri, Pemerintah Diminta Benahi Masalah dari Hulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penjelasan-satgas-pangan-soal-kebijakan-impor-garam-pemerintah_m_215130.jpeg" alt="Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, garam yang diproduksi di dalam negeri memiliki kandungan NaCL rendah, yang tidak sesuai dengan baku mutu industri." width="100%">
<figcaption>Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, garam yang diproduksi di dalam negeri memiliki kandungan NaCL rendah, yang tidak sesuai dengan baku mutu industri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan impor garam oleh pemerintah banyak menuai polemik dari masyarakat. Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia semestinya dapat menjadi penghasil garam dalam skala besar. Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, garam produksi Indonesia memiliki kadar Natrium Klorida (NaCL) yang begitu rendah.&nbsp; Sedangkan level NaCL untuk jenis garam industri standarnya berada di level 90. Dengan kadar NaCL yang redah, garam produksi Indonesia menjadi kurang berkualitas untuk industri pengolahan. Sebab NaCL ini berfungsi sebagai mempertahankan ion hidrogen dari larutan atau potensial Hidrogen. "Kadar NaCL garam kita itu sangat rendah. Padahal, minimal untuk industri itu 90," ungkap Setyo di Hotel 88 Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (23/5). Jika tetap memaksakan menggunakan garam produksi dalam negeri, maka pemerintah harus menaikan kadar NaCL garam itu. Namun untuk menaikan level itu butuh biaya mahal, sehingga akan berdampak terhadap tingginya harga jual di pasar. "Ini untuk menaikan NaCL ke level itu harganya cukup tinggi," tegas Setyo. Atas dasar itu pula akhirnya pemerintah memutuskan melakukan impor garam. Sebab harga garam seperti di Australia sangat murah. Sekadar informasi, produksi garam di negara Kanguru itu dilakukan di pegunungan dengan cara ditambang. "Sehingga pemerintah putuskan impor. Di Australia garam tidak dari laut tapi dari gunung, digali, ditambang," pungkas Setyo.

Penjelasan Satgas Pangan soal Kebijakan Impor Garam Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-impor-garam-jokowi-semua-pihak-harus-realistis_m_201473.jpeg" alt="Ilustrasi: Petani garam" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petani garam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebutuhan garam industri yang begitu banyak, memaksa pemerintah melakukan impor garam. Hal itu dilakukan agar pelaku industri tidak gulung tikar. Komitmen itu ditindaklanjuti dengan kesepakatan volume impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton yang akan dilakukan tahun ini. Sayang, kebijakan itu justru ditentang. Lantaran dianggap tak berpihak kepada petani garam.&nbsp;&nbsp; Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak agar realistis. Sebab, jika tidak ditindaklanjuti, dikhawatirkan akan banyak industri yang tak bisa melangsungkan proses produksi. Dampaknya, pengangguran semakin meningkat.&nbsp;"Kita harus realistis ya bahwa industri kita membutuhkan yang namanya garam kualitas berbeda yang dihasilkan oleh petambak garam berbeda. Di pasar berbeda, segementasi berbeda dan kualitas berbeda," ujarnya di JCC, Jakarta, Rabu (4/4).&nbsp; "Kalau kita tidak impor garam industri itu akibatnya apa ya industri bisa berhenti," tambahnya. Dia menambahkan, meski penggunaannya dalam produksi hanya 2 persen, namun garam menjadi komponen penting yang tak bisa dipisahkan. "Kaya mobil ban gak ada, ya gak jadi mobil kan. Barang industri untuk kaca, mamin, kertas, farmasi dan banyak yang membutuhkan," jelas dia. Perihal harga garam konsumsi yang mahal, Jokowi menilai saat ini harga garam dalam kondisi yang relatif baik. "Tolong dibedakan antara garam industri dan rakyat, yang saya pantau harga garam di Madura dan NTT, Aceh, dalam posisi baik," pungkasnya.

Soal Impor Garam, Jokowi: Semua Pihak Harus Realistis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/olahan-garam-spa-produk-cirebon-dilirik-internasional_m_198083.jpeg" alt="Deputi Bidang Koordinator Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono sedang berbincang dengan pemilik sentra usaha garam SPA di Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Koordinator Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono sedang berbincang dengan pemilik sentra usaha garam SPA di Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenko Bidang Kemaritiman menyarankan kepada pelaku usaha bisa lebih kreatif membuat garam olahan untuk meningkatkan nilai tambah. Salah satunya membuat garam olahan menjadi produk kecantikan dan kesehatan spa, seperti yang ada di Cirebon dan Bali. Deputi Bidang Koordinator Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono mengatakan, produk kesehatan dan kecantikan dari bahan baku garam tersebut bisa menyerap hasil penambak garam lokal yang kualitasnya bukan untuk industri. "Ini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari garam rakyat. Mengembangkan garam spa ini baru ada dua yaitu di Cirebon dan Bali. Pangsa pasarnya masih luas. Bahkan di Buleleng Bali sudah ekspor," ungkapnya usai mengunjungi sentra usaha olahan garam SPA di Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Rabu (21/3). Pengolahan garam spa yang ada di Cirebon itu, Agung mengatakan, perlu keterampilan khusus dan kreatif untuk mengubah garam menjadi olahan produk kesehatan dan kecantikan. Bahkan, garam spa ini sedang dilirik oleh pasar Eropa dan Amerika. Sehingga para pelaku usaha ekonomi kreatif yang menggunakan bahan baku garam akan dibantu agar bisa mengembangkan usahanya. Agung berniat akan berkoordinasi dengan Kementrian Keluatan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) di daerah untuk membina pengusaha garam olahan. Perusahaan yang telah berhasil mengolah garam spa, menurutnya, akan menjadi percontohan bagi perusahaan lainnya untuk bisa mengolah garam spa. Disebutkan, untuk satu kilogram garam spa yang diekspor bisa mencapai Rp 260 ribu. "Ini salah satu upaya agar kita punya inovasi dan kualitas garam rakyat Indonesia bisa bersaing dengan garam dari negara lain. Produksi olahan garam untuk produk kesehatan dan kecantikan ini sedang dilirik di tingkat internasional," ujarnyam.

Olahan Garam Spa Produk Cirebon Dilirik Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indonesia-masih-bergantung-impor-untuk-kebutuhan-garam-industri_m_197445.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kualitas garam di Indonesia untuk kebutuhan industri masih rendah. Penyebabnya, para petani garam dalam negeri belum memahami standar kualitas internasional. Hal itu disampaikan Deputi Koordinator Bidang SDA dan Jasa Kemenkomritim, Agung Kuswandono. Dia mengatakan, kualitas garam di Indonesia belum bisa bersaing dengan kualitas garam dari luar negeri. Bahkan, pasokan garam untuk didistribusikan di perusahaan-perusahaan dalam negeri sendiri masih mengandalkan garam dari negara luar, seperti Australia, India, dan Tiongkok. "Memang kualitas garam yang diproduksi dari petambak garam di Indonesia ini masih lemah. Karena tidak memperhatikan standar kualitas untuk kebutuhan industri. Mereka masih berpikir garam yang penting asin, untuk kebutuhan konsumsi," ungkapnya usai menghadiri sosialisasi peningkatab nilai tambah dan inovasi produk turunan komoditas pergaraman di Grage Hotel, Selasa (20/3). Disebutkan, dari segi jumlah dan kualitas garam dalam negeri belum bisa memenuhi kualitas industri. Itu sebabnya mengapa pemerintah masih menetapkan jumlah diimpor dari luar. Kebutuhan garam untuk industri dengan kualitas dan kualifikasi tertentu, tidak bisa langsung disubstitusi dengan garam olahan rakyat. Agung menyebutkan, kriteria garam berkualitas industri itu harus memiliki kadar NaCl mencapai 98 persen. Ditambah, kadar air maksimal harus 0,05 persen. Serta, tidak boleh ada black spot atau seteril dari kotoran. Hingga saat ini, belum ada pasokan garam dari Indonesia yang benar-benar memenuhi berkualitas. Kalaupun ada, menurutnya, jumlah pasokannya tidak cukup untuk memenuhi industri. Menurutnya, jumlah garam lokal belum bisa memenuhi kebutuhan industri di Indonesia, apalagi untuk memenuhi garam di luar negeri. Saat ini, ada 400 industri di Indonesia yang menggunakan bahan baku utamanya adalah garam. Sehingga, para industri itu bergantung pada pasokan garam yang punya kualitas standar internasional. "400 industri itu bergantung pada bahan baku garam berkualitas tinggi. Sehingga, memilih impor garam dari luar negeri. Kalau tidak begitu, mereka bisa gulung tikar. Kalau pemerintah melarang impor, garam ini akan berbahaya," ujarnya. Kebutuhan garam industri sendiri di Indonesia membutuhkan 3,7 ton garam industri. Bahkan, ada salah satu perusahan yang membutuhkan 1,2 juta ton bahan baku yang dibutuhkan. Kebutuhan itu masih belum bisa dipenuhi oleh petani garam lokal, karena dari segi kualitas masih belum memenuhi kriteria untuk proses industri. Kondisi demikian, kata Agung, kualitas garam Indonesia masih kalah saing dengan kualitas garam dari negara luar, seperti India, China, dan Australia. "Jujur, kalau untuk bersaing secara internasional yah harus menggunakan standar internasional. Kita masih kalah dalam hal peningkatan kualitas," paparnya. Mengatasi masalah demikian, pemerintah terus melakukan pembinaan kepada petani garam di berbagai daerah produsen garam. Seperti menggunakan geomembran untikeningkatkan kualitas garam. "Namun lagi-lagi petani garam masih agak kesulitan menggunakan alat itu. Karena SDM masih minim alat itu tidak dipakai. Mereka masih berasumsi bahwa kebutuhan garam hanya untuk kebutuhan dapur," ujarnya.

Indonesia Masih Bergantung Impor untuk Kebutuhan Garam Industri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#garam industri

Berita Terkini