<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/penyeberangan-3553195475.jpg" alt="Antrean panjang di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi imbas terbatasnya kapal yang beroperasi pasca Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya. (Dokumentasi Radar Banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>Antrean panjang di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi imbas terbatasnya kapal yang beroperasi pasca Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya. (Dokumentasi Radar Banyuwangi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menambah jumlah kapal penyeberangan di lintasan penyeberangan Ketapang&ndash;Gilimanuk, mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pelaku usaha transportasi air. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai, solusi yang lebih tepat justru bukan pada penambahan kapal, melainkan pada penambahan fasilitas dermaga. Ketua Bidang Tarif dan Usaha Gapasdap, Rahmatika menegaskan bahwa akar persoalan terletak pada minimnya jumlah dermaga, bukan kurangnya kapal. Bahkan, saat ini jumlah kapal berlebih. Ia menjelaskan, dari total 56 kapal yang tersedia, saat ini hanya 28 kapal ataiu separonya yang bisa beroperasi. Penyebabnya adalah keterbatasan fasilitas sandar di pelabuhan Ketapang Banyuwangi maupun Gilimanuk, Jembrana, Bali. &ldquo;Menambah kapal tidak serta-merta menambah kapasitas angkut. Justru menambah antrean kapal karena tidak ada dermaga yang cukup,&rdquo; ujar Rahmatika, Senin (28/7). <h2>Antrean Kendaraan ke Pelabuhan Sempat Mengular</h2> Sebelumnya, terjadi kemacetan panjang akibat dihentikannya operasional 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kementerian Perhubungan. Selama sekitar lima hari, antrean kendaraan&mdash;terutama truk&mdash;mengular hingga 40 kilometer dan memicu protes masyarakat yang viral di media sosial. Kini, seluruh kapal LCT telah kembali beroperasi dan kemacetan telah terurai. Menanggapi situasi itu, Gubernur Khofifah meminta pemerintah pusat menambah jumlah kapal di lintasan tersebut. Namun, Gapasdap menilai langkah itu tidak menjawab kebutuhan riil di lapangan. &ldquo;Yang perlu ditambah justru dermaganya. Minimal dua pasang, maksimal lima pasang dermaga baru. Agar kapal-kapal yang selama ini menganggur bisa beroperasi. Kalau ada tiga pasang saja, sudah cukup untuk mengaktifkan 12 kapal lagi,&rdquo; paparnya. Rahmatika juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. &ldquo;Ngapain tambah kapal kalau tidak bisa dipakai? Dengan menambah dermaga, kita tidak hanya mengurai antrean tapi juga mengantisipasi peningkatan kendaraan saat jalan tol Probowangi dibuka nanti,&rdquo; tegasnya. Ia menyarankan Dinas Perhubungan Jatim untuk mengecek langsung ke lapangan. Tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial. &ldquo;Sekarang antrean sudah nol. Kepala dinas harus turun sendiri melihat kondisi riil, jangan hanya terpengaruh berita viral yang belum tentu sesuai fakta,&rdquo; pungkasnya.

Gapasdap menilai, solusi yang lebih tepat justru bukan pada penambahan kapal, melainkan pada penambahan fasilitas dermaga.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Usulkan Tambah Kapal di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Gapasdap: Justru Perlu Dermaga Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/arus-silaturahim-usai-pelabuhan-penyeberangan-berubah_m_141483.jpeg" alt="Ilustrasi pelayanan angkutan penyeberangan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan angkutan penyeberangan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Asosiasi Pemilik Kapal Ferry (INFA) beserta Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) optimistis pemerintah akan menaikkan tarif angkutan penyeberangan. Bahkan, kedua organisasi pengusaha angkutan penyeberangan nasional itu meyakini kenaikan tarif tersebut akan diputuskan dalam waktu dekat. &rdquo;Kami optimistis sebelum Juni ini, penyesuaian tarif angkutan penyeberangan akan terealisasi,&rdquo; ungkap Ketua Gapasdap Khoiri Soetomo. Terkait kenaikan tarif, menurut Khoiri, pihaknya bersama INAF sebelumnya memang sudah mengajukan permohonan kenaikan ke Kementerian Perhubungan. Yakni mengajukan kenaikan tarif 11,79 persen bervariasi. Namun, Menhub memberikan 11 persen untuk pukul rata di semua golongan dan lintasan tanpa terkecuali. &rdquo;Karena itu akhirnya terjadi komunikasi yang dinamis. Sehingga diajukan penyesuaian kembali dengan pilihan kenaikan antara 5 atau 10 persen pada saat sebelum Lebaran,&rdquo; jelas Khoiri Soetomo. Karena itu, pihaknya kemudian memilih mengajukan adanya kenaikan minimal 10 persen. Sebab, selain merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya iklim usaha yang kondusif, kenaikan tarif itu sebagai upaya untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan. Terlebih, adanya keinginan pemerintah untuk memperbaiki posisi Indonesia dari keterpurukan. &rdquo;Peringkat Indonesia di angkutan penyeberangan darat maupun laut itu selalu menjadi dua yang terburuk setelah Bangladesh,&rdquo; terang Khoiri Soetomo. Insiden-insiden dalam angkutan penyeberangan di Indonesia, diakui Khoiri masih saja terjadi. Bahkan baru-baru ini menimpa KMP Royce I di penyebaran Merak - Bakauheni. Namun, tanggung jawab masalah keselamatan tidak hanya dipikul sendiri oleh pihaknya sebagai operator, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Termasuk pemerintah. &rdquo;Apalagi Pak Dirjen Darat juga sangat berkomitmen dan menginginkan ke depan tidak ada lagi cara kerja yang tradisional setelah belajar dari 50 tahun ke belakang bahwa dalam hal safety itu tidak ada progres sama sekali,&rdquo; beber Khoiri Soetomo. Sementara itu, Ketua Umum INFA J. A. Barata mengungkapkan, saat ini tarif angkutan penyeberangan masih di bawah 100 persen dari harga pokok produksi (HPP). Karena itu, pihaknya melakukan usul bertahap dapat meningkatkan tarif mendekati 100 persen HPP. Yakni dengan mengusulkan kenaikan tarif 11 persen. &rdquo;Kalau tahun ini hanya dinaikkan ala kadarnya saja, kita yang akan susah. Karena tahun berikutnya sudah tahun politik sehingga tidak mungkin dilakukan kenaikan. Begitu juga tahun berikutnya lagi,&rdquo; ucap Barata. Sedangkan, Ketua Institut Study Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyambut positif kenaikan tarif angkutan penyeberangan. Sebab, kenaikan tarif dilakukan juga demi meningkatkan layanan angkutan penyeberangan. Termasuk keselamatan. Bahkan, pihaknya menilai kenaikan tarif tersebut harusnya dapat mencapai 50 persen. &rdquo;Konsekuensinya kalau HPP belum tercapai pasti ada hal dikorbankan dan khawatirnya terkait safety. Kalau ingin menyelenggarakan angkutan penyeberangan yang safety ya jangan ada yang dikurangi pokok produksinya,&rdquo; papar Darmaningtyas. Terpisah,&nbsp;Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro mengungkapkan, Pelni juga sudah ada rencana penyesuaian tarif. Untuk kapal penumpang ekonomi direncanakan per 1 Juli akan ada penyesuaian tarif terkait dengan PSO sekitar 23 persen. Kemudian, kapal perintis selama 20 tahun, ini nanti juga mengalami penyesuaian tarif. Yakni naiknya 100 persen. &rdquo;Jadi, sebenarnya kalau dari sisi harga tiket penumpang itu sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah. Sehingga tinggal bagaimana kita melakukan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang,&rdquo; tambah Direktur Utama Pelni Tri Andayani saat acara launching logo baru Pelni di Jakarta International Expo.

Asosiasi Pemilik Kapal Ferry dan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan optimistis pemerintah akan menaikkan tarif

Demi Tingkatkan Pelayanan dan Keselamatan, INFA dan Gapasdap Minta Tarif Angkutan Penyeberangan Dinaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/JKT-H-1-Jelang-Larangan-Mudik-Pelabuhan-Merak-Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Foto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (5/5/2021) dini hari. Jelang larangan mudik pada 6 Mei 2021, Pelabuhan Merak mengoperasikan 29 kapal roro untuk melayani penyeberangan penumpang menuju" width="100%">
<figcaption>Foto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (5/5/2021) dini hari. Jelang larangan mudik pada 6 Mei 2021, Pelabuhan Merak mengoperasikan 29 kapal roro untuk melayani penyeberangan penumpang menuju</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyoroti kenaikan tarif penyeberangan sebesar 11 persen.  Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menilai keputusan pemerintah dalam menaikan tarif penyeberangan tidak berdasar. Padahal sebelumnya operator angkutan penyeberangan dan stakeholder yang lain sudah mengajukan dasar nilai perhitungan yang disertai dengan analisisnya. "Angkanya tidak seperti itu," ujar Khoiri Soetomo kepada wartawan, Sabtu (12/11).  Sebagaimana diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan surat keputusan menteri (KM) 184 tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara. Adapun perubahan tarif diklaim sudah mempertimbangkan biaya logistik dan transportasi.  Khoiri Soetomo menyebut, jika mengacu pada PM Nomor 66 tahun 2019, maka penentuan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan terdiri atas kepelabuhanan PT. ASDP, perwakilan konsumen YLKI, asuransi Jasa Raharja, dan Kemenko Maritim dan investasi.  "Saat itu perhitungan tarif masih kurang 35,4 persen dari HPP operasional kapal penyeberangan. Kekurangan tarif tersebut jauh sebelum adanya kenaikan BBM subsidi dari pemerintah sebesar 32 persen," sebutnya.  Khoiri menilai kenaikan tarif angkutan penyeberangan 11 persen pada KM 184/2022 tidak berdasar pada PM 66/2019. "Kami Gapasdap siap dipertemukan dengan kemenhub, pengamat kebijakan publik, perwakilan masyarakat YLKI, dan Badan Kebijakan Transportasi Balitbang Kemenhub.  Dia menyebut bahwa pengaruh kenaikan tarif angkutan penyeberangan 35,4 persen berdampak pada kenaikan harga komoditas yang diperkirakan cuma 0,11 persen.  Sebagai contoh, truk pengangkut beras seberat 30 ton yang menyeberang di lintas Merak-Bakauheni tarifnya Rp 974.278. Bila naik sebesar 35,4 persen, biaya menyeberang tersebut menjadi Rp 1.319.172. Sehingga, besaran kenaikan komoditas Rp 344.894 untuk 30 ton beras. Sementara harga beras 30 ton yakni Rp 300 juta. Maka, harga beras jadi Rp 10 ribu per kg.  "Berarti dampak kenaikan terhadap harga komoditas yang diangkut truk tersebut hanya sebesar 0,11 persen saja atau sebesar Rp 11,4 per kg-nya," terangnya.

Gapasdap Soroti Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ANGKUTAN-UMUM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana Pemprov Jatim untuk mengalokasikan dana talangan di sektor transportasi imbas kenaikan harga BBM cukup beralasan. Sebab, saat ini mayoritas operator moda angkutan memutuskan untuk menaikkan tarifnya.  Beberapa moda angkutan di wilayah Jatim malah sudah memberlakukan tarif baru. Sementara itu, yang lainnya masih dalam tahap ancang-ancang dan hanya tinggal menunggu waktu. Besaran kenaikannya beragam.  Terbaru adalah para operator angkutan penyeberangan. Saat ini mereka menyusun rencana kenaikan tarif. Sambil menunggu pembahasan dengan pemerintah. ’’Kami jelas-jelas terdampak kenaikan harga BBM. Harapannya, segera ada penyesuaian tarif. Saat ini besarannya belum klir,’’ kata Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, Senin.  Dia menyatakan, para pengusaha angkutan penyeberangan telah menghitung kebutuhan operasional. ’’Kami berharap kenaikannya bisa mencapai 35,4 persen,’’ tambah Khoiri.  Menurut dia, besaran angka kenaikan sudah melalui beberapa pertimbangan. Bukan hanya kenaikan harga BBM, melainkan juga peningkatan perawatan dan operasional. Khoiri berharap pemerintah segera memberikan keputusan. ’’Kebutuhan bahan bakar memakan ongkos operasional hingga 30 persen,’’ katanya.  Kenaikan tarif sudah berlaku pada sejumlah moda angkutan darat. Di antaranya, bus patas antarkota dalam provinsi (AKDP). Untuk rute Surabaya–Jember dan Surabaya–Situbondo naik menjadi Rp 120 ribu dari sebelumnya Rp 100 ribu. Sementara itu, tarif patas Probolinggo–Surabaya dan Probolinggo–Malang naik menjadi Rp 60 ribu dari sebelumnya Rp 50 ribu.  Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Probolinggo Tommy Wahyu Prakoso membenarkan adanya kenaikan tarif bus patas. Berbeda dengan bus ekonomi, kenaikan tarif bus patas berdasar pasar. ’’Sehingga, organda memiliki hak untuk menaikkan dan menentukan tarif sendiri,’’ katanya.  Kemarin pihaknya sudah menyampaikan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim agar tarif bus ekonomi juga disesuaikan. Sebab, tarif bus ekonomi sudah lama tidak naik. Yakni, sejak 2016 berdasar SK gubernur 27/2016.  Yang juga ancang-ancang memberlakukan tarif baru adalah mobil penumpang umum (MPU). Sebagaimana di Bojonegoro, operator angkutan tersebut mulai menggodoknya. ’’Kenaikannya berapa persen itu belum bisa dipastikan. Tapi, tarif sekarang ini belum pernah berubah sejak 2016,’’ ujar Ketua Organda Bojonegoro Suyanto.  Di Probolinggo, tarif angkot langsung naik. Baik untuk umum maupun pelajar. Untuk umum, sebelumnya tarifnya Rp 5 ribu. Setelah harga BBM naik, kini menjadi Rp 6 ribu. Untuk pelajar, juga ada penyesuaian. Dari sebelumnya Rp 3 ribu menjadi Rp 4 ribu.  Sebelumnya, penyesuaian tarif juga sudah diberlakukan pengusaha angkutan barang di Jatim. Kenaikannya mencapai 25 persen dari harga existing (saat ini). Keputusan itu tak terlepas dari naiknya harga solar bersubsidi.

Harga BBM Naik, Angkutan Umum Ramai-Ramai Sesuaikan Tarif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/penunpang-kapal.jpg" alt="PERSIAPAN: Para penumpang KM Dharma Kartika IX turun di Pelabuhan Tanjung Perak. Menjelang Ramadan, otoritas pelabuhan mulai susun strategi antiipaxi arus mudik tahun ini. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERSIAPAN: Para penumpang KM Dharma Kartika IX turun di Pelabuhan Tanjung Perak. Menjelang Ramadan, otoritas pelabuhan mulai susun strategi antiipaxi arus mudik tahun ini. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jumlah pengguna kapal diprediksi naik seusai pemerintah memperbolehkan kegiatan mudik. Terkait hal itu, operator kapal meminta adanya kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) selama Ramadan-Lebaran. Persiapan menyambut mudik dilakukan kantor kesyahbandaran untuk mengantisipasi kenaikan penumpang.  Saat ini lonjakan pengguna kapal memang belum terlihat. Kondisi itu diprediksi mulai terjadi pada awal puasa. Jumlah pemudik yang naik kapal tahun ini diperkirakan meningkat hingga 50 persen dibandingkan 2021.  Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menjelaskan bahwa operator sudah siap menghadapi lonjakan. Tidak hanya kesiapan jumlah armada. Pengusaha juga sudah berkoordinasi terkait persoalan BBM.  ’’Kami ingin kepastian soal bahan bakar saat musim mudik,” kata Khoiri. Menurut dia, jumlah trip saat mudik diperkirakan bertambah. Hal itu memungkinkan adanya penambahan konsumsi bahan bakar.  Khoiri mengatakan bahwa ketersediaan BBM memang cukup penting. Operator ingin memastikan tidak ada kenaikan konsumsi saat mudik. ’’Soal penambahan trip, kami masih melihat situasinya,” tambah Khoiri.  Dia tak menampik bahwa mudik kali ini memang berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Selain diperbolehkan, syaratnya lebih mudah. Menurut Khoiri, kelancaran mudik bergantung pada proses skrining di pelabuhan.  Saat ini memang tidak ada tes Covid-19 di pelabuhan. Pemeriksaan dokumen bisa dilakukan melalui sistem digital. Salah satunya dengan memaksimalkan peran aplikasi PeduliLindungi.  Selain operator, kesiapan menyambut mudik dilakukan Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak. Mereka mulai menggelar uji petik. Proses supervisi terhadap kapal dilakukan selama sebulan.  Plt Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak Shaiful Horry menjelaskan, pelaksanaan uji petik amat penting untuk memastikan kesiapan armada. ’’Ini langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan,” ujar Horry.  Menurut dia, instansinya mengingatkan operator kapal untuk tetap menjaga protokol. Kapasitas penumpang harus diatur. Ketertiban data manifes amat penting demi keselamatan penumpang.

Operator Kapal Minta Kepastian Pasokan BBM untuk Arus Mudik Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/arus-balik-moto-gp.jpg" alt="MELINTASI LAUTAN: Penumpang bersiap menaiki kapal DLN Oasis di Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (23/3). Kapal DLN Oasis yang melayani rute Surabaya-Lombok bisa menjadi alternatif masyarakat yang ingin pergi ke Mandalika. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MELINTASI LAUTAN: Penumpang bersiap menaiki kapal DLN Oasis di Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (23/3). Kapal DLN Oasis yang melayani rute Surabaya-Lombok bisa menjadi alternatif masyarakat yang ingin pergi ke Mandalika. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ajang <a href="https://www.jawapos.com/tag/motogp-mandalika/">MotoGP</a> yang digelar di <a href="https://www.jawapos.com/tag/sirkuit-mandalika/">Sirkuit Mandalika</a>, Lombok, rampung. Penonton mulai pulang ke kampung halaman masing-masing. Operator kapal penyeberangan mengantisipasi kenaikan penumpang saat arus balik dari Lombok.  Manajer PT <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-dharma-lautan-utama/">Dharma Lautan Utama</a> (DLU) Doni Surya menjelaskan bahwa saat ini memang arus balik dari Lombok sudah terlihat. Banyak penumpang yang membawa kendaraan pulang ke Surabaya. ’’Kebanyakan merupakan masyarakat yang melakukan touring,” kata Doni.  Hal tak jauh berbeda disampaikan Kepala Operasional PT <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-damai-lautan-nusantara/">Damai Lautan Nusantara</a> (DLN) Angga Pradjadiningrat. Dia menjelaskan, penumpang dari Pelabuhan Lembar diprediksi terus meningkat. ”Terakhir, kami membawa 165 orang dari Lombok,” jelas Angga.  Ketua DPD Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/gapasdap/">Gapasdap</a>) Jatim Sunaryo menjelaskan bahwa jumlah penumpang ke Jatim naik drastis pasca-MotoGP. Tidak hanya dari Nusa Tenggara Barat. Ada pula pengguna penyeberangan yang masuk dari Bali.  ”Dibanding hari biasa, penumpang naik 5 persen,” kata Sunaryo. Dia mengatakan bahwa kenaikan memang diprediksi terjadi. Operator kapal sudah mengantisipasi hal tersebut.  Upaya antisipasi tidak hanya dilakukan dengan mengecek kursi dan pelayanan dalam kapal. Ada opsi jika penumpang terus naik. ”Jika memang terjadi lonjakan besar, kami akan mengusulkan penambahan perjalanan,” ungkap Sunaryo.  Dia menegaskan bahwa ajang <a href="https://www.jawapos.com/tag/motogp/">MotoGP</a> tidak hanya menjadi alat untuk kebangkitan <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm/">UMKM</a>. Itu juga mendorong pertumbuhan usaha penyeberangan yang sempat lesu usai dihantam pandemi. Sunaryo berharap ke depan penumpang yang berlayar ke Lombok bisa konsisten meski sudah tak ada event internasional.

Arus Balik Pasca-MotoGP, Jumlah Penumpang Naik 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/kapal-ke-lombok.jpg" alt="TUJUAN KE LOMBOK: Kapal tandu mengawal kapal DLN Batu Laya saat akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak. Pelindo bakal menyiapkan empat jalur laut bagi warga yang ingin menyaksikan MotoGP di Lombok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUJUAN KE LOMBOK: Kapal tandu mengawal kapal DLN Batu Laya saat akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak. Pelindo bakal menyiapkan empat jalur laut bagi warga yang ingin menyaksikan MotoGP di Lombok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ajang <a href="https://www.jawapos.com/tag/motogp/">MotoGP</a> yang rencananya digelar Maret diprediksi menyedot wisatawan ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Tidak hanya jalur udara yang mendapat perhatian. Kementerian Perhubungan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-perhubungan/">Kemenhub</a>) juga menyiapkan jalur laut untuk memfasilitasi penonton.  Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha menjelaskan bahwa ada empat rute pelayaran ke Lombok yang siap melayani penumpang. Rute Surabaya–Lembar akan menggunakan dua unit kapal ro-ro PT Damai Lautan Nusantara (DLN) dan satu unit kapal PT Dharma Lautan Utama (DLU).  Selanjutnya, rute <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>–Lembar–Waingapu menggunakan satu unit kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pelni/">Pelni</a>). Lalu, ada rute Benoa–Lembar–Bima yang juga dilayari kapal Pelni. Yang terakhir, rute Tanjung Wangi–Lembar akan menggunakan tiga unit kapal ro-ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran.  Arif mengatakan, kapal-kapal menuju <a href="https://www.jawapos.com/tag/lombok/">Lombok</a> telah beroperasi secara rutin. Angkutan siap melayani masyarakat menuju Sirkuit Mandalika. ”Selain Pelabuhan Lembar, kami juga menyiapkan Terminal Gilimas untuk melayani wisatawan,” kata Arif.  Menurut dia, jarak dari Terminal Gilimas ke Sirkuit <a href="https://www.jawapos.com/tag/mandalika/">Mandalika</a> sekitar 50 kilometer. Itu dapat ditempuh sekitar satu jam. Kemenhub bakal menyiapkan angkutan untuk transit menuju destinasi wisata.  Selain rute pelayaran, pemerintah juga menyiapkan tiga kapal untuk hotel terapung. Dua kapal milik Pelni, yakni KM Sinabung dan KM Kelud. Satu lagi adalah KM Dharma Kencana milik PT DLU.  Ketua DPD <a href="https://www.jawapos.com/tag/gapasdap/">Gapasdap</a> Jawa Timur Sunaryo memprediksi jumlah penumpang terus meningkat hingga pelaksanaan MotoGP. Selain Surabaya–Lombok, kenaikan juga diprediksi terjadi pada kapal Ketapang–Lembar. ”Perawatan kapal mulai dilakukan. Banyak tamu VIP diprediksi masuk ke Lombok via jalur laut,” kata Sunaryo.  Menurut dia, ada lima kapal yang beroperasi di jalur Ketapang–Lembar. Di antaranya, KMP Dharma Ferry IX, KMP Jambo X, KMP Tunu Pratama, dan KMP Swana Cakra. Lima kapal tersebut beroperasi dari sisi Ketapang dan Lembar. Dalam sepekan ada tiga trip yang melayani perjalanan dari masing-masing pelabuhan. ”Jika frekuensi penumpang bertambah, kami mendukung adanya penambahan trip,” jelas Sunaryo.

Jelang MotoGP, Siapkan Empat Rute Pelayaran ke Lombok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/penyebrangan.jpg" alt="RAMAI: Aktivitas penyebrangan penumpang KMP Gajah Mada di Dermaga Ujung, Rabu (9/2). Pengusaha kapal meminta tarif penyebrangan kapal dinaikkan. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RAMAI: Aktivitas penyebrangan penumpang KMP Gajah Mada di Dermaga Ujung, Rabu (9/2). Pengusaha kapal meminta tarif penyebrangan kapal dinaikkan. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 plus kenaikan harga bahan bakar menyulitkan pengusaha angkutan penyeberangan. Mereka ingin tarif jasa penyeberangan segera dinaikkan. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan di bidang angkutan perairan.  Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan bahwa dunia penyeberangan memerlukan sistem safety yang kuat. Keselamatan tentunya bisa dicapai dengan kondisi angkutan terawat.  ’’Untuk perawatan armada, pengusaha memerlukan anggaran yang tak sedikit. Kami bergantung pada pendapatan,” kata Khoiri.  Dia tak menampik bahwa permohonan untuk kenaikan tarif memang disuarakan operator kapal penyeberangan. Dasarnya cukup banyak. Tidak hanya kenaikan harga bahan bakar.  Menurut Khoiri, pendapatan operator kapal turun gara-gara pandemi Covid-19. Jumlah penumpang tak stabil. Hingga kini angka pengguna kapal penyeberangan belum pulih.  Khoiri mengatakan, banyak pengusaha yang mengurangi operasional armadanya. Aktivitas kapal turun. Angkutan tak beroperasi lagi secara rutin karena pendapatan perusahaan tak kondusif.  ’’Pemerintah perlu membantu operator kapal. Salah satunya dengan menaikkan tarif kapal penyeberangan,” kata Khoiri. Dia tak memerinci harus berapa persen kenaikan tarif tersebut. ”Yang pasti bisa membantu operasional,” jelasnya.  Khoiri mengatakan bahwa tarif penyeberangan memang perlu dievaluasi. Dia mencontohkan lintasan Banyuwangi–Bali. Tarif kapal penyeberangan di jalur itu hanya Rp 8.500.  Dari angka tersebut, tidak semua masuk ke kantong pengusaha. Ada yang masuk ke penyewaan dermaga dan asuransi kecelakaan. ’’Jika dihitung, pengusaha hanya mendapat Rp 3.900,” kata Khoiri.  Dia mendorong pemerintah membantu operator kapal. Salah satunya memberikan subsidi. Lintasan penyeberangan yang jumlah angkutannya overload harus dievaluasi. Kapal bisa dialihkan ke rute lain. Misal, untuk angkutan perintis yang melayani masyarakat kepulauan.

Operator Berharap Tarif Penyeberangan Dinaikkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/KM-Awu-Jakarta.jpg" alt="TOL LAUT: Tampak KM Awu Jakarta. Rencananya, jumlah armada ditambah. Saat ini ada enam kapal yang melayani penyebrangan Banyuwangi-Lombok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TOL LAUT: Tampak KM Awu Jakarta. Rencananya, jumlah armada ditambah. Saat ini ada enam kapal yang melayani penyebrangan Banyuwangi-Lombok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ajang World Superbike (WSBK) dihelat pekan depan di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Jumlah penumpang kapal menuju Lombok naik menjelang adu balap motor tersebut. Selain meningkatkan keamanan, operator kapal menambah armada untuk memberikan kemudahan layanan transportasi.  Kenaikan jumlah penumpang dari Jawa Timur (Jatim) bisa diamati di dua pelabuhan. Yakni, di Pelabuhan Tanjung Perak dan Ketapang. Banyak orang yang melewati jalan tol dengan mengendarai mobil pribadi dan menyeberang di Banyuwangi.  Ketua DPD Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Jatim Sunaryo mengakui bahwa pengguna angkutan laut menuju Lombok memang bertambah. Sebagian besar pembeli tiket merupakan wisatawan lokal yang penasaran dengan Sirkuit Mandalika. ”Masih domestik. Belum ada turis asing yang menyeberang,” kata Sunaryo.  Dia menyebutkan, sebelumnya ada lima kapal yang melayani penyeberangan Ketapang–Lembar. Jumlah armada lantas ditambah. Saat ini enam kapal melayani penyeberangan Banyuwangi–Lombok.  Menurut Sunaryo, banyak yang sudah mem-booking tiket hingga akhir bulan. Sebagian besar merupakan komunitas. Mereka membawa kendaraan dan akan traveling di NTB.  Sunaryo menegaskan, operator telah mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang. Imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes) disampaikan secara rutin di dalam kapal. Operator kapal telah menata tempat tidur untuk mencegah interaksi yang dapat menularkan virus. ”Selain vaksinasi, kami mengingatkan masyarakat untuk menjalani tes antigen,” tutur Sunaryo.  Dia menyatakan, tidak semua wisatawan melakukan perjalanan menuju Lombok secara langsung. Sebagian menyeberang lewat Bali. ”Masyarakat tak perlu khawatir. Sebab, jumlah kapal Banyuwangi–Bali lebih banyak,” tandasnya.

Berkat Mandalika, Armada dari Jawa Timur ke Lombok Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/tarif-penyeberangan.jpg" alt="Suasana kapal penyebrangan di Kamal Tanjung Perak dimana Pengusaha minta kenaikan tarif penyeberangan yang bakal berlaku besok ditunda dulu. Kamis 30/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Suasana kapal penyebrangan di Kamal Tanjung Perak dimana Pengusaha minta kenaikan tarif penyeberangan yang bakal berlaku besok ditunda dulu. Kamis 30/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa pihak mengeluhkan kenaikan tarif penyeberangan yang berlaku mulai hari ini (1/5). Berdasar Keputusan Menteri Perhubungan No 92 Tahun 2020, tarif sejumlah rute penyeberangan naik. Demikian juga biaya kas pelabuhannya.  Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Timur (Aptrindo Jatim) Sundoro berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan tarif tersebut. Persebaran virus SARS CoV2 membuat volume angkutan oleh mobil niaga turun sampai 25 persen.  "Banyak anggota kami yang keberatan kenaikan tarif 13 persen untuk rute Ketapang–Gilimanuk dan Lembar–Padangbai," ujarnya Kamis (30/4).  Jika kenaikan tarif itu tidak bisa dibatalkan atau ditunda, Sundoro mengusulkan agar kenaikannya tidak sampai 13 persen. "Sebaiknya, kenaikan tarifnya dikurangi," ucapnya.  Dia mengungkapkan, kenaikan tarif di tengah pandemi akan membuat perekonomian semakin terpukul. Sebab, sampai sekarang pun, para pengusaha truk juga masih kesulitan mengajukan keringanan cicilan kredit dari bank maupun multifinance.  Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menuturkan bahwa kebijakan untuk menaikkan tarif sudah disepakati sebelum pandemi. Dia juga menegaskan, bukan hanya para pemilik kapal yang menghendaki kenaikan itu.  Gapasdap, menurut dia, sudah mengusulkan kenaikan tarif sejak dua tahun lalu. Namun, karena momen pemilu dan rumitnya koordinasi Kementerian Perhubungan dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, kenaikan tarif tersebut baru bisa diterapkan hari ini. "Tidak ada yang tahu juga akan terjadi pandemi," katanya.

Asosiasi Truk Jatim Minta Kenaikan Tarif Penyeberangan Ditinjau Ulang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gapasdap

Berita Terkini